INDEX

Bupati Bone Apresiasi LSM Merdeka Menggalang Dana Untuk Syifa

Written By Bone Satu on Jumat, 05 Februari 2016 | 02.10

Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalamgi saat membesuk Syifa di RSU Tenriawaru, Jum'at 5 Februari 2016

WATAMPONE, BONE SATU - Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi mengapresiasi adanya upaya yang dilakukan oleh pihak LSM Merdeka dalam menggalang dana untuk membantu Syifa Binti Syarif, bayi penderita Hydrocephalus yang saat ini masih dirawat di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone.

" Saya salut dan mendukung adanya upaya elemen masyarakat seperti ini. Ini membuktikan adanya kepedulian sesama, mudah-mudahan bantuan serupa juga bisa dilakukan oleh elemen masyarakat lainnya,"tutur Fahsar, ketika mengunjungi Syifa di RSU Tenriawaru, Jum'at 5 Februari 2016.

Dalam kunjungannya ke RSU Tenriawaru tersebut, Fahsar yang didampingi Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberi sumbangan yang diserahkan langsung kepada Nurlina, ibu kandung Syifa. 

Sementara Ketua LSM Merdeka, Alfian T Anugerah mengatakan, uang yang dia kumpulkan untuk membantu Syifa berasal dari sumbangan beberapa teman melalui media sosial facebook dan Path atas upayanya memposting keadaan Syifa dan tanpa disangka, respon dari berbagai pihak mulai mengalir, baik dari Sulawesi sendiri maupun dari Jawa, Kalimantan sampai di Malaysia.   

" Ide ini muncul karena seringnya saya aktif di media sosial, disitulah bagaimana saya berupaya menggalang dana untuk Syifa, alhamdulillah responnya sangat luar biasa,"tutur Alfian melalui telepon seluler, Jum'at 5 Februari 2016.

Kata dia, meski sebelumnya, pada hari Kamis kemarin telah menyerahkan uang sebanyak 4 juta kepada ibu Syifa dari hasil sumbangan teman di media sosial, namun ternyata sumbangan berikutnya terus mengalir dan kini sudah terkumpul kembali sebanyak 7 juta.

" Sumbangan ini rencananya akan saya serahkan besok dan mudah-mudahan saja terus bertambah, karena tentu ibu Syifa sangat membutuhkan uang ini untuk mendampingi anaknya yang sakit, apalagi akan di rujuk ke Makassar,"ujarnya.

Diapun berharap agar pihak Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam proses administrasi, sehingga segala upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan Syifa dari penyakit yang dideritanya bisa berjalan lancar.

" Ini yang kita harapkan, karena kondisi keluarga Syifa kita sudah ketahui semua, apalagi tidak ada ayah kandungnya yang mendampingi,"pungkasnya.

Laporan : Budiman‎

Baksos "Bone Satu" Akhirnya Direspon Pemerintah Pusat

Written By Bone Satu on Kamis, 04 Februari 2016 | 23.01

Alat berat berupa eksapator saat mengeruk saluran irigasi Palakka pada kegiatan Baksos beberapa waktu lalu

WATAMPONE, BONE SATU - Prakarsa " Bone Satu " sebuah media lokal di Kabupaten Bone yang mempelopori Bakti Sosial (Baksos) pengerukan saluran irigasi Palakka pada tahun 2015 lalu, akhirnya berhasil mengetuk hati Pemerintah Pusat. Tahun ini, pihak Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU Cipta Karya telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk melanjutkan pengerukan itu.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas PU dan SDA Bone, Sudirman bahwa rencana pelaksanaan proyek ini sementara dalam proses tender di Kementerian PU dan dipastikan tahun ini terlaksana. Bahkan menurutnya, obyek kegiatan ini juga akan dilakukan pada saluran irigasi induk Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

" Ini berkat dari Baksos yang diadakan Bone Satu dulu, rupanya mendapat respon positif dari pusat, kita tinggal tunggu realisasinya karena masih dalam proses,"kata Sudirman di ruang kerjanya, Jum'at 5 Februari 2016.

Meski Sudirman belum bisa menyebutkan nilai nominal anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan ini, namun dia memperkirakan nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

" Saya belum tahu nilainya, tapi saya kira itu bernilai miliaran karena pekerjaannya memang berat,"ujarnya.

Sekedar diketahui bahwa, Baksos Pengerukan Saluran Irigasi Palakka yang dimotori media Bone Satu pada bulan November tahun 2015  lalu dilatar belakangi oleh desakan ribuan petani, karena tidak bisa memanfaatkan saluran irigasi tersebut secara maksimal lantaran terjadinya pendangkalan.

Baksos dengan tag line " Gerakan Bantu Petani " ini dapat dilaksanakan secara swadaya berkat dukungan dari Pemerintah Daerah, Polri dan TNI bersama para petani. Meski pada saat itu dana yang tersdia sangat terbatas, namun sedikit dapat mengobati keluhan para petani, karena kegiatan ini berhasil mengangkat 5 ribu Kubik atau 1600 truk endapan lumpur dari dasar saluran induk. 

Hanya saja, karena keterbatasan dana, kegiatan ini hanya mampu dilaksanakan sepanjang 1,5 Kilometer dari 13 Kilometer panjang saluran irigasi induk yang rata-rata sudah mengalami pendangkalan parah.

Laporan : Budiman


Dokter Yang Tangani Fira Dicurigai Lalai

Alfian T Anugerah

WATAMPONE, BONE SATU - Kematian Fira Aprilia Binti Baharuddin, siswi kelas 7 B SMP 3, Watampone, Kabupaten Bone setelah menjalani operasi di RSU Tenriawaru mengundang reaksi dari elemen masyarakat yang mencurigai adanya keganjilan dalam tindakan medis. Kecurigaan adanya efek alergi obat dan kelalaian dokter menjadi hal utama yang disesalkan. 

" Kita tidak bisa menentukan apakah kejadian ini merupakan mal praktek atau tidak, tapi yang sangat disayangkan adanya ketidak hati-hatian dokter dalam menangani pasien ini,"kata Alfian T Anugerah, Ketua LSM Merdeka, Kamis 4 Februari 2016.

Kata dia, pelayanan Dokter, baru bisa dinyatakan mal Praktek jika tindakan yang dilakukan terhadap pasien tidak sesuai prosedur, hanya saja menurutnya, dalam melaksanakan prosedur dibutuhkan kecermatan dan profesionalisme, diantaranya perhatian dokter terhadap pasien termasuk mengetahui seara pasti kemampuan fisik pasien menerima obat yang diberikan oleh dokter.

" Kita tidak mencampuri persoalan tekhnis, tapi pada kejadian inikan ada kecurigaan alergi obat, secara awam itu bisa diartikan kalau tubuh pasien tidak bisa menerima obat yang diberikan, terlebih adanya kelalaian dokter yang tidak pernah mengontrol pasien selama berjam-jam, padahal pasien ini baru menjalani operasi, tentu kondisinya masih darurat,"terangnya.

Diapun mendesak pihak RSU Tenriawaru untuk segera memberi penjelasan sejujur-jujurnya kepada masyarakat mengenai persoalan ini, terlebih pada keluarga pasien  agar tidak menimbulkan  dugaan-dugaan yang bisa berdampak buruk terhadap reputasi Rumah Sakit nomor 1 di Kabupaten Bone ini.

" Penjelasan itu sangat penting, karena persoalan ini dapat melahirkan ketidak percayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit itu. Soal salah tidaknya tindakan yang dilakukan oleh dokter, pada akhirnya akan muncul dan jika terbukti tentu harus dipertanggungjawabkan,"terangnya.

Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Bone, Martina justru meminta kepada Dinas K‎esehatan (Dinkes) selaku instansi terkait segera bertindak, dalam hal ini  membentuk tim investigasi untuk meneliti penyebab kematian pasien. Dia bahkan menyarankan agar keluarga pasien segera melaporkan kepihak yang berwajib.

" Ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya Dinkes segera membentuk tim untuk menginvestigasi kejadian ini. Begitu juga keluarga pasien, seharusnya melaporkan ke pihak Kepolisian dan kita siap untuk mendampingi,"tegasnya.

Sekretaris Dinkes Bone, Anwar yang dikonfirmasi mengakui perlunya hal tersebut ditindak lanjuti, namun menurutnya persoalan ini terlalu tekhnis sehingga dia tidak bisa memberi komentar secara mendalam.

" Memang RSU itu bukan merupakan bawahan dari Dinkes tapi kita bisa mengupayakan untuk mempertanyakan hal ini kepada dokter yang merawat, namun mengenai mekanismenya, saya juga belum bisa mengetahui secara pasti,"jelasnya dalam telepon seluler, Kamis 4 Februari 2016.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Fira Aprilia, warga Lingkungan Cellu Riaja, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur meninggal setelah menjalani operasi pengangkatan pen besi pada lengan kirinya. 

Laporan : Budiman



Diduga Alergi Obat, Pasien RSUD Tenriawaru Mendadak Meninggal

Foto Fira Aprilia semasa hidup.

WATAMPONE, BONE SATU - Fira Aprilia (12), Siswa Kelas 1B SMP Negeri 3 Watampone meregang nyawa beberapa saat setelah menjalani operasi di RSU Tenriawaru, Kabupaten Bone. Kamis 4 Februari 2016. Meninggalnya Fira diduga kuat karena alergi obat yang mengakibatkan sesak napas.

Fira menjalani operasi untuk mengangkat 2 pen besi dilengan kirinya yang dipasang pada bulan April tahun 2015 lalu. Saat itu, lengan kiri Fira mengalami patah tulang setelah terjatuh  yang diduga karena didorong oleh temannya sendiri waktu masih sekolah di SDN 16 Cellu, Bone.

" Saya bingung, karena waktu saya bawa ke rumah sakit, anak saya sehat-sehat saja, itupun saya bawa karena permintaan dokter sendiri. Lagipula, operasi itu dilakukan sesuai hasil Rontgen yang menyatakan kalau patah tulangnya sudah menyatu kembali. "kata Baharuddin, ayah Fira yang ditemui di rumah duka, Kamis 4 Februari 2016. 

Menurut dia, sesak nafas yang dialami Fira pasca operasi pengangkatan Pen Besi diawali dengan gejala munculnya bercak-bercak hitam disekujur tubuh, sementara bibir dan telinganya menghitam. Gejala ini terjadi beberapa saat setelah pasien makan bubur yang disiapkan pihak Rumah Sakit sekitar pukul 18.30 wita. 

" Itu terjadi setelah makan bubur yang diberikan pihak Rumah sakit, perawatnya bilang itu alergi obat," tuturnya.

Setelah itu lanjutnya, sekitar pukul 01.00 Wita, sesak napas Fira semakin parah, sehingga perawat terpaksa memberi bantuan pernafasan, namun kondisinya tidak berubah. Sekitar pukul 02.00 wita dokterpun datang, melihat kondisi pasien sekarat dokter lalu memberi suntikan.

" Katanya suntikan anti alergi, tapi setelah disuntik sesak nafasnya semakin parah, sehingga dokter memerintahkan agar pasien dibawa ke ruang ICU,"kata Bahar menceritakan.

Namun lanjut Bahar, putri sulungnya tidak sempat menjalani perawatan di ruang ICU lantaran keburu meninggal diperjalanan dari ruang Bangsal B tempat dia dirawat usai operasi.

" Saya lihat kondisinya sudah tidak bernyawa lagi, ternyata sudah meninggal,"katanya lirih.

Bahar sangat menyesalkan sikap dokter yang tidak pernah melihat kondisi anaknya selama setelah operasi, padahal menurutnya sela waktu yang ada pasca operasi, terbilang lama.

" Bayangkan, mulai jam 1 siang sampai jam 2 malam dokternya baru datang, itupun anak saya sudah sangat parah,"ujarnya.

Ironisnya, sampai berita ini diturungkan belum adapun informasi jelas dari pihak RSU Tenriawaru. Kepala Bagian Humas RSUD Tenriawaru, Ramli yang dikonfirmasi mengaku belum bisa memberi keterangan terkait masalah ini. Dia bahkan tidak mengetahui dokter yang merawat pasien malang ini.

" Saya belum tahu kalau ada begitu, tapi nanti coba saya tanyakan dulu dokternya,"tutur Ramli dalam telepon seluler, Kamis 4 Februari 2016.

Laporan : Budiman



Syifa Penderita Hydrochepalus Dibawa Ke RSU Tenriawaru

Written By Bone Satu on Selasa, 02 Februari 2016 | 23.02

Kondisi Syifa Binti Syarif saat terkulai lemah akibat penyakit Hydrocephalus.

WATAMPONE, BONE SATU - Seorang bayi perempuan, Syifa Binti Syarif hanya bisa terkulai tak berdaya akibat menderita penyakit Hydrochepalus, semacam penyakit pembengkakan kepala akibat cairan yang memenuhi otak dan jaringan tulang belakang.

Sejak dilahirkan di Rumah Sakit Kotamadya Pare-Pare pada 3 bulan lalu, bayi malang ini kondisinya sudah seperti itu, namun karena keterbatasan biaya, ibunya, Nurlina (45) terpaksa meminta agar bayinya dikeluarkan, terlebih karena tidak diampingi suaminya, Syarif (47) ayah kandung dari bayi tersebut saat ini merantau di Malaisya.

Bayi tersebut kemudian dibawah oleh ibunya ke rumah Keluarganya yang di Lingkungan Cellu Rilau, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun sejak 3 minggu berada di rumah tersebut, kepala Bayi ini semakin membengkak.

" Saya bawa ke sini untuk berobat dukun, karena tidak ada biaya untuk berobat ke dokter,"aku Nurlina di depan wartawan, Selasa 3 Pebruari 2016.

Pihak Puskesmas Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur yang dihubungi akhirnya mendatangi penderita dan langsung menyarankan untuk segera dibawa ke RSU Tenriawaru.

" Kita akan bawah dulu ke RSU Tenriawaru, tapi kalau memang nantinya dibutuhkan perawatan lebih lanjut, mungkin akan dirujuk di Makassar,"Kata dr. Andi Reski Soraya, salah seorang Dokter Puskesmas 

Reski menyayangkan pihak keluarga dari bayi ini yang terlambat menghubungi pihak medis setempat, karena menurutnya penyakitnya semakin parah bahkan cairan yang memenuhi kepala bayi tersebut sudah keluar dari kulit kepala sehingga rawan terkena infeksi.

" Yang kita takutkan jangan sampai terjadi infeksi, makanya nanti akan diperiksa dulu kondisinya, apakah kondisinya bisa langsung dioperasi atau tidak, karena informasinya lambat,"ujarnya.

Kini, bayi malang tersebut dibawah ke RSU Tenriawaru untuk menjalani perawatan intensif.

Laporan : Budiman

Tunggakan Klaim Medik RSU Tenriawaru Menunggu Rekomendasi Irda


H. Andi Surya Darma

WATAMPONE, BONE SATU - Tunggakan Jasa Medik para dokter dan paramedis untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesd) sejak bulan Oktober tahun 2015 lalu sampai saat ini masih belum bisa dibayar oleh pihak RSU Tenriawaru, Kabupaten Bone. Bahkan pembayaran Jasa Medik tersebut dikhawatirkan masih membutuhkan waktu lama untuk segera dibayarkan.

Pasalnya, dana sebesar 7,2 Miliar yang akan digunakan untuk membayar jasa medik tersebut merupakan utang akibat over targetnya klaim medik dari anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun 2015 lalu, sehingga mata anggarannya tidak tercantum dalam nomenklatur APBD 2016. 

Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone selaku pihak yang bertanggungjawab untuk membayar klaim Medik dari program Kesehatan Gratis ini tidak bisa serta merta mengiyakan nilai utang tersebut untuk dibayarkan, tapi harus menunggu rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah (Irda) dengan alasan akan dijadikan sebagai dasar penganggaran.   

" Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan Inspektorat. Nanti dari rekomendasi hasil pemeriksaan itu akan dijadikan dasar untuk menganggarkan, dan itu harus diparsialkan karena sifatnya mendesak,"tutur H. Andi Surya Darma Sekretaris Daerah (Sekda) Bone dalam telepon Seluler, Senin 2 Februari 2016.

Sementara Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Fajaruddin justru berpendapat lain yang menurutnya, dasar penganggaran untuk membayar utang tersebut tidak perlu menunggu rekomendasi pemeriksaan Irda terlebih dahulu, tapi cukup dengan adanya bukti-bukti klaim yang diajukan pihak RSUD Tenriawaru.

" Saya kira bukti klaim itu sudah bisa kita percaya, seperti yang dilakukan pada pencairan sebelumnya, dan ini tidak ada bedanya dengan permintaan dana pada instansi lain. Tapi kalau membutuhkan pemeriksaan terlebih dahulu, itu juga tidak masalah, tentu ada pertimbangan dari pimpinan,"katanya dalam telepon seluler, Senin 2 Februari 2016.

Hal itu dikatakan Fajar karena menurutnya, pihak RSU Tenriawaru pada akhirnya tetap akan menjalani pemeriksaan secara rutin oleh Inspektorat dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga jika dikemudian hari terdapat kesalahan nilai Klaim dari yang sudah diajukan, maka hal itu menjadi tanggungjawab pihak RSUD Tenriawaru.

" Keuangan itu sifatnya hanya memproses sesuai berkas Klaim yang diajukan, kalau semua berkasnya dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan, maka kita akan bayar sesuai permintaan. Adapun jika kemudian terjadi kesalahan dari hasil audit atau pemeriksaan, misalnya terjadi selisih, maka itu merupakan tanggungjawab dari RSU sendiri,"terang Fajaruddin.

Hanya saja, dia mengakui kalau anggaran yang dibutuhkan untuk membayar kelebihan klaim itu harus dibayarkan dalam bentuk Parsial, yang akan diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015. Itupun menurutnya berasal dari Silpa murni.

" Iya karena anggarannya tidak ada, tapi harus dibayar karena itu utang, makanya kita akan parsialkan dari Silpa yang tidak ada hadapannya, misalnya dari pendapatan murni, atau anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana," pungkasnya.

Sekedar diiketahui bahwa, anggaran yang dialokasikan untuk Kesehatan Gratis pada program Jamkesda tahun 2015 lalu sebesar 34,9 Miliar ternyata tidak cukup akibat adanya kelebihan Klaim sebesar 8,4 Miliar yang berasal dari RSU Tenriawaru sebesar 7,2 Miliar dan Dinas Kesehatan sebesar 1,2 Miliar. Kelebihan Klaim ini berimbas pada tidak terbayarnya Jasa Medik para Dokter yang menunggak selama 3 bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015. 

Laporan : Budiman

Celaka, Instansi Terkait Bone Tidak Paham Adipura

Written By Bone Satu on Minggu, 31 Januari 2016 | 18.36

Ilustrasi Piala Adipura

WATAMPONE, BONE SATU - Kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone meraih piala Adipura sejak beberapa tahun terakhir merupakan bukti tidak fokusnya instansi terkait untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. 

Seperti diungkapkan Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle yang menilai Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Bone sebagai salah satu Instansi yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini hanya bekerja tanpa dibarengi dengan managemen program yang mengarah ketarget pencapaian Adipura.

" Seharusnya pihak Kebersihan itu jangan hanya mengurusi sampah saja, tapi lebih dari itu harus fokus pada apa yang dipersyaratkan untuk meraih Adipura," kata Ambo Dalle di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Padahal menurut dia, pihak Pemkab Bone sangat mengidamkan predikat Adipura seperti yang pernah diraih pada tahun -tahun sebelumnya.

" Sebenarnya kita ingin sekali meraih kembali piala itu. Sekarang, apa yang menjadi kendala, itu perlu dicari, jangan kerja tanpa ada target yang jelas,"terangnya.

Celakanya, Kepala Kantor Kebersihan Bone, Yudhis yang dikonfirmasi justru terkesan tidak memahami persyaratan yang dimaksud. Saat ditanya lebih jauh mengenai item yang harus dipenuhi untuk meraih piala Adipura, dia justru kebingungan memberi penjelasan secara rinci.

" Persyaratannya banyak, tapi saya juga tidak tahu, " katanya dengan nada bingung dalam telepon seluler, Jum'at 29 Januari 2015.

Sementara Kepala Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Bone, H. Ansar mengakui, kendala yang dihadapi saat ini adalah sistem pengolahan limbah yang belum mencapai 10 persen, kendati lagi-lagi dia tidak bisa menyebutkan persentase pencapaian saat ini.

" Memang kendalanya ada pada sistem pengolahan limbah yang belum mencapai 10 persen, tapi untuk lebih jelasnya coba hubungi Kantor Kebersihan,"kelitnya.

Laporan : Budiman


Dinas ESDM Bone Ancam Polisikan Penambang Ilegal

Written By Bone Satu on Minggu, 17 Januari 2016 | 16.24

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bone bertegas akan melaporkan para penambang liar kepihak Kepolisian jika masih terus saja beroperasi meski sudah mendapat peringatan.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas ESDM Bone, Khalil Syihab kepada para penambang golongan C setelah pihaknya melayangkan surat peringatan sejak bulan Desember lalu, dimana surat tersebut merupakan peringatan untuk yang kedua kalinya setelah peringatan pertama pada bulan September 2015 lalu.

" Secara prosedur, kita akan beri peringatan sebanyak 3 kali dengan interval waktu 3 bulan. Ini sudah peringatan kedua. Jika ternyata masih saja beroperasi, maka peringatan ketiga nantinya sekaligus akan dilaporkan,"kata Khalil melalui telepon seluler, Sabtu 16 Januari 2016.

Meski Khalil tidak menyebutkan secara rinci penambang yang dimaksud, namun dia mengakui kalau pihaknya sudah mengantongi data dari para penambang nakal tersebut. Dia juga mengatakan, kalau pihaknya saat ini masih terus melakukan pemantauan.

" Saat ini kita masih terus lakukan pemantauan, dan apabila waktunya tiba, kita laporkan berikut bukti-buktinya,"terangnya.

Sementara bagi penambang yang sudah memiliki izinpun tidak luput dari peringatan Khalil yang memerintahkan agar segera menyetor dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara.

Dalam suratnya yang bernomor 540/704/XII/2015/ESDM tertanggal 28 Desember 2015, Dinas ESDM Bone menyampaikan 3 dokumen yang dimaksud, yakni Laporan Produksi tahun 2015, Laporan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) untuk 2016 dan Bukti pembayaran PNBP, Landrent, Royalty dan Retribusi.

" Untuk peringatan ini juga dilakukan sebanyak 3 kali, tapi interval waktunya hanya 1 bulan dan saat ini sudah peringatan pertama, jadi apabila sampai peringatan ketiga belum diindahkan, maka kita akan cabut izinnya, " tegasnya.

Dia menambahkan,  perlunya ketiga dokumen tersebut disetor karena akan me‎njadi bahan monitoring bagi pihak Dinas ESDM Bone untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, baik menyangkut legalitas maupun operasional.

" Kita sudah surati 54 penambang golongan C, mudah-mudahan semua dokumen yang diminta bisa segera disetor,"pungkasnya.

Laporan : Budiman



Wabup Nilai Sisa PPPD Berdampak Kacaukan Anggaran DPRD Bone

Written By Bone Satu on Senin, 11 Januari 2016 | 21.08

‎H. Ambo Dalle

WATAMPONE, BONE SATU - Mengendapnya Program Pembentukan Peraturan Daerah (PPPD) 2015 yang menyisakan 4 Ranperda sampai tahun anggaran berakhir akhirnya menimbulkan polemik berkepanjangan. Pihak eksekutif dan Legislatif rupanya saling tuding kesalahan, baik terkait mekanisme maupun terkait penganggaran.

Seperti diungkapkan Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle yang menyesalkan sikap DPRD Bone, karena melanjutkan pembahasan 4 PPPD tersebut tanpa mengintegrasikan terlebih dahulu ke dalam PPPD 2016. Sehingga menurutnya hal itu akan berdampak mengacaukan penganggaran DPRD untuk tahun 2016.

" Saya sudah kasi tahu Bagian Hukum (Setda Bone, red.), salah itu, masa langsung dilanjutkan tanpa diintegrasikan dulu. Kalau begitu modelnya, berarti kegiatan 2015 menggunakan anggaran 2016, itukan tidak boleh,"ungkapnya Ambo Dalle di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya justru berkata lain. Dia malah menganggap kalau prosedur seperti itu adalah merupakan domain dari Bagian Hukum Setda Bone, karena menurutnya semua tugas dari pihak DPRD terkait PPPD tersebut hanya bergantung pada apa yang diserahkan oleh Bagian Hukum Setda Bone.

" Saya kira, kalau terkait mau diintegrasikan itu tugas dari sana (maksudnya Bagian Hukum, red.). Kalau ada seperti itu, kita di sini tinggal melaksanakan saja,"tuturnya dalam telepon seluler, Selasa 12 Januari 2016.

Lagi pula katanya, pembahasan sisa PPPD oleh Pansus 1 saat ini tidak akan mengganggu anggaran 2016 secara prosedural, karena menurutnya, dalam nomengkelatur anggaran di DPRD tidak menyebutkan secara spesifik anggaran terkait sisa PPPD itu.

" Kalau soal anggaran, saya kira tidak ada masalah, karena tidak ada anggaran khusus terkait Program Perda itu. Beda dengan eksekutif yang memiliki anggaran untuk Naskah akademik," jelasnya.

Sementara, Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum Setda Bone, A. Erni mengakui kalau dirinya sudah mendengar informasi mengenai pernyataan Wakil Bupati, namun menurutnya, ‎sisa PPPD 2015 saat ini sudah memasuki tahapan pembahasan, sehingah tidak bisa lagi diintegrasikan ke dalam PPPD 2016. Itupun diakuinya, pendapat ini dia peroleh dari pihak DPRD sendiri.

" Informasi dari DPRD seperti itu, katanya kalau sudah tahap pembahasan tidak perlu lagi,"akunya lewat telepon seluler, Selasa 12 Januari 2016.

Dia malah menuding kalau mengendapnya PPPD tersebut merupakan kesalahan dari pihak DPRD sendiri dalam hal ini Badan Legislasi (Baleg) karena membiarkan Ranperda itu mengendap sampai berlarut-larut. 

" Ranperda kita serahkan ke DPRD sejak bulan September lalu ke Baleg, itu yang kita hitung, bukan pada penyerahan secara resmi. Jadi kenapa bisa terlambat,"terangnya.

Seharusnya menurut A. Erni, Baleg tidak perlu membahas Renperda itu, karena akan dibahas lebih lanjut di Pansus, tapi ternyata Baleg malah membahas bahkan sampai melakukan Bintek ke Jakarta. Hal ini yang menurut dia menguras waktu terlalu lama sehingga tidak bisa selesai sampai akhir tahun.

" Untuk apa dibahas di Baleg kalau akhirnya akan di bahas di Pansus, apalagi Baleg pada saat itu sempat Bintek ke Jakarta bulan Oktober, inikan tidak perlu,"pungkasnya.

Laporan : Budiman



Ini Tanggapan DPRD Bone Terkait Program APBD Melenceng Dari RKPD

Written By Bone Satu on Minggu, 10 Januari 2016 | 04.35

WATAMPONE, BONE SATU - Hasil evaluasi Ranperda APBD 2016 Kabupaten Bone ke Biro Hukum Provinsi Sulsel beberapa waktu lalu yang menemukan beberapa program dan kegiatan melenceng dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seperti dilansir dimedia ini, membuat beberapa anggota DPRD Bone bertanya-tanya. 

Seperti diakui anggota Komisi 3 DPRD Bone, Rudianto Amunir yang mengaku tidak mengetahui kalau ada seperti itu. Saat dimintai tanggapannya lewat telepon seluler, Rudi malah kebingungan dan kembali bertanya, " Wah, ada yang seperti itu ?" Kata Rudi balik bertanya, Sabtu 9 Januari 2016.

Rudi tak habis fikir, karena menurutnya setelah hasil evaluasi Ranperda APBD 2016 lalu dari Biro Hukum Provinsi, pihak DPRD Bone langsung menggelar rapat pimpinan diperluas bersama tim anggaran eksekutif untuk membahas hasil evaluasi itu. Namun akunya, sepanjang rapat berlangsung, tim anggaran ekesekutif tidak pernah menyinggung masalah itu.

" Kalau memang hasil evaluasi ada seperti itu, kenapa tidak disingung dalam rapat saat itu, coba saya tanya pak Hasanuddin (salah satu anggota tim anggaran eksekutif, red.),"kata Rudi sambil bergegas menutup pembicaraan.

Hal senada diungkapkan Andi Idris Rahman,  Ketua Komisi 2 yang juga mengaku tidak mengetahui adanya hal tersebut. Padahal menurut dia, dirinya hadir pada saat hasil evaluasi Ranperda APBD tersebut di bicarakan dalam rapat pimpinan diperluas.

" Saya tidak tahu kalau ada seperti itu. Dari mana informasinya," ujarnya heran.

Terlebih diakui Idris Rahman, bahwa dirinya tidak diberi Renja (Rencana Kerja, red.) Sebagai rincian dari RKPD oleh pihak eksekutif ketika pembahasan anggaran, sehingga tidak ada bahan untuk mencocokkan antara isi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan isi RKPD.

" Iya, itumi kita tidak tahu, kenapa bisa begitu yah,"katanya dengan nada menyelidik.

Sementara Saefullah Latif dari Komisi 1 justru berkata lain, dimana menurutnya, hasil evaluasi terkait ketidak cocokan program itu sudah disampaikan oleh tim anggaran eksekutif dalam rapat pimpinan diperluas. Bahkan kata dia para anggota DPRD diberi pemahaman mengenai alasan item - item program dan kegiatan yang dianggap melenceng dari RKPD tersebut. 

" Saya tidak tahu kalau ternyata tidak diketahui anggota lain, mungkin saja yang tidak tahu itu tidak hadir, karena setahu saya, kita diberi penjelasan mengenai hasil evaluasi itu, memang ada beberapa item kegiatan yang tidak sesuai RKPD, tapi saya tidak hafal lagi,"kata Saefullah lewat telepon seluler, Sabtu 9 Januari 2016.

Dia malah mengakui kalau dirinya dapat memahami, bahwa tidak semua item kegiatan harus sesuai dengan item program dalam RKPD, karena menurutnya ketidak sesuaian itu bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, tergantung dari kondisi kebutuhan pada saat itu. Begitu juga sebaliknya.

" Dinamika kebijakan penganggaran memang seperti itu, kita harus memperioritaskan hal yang bersifat mendesak, meski tidak tercantum dalam RKPD, contoh, kalau terjadi bencana alam tentu hal itu harus di prioritaskan,"jelasnya.

Terkait masalah Renja, Saefullah menanggapi kalau hal itu tergantung dari keinginan masing-masing anggota DPRD untuk mengetahui lebih jauh kepentingan pembahasan anggaran. Hanya saja, dia berperinsif lebih condong menggunakan dokumen hasil musrembang sebagai pengangan ketimbang RKPD, karena menurutnya hasil Musrembang lebih menyentuh langsung pada keinginan masyarakat.

" Pertimbangannya, kalau hasil Musrembang lebih mudah dikaji untuk mengetahui aspirasi dari bawah, karena itu hasil langsung dari usulan masyarakat, " pungkasnya. 

Laporan : Budiman


Pemkab Bone Klaim 40 Kegiatan APBD 2016 Tidak Tercantum Dalam RKPD

Written By Bone Satu on Jumat, 08 Januari 2016 | 04.20

‎Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mengklaim sedikitnya 18 Program dan 40 kegiatan yang terdapat dalam APBD 2016 ternyata tidak tercantum dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Administrasi Setda Bone, Asriadi saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at 8 Januari 2016.

" Itu merupakan hasil telaahan staf. Saat ini datanya sudah ada,"ungkapnya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bone, Kaharinuddin yang dikonfirmasi mengakui adanya temuan tersebut, namun menurutnya temuan itu bukan merupakan hasil dari telaahan staf, melainkan hasil evaluasi Ranperda APBD 2016 di biro hukum Provinsi beberapa waktu lalu sebelum APBD ditetapkan.

" Ini merupakan temuan saat APBD belum ketuk palu, setelah menjalani proses evaluasi di Biro Hukum Provinsi, jadi bukan telaahan staf,"kata Kaharinuddin lewat telepon seluler, Jum'at 8 Januari 2016.

Itupun menurutnya tidak semua dari 40 temuan itu terbukti, karena setelah dicek ulang kembali oleh tim anggaran, ternyata hanya terdapat beberapa program saja yang tidak terdapat dalam RKPD begitu juga sebaliknya.

" Memang ada, tapi setelah diperiksa ulang tim anggaran, ternyata terdapat kekeliruan dari hasil evaluasi, makanya kita buat laporannya,"jelasnya.

Meski begitu, Kaharinuddin tetap menganggap hal ini bukan merupakan pelanggaran regulasi, karena menurutnya, tidak semua kebijakan program anggaran dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun harus sesuai dengan semua item program dalam  RKPD, dimana lanjutnya, hal ini terjadi karena bisa saja dalam satu tahun anggaran terdapat kondisi tertentu yang mempengaruhi, baik berupa kebijakan dari pemerintah  pusat maupun dari daerah sendiri.

Dia memberi contoh adanya tambahan Bidang Kependudukan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), yang mana, pada saat masih bernama Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), bidang ini belum ada, sehingga setiap program penganggarannya tidak ada dalam RKPD yang lahir lebih dulu.

" Di bidang baru ini terdapat program yang tidak ada dalam RKPD, tapi itu harus, karena merupakan tuntutan dari program pusat. Kalau begini modelnya, maka kita harus merubah Renja (Rencana Kerja, red.) BKKBS, dan dasar seperti inilah nantinya menjadi acuan untuk merevisi RKPD," paparnya.

Dia melanjutkan, jika kondisi sebaliknya terjadi, artinya program dalam RKPD tidak tercantum dalam item program pada APBD Pokok, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dalam APBD Perubahan.

" Keadaan seperti ini juga menjadi temuan saat evaluasi, makanya nanti akan diprogramkan dalam APBD perubahan,"imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle menanggapi hal itu sebagai kelemahan dari   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mau mendengar pendapat dan saran.

" Itu susahnya, karena mereka tidak mau mendengar saran dan pendapat orang lain,"ujarnya saat di temui di ruang kerjanya, Jum'at

Laporan : Budiman


Fahsar Mendulang Dukungan Untuk Luthfi

Written By Bone Satu on Kamis, 07 Januari 2016 | 21.04

‎Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi saat bersalaman dengan anggota DPR RI, HM. Luthfi A Mutty dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di aula Kantor Dinas PU dan SDA Bone, Kamis 7 Januari Kemarin.

WATAMPONE, BONE SATU - Meski perhelatan Pilkada Gubernur terbilang masih jauh, namun aroma politik mendulang dukungan mulai berhembus. Seperti yang dilakukan Bupati Bone, H. Andi Fahsar ketika membuka acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di depan para pejabat dan Kepala Desa di Aula Kantor PU dan SDA Bone, Kamis 7 Januari 2016 kemarin.

Dalam sambutannya diawal acara, Fahsar secara nyata mempromosikan HM. Luthfi A. Mutty sebagai salah satu figur yang bakal menjadi kandidat dalam pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018 mendatang. Kedatangan Luthfi yang merupakan anggota DPR RI ini sebagai pemateri dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat teras Pemkab. Bone, para camat dan Kelapa Desa.

" Pak Luthfi ini termasuk salah satu dari sekian nama dalam daftar yang akan mencalonkan diri pada pemilihan gubernur mendatang. Itu memang pantas, karena selain pernah menjadi Bupati yang berhasil, dia juga ahli dalam pemerintahan. Pak Luthfi termasuk salah seorang yang ikut dalam perumusan undang-undang tentang pemerintahan," ulas Fahsar.

Bahkan secara gamblang, Fahsar yang juga ketua DPD II Partai Golkar Bone, menawarkan kata ajakan kepada para hadirin dengan menyinggung latar belakang silsilah keluarga dari legislator Partai Nasdem itu dengan menyebutnya sebagai keturunan bangsawan dan pemuka agama dari Bone.

" Pak Luthfi ini adalah orang Bone, dia adalah cucu dari Petta Imam Kajuara. Jadi apalagi,"ajaknya.

Dia malah membandingkan popularitas Luthfi sebagai anggota DPR RI yang lebih dikenal di Bone dari pada sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulsel, dimana menurutnya, sebagian besar dari mereka tidak dikenal karena hanya terfokus di wilayah Dapilnya masing-masing.

" Banyak anggota DPRD Provinsi sendiri tidak dikenal di Bone hanya karena bukan wilayah pemilihannya, padahal sebenarnya setelah menjadi anggota DPRD  berarti dia mewakili seluruh rakyat," sindirnya.

Laporan : Budiman

Pejabat Bone Diberi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem didampingi Bupa‎ti Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi dan Wakil Ketua DPRD Bone dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara, Kamis 7 Januari 2014

WATAMPONE, BONE SATU - Sejumlah Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mendapat tambahan pemahaman tentang 4 Pilar Kebangsaan. Keempat pilar kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Para pejabat yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajarannya, Camat dan Kepala Desa ini menerima tambahan pengetahuan tersebut langsung dari anggota DPR RI, H. M. Luthfi A. Mutty yang digelar di Aula Saorenni, kompleks Kantor Dinas PU dan SDA Bone, Jl. MH Thamrin Watampine, Kamis 7 Januari 2015.

Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi yang membuka acara bertajuk Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara tersebut mengingatkan agar kelak para peserta yang ikut dalam acara dapat menjembatangi informasi kepada masyarakat.

" Kita berharap agar apa yang disampaikan nantinya kepada yang hadir di sini dapat menjembatangi informasi kepada masyarakat," tutur Fahsar.

Menurut dia, pentingnya memberikan pemahaman tentang 4 pilar Kebangsaan ini sebagai upaya menanamkan rasa cinta kepada tanah air yang menjadi landasan untuk membangun karakter berbangsa dan Bernegara yang kokoh.

" Pemahaman tentang 4 Pilar Bernegara dan Berbangsa merupakan hal penting bagi setiap warga negara, karena di dalamnya terdapat landasan dalam membangun karakter berbangasa,"ujarnya.

Sementara Luthfi dalam materinya tidak banyak menjelaskan secara tekhnis tentang subtansi 4 pilar kebangsaan, karena menurutnya hal itu sudah dipahami para peserta. Dia lebih banyak menjelaskan filosofi yang melatar belakangi perlunya pemahaman 4 Pilar ini sebagai alasan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

" Saya tidak perlu berbicara banyak tentang apa itu 4 Pilar Kebangsaan, karena saya yakin para hadirin sudah paham. Saya hanya ingin menjelaskan filosofi kenapa kita perlu pahami ini 4 Pilar kebangsaan,"tutur Luthfi mengawali pembicaraannya.

Menurut dia, perkembangan tehknologi saat ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya degradasi rasa cinta tanah air. Sistem telekomunikasi dan informasi yang berkembang membuat semua negara tidak bisa menjamin kesatuan dan integritasnya.

" Inilah perlunya ditanamkan rasa cinta tanah air, karena hanya ini yang bisa membentengi kesatuan sebuah negara. Saat ini tidak ada lagi jaminan suatu batas bagi negara karena cangihnya tekhnologi,"paparnya.

Bahkan menurut politikus Partai Nasdem ini, perkembangan tekhnologi komunikasi saat ini menciptakan globalisasi yang memicu pencampuran ideologi suatu negara dengan negara lainnya.

" Coba kita lihat, saat ini, hampir semua orang memiliki handphone, bahkan ada yang dua sampai 4, semua bisa diakses dalam hitungan detik, jadi dunia semakin sempit, kalau kita tidak menjaga integritas tentu pada akhirnya akan terpecah seperti Uni Soviet,"terangnya.

Dalam acara itu juga di hadiri beberapa anggota DPRD Bone dari Partai Nasdem, diantaranya, Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Taufik, anggota Komisi 2 DPRD Bone, Abulhaeril anggota Komisi 3 DPRD Bone, Rudianto Amunir.

Laporan : Budiman



 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN