INDEX

DPKAD Bone Tidak Transfaran Sebut Kelemahan Pengelolaan Asset

Written By Bone Satu on Selasa, 31 Maret 2015 | 06.21

Ilustrasi Asset

WATAMPONE, BONE SATU - Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone sejak beberapa tahun terakhir ternyata belum membuahkan hasil berarti, kendati tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut.

Kondisi ini terbukti dengan ketidak mampuan pihak DPKAD Bone memberikan informasi data valid dari asset daerah sampai saat ini, baik secara presentatif maupun secara kumulatif dari data semua barang milik daerah yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ironisnya, pihak DPKAD Bone selalu menuding hal itu sebagai kesalahan dari para SKPD yang dianggap memiliki pengelolaan asset kacau, tapi tidak mampu menyebutkan kesalahan dan kelemahan itu secara detail. Sistem penginformasian yang terlalu prosedural yang terkesan ditutup-tutupi tanpa alasan jelas, membuat wartawan kesulitan mendapatkan data untuk mengungkap kelemahan itu agar pihak SKPD yang dituding bisa mengetahui dan menyadari kelemahan masing-masing.

Contoh yang paling kongkrit saat wartawan mempertanyakan jumlah asset lahan pasar di Kabupaten Bone yang sudah disertifikatkan. Hal ini dianggap perlu diinformasikan ke publik agar semua pihak berkepentingan bisa mengetahui dan manyadari seberapa jauh asset daerah berupa pasar yang sudah dilegalisir.

Tapi ternyata, pihak DPKAD yang menginput data tentang ini justru terkesan tertutup, " ada datanya di sini, tapi minta izin dulu sama Kepala Bidang, baru saya kasi,"ujar salah satu staf Bidang Asset DPKAD Bone dengan enteng, Selasa 31 Maret 2015.

Sementara Kepala Bidang yang dimaksud tidak ada ditempat, " tunggumi nanti, datang," katanya untuk kesekian kalinya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dana Pilkades Butuh Tambahan 1,2 M

Andi Haidar

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam ABPD bisa dipadukan dengan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak terbitnya Permendagri 112 tentang Pilkades, namun rupanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih kesulitan melaksanakan Pilkades secara serentak karena dana yang sudah dialokasikan dalam APBD sebesar 627 juta dianggap masih jauh dari cukup.

Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Setda Bone, Andi Haidar yang dikonfirmasi mengatakan, dana Pilkades yang harus dipersiapkan Pemerntah Kabupaten (Pemkab) Bone sendiri selain dana dari ADD sebesar 1,8 Miliar yang berarti kalau dikurangi dana yang sudah ada sebesar 627 juta, maka dibutuhkan tambahan biaya sebesar kurang lebih 1,2 Miliar rupiah.

" Memang dibolehkan dana dari ADD, tapi itu pada saat pelaksanaan Pilkades, paling biaya makan minum saja, sementara untuk persiapan sampai pelaksanaannya nanti tetap dana dari Kabupaten, sehingga dibutuhkan tambahan,"ungkap Haidar saat ditemui Senin 30 Maret 2015.

Menurut dia, dari 185 desa yang akan Pilkades, terdiri dari 300.000 Wajib Pilih. Jumlah tersebut membutuhkan dana untuk surat panggilan sebesar 250 juta, berita acara, berkisar 100 juta, kertas suara berkisar 300 juta, Tempat Pemungutan Suara berkisar 350 juta belum termasuk kotak suara, honor panitia, biaya pengamanan, dan perlengkapan administrasi lainnya yang mencapai angka 800 juta. " Jadi memang masih banyak kekurangannya,"akunya.

Hanya saja, Haidar belum bisa memastikan langkah yang akan ditempuh oleh pihaknya untuk mencukupkan anggaran tersebut, kendati dia bisa pastikan kalau Pilkades secara serentak akan dilakukan paling lambat bulan Oktober mendatang.

" Kalau perubahan anggaran bisa cepat dilakukan, berarti kita bisa minta tambahan di situ, tapi kalau tidak bisa saya juga belum tahun, apakah ada Parsial anggaran atau bagaimana,"katanya masih meraba.

Sebelumnya, informasi dari pihak Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Bone melalui Sekretarisnya, H. Najamuddin mengatakan jalan Parsial untuk mencukupkan dana Pilkades ini bisa saja dilakukan melalui pengalihan dana tak terduga dalam APBD, tapi hal itu harus disampaikan ke Pimpinan DPRD jika akan dilakukan.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Blusukan Kabid Diknas Bone, Perburuk Penyerapan Anggaran

Nur Salam

WATAMPONE, BONE SATU - Buruknya sistem pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone yang berimbas pada rendahnya penyerapan anggaran Belanja Langsung setiap tahun ternyata dipicu oleh tidak efektifnya sistem managemen yang dijalankan selama ini. Hal ini sekaligus membuktikan kalau pencapaian kinerja Diknas Bone cenderung rendah setiap tahun.

Sekretaris Diknas Bone, Nur Salam saat ditemui membeberkan salah satu contoh keburukan managemen tersebut, yakni adanya kecenderungan para Kepala Bidang (Kabid) melakukan blusukan tanpa mempertimbangkan perlunya kegiatan tersebut untuk dilakukan.

" Ini membuktikan fungsi pengawas tidak diberdayakan, masa hanya persolan kecil seperti guru yang bertengkar, kepala bidang harus turun tangan lagi, kan ada pengawas,"ungkap Nur Salam saat ditemui di kompleks Kantor Bupati Bone, Selasa 31 Maret 2015.

Kata dia, akibat kecenderungan blusukan ini, membuat proses pelayanan di Kantor Diknas Bone menjadi lambat, para guru dan Kepala Sekolah yang membutuhkan Kepala Bidang tidak jarang harus pulang dengan tangan hampa.

" Kantor itukan pusat birokrasi pelayanan, tapi kalau orangnya tidak ada kan menyulitkan, banyak yang hanya butuh tanda tangan kepala bidang terpaksa harus bolak- balik karena mereka blusukan, akibatnya proses administrasi lambat,"terangnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, H. Najamuddin mengungkapkan, dari total Belanja Langsung Rp. 110.334.737.942 yang dikelola Diknas Bone pada tahun 2014 lalu, ternyata hanya terserap sebesar Rp. 75.818.812.609 atau 69 persen, sehingga menyisakan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp. 34.515.925.333.

Najamuddin menyebutkan bahwa dana Belanja Langsung ini merupakan akumulasi dari beberapa item anggaran, diantaranya, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Pendidikan Gratis (DPG), namun dia tidak bisa menyebutkan secara rinci.

" Hanya saja, apabila dana ini tidak terserap habis, maka sebagian diantaranya tidak bisa terserap lagi sebagai lanjutan untuk tahun berikutnya, karena harus dikembalikan seperti DPG, itu harus kembali dulu untuk diprogramkan lagi."Jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Saefullah Bantah Sebut Nama Adriana Tidak Waras

Written By Bone Satu on Senin, 30 Maret 2015 | 05.52

Ilustrasi Kantor DPRD Bone

WATAMPONE, BONE SATU -Tudingan anggota DPRD Bone dari Komisi I, Adriana yang menganggap dirinya dilecehkan oleh rekannya se Komisinya sendiri Saefullah Latif, legislator dari Partai Bulan Bulan Bintang (PBB) dianggap tidak berdasar.

Saefullah Latif yang dikonfirmasi memang mengakui kalau dirinya mengeluarkan kata-kata "tidak waras" dalam perbincangan melalui Black Berry Massengger (BBM) Group, tapi menurutnya kata-kata itu tidak menyebut nama seseorang sebagai obyek perbincangan. Lagipula menurutnya, perbincangan dalam group BBM sangat terbatas, karena hanya dibaca oleh anggota group.
" Berdasarkan undang-undang haiti saya kira tidak ada masalah, karena saya tidak menyebutkan orang dan ruang komunikasi itu sangat terbatas karena hanya digroup (maksudnya, BBM Group) yang beranggotakan 16,"jelasnya.

Menurut dia, kata - kata itu keluar karena dia menilai tindakan yang dilakukan oleh Adriana dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Badan Kesbangpol Bone terkait anggaran kegiatan Bela Negara tidak melalui jenjang mekanisme seperti layaknya sering dilakukan seorang legislator. sementara menurutnya, Adriana sendiri adalah anggota DPRD yang seharusnya tahu mekanisme yang harus dijalankan jika ada masalah seperti itu.

" Karena apa yang dilakukan itu tidak sesuai mekanisme yang dilakukan DPRD dalam menangani masalah,"ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa mekanisme pelaporan DPRD jika terdapat aspirasi atau masalah terlebih dahulu disampaikan ke pimpinan DPRD, kemudian pimpinan DPRD yang menerima laporan atau masalah tersebut lalu mendesposisikan ke Komisi terkait untuk dirapatkan. jika hasil rapat ditemukan pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan maka barulah kemudian direkomendasikan untuk dilaporkan ke penegak hukum.

" Makanya saya katakan gila, maksudnya tindakan itu diluar kewajaran, apalagi laporannya langsung ke Kejati, karena tidak mengikuti mekanisme seperti yang biasa dilakukan DPRD, itulah sebabnya hasil rapat Komisi I tidak mendukung langkah itu pelaporan itu, "terangnya.

Sekedar diketahui bahwa masalah ini muncul ketika LSM Latenritatta bersama Adriana melaporkan dugaan mark up anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Bone dalam kegiatan Bela Negara ke Kejati Sulsel. Saat itu Adriana dikabarkan turut memberi keterangan pihak penyidik Kejati.

Mendengar informasi keterlibatan Adriana dalam laporan itu akhirnya menjadi perbincangan digroup BBM yang kebetulan di dalam group itu beranggotakan Saefullah Latif beserta beberapa anggota DPRD Bone lainnya.

Ditengah perbincangan dalam BBM group tersebut, Saefullah Latif sempat melontarkan kata-kata tidak wajar saat mengomentari masalah itu. Meskipun Adriana tidak termasuk anggota dalam group BBM itu, namun salah satu anggota group menyampaikan pernyataan itu ke Adriana.

Sampai ditelinga Adriana, diapun tidak terima, dia menganggap hal itu merupakan pelecehan terhadap dirinya sehingga Adriana lalu mendatangi Mapolres Bone untuk melaporkan Saefullah Latif.

Kendati demikian pihak Polres yang terima pengaduan Adriana tidak langsung melakukan pemeriksaan, tapi hanya mengingatkan Adriana kalau persoalan itu bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu melalui proses hukum.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Saefullah Bantah Sebut Nama Adriana Tidak Waras

Ilustrasi Kantor DPRD Bone

WATAMPONE, BONE SATU -Tudingan anggota DPRD Bone dari Komisi I, Adriana yang menganggap dirinya dilecehkan oleh rekannya se Komisinya sendiri Saefullah Latif, legislator dari Partai Bulan Bulan Bintang (PBB) dianggap tidak berdasar.

Saefullah Latif yang dikonfirmasi memang mengakui kalau dirinya mengeluarkan kata-kata "tidak waras" dalam perbincangan melalui Black Berry Massengger (BBM) Group, tapi menurutnya kata-kata itu tidak menyebut nama seseorang sebagai obyek perbincangan. Lagipula menurutnya, perbincangan dalam group BBM sangat terbatas, karena hanya dibaca oleh anggota group.
" Berdasarkan undang-undang haiti saya kira tidak ada masalah, karena saya tidak menyebutkan orang dan ruang komunikasi itu sangat terbatas karena hanya digroup (maksudnya, BBM Group) yang beranggotakan 16,"jelasnya.

Menurut dia, kata - kata itu keluar karena dia menilai tindakan yang dilakukan oleh Adriana dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Badan Kesbangpol Bone terkait anggaran kegiatan Bela Negara tidak melalui jenjang mekanisme seperti layaknya sering dilakukan seorang legislator. sementara menurutnya, Adriana sendiri adalah anggota DPRD yang seharusnya tahu mekanisme yang harus dijalankan jika ada masalah seperti itu.

" Karena apa yang dilakukan itu tidak sesuai mekanisme yang dilakukan DPRD dalam menangani masalah,"ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa mekanisme pelaporan DPRD jika terdapat aspirasi atau masalah terlebih dahulu disampaikan ke pimpinan DPRD, kemudian pimpinan DPRD yang menerima laporan atau masalah tersebut lalu mendesposisikan ke Komisi terkait untuk dirapatkan. jika hasil rapat ditemukan pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan maka barulah kemudian direkomendasikan untuk dilaporkan ke penegak hukum.

" Makanya saya katakan gila, maksudnya tindakan itu diluar kewajaran, apalagi laporannya langsung ke Kejati, karena tidak mengikuti mekanisme seperti yang biasa dilakukan DPRD, itulah sebabnya hasil rapat Komisi I tidak mendukung langkah itu pelaporan itu, "terangnya.

Sekedar diketahui bahwa masalah ini muncul ketika LSM Latenritatta bersama Adriana melaporkan dugaan mark up anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Bone dalam kegiatan Bela Negara ke Kejati Sulsel. Saat itu Adriana dikabarkan turut memberi keterangan pihak penyidik Kejati.

Mendengar informasi keterlibatan Adriana dalam laporan itu akhirnya menjadi perbincangan digroup BBM yang kebetulan di dalam group itu beranggotakan Saefullah Latif beserta beberapa anggota DPRD Bone lainnya.

Ditengah perbincangan dalam BBM group tersebut, Saefullah Latif sempat melontarkan kata-kata tidak wajar saat mengomentari masalah itu. Meskipun Adriana tidak termasuk anggota dalam group BBM itu, namun salah satu anggota group menyampaikan pernyataan itu ke Adriana.

Sampai ditelinga Adriana, diapun tidak terima, dia menganggap hal itu merupakan pelecehan terhadap dirinya sehingga Adriana lalu mendatangi Mapolres Bone untuk melaporkan Saefullah Latif.

Kendati demikian pihak Polres yang terima pengaduan Adriana tidak langsung melakukan pemeriksaan, tapi hanya mengingatkan Adriana kalau persoalan itu bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu melalui proses hukum.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Penganggaran Bela Negara Disangsikan

Ilustrasi Bela Negara

WATAMPONE, BONE SATU – Belum usai persoalan terkait dugaan mark up anggaran kegiatan 'Bela Negara' yang kini ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, sorotan kembali muncul yang menyangsikan legalitas dasar penganggaran kegiatan tersebut oleh Kesbangpol Bone dalam APBD 2015.

Pemerhati Masyarakat Bone, Andi Hidayat Pananrangi menegaskan, anggaran sebesar 420 juta dalam nomengkelatur APBD 2015 pada kegiatan tersebut tidak termasuk sebagai salah satu indikator kinerja Badan Kesbangpol Bone dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) karena tidak memiliki korelasi dengan visimisi Bupati.

" Kinerja apa yang bisa diukur dalam kegiatan seperti ini ? itulah sebabnya program ini tidak dimasukkan dalam RPJMD karena tidak memiliki korelasi dengan visimisi pemerintah daerah,"terang Hidayat dalam sambungan selular Minggu 29 Maret 2015.

Memang menurut Hidayat, bahwa pada indikator kinerja Badan Kesbangpol Bone dalam RPJMD disebutkan adanya nomenkelatur ' Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, tapi semua program yang merupakan turunan dari target kinerja itu, tidak ada yang menyebutkan item program Perlindungan Masyarakat Dan Kesadaran Bela Negara seperti yang disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan itu.

" Program ini induknya dimana, kenapa tiba-tiba ada anak tidak ada induknya, apa yang mau dicapai dari kegiatan ini, karena lain yang sudah ditargetkan lain yang dilaksanakan,"jelasnya.

Bukan hanya itu, lanjut Hidayat, bahwa secara tekhnis kegiatan Bela Negara merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementenrian seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, hal ini bisa saja dilakukan oleh Pemerintah Daerah jika ada petunjuk tekhnis dari Kementerian ke daerah yang bersangkutan, " Sekarang kita mau tahu, apa ada petunjuk dari kementerian yang sudah diterima oleh pemerintah di Bone, ini harus jelas,"imbuhnya.

Olehnya itu, dia menambahkan bahwa, resiko paling parah dalam persoalan ini adalah konsekwensi hukum, seperti yang diatur dalam pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana apabila terdapat suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melampaui kewenangan dari pemerintah pusat maka sangsinya pidana.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Bone, Saefullah Latif yang dikonfirmasi mengatakan, tidak mengetahui secara tekhnis jika terjadi kesalahan dalam penganggaran kegiatan ini, tapi yang pasti menurutnya kesalahan itu bukan ditangan dewan, karena sebelum APBD ditetapkan, terlebih dahulu di evaluasi oleh pemerintah provinsi.

" Prosesnya kan seperti itu, kalau memang hasil evaluasi dari provinsi ditemukan adanya ketidak cocokan tentu akan direkomendasikan untuk diperbaiki atau ditolak jika bertentangan dengan regulasi. Saya tetap support kalau memang bisa ditemukan adanya kesalahan, tapi mekanisme yang dilalui sebelumnya seperti itu,"paparnya dalam sambungan selular, Minggu 29 Maret 2015.

Alasan pihaknya menyetujui anggaran ini dalam pembahasan lalu karena, selain dianggap merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi para peserta untuk lebih meningkatkan rasa kecintaan terhadap Negara, juga untuk membentuk tenaga cadangan militer jika sewaktu – waktu dibutuhkan oleh Negara.

" Yang namanya bela Negara itu kan tidak mutlak angkat senjata, tapi kegiatan seperti ini dimaksudkan agar kecintaan terhadap Negara bisa lebih kental sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat lebih baik,"pungkasnya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya dikabarkan kalau Badan Kesbangpol Bone selaku penyelengara kegiatan ini telah dilaporkan oleh LSM Latenritatta ke Kejati Sulsel terkait adanya dugaan mark up dalam beberapa item belanja di dalamnya, diantaranya belanja makan minum yang dianggap tidak sesuai dengan standar harga setiap porsi makanan di Kabupaten Bone.

KesbangPol Bone telah menganggarkan kegiatan Bela Negara tersebut dalam APBD 2015 sebesar 420 juta rupiah. Dalam kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu itu melibatkan 80 peserta yang terdiri dari para pejabat teras dilingkup Pemerintah, para legislator , TNI dan Polri.
(Baca : http://www.bonesatu.com/2015/03/biaya-bela-negara-diduga-mark-up.html?m=1)

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kontes BMB Rugikan Peserta Puluhan Juta

Written By Bone Satu on Sabtu, 28 Maret 2015 | 20.57

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Ajang mencari bakat melalui kontes lomba nyanyi " Bone Mencari Bakat" (BMB) yang digelar oleh "Tujuh Wali-Wali", salah satu organ tunggal di Kabupaten Bone menuai protes dari pihak peserta yang menuding kalau perlombaan ini bukan untuk menjaring bibit penyanyi berbakat tapi hanya sebagai kedok untuk meraup keuntungan.

Hal ini terjadi, karena kemenangan peserta tidak ditentukan secara obyektif melalui kualitas suara, aksi panggung dan penampilan seperti layaknya sebuah kontes menyanyi, tapi justru identik dengan praktek perjudian karena mengharuskan setiap peserta memasang taruhan dengan membeli kupon sebanyak-banyaknya dari panitia untuk menang.

" Siapa yang beli kupon paling banyak, itu yang menang, bukan karena kualitasnya, memang ada juri tapi mereka hanya mengomentari peserta, tidak masuk dalam kategori penilaian, inikan sangat merugikan peserta, karena mereka memaksakan diri membeli kupon lebih banyak untuk menang,"ungkap Haya, warga Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan keluarga salah satu kontestan, Kamis 26 Maret 2011.

Kata Haya, meskipun harga kupon hanya 1000 rupiah perbuah, tapi pada akhirnya menimbulkan kerugian sangat besar sampai puluhan juta. Orang tua peserta seolah dipancing untuk membeli kupon sebanyak-banyaknya sampai mereka terjebak tanpa memikirkan banyaknya kerugian yang dialami dengan memaksakan diri.

" Harga satu kupon memang hanya seribu rupiah, tapi karena peserta merasa dihipnotis tidak menyadari membeli sampai puluhan juta," akunya.

Haya menceritakan, keganjilan ini dia ketahui setelah salah satu orang tua peserta bernama Lawiya, warga Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang mendatanginya untuk meminjam uang dengan alasan untuk membeli kupon agar anaknya, Norma Rahman bisa menang. Mendengar cerita Lawiyah yang tak lain adalah keluarganya, Haya lalu menyarankan agar Norma disuruh saja berhenti mengikuti Kompetisi tersebut, karena menurut Haya kalau diteruskan akan lebih banyak kerugian lagi.

" Saya lihat Lawiyah sudah mulai terhipnotis dengan daya tarik kompetisi itu, dia sudah mulai nekad pinjam uang kiri kanan, makanya saya suruh hentikan saja,"terangnya.

Nasib lebih parah dialami
Ayuni Asrani, salah satu peserta dari Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang. Seperti diungkapkan orang tuanya, Rahmatan yang mengaku telah mengeluarkan dana puluhan juta untuk membeli kupon agar anaknya Ayuni bisa merai juara 1, namun akhirnya jatuh pada peringkat 7 besar.

" Saya kan dijanji sama panitia, kalau anak saya akan masuk di tiga besar, katanya perbanyak saja kuponmu, tapi setelah saya membeli kupon sampai jutaan ternyata anak saya jatuh diperingkat tujuh saja,"jelas Rahmatan saat ditemui dikediamannya, Kamis 26 Maret 2015.

Selain itu, Rahmatan juga mengaku nekat mengeluarkan uang sampai puluhan juta untuk membeli kupon karena dijanji oleh panitia kalau anaknya akan masuk dapur rekaman di " Sabda Record ", sebuah studio rekaman asal Makassar jika berhasil masuk 10 besar.

" Waktu masuk sepuluh besar saja saya beli kupon empat juta lima ratus, terakhir waktu anak saya jatuh saya beli kupon satu juta sembilan ratus, itu belum termasuk uang saya sebelumnya saat ditingka Kecamatan, manalagi kupon yang dibeli pendukung,"terangnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Edi mengakui bahwa persentase penilaian memang awalnya ditentukan oleh banyaknya kupon, tapi hanya pada posisi sebelum masuk enam besar ditingkat Kabupaten, setelah itu, maka kompetisi selanjutnya dipersentasikan dalam 3 kategori penilaian, yakni 40 persen ditentukan dari penilaian Juri, 10 persen dari Polling SMS dan 50 persen dari jumlah kupon dukungan.

" Pertamanya memang begitu, tapi setelah enam besar disitumi kita mulai lakukan penilaian dengan persentasi 40 persen dari kupon, 10 persen dari sms dan 50 persen penilaian juri," rincinya.

Dia lalu menjelaskan mekanisme penilaian, bahwa perlombaan dimulai dari tingkat desa di tiap Kecamatan untuk menjaring masing-masing 3 peserta terbaik, lalu masing peserta yang lolos kemudian dilanjutkan penjaringan 10 terbaik di tingkat Kabupaten untuk, kemudian 10 peserta ini lalu dirangking untuk mendapatkan juara 1, 2 dan 3 terbaik.

Meskipun Edy mengakui kalau para peserta lomba yang lolos sampai 10 besar akan dimasukkan ke dapur rekaman, namun hal itu masih disangsikan. Edy mengaku tidak melakukan kesepakatan secara tertulis dengan pihak Sabda Record seperti yang dia sebutkan, hanya berupa kesepakatan secara lisan yang difasilitasi oleh Aziz Askam, orang dari Sabda Record yang juga ikut panitian.

" Memang tidak ada tertulis, tapi kita sudah sepakat dengan studio rekaman itu, Azis yang menyanggupi dan dia masuk dalam panitia,"akunya.

Adapun hadiah yang disiapkan oleh panitia dalam lomba menurut Edy yang juga sebagai pemilik Orgen Tunggal " Tujuh Wali-Wali, terdiri dari 1 unit motor sebagai hadiah utama untuk juara 1, Kulkas untuk juara 2, Televisi untuk juara 3 dan piala untuk peserta juara 4 sampai juara 10 ditambah hadiah uang pembinaan untuk masing-masing pemenang.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Ini Tanggapan Kejari Bone Tentang Tindakan Hukum ASN

Written By Bone Satu on Jumat, 27 Maret 2015 | 07.14

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun secara tegas dijelaskan pada pasal 385 ayat 3 dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pengawas internal Pemerintah Daerah, dalam hal ini Inspektorat Daerah (Irda), namun lagi-lagi tanggapan penegak hukum masih berbeda dan tetap saja berpatokan pada cara lama.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Muh. Tasbih saat dikonfirmasi masih saja menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Pendapat Tasbih justru hanya merujuk pada pasal 384 ayat 1 dalam Undang - Undang tersebut yang mengatur perlunya penyampaian dari pihak penyidik kepada Bupati sebelum melakukan penyidikan terhadap ASN yang diduga melanggar dalam melaksanakan tugas.

" Tidak perlu lagi ada koordinasi, kita kan sudah sampaikan ke Bupati, dari dulu kita lakukan seperti itu, tinggal Bupati yang disposisi ke Irda," kata Tasbih di ruang kerjanya Kamis 26 Maret lalu.

Sebelumnya diperoleh pengakuan dari Kepala Inspektorat Bone, Amar Ma'ruf yang menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum pernah menerima penyampaian dalam bentuk koordinasi dari penegak hukum di Kabupaten Bone sesuai dengan amanat dalam undang - undang tersebut.
Padahal diketahui sudah beberapa pejabat yang pernah diperiksa terkait dugaan pelanggarannya dalam melaksanakan tugas, baik melalaui pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan Bone. (Bacaki : http://www.bonesatu.com/2015/03/penegak-hukum-belum-paham-uu-pemda.html?m=1)

Sekedar diketahui, bahwa ketentuan mengenai tindakan hukum ASN diatur dalam Bab XX Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 384 ;
(1) Penyidik memberitahukan kepada Kepala Daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas,

(2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak berlaku apabila, tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 diberitahukan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam.

Pasal 385 ;
(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara di instansi daerah kepada aparat pengawas internal pemerintah dan atau penegak hukum.

(2) Aparat pengawas internal pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat 1.

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah,

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah,

(5) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kasus Gernas Kakao, Kejari Bone Segera Bersikap

Written By Bone Satu on Kamis, 26 Maret 2015 | 08.10

Ilustrasi Kakao

WATAMPONE, BONE SATU - Jenuh menunggu tidak ada kepastian kedatangan BPKP untuk melakukan audit investigasi, akhirnya membuat pihak Kejari Bone yang menangani Kasus dugaan tindak pidana Korupsi proyek Gernas Kakao sejak tahun 2010 lalu, harus menetukan sikap, apakah kasus tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

" Bulan ini kita tentukan sikap, kita akan ekspos dulu di sini (maksudnya, Kejari Bone) lalu dilanjutkan ke Kejati Sulsel, kalau memang ada alat bukti yang cukup, maka kita akan lanjutkan, kalau tidak ada kita hentikan,"terang Muh. Tasbih, Kamis 26 Maret 2015.

Tasbih mengakui, kalau kasus ini sudah 3 kali diekspos ke BPKP, tapi lagi-lagi indikasi pelanggaran ternyata sulit dibuktikan. Dokumen Sertifikat bibit yang sebelumnya dicurigai bermasalah dan bisa menjadi alat bukti, ternyata dinyatakan lengkap.

" Terakhir bulan lalu kita ekspos, BPKP minta bukti dokumen sertifikasi bibit, semuanya ada,"katanya.

Sementara BPKP yang diharap untuk melakukan audit investigasi, justru hampir bisa dipastikan tidak bakal datang, karena sebelumnya proyek ini telah mereka audit. Di sisi lain obyek yang akan diaudit adalah tanaman Coklat atau kakao yang nota bene tidak bisa dipastikan hidup matinya setiap saat.

" Karena Ini sudah pernah diaudit jadi agaknya menyulitkan, tapi informasi terakhir yang kita terima, mereka (maksudnya, BPKP) akan turun, tinggal menunggu pembentukan tim,"lanjutnya.

Tasbih sendiri malah menolak untuk menjelaskan materi pemeriksaan, padahal sudah diketahui publik kalau pihaknya sudah menetapkan 11 tersangka dan memeriksa 18 saksi.

" Saya belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan,"ujarnya seolah membendung agar petanyaan wartawan tidak mengarah kesitu.

Anehnya, penetapatan 11 orang yang bertahun-tahun menyandang status tersangka justru dilakukan tanpa bisa disebutkan indikasi kerugian negara, pihak Kejari Bone hanya menemukan beberapa bukti adanya tanaman yang tidak tumbuh tanpa bisa menghitung secara keseluruhan dari 10 Kecamatan di Kabupaten Bone yang menjadi obyek penyidikan.

Laporan : Budiman
Editor : turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dispenda Bone Sebut 50 Pasar Tidak Bersertifikat

Written By Bone Satu on Rabu, 25 Maret 2015 | 18.56

Andi Alimuddin

WATAMPONE, BONE SATU - Sedikitnya 50 pasar di Kabupaten Bone atau 60 persen dari 82 Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone belum jelas status lahannya alias belum bersertifikat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone tidak pernah berupaya melegalisir lokasi pasar yang dibangun sejak jaman Kolonial (Belanda) tersebut untuk menjadi asset Daerah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dispenda Bone, Andi Alimuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 25 Maret 2015.

" Sebenarnya untuk menjadikan Pasar itu sebagai asset daerah bisa saja, karena pemerintah daerah punya hak, tapi soal itu bukan urusan kita di sini, biaya untuk sertifikat lahan merupakan tugas dari Bagian Agraria,"ujarnya.

Alimuddin hanya menyayangkan tidak adanya upaya lelagilisir tersebut, karena menurutnya hal itu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan asset yang tidak bisa dimanfaatkan jika kondisi keuangan daerah kekurangan .

" Kalau legalitasnya jelas, ada sertifikat kan sewaktu-waktu bisa dijaminkan jika kondisi keuangan daerah lemah, misalnya terjadi defisit,"tambahnya.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Agraria Setda Bone, Andi Khaikal yang dikonfirmasi mengakui sejak dirinya menjabat sebagai Kabag Agraria setahun terakhir belum pernah ada usulan kepihaknya untuk sertifikat pasar dari Bidang Asset Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone.

" Untuk urusan seperti ini, kita hanya menerima usulan dari pengelola asset, tapi sampai saat ini belum pernah ada usulan seperti itu,"jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Rehabilitasi Museum Lapawawoi Bermasalah, Pusat Batalkan Dana Lanjutan

Museum Lapawawoi

WATAMPONE, BONE SATU - Ulah dari pelaksana proyek rehabilitasi Museum Lapawawoi di Jalan MH. Thamrin, Watampone, Kabupaten Bone yang bermasalah sampai ditangani pihak penegak hukum akhirnya berdampak buruk bagi daerah. Proyek yang seharusnya mendapat kucuran dana lanjutan, akhirnya dibatalkan pemerintah pusat lantaran tidak percaya lagi terhadap Pemerintah Daerah.

" Saya sudah datangi Kementerian Pariwisata mempertanyakan dana lanjutannya, mereka tidak mau lagi, karena adanya masalah ini,"ungkap Andi Ikhwan, Kepala Dinas Pariwisata Bone beberapa waktu lalu.

Ikhwan yang baru saja menjabat sebagai kepala Dinas Pariwisata tidak bisa memberi penjelasan lebih rinci mengenai proyek tersebut karena menurutnya hal itu masih merupakan urusan dari pejabat lama yang saat itu masih dijabat oleh Andi Sadli yang menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bone.

" Kalau soal masalahnya saya tidak terlalu paham, karena itu masih pejabat lama, lagi pula proyek ini bantuan pusat, jadi saya juga tidak tahu,"ujarnya.

Sementara informasi lebih jauh mengenai proyek tersebut tidak banyak diketahui publik karena Andi Sadli selaku penanggungjawab sangat sulit dihubungi. Pejabat ini dikenal publik kalau jarang masuk kantor.

Sekedar diketahui bahwa proyek rehabilitasi ini sempat molor sampai beberapa pekan terakhir akibat atap seng yang dipesan ke produsen tidak kunjung datang. Penyidik Tipikor dari Polres Bone pernah terlihat melakukan investigasi di proyek itu.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Penegak Hukum Belum Paham UU Pemda

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sudah diberlakukan efektif, namun rupanya tidak semua pihak yang berkepentingan di Kabupaten Bone memahami amanat ini.

Ironisnya, ketidak pahaman ini justru diperlihatkan oleh penegak hukum yang nota bene tahu lebih banyak persoalan hukum di banding lembaga lainnya. Mereka cenderung masih menggunakan cara lama dalam hal menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara (ASN).

Sebut saja pada saat pemeriksaan Kepala Badan Satpol PP Bone, M. Zainal oleh pihak Kejari Bone beberapa waktu lalu. Zainal dipanggil karena institusinya diduga telah melakukan pemotongan gaji tenaga Kontrak Petugas Satpol PP.

Pihak Kejari Bone dalam penyelidikannya yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Muh. Tasbih langsung melakukan pemeriksaan terhadap Zainal tanpa melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah (Irda) Bone selaku Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Padahal berdasarkan amanat yang diatur dalam pasal 385 pada UU itu, prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Bone selaku penyidik terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Irda untuk mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan Zainal, apakah dugaan pelanggarannya bersifat administratif atau pidana, dimana dipasal itu diatur, pelanggaran yang bersifat administrative diserahkan ke Irda untuk ditangani sendiri, sementara pelanggaran yang bersifat pidana baru diserahkan ke penegak hokum.

Hal seperti ini juga dilakukan sebelumnya oleh pihak Kepolisian, seperti pada saat pemanggilan Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pekuburan Bone, Yudhistira oleh Polres Bone beberapa waktu lalu. Saat itu Yudhistira dipanggil karena terindikasi melakukan pelanggaran, yakni tidak membayar upah petugas kebersihan selama 2 bulan.

Tidak adanya koordinasi terhadap Irda Bone dalam penanganan kedua ASN ini diakui sendiri oleh Kepala Irda Bone, Amar Ma'ruf saat dikonfirmasi yang mengatakan, kalau sampai saat ini tidak ada satupun pihak penegak hukum, baik penyidik dari Kepolisian maupun Kejaksaan yang pernah berkoordinasi sebelum melakukan pemeriksaan, baik kepada Zainal maupun kepada Yudhistira yang keduanya diduga telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas," tidak pernah ada seperti itu,"akunya dalam telepon selular, Rabu 25 Maret 2015.

Kendati demikian, Amar Ma'ruf berpendapat bahwa koordinasi pihak penegak hukum ke pihaknya tidak mutlak dilakukan apabila sudah ada penyampaian ke Bupati. Bahkan ketika dijelaskan isi dari pasal 385 yang mengamanatkan perlunya koordinasi tersebut tetap ditampik oleh Amar Ma'ruf.

" Tidak perlu seperti itu, yang penting sudah ada penyampaian ke Bupati dan Bupati sudah memerintahkan, maka penegak hukum sudah bisa melakukan pemeriksaan,"tegasnya.

Berbeda diungkapkan, H. Jemmy, Kepala Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Bone yang justru menganggap, hal ini sebagai salah satu bukti kelemahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone yang tidak punya upaya untuk memberi perlindungan terhadap jajarannya dalam melaksanakan tugas.

" Perlindungan hukum bagi aparat daerah harus dinampakkan, mereka itukan belum tentu bersalah, namanya saja terduga, inilah bukti lemahnya Irda selaku instansi pembina internal, seharusnya berupaya memberi kejelasan sebelum masalah ini sampai ketangan penegak hukum, jangan malah melakukan pembiaran seperti itu"terang Jemmy, Rabu 25 Maret 2015.

Jemmy juga menyayangkan sikap pengacara Pemkab yang selama ini hanya diam. Padahal menurutnya pengacara selaku konsultan hukum seharusnya berperan aktif memberikan pandangan jika terjadi masalah seperti itu.

" Apa gunanya pengacara, merekakan digaji untuk itu, sehaursnya mereka mendampingi, atau sekurang-kurangnya memberikan pandangan hukum seperti apa kalau masalahnya begini, selama ini apa yang mereka lakukan,"terangnya.

Yang dikhawatirkan Jemmy, jika kondisi seperti ini dibiarkan terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak pejabat yang dipanggil oleh penegak hukum tanpa bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga resiko paling parah yang bisa ditimbulkan, jika terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

" Harus ada kesepakatan (MoU, red) antara pemerintah dan penegak hukum, agar masing-masing pihak dapat melaksanakan Undang-Undang itu, jangan seenaknya seorang ASN dipanggil kemudian dengan enteng dikatakan tidak bersalah, orang kalau sudah diperiksa apalagi seorang pejabat, pasti sangat sulit untuk dikembalikan nama baiknya, orang selalu berprasangka macam-macam, makanya semua pihak harus hati-hati, bisa-bisa nanti tidak ada yang mau jadi pejabat"jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdimeskipun

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Biaya "Bela Negara" Diduga Mark Up

Written By Bone Satu on Selasa, 24 Maret 2015 | 07.19

Muharran Saude

WATAMPONE, BONE SATU - Dugaan penyelewengan anggaran kegiatan Bela Negara yang disebut-sebut akhir-akhir ini oleh beberapa media, ternyata mendapat tindak lanjut secara hukum. Pihak LSM Latenritatta melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Selasa 24 Maret 2015.

Ketua LSM Latenritatta, Mukhawas Rasyid saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut dengan menyebutkan indikasi penyimpangan, diantaranya, dugaan Mark Up beberapa jenis belanja dalam kegiatan tersebut, termasuk salah satunya belanja makan minum.

" Jadi laporan yang kita ajukan mengenai kegiatan bela negara dengan anggaran 460 juta, diaman di dalamnya terdapat dugaan Mark Up beberapa jenis belanja, contoh biaya makan minum, masa 1 porsi nilainya 30 ribu, rumah makan apapun di Bone tidak ada yang menjual makanan semahal itu,"ujarnya dalam telepon selular, Selasa 24 Maret 2015.

Meskipun dugaan penyelewengan itu tidak bernilai besar, namun menurut Mukhawas hal itu tidak mempengaruhi pihaknya untuk tetap menginginkan agar pihak Kejati bisa membuktikan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan secara hokum.

" Kita tidak berfikir besar kecilnya penyimpangan, tapi yang jelas dugaan pelanggaran ini harus diperjelas, karena hukum juga tidak melihat seperti itu,"tegasnya.

Sementara Kepala Badan KesbangPol Bone, Muharram Saude yang dikonfirmasi membantah adanya dugaan tersebut. Dia justru heran karena tiba-tiba mendapat kabar adanya LSM yang melapor kepadanya tanpa melakukan konfirmasi sebelumnya.

" Saya tidak pernah dikonfirmasi. Memang ada media yang memberitakan tentang ini, tapi bagi saya tidak ada seperti itu, " tutur Muharram saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 24 Maret 2015.

Dia justru membantah nilai anggaran yang disebutkan LSM Latenritatta dalam laporannya sebesar 460 juta, karena menurutnya, anggaran yang direncanakan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar 420 juta.

" Itulah masalahnya, dimana mereka dapat data, bahkan ada yang sebutkan 1 Miliar, inikan semua tidak benar, pertanggungjawabannya saja belum selesai, "terangnya.

Itupun menurut Muharram, tidak semua item belanja dalam program tersebut dilaksanakan, sehingga secara otomatis dana program sebesar 420 juta tidak terbelanja habis, salah satu contohnya pada pengadaan amunisi. Karena barang ini tidak diperjualbelikan, maka dia tidak mencairkan anggarannya. Selain itu lanjutnya, terdapat beberapa item kegiatan belanja yang yang tercantum dalam DPA yang dipihak ketigakan.

" Kalau memang ada mark up, tanya sama pihak ketiga, anggarannyakan jelas dalam DPA, contoh baju loreng itukan ditangani TNI",kata Muharram sambil memperlihatkan DPA kegiatan.

Dari DPA yang diperlihatkan terdapat 12 item belanja yang sudah dilaksanakan, namun pencairan dananya sebagian masih dalam proses.

Adapun item belanja yang dilaksanakan diantaranya, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 58.900.000, Perlengkapan pendukung Rp. 3.000.000, Dokumentasi Rp. 7.000.000, Jasa Transportasi dan Akomodasi Rp. 40.000.000, Biaya Cetak Rp. 5.200.000, Biaya Penggandaan Rp. 3.395.000, Sewa Meja Kursi Rp. 525.000, Sewa Tenda Rp. 7.000.000, Sewa Sound Sistem Rp. 5.000.000, Makan Minum Rapat Rp. 41.760.000, Belanja Pakaian Rp. 142.720.000, Jasa Tenaga Ahli,Instruktur dan Narasumber Rp. 45.500.000. Sementara Belanja yang dibatalkan diantaranya, Pengadaan Amunisi Rp. 15.000.000, sehingga total anggaran yang dihabiskan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 405 juta.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN