INDEX

Kapolres Bone : Tidak Ada Pesta Sabu

Written By Bone Satu on Rabu, 04 Maret 2015 | 23.20

Kapolres Bone, AKBP Juliar Kus Nugroho saat memberi keterangan pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis 5 Maret 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Hanya berkisar 20 menit atau sekitar pukul 13.44 setelah HA, oknum polisi pelaku sabu memasuki ruangan Kapolres Bone, AKBP Juliar Kus Nugroho akhirnya wartawan diberi kesempatan untuk mendapat informasi.

Juliar saat memberi keterangan di ruangannya langsung menegaskan tidak ada pesta sabu dalam penangkapan terduga oknum pelaku Narkoba HA oleh unit gabungan Polisi dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang Bone, AKP Suharianto, yang terdiri Polsek Urban, Provost, Intel, dan unit 2 Satuan Narkoba Mapolres Bone.

Kata dia, HA yang ditangkap pada Kamis 5 Maret 2015 dinihari sekitar pukul 02.00 Wita dalam kamar di salah satu rumah kost JL. Srigala, Watampone, Kabupaten Bone bersama dengan DV, perempuan yang menurutnya adalah ' Cepu', istilah kepada orang yang biasa digunakan untuk memberikan informasi pihak Kepolisian.

" Dia memang bersama perempuan, tapi itu Cepu, suaminya saja yang saat ini ditangkap sabu, karena dia yang laporkan, ini barang yang ditemukan,"kata Juliar sambil memperlihatkan barang bukti yang temukan saat penggerbekan, Kamis 5 Maret 2015.

Barang bukti yang diperlihatkan Juliar semuanya berada dalam bungkusan Rokok yang berisi, 2 saset plastik bening kosong yang umum digunakan sebagai tempat sabu, 1 pipet dan 1 tutup botol air minum berwarna biru yang sudah dipasangi pipet berwarna putih,

" Barangnya hanya ini, tidak ada sabu,"lanjut Juliar.

Juliar yang didampingi Wakapolres, Kompol Ismail Husein dan Kasat Res Narkoba, Iptu Rudi menjelaskan, bahwa sejumlah barang bukti yang sangat identik dengan peralatan sabu tersebut tidak berada didekat HA pada saat penggerebekan, tapi justru ditemukan diatas ventilasi diluar rumah.

" Pada saat penggerebekan di luar rumah ditemukan ini, dan ini berada diatas ventilasi,"jelasnya sambil menunjuk barang bukti tersebut.

Dia menambahkan, bahwa penggerebekan yang dilakukan satuan Gabungan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, hanya saja dia menampik kalau keberadaan anggota yang tidak diketahui tim sebelumnya karena jalur koordinasi yang tidak jelas.

" Inikan atensi dari masyarakat dan kita harus tindak lanjuti itu,"ujarnya.

Sementara Kasat Narkoba, Iptu Rudi menjelaskan sampai saat ini belum ada penahanan terhadap HA karena masih menunggu hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tes urine dari Laboratorium Forensik (Labfor), sementara DV masih menjalani pemeriksaan saat ini.

" Urin sudah diambil dan kita akan kirim ke Makassar untuk uji forensik, dan sesuai aturan hasilnya kita tunggu 6 hari kemudian,"tuturnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Oknum Polisi Terduga Pelaku Sabu Saat Ini Menghadap Kapolres Bone

Ilustrasi Sabu

WATAMPONE, BONE SATU - Sekitar pukul 13.11 Wita okunum Polisi terduga pelaku sabu, HA menuju ke ruangan Kapolres Bone, AKBP. Juliar Kus Nugroho setelah keluar dari unit Propam Prolres Bone. Saat itu HA yang mengenakan kaos merah diantar oleh salah personil Propam.

Entah apa yang dibicarakan di ruangan Kapolres Bone, karena kunci tertutup rapat dan para awak media masih belum diperbolehkan masuk.

Sebelumnya Kapolres bone yang dikonfirmasi masih enggan memberi keterangan dengan alasan masih menunggu keterangan petugas yang terlibat langsung dalam penangkapan. Diapun berjanji akan memberi keterangan setelah 10 menit kemudian.

" Saya masih menunggu keterangan langsung dari orang-orang yang terlibat langsung saat penangkapan, jadi tunggu 10 menit baru saya kasi infonya, yah,"ujarnya saat di temui di Mapolres Bone, Kamis 5 Maret 2015.

Sekedar diketahui bahwa penangkapan HA, yang juga salah satu personil daru unit Narkoba polres Bone terjadi pada pukul 02.00 Wita Kamis dinihari di JL Srigala lingkungan Laccokkoing, Kelurahan Watampone, Kabupaten Bone, Sulsel.

Dari penangkapan tersebut ditemukan 2 kantong plastik bening yang berisi sisa sabu yang diduga sudah dipakai sebagian oleh pelaku , sendok takar (pirex), 2 telepon genggam, dan 1 pipet plastik
Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Proporsi Dana Desa Akan Di Revisi

Written By Bone Satu on Selasa, 03 Maret 2015 | 20.51

Irwansyah saat memberi Bimbingan Tekhnis Pada para Kepala Desa se Kecamatan Barebbo di Novena Hotel, Rabu 4 Maret 2014.

WATAMPONE, BONE SATU - Bantuan APBN dalam bentuk Dana Desa yang mulai digulirkan tahun ini rupanya akan mengalami perubahan porsi pembagian ke tiap desa pasca ditetapkannya APBN perubahan yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari 9,1 Trilium. Hal itu diungkapkan Irwansyah, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bone, Rabu 4 Maret 2015.

Menurut dia, rencana perubahan ini disebabkan karena pembagian porsi sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dianggap masih terjadi ketimpangan dalam pembagian sehingga terjadi kesenjangan, dimana terdapat desa yang mendapat porsi sangat besar sementara lainnya kecil.

" Makanya ada rencana dari Pemerintah Pusat untuk merevisi PP itu, karena ada pembagian yang tidak merata dan proporsinya sangat timpang,"ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa aturan sebelumnya yang terdapat dalam PP tersebut mengatur porsi pembagian Dana Desa sebesar 50 persen untuk kemiskinan, 20 persen untuk penduduk, 20 persen untuk wilayah, dan 10 persen untuk Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dan Indeks Keterpencilan Geografis (IKG).

" Ini yang akan dirubah menjadi 90 persen akan dibagirata untuk setiap desa, dan 10 persen sisanya akan dibagi secara proporsional dengan perbandingan sesuai dalam PP saat ini,"jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mantan Petugas Satpol PP Bone Beberkan Pemotongan Gaji Di Depan Komisi I

Andi Mappangara

WATAMPONE, BONE SATU - Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPRD Bone menindak lanjuti beredarnya kabar tentang dugaan pemotongan Gaji dan Tunjangan tenaga kontrak Satpol PP rupanya mendapat pengakuan langsung dari Adi Warman, mantan petugas Satpol PP yang dihentikan masa kontraknya beberapa waktu lalu. Di depan Komisi I, Adi Warman membeberkan dugaan pemotongan gaji dan tunjangan yang telah dilakukan oleh Badan Satpol PP Bone terhadap 250 tenaga kontrak Satpol PP pada bulan September tahun lalu masing-masing sebesar 350 Ribu Rupiah dan 50 Ribu Rupiah pada bulan Januari dan Februari tahun ini. Seperti diungkapkan anggota Komisi I DPRD Bone, Andi Atoro beberapa saat usai rapat.

Hanya saja, persoalan masih terus menggantung karena menurutnya, pihak Badan Satpol PP Bone yang menghadirkanSekretarisnya, Andi Mappangara hanya mampu mengklarifikasi dugaan pemotongan yang terjadi pada bulan Januari dan Februari 2015, Sementara untuk bulan September tahun 2014, Andi Mappangara ' angkat tangan ' karena dia belum menjabat pada saat itu.

" Yang datang itu orang baru semua, belum ada di situ (maksudnya Badan Satpol PP Bone) pada saat kejadian,"ungkap Andi Atoro, anggota Komisi I beberapa saat usai rapat, Selasa 3 Maret 2015.

Sementara legislator Komisi I lainnya, Saefullah Latif yang dikonfirmasi seolah hanya mengungkapkan alasan pembenaran. Dia justru mengatakan, uang makan sebesar 350 ribu yang tidak diterima petugas Satpol PP pada bulan September lalu sengaja dilakukan sebagai uang makan bersama.

" Itu kebijakan dari Satpol PP, uang makan pada saat itu tidak dibayarkan tapi tetap menjadi uang makan mereka karena ada kegiatan,"kata Saefullah mencoba berkilah.

Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diperoleh sebelumnya dari Sekretaris Badan Satpol PP Bone, Andi Mappangara yang hanya bisa membantah tudingan pemotongan pada bulan Januari dan Februari tahun ini, yaitu sebesar masing-masing 50 Ribu Rupiah dari 250 orang tenaga kontrak Satpol PP lama dan 70 orang baru, karena menurutnya tunjangan uang makan memang berkurang sesuai dengan nilai yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

" Memang ada penurunan uang makan sebesar 50, yaitu dari 350 ribu perbulan menjadi 300 ribu, jadi tidak ada pemotongan, itu sesuai dengan DPA,"jelasnya, Senin 2 Maret 2015.

Sementara, tudingan pemotongan yang terjadi pada bulan September tahun lalu, Andi Mappangara mengaku tidak mengetahui karena menurutnya dirinya belum berada di Badan Satpol PP saat itu, " kalau itu saya belum paham karena saya belum ada pada saat itu,"akunya.

Andi Mappangara malah berani mereka-reka kalau tudingan itu tidak benar, dengan alasan sudah mengecek semua administrasi gaji dan tunjangan dan tidak menemukan adanya keganjilan.

" Memang saya belum ada pada saat itu, tapi saya sudah lihat semua catatannya, hampir dipastikan pemotongan itu tidak benar," katanya.

Sebelumnya telah diberitakan dimedia ini bahwa, dugaan pemotongan gaji dan tunjangan ini mencuat setelah adanya pengakuan salah satu mantan tenaga kontrak Satpol PP Bone, Adi Warman yang mengaku dugaan pemotongan yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2014 dimana pada saat itu dia masih bertugas.

Pengakuannya, daftar gaji yang ditandatangani pada saat itu senilai Rp. 1.050.000 yang terdiri dari Gaji sebesar Rp. 700.000 dan tunjangan sebesar Rp. 350.000, namun yang diterima hanya sebesar Rp. 700.000.

Sementara untuk bulan Januari dan Februari 2015, daftar gaji dan tunjangan yang diterima justru menurun menjadi Rp. 1.000.000 sehingga dia mencurigai ada pemotongan lagi sebesar Rp. 50.000 dari masing-masing tenaga kontrak Satpol PP.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Revisi Juknis Kandaskan Realisasi Tahap II 100 Juta Perdesa

Written By Bone Satu on Senin, 02 Maret 2015 | 21.59

H. Najamuddin

WATAMPONE, BONE SATU - Inisiatif merevisi Petunjuk Tekhnis (Juknis) agar dana tahap II bantuan 100 juta perdesa bisa terealisasi ternyata malah membuat persoalan bertambah rumit. Revisi Juknis yang seharusnya hanya mengganti kewenangan Kepala Bagian (Kabag) Pemdes ke masing-masing camat ternyata malah membuat persyaratan baru dengan mewajibkan agar dana tersebut masuk dalam APBDesa. Juknis ini dirubah lantaran Andi Erwin Terwo selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemdes Setda Bone dianggap sebagai penghambat karena tidak mau menandatangani rekomendasi sebagai salah satu syarat pencairan dana tahap II terdebut.

Akibatnya, proses pencairan dana tersebut kembali harus kandas ditengah jalan lantaran hampir dapat dipastikan kalau 99 persen dari 348 desa di Kabupaten Bone belum menetapkan APBDesa. Para Kepala Desa yang sejak tahun lalu menunggu pencairan dana tersebut kembali harus gigit jari.

Padahal, Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone yang sebelumnya sudah memproses ratusan permohonan pencairan tahap II tersebut dari para Kepala Desa kembali harus memulai dari awal, menunggu sampai APBDesa selesai.

" Inilah masalahnya, karena karena kenapa lagi harus dipersyaratkan APBDesa, inikan sama halnya dana titipan, jadi tidak perlu lagi masuk dalam APBDesa,"ungkap H. Najamuddin, Sekretaris DPKAD Bone, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, revisi Juknis yang termuat dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bone Nomor 3 Tahun 2014, seharusnya hanya pada poin kewenangan Kabag Pemdes untuk menandatangani Rekomendasi yang dialihkan ke Camat dan tidak perlu lagi adanya persyaratan lain yang harus ditambah.

" Yang bermasalahkan orangnya, jadi kalau orangnya tidak mau, maka kewenangan itu dilimpahkan ke Camat, bahkan kalau Juknis tidak perlu dirubah karena tidak ada masalah di situ, justru yang harus diganti orangnya, karena di situ masalahnya,"terangnya.

Memang Andi Erwin selaku Kabag Pemdes saat itu sudah dimutasi menjadi Kepala Kantor Penanaman Modal saat ini, tapi mutasi itu dilakukan setelah Juknis di revisi.

Sementara anggota Komisi I DPRD Bone, Saefullah Latif yang dikonfirmasi justru menganggap keliru jika dana Tahap II tersebut harus dimasukkan dalam APBDesa, karena menurutnya dana itu merupakan anggaran tahun lalu.

" Keliru kalau begitu caranya, dana itukan anggaran tahun lalu, masa mau dikasi masuk lagi dalam APBDesa tahun ini,"tegasnya, Selasa 3 Maret 2014.

Anehnya, Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Bone, Andi Erni yang ikut terlibat dalam revisi Juknis tersebut, justru pada awalnya menyangkali kalau dalam revisi ada tambahan aturan seperti itu, tapi ketika di konfirmasi lebih jauh terkait pernyataan dari pihak DPKAD Bone, Erni lalu berkelik dengan mengatakan itu sudah masuk dalam persoalan tekhnis keuangan dan pihaknya sudah tidak punya lagi urusan sampai di situ.

" Tidak ada seperti itu, dalam revisi hanya mengganti kewenangan pemdes ke camat, tapi saya juga sudah lupami, yang penting sekarang kita sudah tidak punya lagi urusan ke disitu karena itu masalah tekhnis keuangan,"jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dua Mahasiswa Ditangkap Saat Asyik Pesta Sabu

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Pihak kepolisian kembali meringkus empat pemuda yang tengah asyik pesta sabu, dua diantaranya adalah mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone, yakni AA (21) dan RE (23). Sementara pelaku lainnya yakni Isran bin Rasyid (22), petani asal jalan MT Haryono, Kelurahan Macanang Kabupaten Bone, dan Akbar bin Dg. Mangile (24), beralamat sama yang juga seorang petani.

Keempat lelaki ini ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tanete Riattang, Senin 2 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Abu Daeng Pasolong, Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang.

Bersama pelaku, diamankan barang bukti berupa sebuah paket kosong bekas pakai, tiga korek api, sebuah pipet plastik, sebuah alat isap (bong) dan uang senilai Rp 580 ribu. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Tanete Riattang untuk menjalani proses penyelidikan, dan Kapolsek Tanete Riattang, AKP Jazardi, masih bungkam terkait penangkapan keempat lelaki tersebut.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Bupati Bone Sesalkan Terhentinya Pasokan Kayu Merbau

H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Terhentinya pasokan kayu jenis Merbau atau Bayam yang mengakibatkan kayu kelas I tersebut langka di Kabupaten Bone sejak beberapa bulan terakhir, sangat disesalkan oleh Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi yang menganggap hal tersebut berdampak buruk terhadap daerah.

Meskipun Fahsar tidak mengatakan kalau dia kecewa terhadap kondisi tersebut, namun dari pembicaraannya dapat diartikan kalau dia tidak menyetujui penghentian pasokan itu, pasalnya, keberadaan kayu merbau selama ini yang dipasok dari pulau Halmahera, sudah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketika distribusi kayu ini dihentikan, maka dampaknya merembes pada kerugian masyarakat Bone, mulai dari hilangnya mata pencaharian puluhan buruh kayu dan buruh kapal, menurunnya produktifitas usaha pertukangan kayu, kerugian ekonomi masyarakat pengguna karena harga otomatis melonjak, sampai pada terhambatnya proses pelaksanaan pembangunan daerah.

" Yang namanya barang angkutan selalu ada masalah, tapi kenapa daerah lain tidak melarang, kenapa hanya di Bone," kata Fahsar heran.

(Baca : http://www.bonesatu.com/2014/06/pemkab-bone-akan-gelar-rapat-muspida.html?m=1)

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP. Andi Asdar menegaskan bahwa, penghentian distribusi kayu Merbau ke Kabupaten Bone dilakukan oleh pihaknya karena terlalu banyak masalah, namun dia tidak menjelaskan masalah yang dimaksud itu lebih jauh. Asdar justru terkesan menyimpan sesuatu yang menurutnya merupakan urusan dari pejabat sebelumnya.

" Dari pada bermasalah terus, lebih baik kita hentikan, ini urusannya yang dulu,"katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 24 Februari 2015.

Dia bahkan menegaskan, jika di Kabupaten Bone terjadi kelangkaan kayu merbau akibat dihentikannya pasokan, maka masyarakat bisa saja membeli di luar Kabupaten.

" Kalau mau beli kan ada di daerah lain, di Sinjai ada,"katanya.

Anehnya, kasus mengenai kayu merbau yang pernah ditangani oleh pihaknya terkait adanya laporan salah satu LSM yang mempersoalkan dokumen angkutan beberapa waktu lalu justru menurutnya tidak memiliki masalah hukum lagi karena dianggap tidak cukup bukti.

" Kalau kasus itu sudah selesai karena dianggap tidak cukup bukti,"jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bone, Baharuddin yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, tidak ada kewenangan pihak Kepolisian dalam menghentikan pendistribusian kayu sepanjang menurutnya jika tidak ada masalah yang dianggap melanggar aturan.

" Saya kira, sepanjang dianggap tidak ada masalah tidak bisa dihentikan, jadi yang dilarang itu yang ada masalahnya, kalau tidak ada masalah atau pelanggarannya tidak bisa kita larang, karena semua ada aturannya, "ungkapnya dalam telepon selular, Senin 24 Februari 2015.

Penghentian distribusi kayu Merbau dari pulau Halmahera sebelumnya juga pernah terjadi pada pertengahan tahun 2014 lalu sampai beberapa bulan akibat adanya laporan salah satu LSM terhadap HI, salah seorang pengusaha kayu di Kabupaten Bone yang menerima kayu dari Halmahera dengan menggunakan dokumen angkutan jenis Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). LSM tersebut melaporkan kasus itu ke Polres Bone karena dianggap penggunaan FAKO tidak sesuai peruntukannya dengan alasan tidak diterbitkan oleh industri. Hal ini terbukti dari kondisi kayu Merbau dari Halmahera semuanya dalam bentuk balok dan papan tapi merupakan potongan senso, bukan potongan gergaji layaknya dari Industri. (Baca : http://www.bonesatu.com/2014/06/polres-bone-tunggu-se-dari-halmahera.html?m=1)

Selain itu, LSM ini juga menganggap, penggunaan dokumen FAKO tersebut telah merugikan negara sampai Puluhan Miliar Rupiah karena secara otomatis tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSH - DR) dan ini terjadi sejak tahun 2007.

Bahkan pihak Reskrim Polres Bone, yang saat itu masih di jabat AKP Ali Tahir selaku Kasat, juga menemukan pelaku lainnya dalam pengembangan, yakni HS namun dokumen angkutan yang digunakan berbeda, yakni berjenis Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang juga dianggap melanggar karena tidak sesuai peruntukannya. Polisi lalu menahan kayu milik HS sebanyak 300 kubik namun tidak secara resmi karena tidak di polisline. Polisi hanya memerintahkan HS agar kayu tersebut tidak dijual.

Ironisnya, walaupun penanganan kasus kedua dari pengusaha ini pada saat itu masih bergulir di Polres Bone, namun beberapa bulan kemudian, distribusi kembali berjalan, tapi hanya dengan menggunakan Dokumen FAKO, karena SKAU dianggap salah.

Kini distribusi kembali terhenti pasca tertangkapnya kayu oleh pihak Kepolisian Halmahera. Dari informasi yang diperoleh kayu tersebut milik salah satu pengusaha di Kabupaten Bone yang menggunakan dokumen angkutan jenis FAKO.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Fahsar Nilai SKPD Lemah

H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Belum rampungnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Pemerintah Kabupaten Bone sampai saat ini membuat Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi angkat bicara, dia menilai hal itu merupakan kelemahan dari pimpinan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkesan menyepelekan persoalan tersebut.

" Bukan mereka tidak bisa, hanya saja mereka lemah,"ujar Fahsar dengan wajah kecewa saat ditemui di ruang kerjanya Senin 2 Maret 2015.

Penilaian Fahsar sangat beralasan, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku mengamanatkan bahwa ILPPD yang terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Keuangan Daerah, memuat berbagai instrumen pelaksanaan pemerintahan yang harus disampaikan secara berjenjang dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah APBD sebelumnya berakhir.

Sekedar diketahui, bahwa sampai saat ini belum ada dari leading sektor pemerintahan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam urusan tersebut yang mampu memberikan informasi ke publik mengenai hasil pelaksanaannya secara keseluruhan.

Seperti persentasi kinerja dalam LAKIP yang diberitakan sebelumnya dimana sampai saat ini belum bisa diakumulasikan oleh Bagian Organiasi Setda Bone selaku lembaga penanggunjawab. Begitu juga dengan laporan evaluasi pelaksanaa kegiatan oleh Bappeda yang selalu memberi alasan klasik kalau SKPD belum menyetor datanya.
(Baca : http://www.bonesatu.com/2015/03/hanya-10-skpd-setor-lakip.html?m=1)

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Diduga Potong Gaji Honorer Satpol PP Dipanggil Komisi I

Kantor DPRD Bone

WATAMPONE, BONE SATU - Komisi I DPRD Bone berencana akan melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Satpol PP Bone terkait adanya dugaan pemotonga gaji tenaga Honorer di lembaga penegak Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

" Saya sudah tandatangani undangannya tadi, jadi kita akan lakukan Raker untuk mengklarifikasi itu,"ungkap Andi Akbar Yahya, Ketua DPRD Bone dalam telepon selular Senin 2 Maret 2015.

Dia menambahkan bahwa dalam Raker yang rencananya akan digelar pada pukul 11.00 Wita besok selain akan membicarakan persoalan tersebut, juga diagendakan untuk mengklarifikasi terkait adanya aspirasi yang mempertanyakan pemutusan beberapa tenaga kontrak petugas Satpol PP.

" Aspirasi yang masuk tadi seperti itu, mempertanyakan alasan pemberhentian mereka, tapi saya tidak tahu siapa yang datang menyampaikan aspirasi, apakah tenaga kontrak yang diberhentikan atau lainnya,"jelasnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Bone, Andi Amin Mangussara yang mengaku sudah menerima surat untuk diadakan Raker, kendati menurutnya dia belum melihat surat tersebut karena sedang berada diluar rumah.

" Saya belum lihat suratnya, tapi saya diberitahu orang dirumah kalau suratnya sudah ada,"ujarnya, Senin 2 Maret 2015.

Sementara Kasubag Humas DPRD Bone, Jamaluddin yang dikonfirmasi juga mengakui kalau besok Komisi I akan menggelar Raker dengan agenda membicarakan dugaan pemotongan tenaga honorer.

" Saya dengar juga begitu, mereka akan mengklarifikasi terkait adanya dugaan itu, sesuai aspirasi yang masuk,"ujarnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Hanya 10 SKPD Setor LAKIP

Written By Bone Satu on Minggu, 01 Maret 2015 | 22.59

Andi Imran

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun pelaksanaan APBD 2014 sudah berakhir sejak 2 bulan terakhir, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone belum bisa mempersentasikan pencapaian Kinerja Pemerintahan kepada masyarakat.

Bagian Organisasi Setda Bone sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merekapitulasi pencapaian kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengakui kelambatan tersebu. Hanya saja menurutnya hal itu terjadi karena terkait dengan terbitnya Peraturan baru dalam Presiden (Perpres) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki tata cara pelaporan berbeda dengan aturan lama, sehingga semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang sudah menyetor LAKIP sebelumnya terpaksa harus dikembalikan untuk disesuaikan dengan Perpres tersebut.

" Sebenarnya semua SKPD sudah menyetor tapi kita kembalikan karena akan disesuaikan dengan Perpres yang baru,"ungkap Andi Imran, Kabag Organisasi Setda Bone saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at 27 Februari 2015.

Dia menjelaskan bahwa terbitnya Perpres tersebut yang kemudian ditindak lanjuti Petunjuk Tekhnis (Juknis) pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) nomor 53 Tahun 2015 mengharuskan keseragaman LAKIP diseluruh Indonesia.

"Inilah alasannya kenapa Perpres tersebut diterbitkan, untuk diseragamkan, karena setelah dianalisa Pemerintah pusat, ternyata ditemukan 500 lebih LAKIP dari Kabupaten yang bervariasi teknis pelaporannya,"jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa, untuk saat ini pihaknya baru menerima 10 LAKIP yang sudah diperbaiki SKPD, yakni LAKIP dari Ispektorat Daerah (IRDA), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan KesbangPol, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Peternakan (Disnak) dan Kantor Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

" Jadi kita himbau agar SKPD dapat menyelesaikan LAKIP secepatnya, karena kita juga akan merekap hasilnya dan itu butuh waktu juga, sementara sesuai aturan LAKIP itu harus disampaikan ke provinsi pada bulan ini,"kuncinya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Satpol PP Bone Diduga Sunat Gaji Honorer

Petugas Satpol Saat Latihan Di Depan Kantor Bupati Bone, 2 Maret 2015
WATAMPONE, BONE SATU - Belum usai persoalan dugaan pungutan liar kepada honor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone yang diimingi pengangkatan menjadi PNS oleh Kepala Satpol PP Bone, M. Zainal seperti yang marak diberitakan beberapa waktu lalu, kini muncul masalah baru terkait gaji para honorer di lembaga penegak Perda yang diduga di sunat tanpa alasan jelas.

Adi Warman, salah satu mantan honorer Satpol PP yang diberhentikan, selain mengungkapkan kekecewaannya akibat diberhentikan tanpa alasan yang jelas, dia juga membeberkan dugaan pemotongan tunjangan yang telah dilakukan Badan Satpol PP Bone terhadap para tenaga honorernya.

" Kalau memang kita punya kesalahan, tolong dipanggil, dikasi teguran, tapi yang terjadi kita langsung dikeluarkan tanpa alasan yang jelas, tidak ada surat teguran yang kita terima sebelumnya,"ungkap Adi Warman yang sudah mengabdi sebagai Petugas Satpol PP sejak tahun 2006 ini dengan kesal, Jum'at 26 Februari 2015.

Dia lalu menceritakan bahwa, bukti pemotongan gaji honorer tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014 lalu, dimana pada saat itu dirinya masih bertugas, yakni sebanyak 250 tenaga honorer yang seharusnya menerima gaji pada bulan itu sebesar Rp. 1.050.000, tapi ternyata hanya menerima Rp. 700.000.

" Yang kita tandatangani itu hari nilainya sebesar satu juta lima puluh ribu, tapi yang kita terima hanya tujuh ratus ribu saja, berarti dipotong tiga ratus lima puluh ribu,"akunya.

Selain itu, lanjutnya, aksi pemotongan gaji itu bukan hanya dilakukan pada tenaga honorer lama yang berjumlah 250 orang, tapi juga dikenakan kepada 70 honorer baru, dimana kata dia, pada bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing hanya menerima tunjangan uang makan sebesar 300 ribu Rupiah, padahal dalam daftar yang mereka tanda tangani sebesar 350 ribu rupiah.

" Pemotongan itu tidak hanya pada honor lama tapi juga honor baru, semuanya dipotong,"ujarnya.

Sementara Ketua LSM Merdeka, Alfian T Anugerah menilai hal ini perlu ditelusuri oleh penegak hukum, jika hal ini benar dilakukan oleh pihak Satpol PP, maka selain termasuk penyelewengan anggaran daerah, juga merupakan pelanggaran regulasi mengenai standar gaji yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

" Standar gaji, atau upah tenaga kontrak dalam instansi pemerintah tidak bisa ditentukan seenaknya oleh setiap pimpinan instansi, ketentuan ini diputuskan oleh Bupati, jadi kalau terdapat perbedaan, tentu melanggar ketentuan, apalagi kalau pemotongan, itu harus dilusuri lebih jauh,"jelasnya.

Mantan Legislator Bone sangat menyayangkan jika dugaan pemotongan gaji honorer Satpol PP benar terjadi, dimana menurutnya hal itu berarti mengebiri hak bagi setiap honorer Satpol PP yang nota bene memiliki tugas dan tanggungjawab sangat berat sebagai ujung tombak dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).

" Bisa dibayangkan kalau seandainya Satpol PP tidak ada, pasti pemerintah daerah bisa lumpuh, karena mereka memiliki peranan penting dalam menegakkan regulasi yang diterapkan kepada masyarakat, jadi kalau gaji mereka dikebiri sangat disayangkan,"jelasnya.

Sementara Kepala Badan Satpol PP Bone, M. Zaenal yang dikonfirmasi tidak berhasil.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

APBDesa Bisa Digunakan Untuk Program Pupuk Murah

Written By Bone Satu on Jumat, 27 Februari 2015 | 23.27

Irwansyah

WATAMPONE, BONE SATU - Banyaknya anggaran yang bakal dikelola oleh setiap desa sejak tahun ini, memberi kemungkinan kalau program Pupuk Murah, Mudah dan Merata dapat berjalan maksimal dengan menyisihkan anggaran dari APBDesa. Seperti diungkapkan Irwansyah, mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Sabtu 28 Februari 2015.

" Sepanjang programnya menyangkut kepentingan masyarakat saya kira itu bisa saja, apalagi hal ini berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian,"katanya.

Irwansyah yang ditemui usai memberikan materi tentang tata cara penyusunan RPJMDes, RKPdes dan APBdes kepada para Kepala Desa dan aparat desa se Kecamatan Ajangale di Hotel Novena menjelaskan bahwa, kemungkinan pengalokasian anggaran dalam APBDesa untuk memberi bantuan pengganti sewa angkutan pupuk kepada petani sebagai wujud visi misi tersebut, didasari dari ketentuan dalam penyusunan APBDesa yang dieroleh berdasarkan data potensi desa jika memang memiliki kondisi wilayah yang memungkinkan.

" Artinya kalau desa tersebut memiliki potensi lahan persawahan, sementara kondisi geografis wilayah menyulitkan pendistribusian pupuk sehingga biaya angkutannya, maka bisa saja diprogramkan bantuan itu, itupun kalau hal itu dianggap penting, "terangnya.

Sekedar diketahui bahwa program Pupuk Murah, Mudah dan Merata yang diluncurkan oleh Pemkab Bone sejak tahun 2014 lalu tidak berjalan secara maksimal. Meskipun program ini merupakan visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi dan H. Ambo Dalle, namun karena keterbatasan anggaran daerah membuat program ini hanya mampu melayani 3 Kecamatan dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone. Program ini hanya dialokasikan sebesar 2 Miliar Rupiah setiap tahunnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Desa Antusias Dibimbing LSM Merdeka

WATAMPONE, BONE SATU - Ketua LSM Merdeka Bone, Alfian T Anugerah menegaskan, besarnya minat para kepala Desa untuk bergabung dalam program pembinaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang saat ini tengah dijalankan pihaknya membuktikan kalau niat baik tersebut mendapat respon positif dari desa.

Hal itu diungkapkan Alfian saat membuka Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes di Hotel Novena, JL. Ahmad Yani, Sabtu 28 Februari 2015.

" Bone tidak akan baik kalau desa tidak baik, inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama kita agar ke depan, semua persoalan terkait anggaran desa bisa teratasi secara dini,"tegasnya.

Kata Alfian, antusias desa tersebut terbukti karena hanya 1 minggu terakhir setelah pihaknya melakukan komuniikasi di lapangan, sudah terdapat lebih 100 desa yang terdaftar sebagai binaan dalam program ini.

" Kita sangat bersyukur, karena ini salah satu bagian metodologi program kita untuk melakukan pendampingan dan ternyata para desa menyambut baik,"jelasnya.

Menurut dia, pentingnya program pembinaan seperti ini dilaksanakan, agar pengelolaan anggaran desa yang bernilai besar sejak tahun ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan beberapa regulasi turunannya, sehingga kelak para kepala desa dapat mengelola anggaran yang digelontorkan secara akuntabel sehingga memberikan konstribusi maksimal dan efektif terhadap pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

" Pada dasarnya, pengelolaan managemen keuangan di tingkat pedesaan selalu menjadi kekhawatiran semua pihak, dan ini terbukti pada anggaran desa yang digelontorkan sebelumnya, meskipun nilainya tidak seperti saat ini, tapi tidak jarang menimbulkan masalah, inilah bukti kepedulian kita agar desa bisa lebih diberdayakan seiring dengan peningkatan anggaran yang signifikan,"jelasnya.

Diapun berharap agar desa yang telah bergabung nantinya bisa memahami lebih mendalam secara tekhnis dalam penyusunan dokumen program dan anggaran desa, sehingga ke depannya sudah tidak perlu lagi dilakukan bimbingan seperti ini.

" Kalau desa sudah paham semua, kan nantinya tidak perlu lagi seperti ini, dan komunikasi program dijenjang pemerintahan bisa lebih akurat, program yang ada di pusat, di Kabupaten sampai di tingkat desa bisa bersinergi, " paparnya.

Bimtek tahap pertama yang digelar tersebut menghadirkan perserta khusus dari para kepala desa, aparat desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se Kecamatan Ajangale yang didampingi oleh Camatnya, andi Iskandar. Sementara, pemateri berasal dari para mantan pejabat teras Kabupaten Bone, yakni DR. Irwansyah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Andi Awaluddin, mantan Kepala Satpol PP, Mustamin, mantan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bone, Andi, mantan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bone, dan Muh. Saleh, mantan Kepala KesbangPol Bone.

Sekedar diketahui, bahwa anggaran desa untuk tahun 2015 yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bone berkisar 140 Miliar lebih yang berasal dari Bantuan Desa sebesar 36 Miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Dana tersebut tersebar disetiap desa yang terbagi secara proporsional dan setiap desa mendapat jatah anggaran sedikitnya 400 juta perdesa.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN