INDEX

Tamsil Guru Di Bone Dikurangi 3 Miliar

Written By Bone Satu on Minggu, 28 Agustus 2016 | 05.31

Andi Hasanuddin

WATAMPONE, BONE SATU - Meski Kabupaten Bone luput dari jeratan penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.70/2016, namun rupanya Pemerintah Pusat tetap menyasar jenis anggaran lain, yakni Tambahan Penghasilan  (Tamsil) Guru sebesar 3 Miliar lebih.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Hasanuddin, penundaan dana transfer ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan RI  sebagai akibat tidak terserapnya dana Tamsil guru tahun 2015 lalu yang mengendap dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Bone diakhir tahun.

" Karena tahun lalu tidak terserap, ada tersisa sekitar 2,9 Miliar, sehingga anggaran tahun ini ditunda, kita akan gunakan sisa itu jika ada permintaan dari Dinasnya,"ungkapnya Minggu 28 Agustus 2016.

Kata dia, jumlah penundaan atau pengurangan tersebut relatif sama dengan nilai Silpa tahun lalu, yakni berkisar 3 Miliar dari 4 Miliar lebih yang dialokasikan tahun ini.

" Pertimbangannya memang kan dilihat dari Silpa tahun sebelumnya, mungkin hal ini merupakan bagian dari rasionalisasi APBN yang dilakukan pusat, " ujarnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bone, Nursalam yang dikonfirmasi belum mengetahui secara resmi adanya pengurangan Tamsil tersebut, namun bagi dia hal ini wajar saja, mengingat para guru penerima Tamsil setiap tahun kian berkurang seiring bertambahnya guru penerima Tunjangan Sertifikasi.

" Kan penerima TP itu hanya guru yang tidak terima sertifikasi, jadi memang wajar kalau jumlahnya semakin berkurang setiap tahun," katanya lewat telepon seluler Minggu 27 Agustus 2016.

Laporan : Budiman

Belum Ada Perda RDTR, Para Investor Bingung Cari Lokasi Usaha Di Bone

Written By Bone Satu on Selasa, 16 Agustus 2016 | 21.06

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Menjelang berlakunya perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2017 mendatang, rupanya para pengusaha dan investor dari luar mulai melirik prospek usaha di Kabupaten Bone, baik mereka yang berasal dari luar Kabupaten maupun dari mancanegara. Beberapa pengusaha ini mulai berupaya mencari lahan untuk membuka usaha, diantaranya untuk  kepentingan industri maupun untuk lokasi pembangunan gudang.

Ironisnya, peluang ini justru terkendala akibat belum adanya detail zona yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone secara resmi mengenai lokasi pergudangan dan industri seperti yang dimaksudkan, sehingga mengakibatkan para pengusaha ini bingung dan beberapa diantaranya bahkan mengundurkan diri.

" Kita bingung, jangan sampai orang sudah beli lalu tidak diizinkan lagi untuk membangun, inikan merugikan, " Ungkap Erwin, salah satu utusan perusahaan properti, Selasa 16 Agustus 2016.

Erwin mengakui saat ini sudah ada 5 lokasi lahan yang dia dapatkan dan tersebar di Kecamatan Tanete Riattang Timur, diantaranya, Kelurahan Cellu, Panyula dan Toro, namun sampai sejauh ini belum ada kejelasan, apakah lahan yang dia dapatkan dari masyarakat masuk tersebut termasuk dalam zona pergudangan atau tidak, sehingga dia tidak berani menyampaikan ke pihak perusahaannya.

" Itu susahnya, kita mau tanya, dimana karena tidak ada kepastian, karena belum ada kepastian hukum dari pemerintah," ujarnya.

Selain itu lanjutnya, kendala utama yang dialami, karena sebagian besar lahan milik masyarakat tidak memiliki alas hak berupa sertifikat kepemilikan lahan seperti yang sipersyaratkan perusahaan, tapi hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

" Itulah masalahnya karena perusahaan rata-rata memiliki standar persyaratan seperti itu, soal harga, itu soal kedua. Banyak lahan yang letaknya strategis tapi tidak bersertifikat, sayang sekali," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DisTarkim) Bone, Ahmad yang dikonfirmasi mengakui, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang diterbitkan oleh Pemkab Bone terkait detail zona untuk lahan pergudangan dan industri. Hal ini menurutnya, karena regulasi resmi yang mengatur zona tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih sebatas wacana.

" Memang sudah ada rancangannya, tapi itu dilakukan secara bertahap, yang sudah selesai saat ini baru RDTR untuk perkotaan, masih banyak rancangan lainnya yang masih dalam tahap pengkajian,"jelas Ahmad  melalui telepon seluler beberapa waktu lalu.

Ironisnya, Rancangan Perda tentang RDTR yang sudah diprakarsai oleh Distarkim Bone sejak tahun 2015 lalu  kata dia, sampai saat ini belum diajukan ke pihal DPRD Bone sehingga tidak masuk dalam daftar Program Pembentulan Peraturan Daerah (PPPD) sehingga proses penetapannya masih sulit dipastikan.

Idealnya tambah Ahmad, untuk melakukan penataan detaik zona misalnya bagi industri dan pergudangan, bukan hanya dibutuhkan regulasi semata, tapi lebih dari itu, Pemkab Bone seharusnya mempersiapkan secara dini lokasi yang dimaksud, agar para pengusaha dan investor bisa dengan mudah mendapatkan lahan dengan segala fasilitas yang sibutuhkan.

" Iyya, seharusnya ada lahan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah, kemudian fasilitasnya memadai, mulai dari infrastruktur, sarana air bersih sampai pada kapasitas kemampuan listrik, agar ketika ada pengusaha yang cari langsung ditunjuk saja," pungkasnya.

Laporan : Budiman

Era Fahsar, Petani Bone Diguyur Bantuan

Written By Bone Satu on Kamis, 11 Agustus 2016 | 04.14

Beberapa Moment Penyerahan Bantuan Alsintan Oleh Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada sektor pertanian di bawah kepemimpinan H. Andi Fahsar Padjalangi rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini terbukti dengan guyuran bantuan untuk petani yang mengalir deras diera kepemimpinannya sepanjang 3 tahun terakhir sejak pelantikannya sebagai Bupati Bone pada tanggal 18 April 2013 silam.

Seperti pada bantuan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Sedikitnya 1015 unit Traktor Roda 2 (TR 2) sudah tersalurkan kepada petani sejak 3 tahun terakhir, begitu juga pada jenis Traktor Roda 4 (TR 4) sebanyak 22 unit, Pompa Air (PA) sebanyak 538 unit dan Rice Transplanter atau alat mesin tanam padi sebanyak 77 unit. Sementara pada jenis Alsintan untuk peralatan panen juga turut mengalir, seperti pada alat panen terbaru berupa Combine atau Pemotong padi ukuran besar sebanyak 10 unit, Combine ukuran sedang 40 unit dan Combine ukuran kecil 25 unit.

Untuk Alsintan kategori peralatan panen sederhana tidak kalah banyaknya, mulai dari Power Threser atau perontok multiguna (bisa padi bisa jagung) sebanyak 325 unit, Power Threser padi 8 unit, Corn Sheller atau pemipil jagung 133 unit, Corn Combine atau alat panen jagung 2 unit dan alat angkut berupa motor 3 roda sebanyak 6 unit. Semua bantuan yang turun sejak tahun 2013 lalu berasal dari 3 sumber anggaran, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone sendiri.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Bone, Sunardi Nurdin mengakui,  meski bantuan yang tersalur selama ini belum memenuhi kebutuhan seluruh kelompok tani yang berjumlah 5189 kelompok, namun menurutnya, penyebaran bantuan tersebut merata disetiap wilayah yang diprioritaskan, sehingga setiap program yang dicanangkan dapat terlaksana sesuai kebutuhan petani.

" Iyya karena tidak semua kelompok membutuhkan bantuan, kita melihat sesuai usulan dan skala prioritas demi kelancaran program, contoh saja pada Traktor 2 roda yang saat ini sudah 12 ribu unit tersebar dipetani, baik melalui bantuan maupun dari swadaya petani sendiri, jadi saya kira kebutuhan sudah memadai,"kata Sunardi di ruang kerjanya, Kamis 10 Agustus 2015.

Memang harus diakui lanjutnya, kalau bantuan yang turun selama ini sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulsel, namun menurutnya hal itu tidak terlepas dari upaya Bupati Bone beserta jajarannya dalam menjaga komitmen pada setiap program yang dicanangkan, baik terkait dengan kebijakan berskala nasional, maupun kebijakan berskala regional, sehingga semua semua permintaan menyangkut kebutuhan petani bisa terealisasi.

" Contohnya bisa dilihat pada komitmen kita dalam pencapaian target program Swasembada Pangan tahun lalu, dalam waktu singkat kita berhasil merubah pola fikir petani dari hambur langsung menjadi tanam pindah, hasilnya, produksi padi meningkat sesuai target, itu berkat komitmen bupati dengan melibatkan semua elemen,"tandasnya.

Laporan : Budiman

Era Fahsar, Petani Bone Diguyur Bantuan

Beberapa Moment Penyerahan Bantuan Alsintan Oleh Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada sektor pertanian di bawah kepemimpinan H. Andi Fahsar Padjalangi rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini terbukti dengan guyuran bantuan untuk petani yang mengalir deras diera kepemimpinannya sepanjang 3 tahun terakhir sejak pelantikannya sebagai Bupati Bone pada tanggal 18 April 2013 silam.

Seperti pada bantuan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Sedikitnya 1015 unit Traktor Roda 2 (TR 2) sudah tersalurkan kepada petani sejak 3 tahun terakhir, begitu juga pada jenis Traktor Roda 4 (TR 4) sebanyak 22 unit, Pompa Air (PA) sebanyak 538 unit dan Rice Transplanter atau alat mesin tanam padi sebanyak 77 unit. Sementara pada jenis Alsintan untuk peralatan panen juga turut mengalir, seperti pada alat panen terbaru berupa Combine atau Pemotong padi ukuran besar sebanyak 10 unit, Combine ukuran sedang 40 unit dan Combine ukuran kecil 25 unit.

Untuk Alsintan kategori peralatan panen sederhana tidak kalah banyaknya, mulai dari Power Threser atau perontok multiguna (bisa padi bisa jagung) sebanyak 325 unit, Power Threser padi 8 unit, Corn Sheller atau pemipil jagung 133 unit, Corn Combine atau alat panen jagung 2 unit dan alat angkut berupa motor 3 roda sebanyak 6 unit. Semua bantuan yang turun sejak tahun 2013 lalu berasal dari 3 sumber anggaran, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone sendiri.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Bone, Sunardi Nurdin mengakui,  meski bantuan yang tersalur selama ini belum memenuhi kebutuhan seluruh kelompok tani yang berjumlah 5189 kelompok, namun menurutnya, penyebaran bantuan tersebut merata disetiap wilayah yang diprioritaskan, sehingga setiap program yang dicanangkan dapat terlaksana sesuai kebutuhan petani.

" Iyya karena tidak semua kelompok membutuhkan bantuan, kita melihat sesuai usulan dan skala prioritas demi kelancaran program, contoh saja pada Traktor 2 roda yang saat ini sudah 12 ribu unit tersebar dipetani, baik melalui bantuan maupun dari swadaya petani sendiri, jadi saya kira kebutuhan sudah memadai,"kata Sunardi di ruang kerjanya, Kamis 10 Agustus 2015.

Memang harus diakui lanjutnya, kalau bantuan yang turun selama ini sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulsel, namun menurutnya hal itu tidak terlepas dari upaya Bupati Bone beserta jajarannya dalam menjaga komitmen pada setiap program yang dicanangkan, baik terkait dengan kebijakan berskala nasional, maupun kebijakan berskala regional, sehingga semua semua permintaan menyangkut kebutuhan petani bisa terealisasi.

" Contohnya bisa dilihat pada komitmen kita dalam pencapaian target program Swasembada Pangan tahun lalu, dalam waktu singkat kita berhasil merubah pola fikir petani dari hambur langsung menjadi tanam pindah, hasilnya, produksi padi meningkat sesuai target, itu berkat komitmen bupati dengan melibatkan semua elemen,"tandasnya.

Laporan : Budiman

Besok Fahsar Terima Penghargaan Sebagai Bupati Inovatif

Written By Bone Satu on Rabu, 10 Agustus 2016 | 06.55

Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi (Kanan) Bersama Kadis Pertanian, Sunardi Nurdin (Kiri) saat menghadiri salah satu panen raya

WATAMPONE, BONE SATU - Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi bakal meraih penghargaan sebagai salah satu Bupati Inovatif. Penghargaan bertaraf nasional ini akan diterima Fahsar dalam sebuah acara di Hotel InterContinental, Jl. Resor Dago Pakar Raya, Bandung, Kamis 11 Agustus 2016.

" Itu sesuai undangan yang kita terima dan saya akan dampingi Bupati, " ungkap Sunardi Nurdin, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bone, di ruang kerjanya, Rabu 10 Agustus 2016.

Menurutnya, penghargaan di bidang Pertanian ini diperoleh berdasarkan penilaian versi Koran Seputar Indonesia (Sindo) kepada seluruh Bupati dan Walikota se Indonesia, dimana Fahsar sebagai salah Bupati Inovatif atas keberhasilannya merubah pola fikir petani padi di Kabupaten Bone yang dulunya sebagian besar melakukan pola tanam hambur langsung, kini kembali ke pola tanam pindah dan Tabela sejak 2 tahun terakhir.

" Sebenarnya banyak bidang yang jadi obyek penilaian, kebetulan di Bone dinilai Bupatinya berhasil di Bidang ini. Memang sangat inovatif, karena 80 persen petani awalnya hambur langsung, ternyata hanya dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, kini tersisa 2,5 persen," jelasnya.

Secara tekhnis Sunardi menjelaskan, pentingnya upaya merubah pola fikir petani memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program "Swasembada Pangan" yang dicanangkan Pemerintah, karena pola tanam pindah memberi dampak lebih positif dalam peningkatan produksi, baik secara kwantitas maupun kualitas.

" Tanam pindah biayanya lebih murah, pemakaian bibit dan pupuk lebih sedikit dibanding hambur langsung, begitu juga produksinya, lebih banyak dan lebih berkualitas, " ujarnya.

Sunardi lalu merinci perbandingan pola tanam pindah dengan hambur langsung, dimana menurutnya, pemakaian bibit jika tanam pindah hanya berkisar 25 Kilogram perhektar, sedangkan hambur langsung bisa mencapai 60 sampai 70 kilogram perhektar. Sementara untuk pemakaian pupuk menurutnya lebih hemat dengan pola tanam pindah yang hanya berkisar 4 sampai 5 Zak perhektar, sedangkan hambur langsung bisa mencapai 7-8 Zak perhektar.

" Pemeliharaannya juga lebih mudah jika tanam pindah, karena jarak tanaman teratur jadi lebih mudah disiangi,"pungkasnya.

Laporan : Budiman

Heran, Ada Orang Tua Di Bone Dapat Kartu Indonesia Pintar

Written By Bone Satu on Kamis, 04 Agustus 2016 | 18.53

Ilustrasi KIP

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak validnya data kependudukan kembali terbukti pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Pemerintah Pusat di Kabupaten Bone. Kartu yang seharusnya diperuntukkan kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan biaya sekolah justru didapatkan oleh orang yang tidak berhak.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Sejumlah KIP yang terdistribusi di Kelurahan itu tidak sesuai peruntukannya, karena selain terdapat beberapa KIP yang memiliki nama ganda, juga terdapat KIP berisi nama orang yang sudah menikah dan bukan siswa. Bahkan yang lebih mengherankan, terdapat orang tua yang sudah berumur 50 tahun, tapi juga masih dapat KIP.

" Ini namanya Hasanuddin, setahu saya orangnya sudah tua, umurnya sekarang berkisar 50 tahunan, masa ada juga kartunya," kata Rahmawati, salah satu staf kelurahan sambil menunjukkan kartu yang dimaksud, Kamis 4 Agustus 2016.

Rahmawati memperkirakan,  data yang digunakan Pemerintah Pusat untuk penerbitan KIP tersebut masih menggunakan data tahun 2004 karena seingatnya sejak tahun itu tidak ada lagi pendataan berikutnya. Kalaupun ada, lanjutnya, pihak Pemerintah Pusat cenderung masih menggunakan data lama.

" Karena biar ada data perubahan yang diusulkan, tapi data itu tidak pernah digunakan, termasuk Raskin juga begitu," akunya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bone, Nur Salam yang dikonfirmasi mengatakan, data yang digunakan Pemerintah Pusat untuk penerbitan KIP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun ini menggunakan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan, sedangkan sebelumnya, bersumber dari Data Potensi Pendidikan (Dapodik) masing sekolah yang diteruskan ke pihak Disdik Kabupaten lalu dilaporkan ke Pusat.

" Memang berbeda dengan pendataan sebelumnya, tapi saya kira kalau memang data itu valid justru lebih bagus kalau memang datanya bersumber dari desa atau kelurahan, karena langsung dari bawah," katanya lewat telepon seluler, Kamis 4 Agustus 2016.

Meski begitu, Nur Salam tetap menjamin kalau semua kesalahan tidak akan berlanjut pada penerimaan beasiswa, karena KIP yang terbit saat ini akan diverifikasi dengan Dapodik sekolah, sehingga jika terjadi kesalahan akan segera diketahui.

" KIP itu akan dientri dengan Dapodik jadi bisa diketahui layak tidaknya, sedangkan bagi yang merasa berhak tapi tidal mendapat KIP bisa mengajukan permohonan susulan, ada formulirnya di kantor," jelasnya.

Laporan : Budiman

Salah Nama, Proyek Drainase Dan Gedung DPRD Bone Kacaukan Akuntabilitas Aset

Written By Bone Satu on Sabtu, 30 Juli 2016 | 23.07

Proyek Ini Seharusnya Hanya Direhab, Tapi Nama Kegiatannya Dibangun (kiri). Sementara Sebaliknya (kanan) seharusnya Pembangunan Jembatan, Tapi Nama Kegiatannya Malah Direhab.

WATAMPONE, BONE SATU - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan supremasi terbaik yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone ternyata tidak serta merta bisa menjadi barometer kalau para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memahami semua acuan yang menjadi indikator bagi BPK dalam memberi opini.

Hal ini terbukti dari masih banyaknya kesalahan nomenklatur jenis kegiatan yang pengerjaannya tidak sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam papan proyek. Perbedaan ini pada akhirnya berimbas pada kekacauan akuntabilitas pencatatan aset karena secara otomatis memiliki kesalahan dalam memilih jenis penganggaran.

Seperti terlihat dari beberapa proyek fisik yang memiliki nama kegiatan di papan proyek berupa pembangunan konstruksi, tapi fakta di lapangan, pengerjaannya hanya berupa rehabilitasi. Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa proyek yang memiliki nama kegiatan di papan proyek berupa Rehabilitasi, tapi fakta di lapangan ternyata kegiatannya berupa pembangunan konstruksi.

Sebut saja pada proyek drainase di Jl. S. Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang. Proyek dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bone ini memiliki nama kegiatan yang tercantum dalam papan proyek berupa " Pembangunan Saluran Drainase ", tapi dalam pengerjaannya ternyata faktanya hanya merehabilitasi saluran yang sudah rusak. Kontraktor pelaksana, CV. R. Tiga Pratama hanya memperbaiki batu pondasi yang terlepas dari talud drainase tanpa ada pondasi awal layaknya sebuah proyek pembangunan drainase.

Sementara sebaliknya terlihat pada Proyek Pembangunan Jembatan Gedung yang menghubungkan 3 gedung utama Kantor DPRD Bone, yakni Gedung Sekretariat, Gedung Komisi dan Gedung Paripurna. Proyek bernilai 898,1 Juta justru memiliki nama kegiatan di papan proyek berupa " Rehabilitasi Gedung DPRD Bone". Padahal faktanya, Kontraltor pelaksana, CV. Dwi Karya bukannya merehab bangunan yang sudah ada, tapi malah membuat jembatan baru.

" Sebenarnya hal seperti inilah yang membuat nilai aset menumpuk dalam neraca selama ini, padahal fakta di lapangan, nilai aset tidak berubah dari nilai perolehan, karena sifatnya hanya direhab, maka seharusnya nilai tidak berubah, tapi karena nomengklaturnya pembangunan, maka tentu ada tambahan dalam pencatatan, begitu juga sebaliknya," ungkap H. Najamuddin, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Jum'at 29 Juli 2016.

Laporan : Budiman

Pengelolaan DPM Perusda Bone Diduga Tidak Administratif

Written By Bone Satu on Kamis, 28 Juli 2016 | 01.47

Kantor Perusda Bone

WATAMPONE, BONE SATU - Sedikitnya 390 Juta Rupiah dana Perusahaan Daerah (Perusda) Bone diduga tidak dikelola secara administratif sesuai sistem diinternal perusahaan itu. Padahal dana ini bersumber dari Dana Penyertaan Modal (DPM) yang dititipkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone pada tahun 2015 lalu.

Dugaan ini diperkuat dari pengakuan Direktur Keuangan Perusda Bone, Andi Rahmawati yang tidak mengetahui secara administratif pengelolaan dana tersebut, mulai alur pemanfaatannya sampai alur keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana itu.

" Uangnya kita tahu, dijadikan investasi di PT. Pertamina, tapi tidak ada bukti administrasi yang kita pegang, kita hanya diberitahu pak direktur (maksudnya Direktur Utama),"Ungkap Rahmawati di ruang kerjanya, Kamis 17 Juli 2016.

Menurutnya, memang yang dia ketahui bahwa selama ini Perusda Bone membuka usaha bisnis solar yang bekerjasama dengan PT. Khatulistiwa Raya Energi, salah satu perusahaan mitra PT. Pertamina, tapi lagi-lagi hal itu hanya sebatas informasi dari Dirutnya, dia tidak pernah melihat secara administrasi ikatan kerjasama itu.

" Karena tidak pernah kita lihat MoU itu seperti apa. Kita tahu ada fee yang diperoleh Perusda dalam setiap penjualan solar, itupun hanya imformasi lisan, seperti untuk bulan Januari dan Februari ada pemasukan 11 juta, tapi kita tidak tahu rincian pemasukan itu, " jelasnya.

Dia menambahkan bahwa DPM yang diperoleh Perusda Bone tahun 2015 lalu sebesar 500 juta. Selain 390 juta tersebut,  60 juta diantaranya digunakan untuk membayar akuntan publik hasil audit independen, 50 juta lainnya digunakan untuk menambah modal usaha travel.

Laporan : Budiman

Format Organisasi Baru Belum Terbentuk, Penyusunan APBD 2017 Bone Alami Dilema

Written By Bone Satu on Selasa, 26 Juli 2016 | 20.56

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meski perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai dengan efektifnya amanat Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) pada bulan Oktober 2016 mendatang, terlebih dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Aparat Pemerintah Daerah, namun pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone masih mengacu pada PP lama, yakni PP Nomor 41 dalam menyusun anggaran untuk tahun 2017.

Hal ini terjadi lantaran pihak Pemkab Bone belum mendapat gambaran jelas mengenai perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan tersebut. Padahal, Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) yang nota bene merupakan cikal bakal APBD 2017 sudah memasuki tahap finalisasi.

" Itulah dilema yang kita alami, karena kita mau mengacu pada PP 18, tidak bisa juga, karena belum ada format organisasi baku yang baru, sementara dilain sisi, rangkaian proses penyusunan APBD 2017 tetap harus berjalan, makanya untuk sementara ini kita masih mengacu pada PP lama," ungkap Andi Hasanuddin, Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone, Selasa 26 Juni 2016.

Menurut dia, yang menjadi kekhawatiran adalah, jika format struktur organisasi yang baru belum ada sampai pada penetapan APBD, maka secara otomatis terdapat banyak keganjalan dalam sistem penganggaran, karena bisa saja terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak memiliki mata anggaran dalam APBD 2017 atau sebaliknya.

" Iyya, misalnya, ada SKPD yang dilebur padahal anggarannya ada dalam APBD, begitu juga sebaliknya, ada SKPD baru yang terbentuk tapi tidak memiliki anggaran dalam APBD,"jelasnya.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Bone, Andi Amran yang dikonfirmasi mengakui kalau pihaknya saat ini masih menunggu verifikasi  penilaian rancangan format organisasi baru dari Kemenpan- RB, dimana menurutnya, hal itu merupakan rangkaian proses yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui regulasi daerah.

" Sebenarnya format organisasi ini kita sudah ajukan sejak 23 Juni lalu, jadi kalau sesuai ketentuan, maka format itu akan ditetapkan oleh Menpan 2 bulan kemudian. Insya Allah kita tunggu bulan Agustus hasilnya," Kata Amran dalam telepon seluler Rabu 27 Juli 2016.

Dia justru memprediksi kalau penetapan APBD 2017 berpotensi mundur dari jadwal dengan alasan masih banyaknya tahapan proses yang harus dilalui sampai format organisasi yang baru terbentuk, mulai dari pembentukan Perda tentang Struktur Organisasi Pemkab Bone yang baru, Perbup, Lelang Jabatan Eselon II sampai pada proses pelantikan.

" Memang prediksinya sampai pada bulan November, sementara jadwal penetapan APBD sesuai UU 23 pada bulan September, jadi memang hitungannya sudah terlambat. Itupun kalau tidak ada kendala,"pungkasnya.

Laporan  : Budiman

Tidak Kembalikan Mobdin Lama, SKPD Pembangkan Kembali Disurati

Written By Bone Satu on Kamis, 30 Juni 2016 | 03.48

Andi Surya Darma

WATAMPONE, BONE SATU - Meski pihak Sekretariat Daerah (Setda) Bone selaku pengelola barang sebelumnya telah melayangkan  surat kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah mendapat jatah Mobil Dinas (Mobdin) baru agar segera mengembalikan Mobdin lama, namun beberapa diantaranya masih terus saja membangkang. Mereka tetap ngotot mempertahankan Mobdin lama tersebut tanpa alasan yang jelas.

Padahal selain dalam surat tersebut menegaskan agar Mobdin lama itu harus dikembalikan paling lambat 7 hari setelah diterimanya surat yang dimaksud, juga mereka mendapat perintah langsung secara lisan oleh Bupati Bone yang sebelumnya juga disampaikan dalam salah satu rapat. Kenyataannya, sampai memasuki waktu sebulan lebih. para SKPD pembangkang ini tak kunjung mematuhi peringatan tersebut. 

Akibatnya, pihak pengelola terpaksa kembali akan melayankan surat susulan‎, seperti ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda)  Bone, Andi Surya Darma agar para SKPD yang disurati ulang, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Badan KesbangPol dan Kepala BP4K dapat segera mengembalikan Mobdin lama.

" Memang sebelumnya sudah disurati, tapi karena masih ada yang membandel, makanya kita akan kejar terus, kalau memang tetap begitu, kita akan perintahkan Satpol untuk melakukan penarikan paksa, ini tidak bisa dibiarkan,"tegas Surya, Kamis 31 Juni 2016.


‎Sementara Kepala Kesbang-Pol Bone, Drey Febrianto yang dikonfirmasi mengaku heran kalau Mobdin lama yang dimaksud belum dikembalikan, karena menurutnya perintah pengembalian itu sudah dia sampaikan kepada Sekretarisnya.

" Dari awal saya sudah perintahkan Sekretaris agar segera mengembalikan Mobdin lama itu, kalau memang sampai sekarang belum dikembalikan, maka saya akan cek, karena selama ini saya juga tidak pernah melihatnya lagi,"ujarnya dalam telepon seluler, Kamis 31 Juni 2016.

Kepala Bidang Aset Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Baharuddin menjelaskan secara tekhnis bahwa Mobdin lama berupa Toyota Kijang Innova memiliki spesifikasi yang hanya bisa dikuasai oleh Pejabat eselon II, sehingga yang berhak menggunakannya dalam satu SKPD hanya pimpinan.

" Jadi tidak boleh dipindahtangankan begitu saja, aturannya, Mobdin lama itu ‎hatus dikembalikan dulu kepihak pengelola, baru kemudian akan ditentukan untuk pemanfaatan selanjutnya. Lagipula, Mobdin spesifikasi seperti ini hanya untuk eselon II, jadi kalau dipakai Sekretaris berarti tidak sesuai,"jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa selain ketiga SKPD tersebut di atas, Pemkab Bone juga telah  mengadakan Mobdin baru kepada sejumlah SKPD lainnnya pada tahun ini, ‎diantaranya, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi, Dinas Peternakan termasuk pengadaan beberapa Mobil Dinas Operasional.

Laporan : Budiman






WTP Bone Masih Sebatas Aspek Kuantitatif

Written By Bone Satu on Rabu, 29 Juni 2016 | 06.20

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Opini BPK yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Bone tahun ini ternyata masih sebatas pada penilaian dari aspek kuantitatif, dimana Pemkab Bone kali ini berhasil meyakinkan BPK  kalau nilai nominal aset daerah sebesar 1,355 T. Angka inipun diperoleh dengan susah payah melalui kerja keras selama beberapa tahun terakhir melalui pendataan seluruh aset yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian ditindak lanjuti dengan adanya keberanian melakukan penyusutan dan penghapusan aset senilai 1,6 Trilliun.

Meski sebelumnya, Pemkab Bone sudah bisa menentukan nilai nominal aset sebesar 1,7 Trilliun sesuai hasil sensus Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2009 làlu, namun angka ini tidak pernah mendapat pengakuan secara administratif dari BPK lantaran masih banyaknya pencatatan aset yang tidak sesuai dalam neraca.

Sementara dari aspek kualitatif, dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan aset masih menyisakan berbagai masalah dengan masih banyaknya aset yang tidak terkelola dengan benar, baik dari segi peruntukannya maupun dari pengadaannya.

Herannya, alasan BPK sebelumnya sampai tidak bisa memberi predikat WTP justru terletak pada aspek ini, dimana dalam setiap laporan hasil pemeriksaannya, BPK selalu merekomendasikan beberapa item pengelolaan aset yang menuntut upaya tindak lanjut dari Pemkab Bone untuk segera melakukan pembenahan.

" Makanya mungkin pada pemeriksaan selanjutnya bagi BPK akan lebih mengarah keaspek pengelolaan itu, karena memang masih banyak yang perlu dibenahi, " ungkap Baharuddin, Kepala Bidang Aset DPKAD Bone di ruang kerjanya Rabu, 31 Juni 2016.

Sebut saja pada persoalan perikatan resmi antara Pemkab Bone dengan para pedagang atau user dari sejumlah tempat penjualan di Pasar Sentral Palakka, dimana sampai saat ini belum sepenuhnya bisa direalisasikan, lantaran masih terdapatnya beberàpa user yang belum  menandatangani surat perjanjian jual beli. Belum lagi masih banyaknya user yang tidak disiplin dalam membayar angsuran yang celakanya justru didominasi oleh para oknum pejabat.

" Sampai saat ini masih ada sekitar 27 persen dari tempat di pasar itu yang belum terealisasi perikatannya, tapi untuk lebih jelasnya tanya sama Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah, red.), " sebut Baharuddin.

Begitu juga pada aspek pengelolaan aset beberapa Mobil Dinas (Mobdin) DPRD yang penguasaannya jelas tidak prosedural sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sampai pada persoalan pengelolaan Rumah Dinas (Rumdis) yang sampai saat ini masih menyisakan bengkakai lantaran sebagian besar pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan.

" Ada sekitar 70 Rumdis yang sudah terdata, namun pengelolaannya masih banyak yang tidak sesuai karena yang tempati bukan PNS, bahkan ada yang dihuni cucunya dari orang yang tinggali sebelumnya," ujarnya.

Sementara pihak Dispenda Bone melalui Sekretarisnya, Andi Alimuddin yang dikonfirmasi membenarkan adanya beberapa user yang belum menanda tangani perjanjian jual beli. Hal ini terjadi karena menurutnya pihak user yang dimaksud tidak berada ditempat dan belum diketahui keberadaannya.

" Kita tidak tahu dimana orangnya, kita mau pindah tangankan tidak bisa juga karena mereka sudah bayar uang muka," tutur Alimuddin pada Bone Satu, Rabu 31 Juni 2016.

Untuk para user yang menunggak, Alimuddin lalu bertegas kalau pihaknya akan segera meninjau ulang perjanjian jika dalam waktu dekat tidak segera diselesaukan.

" Jadi tolong ditulis itu, kita himabu, kalau memang mereka tidak segera memenuhi kewajibannya membayar angsuran, maka kami akan tinjau ulang perjanjiannya dan bisa saja akan dibatalkan," tegasnya

Laporan : Budiman

Disdik Bone Pastikan Tunjangan Sertifikasi Guru Cair Sebelum Ramadhan

Written By Bone Satu on Sabtu, 28 Mei 2016 | 22.39

WATAMPONE, BONE SATU - Dinas Pendidikan (Disdik) Bone memastikan kalau Tunjangan Sertifiksi Guru untuk triwulan pertama akan terealisasi sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Disdik Bone, Nursalam berdasarkan Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang dia terima dari Kemendiknas beberapa waktu lalu.

" Sesuai Juknis memang hari Selasa (30/5, red.) Permintaan pencairan sudah harus diajukan," sebutnya dalam telepon seluler, Minggu 29 Mei 2016.

Menurut dia, lambatnya proses pencairan tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama yang seharusnya sudah cair sejak bulan April lalu, selain disebabkan karena lambatnya Juknis turun dari pusat, juga disebabkan karena banyaknya sekolah yang lalai dalam membuat laporan hasil kinerja guru yang seharusnya sudah selesai sejak Desember tahun 2015 lalu.

" Seharusnya laporan kinerja guru itu dibuat setiap semester, yaitu bulan Juli dan Desember, tapi rata-rata sekolah baru membuat kalau mau menerima sertifikasi, makanya lambat,"jelasnya.

Meski begitu, Nursalam yakin kalau tunjangan sertifikasi triwulan pertama yang ditarget sebesar 41 Miliar akan terealisasi secepatnya, karena menurutnya saat ini pihaknya tengah memproses semua usulan yang masuk dari sekolah.

" Hanya saja kita tidak bisa menunggu setelah semua usulan sekolah masuk, jadi yang ada saja yang kita usulkan pada hari Selasa nanti,"tegasnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Najamuddin mengatakan, tumpukan Dana Tunjangan Sertifikasi guru yang kini mengendap di Kas Daerah semakin bertambah dari 103 Miliar sebelumnya menjadi 144 Miliar pasca turunnya tranfer tambahan dari pusat sebesar 41 Miliar.

" Itulah sebabknya dari hasil rekon sehingga pusat kemungkinan tidak lagi mentransfer dana sampai triwulan ketiga, karena melihat terlalu banyaknya dana sertifikasi di Kas yang mengendap,"jelas Najamuddin, Minggu 29 Mei 2016.

Laporan : Budiman

Rumah Sakit Wajib Tutupi Kekurangan Paket BPJS

Written By Bone Satu on Jumat, 06 Mei 2016 | 23.46

Andi Surya Darma

WATAMPONE, BONE SATU - Pembatasan biaya perawatan pasien melalui Pola Paket dalam sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata diantisipasi melalui penerapan Subsidi Silang. Artinya, sisa biaya paket yang tidak dihabiskan oleh satu pasien saat menjalani perawatan, baik melalui Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan (Faskes ) lainnya yang bekerjasama dengan BPJS akan digunakan untuk menutupi biaya pasien lain yang perawatannya melebihi biaya paket yang ditentukan.

" Makanya kita minta agar BPJS aktif mensosialisasikan ini, karena masyarakat hanya tahu BPJS, tapi tidak tahu aturan mainnya seperti apa,"ungkap H. Andi Surya Darma, Sekretaris Daerah (Sekda) Bone beberapa saat usai menggelar  rapat koordinasi dengan pihak BPJS di ruang kerjanya pada Rabu 4 Mei 2016.

Dia menjelaskan, biaya paket perawatan ditentukan berdasarkan hasil diagnosa dokter terhadap penyakit pasien, dimana setelah ada hasil diagnosa, maka BPJS menentukan biayanya berdasarkan tabel yang sudah ada, sehingga jika dalam perjalanannya ternyata pasien menjalani perawatan melebihi dari biaya paket yang ditentukan, maka pihak Rumah Sakit atau Faskes berkewajiban menutupi kekurangan tersebut.

" Jadi penjelasan dari BPJS seperti ini, tidak ada beban bagi pasien peserta BPJS untuk membayar kekurangan dari biaya paket, itu kewajiban Rumah Sakit atau Faskes lainnya. Karena ada keuntungan dari pasien lain yang menyisakan biaya paketnya. Sisa inilah yang digunakan untuk menutupi kekurangan itu. Inilah yang disebut Subsidi Silang,"tegas Surya di ruang kerjanya, Rabu 4 Mei 2015.

" Jadi, jika ada pasien yang diprediksi akan dirawat misalnya 10 hari sesuai hasil diagnosa, tapi dalam perjalanannya ternyata lebih dari 10 hari sehingga membutuhkan biaya tambahan paket, tapi sebaliknya ada juga pasien yang diprediksi akan dirawat 10 hari ternyata hanya 2 hari, sisanya inilah digunakan untuk menutupi kekurangan itu,"tambahnya.

Untuk itu, lanjut Surya, pihak Rumah Sakit atau Faskes dituntut agar bisa mengelola keuangan dari BPJS tersebut, agar tetap bisa memberi pelayanan maksimal, bukan dengan membujuk pasien agar bisa keluar secepatnya jika biaya paketnya sudah habis.

" Makanya rumah sakit diharapkan agar bisa memeneg persoalan ini dengan baik, jangan seperti yang kita dengar, ada pasien disuruh keluar karena uang paketnya habis, walaupun belum sembuh,"terangnya.

Sementara humas RSUD Tenriawaru Bone, Ramli yang dikonfirmasi mengakui pihaknya terkadang melakukan hal seperti yang disebutkan, yakni pasien dibujuk untuk keluar karena uang paketnya sudah habis dan disarankan untuk masuk kembali, namun menurutnya tindakan seperti ini dilakukan untuk mencegah RSU kolaps atau bangkrut.

" Ini upaya yang terkadang kita lakukan kalau memang biaya yang tersedia tidak ada, untuk mencegah agar Rumah Sakit tidak kolaps, tapi intinya kita tetap akan memberi pelayanan terbaik,"katanya, Rabu 4 Mei 2016.

Laporan : Budiman

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN