Diberdayakan oleh Blogger.
INDEX

Satgas Pangan Amankan 14 Ton Beras Tak Layak Komsumsi

Written By Bone Satu on Senin, 24 Juli 2017 | 03.44

(Ilustrasi)

WATAMPONE, BONE SATU - Satgas Pangan Polres Bone, menggerebek pabrik padi di Desa Jaling, Kecamatan Awampone, Senin, 24 Juli 2017. Ada 14 ton beras yang terindikasi tidak layak komsumsi.

Ditemukannya beras tak layak komsumsi merupakan pengembangan dari operasi Mabes Polri yang menangkap pemilik beras tidak layak komsumsi di luar Sulsel.

Adapun pemilik gudang yang diamankan Satgas Pangan adalah Alle. Alle kemudian menyewakan pabrik beras miliknya kepada Yusran. Keduanya digelandang ke Mapolres untuk diinterogasi.

Selain mengamankan beras, polisi juga menghentikan operasi mesin penggiling padi dan alat pemutih beras.

Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardojoko, merinci 14 ton beras yang diamankan sudah dikemas di dalam 280 karung dengan ukuran masing-masing 50 Kilogram perkarung.

Jika terbukti, kata Hardjoko, oknum-oknum yang terlibat akan dikenakan pasal perlindungan konsumen yakni pasal 8 ayat 1.

"Kita pasangi gudangnya garis polisi dulu dan pemiliknya akan diinterogasi di Mapolres, kata Hardjoko.

Kapolres Bone, AKP Kadarislam, yang memimpin langsung operasi mengatakan kualitas beras tak layak komsumsi yang ditemukan anggotanya sangat buruk.

"Untuk sementara kita akan mintai keterangan ke pemiliknya," jelas Kadrislam.

Adapun Yusran, yang mengelola gudang dan pabrik padi itu mengatakan pihaknya mendapatkan gabah dari Palopo dan distribusikan ke Makassar dan beberapa daerah lainnya.

"Kalau harga tergantung pasar namun yang jelas lebih murah dibanding beras normal," jelas Yusran.

Penulis : Hendra Wijaya
Editor   : Budiman

Pengalihan Aset Jalan Lingkar Watampone Terkendala Administrasi

Written By Bone Satu on Minggu, 23 Juli 2017 | 22.25

Rudianto Amunir

WATAMPONE, BONE SATU - Proses administrasi pengalihan aset " Jalan Lingkar Luar " kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulsel kepada Pemerintah Pusat yang mulai dicanankan sejak tahun 2015 lalu, ternyata sampai saat ini masih terkatung-katung.

Persoalan administrasi ini terjadi akibat adanya sejumlah ruas dari jalan lingkar luar tersebut memiliki lebar yang tidak memenuhi standar sesuai ketentuan, yakni selebar 7 Meter untuk dijadikan sebagai jalan nasional, sehingga pihak Pemerintah Pusat belum bisa menerima sepenuhnya untuk dijadikan sebagai aset pusat.

Seperti diungkapkan anggota DPRD Bone, Rudianto Amunir dalam satu pertemuan dengan warga, JL. Andi Celleng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur pada Jum'at lalu (21/7/17) bahwa, pihaknya telah mempertanyakan hal ini kepada pihak Balai Jeneberang Makassar, Perwakilan Kementerian PU dan mendapat jawaban kalau beberapa ruas jalan tersebut perlu dilebarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.

" Kami memang sudah ketemu dengan pihak Balai perwakilan Kementerian PU di Makassar, katanya ada beberapa ruas jalan yang butuh pelebaran, makanya ini yang menjadi kendala administrasi, dan ini baru kami tahu sekitar 2 bulan lalu",ungkapnya di depan warga.

Hal itu jugalah yang menurut Politikus dari Partai Nasdem ini menjadi kendala, sehingga Pemerintah Pusat belum bisa mengucurkan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan tersebut, termasuk JL. Andi Celleng yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami rusak parah.

" Jadi memang ada beberapa ruas jalan lingkar ini yang lebarnya hanya 5 meter dan butuh pelebaran, seperti ruas jalan yang berada di Pappolo dan panyula, itulah sebabnya sehingga jalan ini belum dikerjakan oleh pusat ",jelasnya.

Kendala administrasi ini juga diakui Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan, Dinas PU dan Penataan Ruang Bone, H. Jibang, dimana menurutnya meski Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengalihan hak aset jalan tersebut, namun bukti hibah yang diajukan oleh Pemkab Bone masih membutuhkan lampiran pernyataan mengenai kesanggupan untuk membebaskan lahan untuk pelebaran dari beberapa ruas jalan yang dimaksud.

" Memang Pusat meminta lampiran pernyataan mengenai kesanggupan kita melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran, tapi bukan itu yang menjadi persoalan prinsipil. Itu masih bisa ditunda ",ujarnya.

Justru menurut Jibang, kendala utama yang menjadi penyebab sehingga Jalan lingkar ini belum dikerjakan oleh Pemerintah Pusat adalah keterbatasan anggaran pusat, terutama pada item anggaran Alokasi Dana Khusus (DAK) yang berkurang sejak tahun 2016 lalu.

" Untuk pelebaran itu saya kira bukan masalah, karena jalannya masih layak, seperti di Panyula dan Jl. Ki Hajar Dewantoro, hanya persoalannya, anggaran APBN sangat terbatas apalagi ada pengurangan DAK tahun kemarin ", jelasnya.

Ironisnya, warga yang bermukim pada jalur Jalan Lingkar ini justru tidak mau tahu kendala tersebut, mereka malah menagih janji Bupati Bone, Andi Fahsar M Pandjalangi yang pernah disampaikan kepada mereka saat kampanye Pilkada lalu.

" Waktu puang Baso (Andi Fahsar M Padjalangi) datang di sini bilang, kalau saya jadi bupati akan memperbaiki jalan ini, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya ",ungkap Mappa, salah satu warga Jl. A. Celleng.

Sekedar diketahui bahwa, Jalan Lingkar Luar yang mengitari pusat Kota Watampone ini memiliki ruas jalan sepanjang kurang lebih 30 Kilometer yang terbentang mulai dari Jl. Sungai Brantas ke arah selatan menuju Jl. Andi Celleng kearah barat menuju Jl. Gatot Subroto tembus ke Jl. Ki Hajar Dewantoro, Jl. Cokroaminoto, ke utara Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Jalur ke Kelurahan Pappolo dan Kelurahan Panyula.

Laporan : Budiman

SK Sepihak Seret Kades Pattiro Sompe Jadi Tersangka

Written By Bone Satu on Kamis, 20 Juli 2017 | 04.55

Abdul Malik

WATAMPONE, BONE SATU - Surat Keputusan (SK) yang berisi permintaan pembayaran sebesar 500 Ribu kepada setiap pemohon sertifikat prona, melengkapi bukti penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone dalam mengusut dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Andi Mappatokkong, Kepala Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Bukti SK ini diperoleh pihak Kejari Bone saat melakukan penggerebekan di Kantor Desa Pattiro Sompe pada Rabu kemarin, dan sekaligus menjadi bukti administrasi bagi pihak Kejari Bone untuk menetapkan Kades yang bersangkutan menjadi tersangka. Sementara bukti lainnya sebagai bukti materil, diperoleh berdasarkan pengakuan dari 30 saksi dari warga di desa itu yang telah diperiksa sebelumnya.

" Berdasarkan bukti tersebut, hari ini kita tingkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan AM sebagai tersangka ",ungkap Abdul Malik, Kasi Pidsus Kejari Bone dalam konfrensi pers di ruang kerjanya, Kamis 20 Juli 2017.

Meski begitu, Malik mengakui kalau pihaknya masih membutuhkan pendalaman untuk bisa memastikan penerapan pasal yang tepat pada tersangka, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), karena adanya 2 alternatif pertimbangan, yakni pasal tentang gratifikasi atau pasal tentang pungutan liar lainnya.

" Makanya kita akan terapkan tuntutan secara alternatif, yaitu pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Tipikor. Disitu kita akan lihat, apakah masuk sebagai tindakan gratifikasi atau pungutan biasa ", jelasnya.

Dia lalu menjelaskan kronologis kejadian bahwa, dengan adanya program bantuan Sertifikat gratis atau prona pada tahun 2007 lalu di Kabupaten Bone, Desa Pattiro Sompe mendapat jatah kuota sebanyak 100 Sertifikat. 

Berdasarkan jatah kuota tersebut, terangka lalu membuat SK secara sepihak dengan memerintahkan Kepala Dusun (Kadus) untuk memungut uang kepada warga penerima bantuan sebanyak 500 ribu untuk setiap penerima.

" Kita katakan SK sepihak karena dari pengakuan tersangka, SK itu merupakan hasil keputusan rapat dengan BPD, tapi nyatanya tidak bisa menunjukkan bukti berupa notulen rapat atau absen, dan juga BPD yang kita tanya mengaku tidak pernah ada rapat seperti itu ",pungkasnya

Laporan : Budiman

Terkait Rencana Penarikan 12 Mobdin DPRD Bone, Dinkes Bone Berharap Dijadikan Ambulance

Ilustrasi Ambulance

WATAMPONE, BONE SATU - Adanya rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk menarik 12 Unit Mobil Dinas Komisi DPRD memberi harapan bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bone.

Seperti diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinkes Bone, Andi Bardan bahwa, pihaknya sangat membutuhkan Mobil Ambulance untuk kebutuhan Puskesmas, karena menurutnya, dari 38 Puskesmas yang tersebar di Kecamatan saat ini belum ada satupun yang memiliki Mobil layanan sosial berupa Ambulance.

" Bukan lagi butuh, tapi sangat butuh. Makanya kita berharap jika penarikan Mobdin ini betul dilakukan nantinya, sebaiknya dijadikan Mobil Ambulance ", tutur Andi Bardan melalui telepon seluler, Kamis 20 Juli 2017.

Memang menurut dia, saat ini Dinkes Bone sudah memiliki fasilitas beberapa unit Ambulance, tapi bukan dikhususkan untuk Puskesmas, melainkan merupakan Mobil Puskesmas Kelliling (Puskel).

" Mobil ini memberi pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi pasien yang sakit, bukan disiagakan di Puskesmas, makanya kita butuh memang mobil ambulance khusus untuk Puskesmas ",ujarnya lagi.

Terlebih lanjutnya, saat ini sudah terdapat 18 Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap, sehingga terkadang menyulitkan pasien yang tiba-tiba akan dirujuk ke Rumah Sakit atau ada yang meninggal dunia.

" Sebenarnya ini yang paling penting menurut saya, karena sewaktu-waktu ada pasien yang dirawat di Puskesmas itu yang harus dirujuk tentu dibutuhkan ambulance, atau ada yang meninggal atau melahirkan ", pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone mengatakan, sebagian Mobdin tersebut nantinya akan dipinjam Pakaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwas).

" Saya sudah koordinasi dengan Bupati. Mungkin nanti sebagian akan dipinjamkan ke KPUD dan Panwas, ka

Laporan : Budiman

Pemkab Bone Akan Tarik 12 Unit Mobdin DPRD

Written By Bone Satu on Rabu, 19 Juli 2017 | 21.13

Andi Fajaruddin

WATAMPONE, BONE SATU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone akan menarik 12 unit Toyota Kijang Innova yang selama ini merupakan Mobil Dinas (Mobdin) anggota DPRD Bone.

Mobdin pengadaan tahun 2014 - 2015 yang akan ditarik tersebut terdiri dari, 4 unit masing-masing dikuasai Ketua Komisi, 4 Unit masing-masing dikuasai Wakil Ketua Komisi dan 4 Unit Mobdin masing-masing dikuasai Sekretaris Komisi.

Seperti dijelaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone, Andi Fajaruddin bahwa, rencana penarikan Mobdin oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone selaku Koordinator Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

" Karena dalam PP ini sudah mengatur tentang pembayaran tunjangan transportasi. Beda dengan PP sebelumnya, tidak ada tunjangan seperti itu, sehingga dengan hal ini secara otomatis 12 Mobdin itu akan ditarik",kata Andi Fajaruddin melalui telepon seluler, Kamis 20 Juli 2017.

Meski menurutnya, dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut juga memberikan tunjangan transportasi kepada pimpinan DPRD, hanya bedanya, karena Mobdin Komisi sebagai anggota berstatus pinjam pakai, sementara Mobdin Pimpinan DPRD melekat sebagai Mobdin Jabatan.

Sementara mengenai waktu penarikan ini lanjutnya, masih harus menunggu penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang kemudian ditindak lanjuti dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur lebih rinci besanya nilai tunjangan transportasi dan hak keuangan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD.

" Rencananya akan kita bayar pasca perubahan anggaran, tapi tetap yang dibayarkan mulai bulan Agustus sesuai masa mulai berlakunya PP 18 itu ",imbuhnya.

Laporan : Budiman

Alfian T Anugerah Diusul Gantikan Andi Sulam

Ilustrasi PAW

WATAMPONE, BONE SATU - Pimpinan anggota DPRD Bone dan KPU mengusulkan Alfian T Anugrah, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi fraksi Golkar yang ditinggal almarhum Andi Sulam Mangampara.

Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya, mengatakan yang bakal menggantikan almarhum Andi Sulam Mangampara, adalah Alfian T Anugerah. Nama Alfian merupakan penyampaian dari KPUD setempat.

Pimpinan DPRD Bone kata Akbar, juga telah mengirim surat penyampaian dari KPUD ke bupati Bone untuk diteruskan kepada gubernur ditindak lanjuti atau dilantik.

"Sesuai aturan, setelah kita terima keputusan pemberhentian Andi Sulam, maka dasar itulah kita gunakan untuk meminta nama pengganti ke KPUD, dan hasilnya, nama Alfian T Anugerah yang diberikan untuk diusulkan," kata Akbar, melalui telepon seluler, Rabu 19 Juli 2017.

Terkait kapan jadwal pelantikan dari proses PAW tersebut, ketua harian DPD II Golkar ini mengatakan masih menunggu jadwal dari gubernur. Apalagi, usulan dari KPUD itu baru-baru ini diserahkan ke bupati Bone.

Sementara itu, ketua KPUD Bone, Aksi Hamsah, membenarkan nama Alfian T Anugerah, sebagai prngganti Andi Sulam Mangampara. Alfian diusulkan menjadi pengganti berdasarkan hasil suara pada pemilihan legislatif periode 2014-2019 lalu.

Perolehan suara Alfian, kata Aksi, sebanyak 2.241 suara dan merupakan suara terbanyak kedua dari almarhum Andi Sulam Mangampara. Itu menjadi pertimbangan utama bagi KPUD mengusul Alfian, dibanding calon pengganti lainnya.

"Jadi sesuai mekanisme yang berlaku, Alfian T Anugerah, yang layak diusul terlepas dari persoalan lainnya," pungkas, Aksi.

Penulis : Hendra Wijaya
Editor    : Budiman

Kredit 1,5 Milyar BRI Cabang Bone Diduga Gunakan Dokumen Palsu

Written By Bone Satu on Rabu, 12 Juli 2017 | 02.33

WATAMPONE, BONE SATU - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bone diduga telah melakukan persekongkolan dengan pihak nasabah untuk memuluskan pencairan kredit senilai 1,5 Milyar Rupiah. 

Dugaan persekongkolan ini didasari karena nasabah pemohon kredit, H. Dg. Mappile, Warga Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, bersama 
dengan oknum pegawai BRI Cabang Bone, Musdalipah alias Ipa telah merekayasa dokumen penjamin dalam permohonan kredit.

Dokumen penjamin yang dimaksudkan, bukannya ditandatangani isteri sah pemohon bernama Hj. Rosmini sesuai yang dipersyaratkan dalam pencairan kredit BRI, tapi justru ditandatangani oleh pihak lain, yakni Hj. Martini, warga Jl. Cokro Aminoto, dengan memalsukan tanda tangan isteri sah pemohon.

Menurut keterangan Hj. Martini, dirinya berani menandatangani dokumen penjamin tersebut karena dibujuk oleh H. Dg. Mappile dengan mengatakan tidak ada masalah oleh pihak Bank BRI, apalagi sudah diketahui Musdalipah yang tak lain adalah karyawan di Bank itu.

" Awalnya memang saya tolak, karena saya takut nanti ada apa-apanya, tapi saya di bujuk, katanya (H. Dg. Mappile) tidak apa-apanya, apalagi dia bilang orang Bank sendiri juga tidak mempersoalkan ", jelasnya pada Bone Satu, Selasa 11 Juli 2017.

Bahkan diakui Martini, bahwa pada saat dirinya menandatangani surat jaminan tersebut dilakukan di depan Notaris, H. Ishak SH. dan disaksikan oleh pemohon dan Musdalipah. Adapun obyek jaminan yang dimaksud berupa sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal dan gudang penggilingan gabah.

" Saya tandatangani jaminan itu di Kantor BRI dan di depan notaris, makanya saat itu saya tidak ragu, apalagi H. Dg. Mappile ini menjanjikan saya, katanya mau membelikan rumah dan mobil",ujarnya.

Ternyata lanjutnya, setelah 3 hari cairnya kredit tersebut, H. Dg. Mappile tidak menepati seperti yang dijanjikan. Diapun mendatangi rumah H. Dg. Mappile, namun orangnya sudah tidak ada ditempat, bahkan teleponnya juga sudah tidak aktif.

" Saya dengar informasi katanya dia pergi di Irian Jaya, saya beberapa kali telepon tapi sudah tidak aktif",ujarnya lagi.

Merasa ditipu, Hj. Martini kemudian melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian di Mapolres Bone. Dia juga melayankan surat pembatalan tanda tangan kepada pihak BRI Cabang Bone.

" Saya sudah laporkan penipuan ini di Polres bersamaan dengan surat permintaan pencabutan tandatangan di BRI ",tuturnya.

Sementara, Kepala Cabang BRI Bone yang dikonfirmasi tidak berhasil.

Laporan : Budiman


Proses PAW Anggota DPRD Bone Berjalan Lambat

Written By Bone Satu on Selasa, 11 Juli 2017 | 04.56

Andi Akbar Yahya

WATAMPONE, BONE SATU - Kekosongan 1 kursi DPRD Bone bakal berlarut. Pasalnya, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu anggota DPRD Bone dari partai Golkar, And Sulam Mangampara yang meninggal dunia sejak bulan April lalu rupanya bakal menyita waktu lama.

Betapa tidak, usulan PAW yang dikirim oleh Ketua DPRD Bone melalui Bupati ke Gubernur Sulsel ternyata belum mendapat keputusan dari gubernur, mesti batas waktu sudah melewati 14 hari sesuai ketentuan proses PAW yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya yang dikonfirmasi beralasan kalau pihaknya harus mendapat keputusan resmi dari pemberhentian almarhum Andi Sulam baru kemudian melakukan proses untuk calon penggantinya.

" Karena selama ini proses yang kita lakukan seperti itu, harus ada keputusan pemberhentian dulu, baru kita usulkan calon pengganti ", katanya melalui telepon seluler, Selasa 11 Juli 2017.

Meski menurut dia, secara kepartaian, keterlambatan proses PAW ini merugikan pihaknya, karena perwakilan kursi dari partai Golkar otomatis akan berkurang 1 orang selama belum ada yang menggantikan.

" Kita mau apa, karena aturan hanya sampai disitu. Beda kalau proses itu masih ada ditangan kami, kalau pimpinan misalnya tidak ada, bisa diusulkan oleh sekretaris, begitu juga Bupati. Tapi kalau Gubernur, aturannya hanya sampai di situ ",jelasnya.

Sementara, Asisten 1 Setda Bone, Andi Yamin yang dikonfirmasi, justru berkata lain. Menurut dia, keterlambatan keputusan oleh Gubernur Sulsel bukanlah alasan untuk tidak melanjutkan proses, karena masih ada proses peresmian calon pengganti yang membutuhkan keputusan Gunernur untuk segera ditindak lanjuti.

Proses yang dimaksud lanjutnya, Pimpinan DPRD segera meminta nama calon pengganti ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bone untuk selanjutnya diusulkan ke Gubernur melalui Bupati.

" Seharusnya pimpinan DPRD sudah melakulan itu, jadi tidak perlu menunggu keputusan pemberhentian, supaya proses tetap berjalan ",terangnya.

Sekedar diketahui bahwa proses pengusulan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 diawali dengan permintaan nama calon pengganti ke KPUD dan pihak KPUD menyampaikan nama calon pengganti ke Pimpinan DPRD paling lambat 5 hari setelah permintaan.

Pimpinan DPRD lalu mengusulkan calon pengganti ke gubernur melalui Bupati paling lambat 7 hari setelah mendapat penyampian dari KPUD dan Bupati menyampaikan usulan ke gubernur paling lambat setelah menerima usulan dari pimpinan DPRD.

Jika selama 7 hari gubernur belum menerima usulan dari Bupati, maka gubernur bisa langsung meresmikan calon pengganti, tapi jika menerima usulan dari Bupati, maka gubernur harus meresmikan calon pengganti paling lambat 14 hari setelah diterimanya usulan.

Laporan : Budiman

Regrouping Sekolah Di Bone Belum Lakasanakan Amanat RPJMD

Written By Bone Satu on Senin, 10 Juli 2017 | 05.39

Nursalam

WATAMPONE, BONE SATU - Regrouping atau penggabungan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bone yang ditarget sedikitnya 10 unit setiap tahun sesuai amanat Rencana Menengah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ternyata memasuki tahun keempat tidak ada satupun yang terbentuk.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bone, Nursalam mengakui pihaknya sejak awal telah melakukan pendataan mengenai jumlah sekolah yang akan diregrouping, namun menurutnya langkah administratif belum bisa dilanjutkan lantaran belum adanya respon dari Bupati.

" Sebenarnya dari dulu kita sudah persiapkan, tapi kan butuh persetujuan dari pimpinan. Bisa saja nanti sekaligus akan kita lakukan, apalagi masih ada kesempatan sampai 2018 sesuai RPJMD ",jelasnya melalui telepon seluler, Senin 10 Juli 2017.

Lagi pula kata dia, untuk melakukan regrouping sekolah dibutuhkan banyak pertimbangan, karena berimbas pada perubahan Data Potensi Pendidikan (Dapodik), sehingga memerlukan penyesuaian berjenjang ke tingkat Provinsi dan Pusat.

" Misalnya kelas atau Rombel (Rombongan Belajar, red.). Jika 2 sekolah digabung kan tentu Rombelnya otomatis berkurang. Berkurangnya Rombel ini tentu guru dan Kepala Sekolah ikut berkurang. Kemana mau dibawah sisanya ? Termasuk guru yang sudah terima tunjangan sertifikasi, itu semua yang difikirkan ",jelasnya lagi.

Adapun jumlah SD yang sudah terdata dan siap untuk diregrouping sebutnya sebanyak 228 unit yang akan digabung menjadi 119 unit

Laporan : Budiman

DLH Bone Sebut Tambang Ilegal Dibekingi Oknum Polisi Dan TNI

Written By Bone Satu on Rabu, 05 Juli 2017 | 03.00

Ilustrasi Tambang Galian C

WATAMPONE, BONE SATU - Upaya penertiban izin lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone terhadap para pengusaha tambang galian C rupanya terkendala oleh adanya keterlibatan oknum Polisi dan TNI. Oknum ini disebut sebagai pihak yang membekingi para penambang ilegal tersebut.

" Susah karena ternyata para penambang yang tidak punya izin ini dibekingi oleh seragam abu-abu dan hijau " , sebut Asmar Arabe di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Ironisnya menurut dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah ini, karena sebagai Instasi tekhnis, pihaknya hanya bisa menindaki para penambang yang berizin apabila sewaktu-waktu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan lingkungan.

" Izin itukan orientasinya adalah pengendalian, jadi yang tidak punya izin tidak bisa kita kendalikan, itu tugas Polisi. Kalau yang berizin, bisa saja kita cabut izinnya bila dianggap tidak sesuai ",tegasnya.

Mantan Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Bone ini juga mengakui keberadaan beberapa penambang ilegal yang masih beroperasi sampai saat ini, diantaranya beberapa penambang di Kecamatan Tonra dan Cenrana. Itupun lanjutnya, upaya penertiban ini yang dilakukan hanya untuk menghindari adanya kesan kalau pihak DLH Bone dianggap melakukan pembiaran.

" Kita tidak mau dicap melakukan pembiaran, hanya sebatas itu kewenangan yang kita miliki. Di Cenrana, Tonra, banyak di situ, tapi kita mau apa ",ujarnya.

Laporan : Budiman

DLH Bone Sebut Tambang Ilegal Dibekingi Polisi Dan TNI

Ilustrasi Tambang Galian C

WATAMPONE, BONE SATU - Upaya penertiban izin lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone terhadap para pengusaha tambang galian C rupanya terkendala oleh adanya keterlibatan oknum Polisi dan TNI. Oknum ini disebut sebagai pihak yang membekingi para penambang ilegal tersebut.

" Susah karena ternyata para penambang yang tidak punya izin ini dibekingi oleh seragam abu-abu dan hijau " , sebut Asmar Arabe di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Ironisnya menurut dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah ini, karena sebagai Instasi tekhnis, pihaknya hanya bisa menindaki para penambang yang berizin apabila sewaktu-waktu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan lingkungan.

" Izin itukan orientasinya adalah pengendalian, jadi yang tidak punya izin tidak bisa kita kendalikan, itu tugas Polisi. Kalau yang berizin, bisa saja kita cabut izinnya bila dianggap tidak sesuai ",tegasnya.

Mantan Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Bone ini juga mengakui keberadaan beberapa penambang ilegal yang masih beroperasi sampai saat ini, diantaranya beberapa penambang di Kecamatan Tonra dan Cenrana. Itupun lanjutnya, upaya penertiban ini yang dilakukan hanya untuk menghindari adanya kesan kalau pihak DLH Bone dianggap melakukan pembiaran.

" Kita tidak mau dicap melakukan pembiaran, hanya sebatas itu kewenangan yang kita miliki. Di Cenrana, Tonra, banyak di situ, tapi kita mau apa ",ujarnya.

Laporan : Budiman

Apdesi Sulsel : Kades Jangan Jadi Pelacur Politik

Written By Bone Satu on Minggu, 25 Juni 2017 | 19.46

Sri Rahayu

WATAMPONE, BONE SATU - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Sulsel, Sri Rahayu mengingatkan kepada para Kepala Desa agar bijaksana dalam menentukan sikap politik pada Pilkada Gubernur dan Bupati 2018 mendatang.

Sikap bijak yang dimaksud Ayu, sapaan akrab mantan Ketua Apdesi Kabupaten Bone ini, artinya agar para Kepala Desa tidak mudah diiming-iming janji dan berbagai pemberian dengan menjual idealisme dan harga diri hanya untuk kepentingan pribadi yang justru berpotensi merugikan rakyat.

" Jangan mau jadi pelacur politik, hanya karena persoalan uang, akhirnya rakyat yang dikorbankan ",tegasnya.

Meski Ayu secara tegas menyatakan, bahwa untuk Pilkada Bone 2018, dirinya masih menempatkan dukungan pada pasangan Andi Fahsar M Padjalangi dan Ambo Dalle, namun dia mengakui tidak berani mengintervensi Kepala Desa untuk menentukan dukungan.

" Saya hanya berharap, marilah kita memperlihatkan kepada masyarakat cara berpolitik yang benar, dengan melahirkan komitmen program bersama untuk kepentingan daerah, itu cara berpolitik yang elegan",terangnya.

Kepala Desa Mattirowalie, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone ini mengatakan, pengalaman buruk pada perhelatan politik Pilkada sebelumnya yang kebanyakan hanya melihat kesenangan sejenak, akhirnya berimbas pada pembangunan daerah. Salah satu contohnya menurut dia, perbedaan yang mencolok di sektor jalan wilayah-wilayah perbatasan Kabupaten Bone.

" Miris kita melihat jalan diperbatasan, daerah lain sudah bagus, tapi begitu masuk daerah kita (Bone, red.) rusaknya parah. Seperti ini yang harus dibuatkan komitmen ", terangnya.

Laporan : Budiman

Pemkab Bone Salurkan THR Tanggal 19 Juni Mendatang

Written By Bone Satu on Jumat, 16 Juni 2017 | 06.51

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1438 H yang tersisa beberapa hari lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali mempersiapkan administrasi penyaluran pembayaran gaji 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dan para anggota DPRD Bone.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi saat memimpin rapat koordinasi dengan segenap jajarannya mengatakan, Kebijakan Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya bertujuan untuk meringankan beban ASN dan Anggota DPRD Kab Bone dalam menghadapi lonjakan kebutuhan selama bulan suci Ramadhan terutama menjelang hari raya ldul fitri.

" Itulah sebabnya, Pemerintah Daerah berupaya menjamin ketersediaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pembayaran THR " ,ujarnya, Jum'at 16 Juni 2017.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone, Andi Fajaruddin menjelaskan, besaran THR yang rencananya akan dibayarkan pada Senin tanggal 19 Juni mendatang adalah sebesar gaji pokok yang di terima ASN pada bulan Juni tanpa potongan, begitu juga dengan 45 anggota DPRD.

" Sebenarnya anggaran yang disiapkan untuk pembayaran THR ini memang sudah teralokasi dalam APBD sebesar 42 Milyar, angka ini sudah diperhitungkan untuk membayar 11 ribu lebih ASN ditambah 45 anggota DPRD ",rincinya.

Adapun kebijakan penyaluran dari THR ini, akan ditempuh melalui mekanisme transfer atas dasar pertimbangan keamanan dan untuk menjamin pembayaran THR diterima secara utuh.

Laporan : Budiman
 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN