Berita Terkini

DTPH Bone Akui Perencanaan 'Pupuk Murah' Tidak Matang

Written By Bone Satu on Kamis, 21 Agustus 2014 | 00.03

Pupuk Bersubsidi

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak matangnya perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Bone dalam merencanakan pelaksanaan bantuan pupuk murah kepada petani di daerah terpencil, membuat alokasi anggaran menjadi mubazir.

Betapa tidak, dana senilai 2 Miliar Rupiah yang dialokasikan dalam APBD Pokok 2014 untuk membantu sewa angkutan pupuk dari tingkat pengecer ke petani ditiga Kecamatan, Yakni Kecamatan Bontocani, Tellu Limpoe dan Ponre, ternyata sangat berbeda jauh dari laporan realisasi yang hanya berkisar 300 juta Rupiah.

" Ada kesalahan dalam perencanaan, karena walaupun target terealisasi semua, tetap masih banyak anggaran yang tersisa",ungkap Darman Kepala Sub Bidang Pupuk DTPH Bone, Rabu 20 Agustus.

Menurut Darman, kesalahan perencanaan yang membuat hasil pendataan menjadi tidak spesifik, diakibatkan oleh survei yang dilakukan untuk mendata para petani penerima bantuan menggunakan skala kecamatan terpencil, padahal sasaran pendataan diperuntukkan kepada para petani yang berdomisili di desa terpencil, yang terbebani oleh mahalnya biaya angkutan pupuk.

" Kan tidak semua desa yang ada dikecamatan terpencil bisa dikategorikan desa terpencil, begitu juga sebaliknya, contohnya saja, apa bisa dikatakan terpencil kalau desanya berada di ibu kota kecamatan, jelaskan tidak",terangnya.

Ironisnya lagi, lanjut Darman, meskipun program sudah berjalan karena bantuan sewa angkutan pupuk itu untuk sementara ditanggulan oleh para pengecer, namun penyerapan anggaran untuk kegiatan ini belum ada yang terealisasi sampai memasuki APBD Perubahan, karena Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang ditunggu dari Peraturan Bupati (Perbub) Bone sampai saat ini belum terbit.

" Laporan dari pengecer sudah kita terima, sebenanrya dari hasil survei biayanya berkisar 15 sampai 20 ribu perkarung, tapi tidak bisa kita verifikasi karena Perbupnya belum ada, ",akunya.

Dia menambahkan, bahwa dari 3 kecamatan yang menjadi sasaran penerima bantuan difasilitasi oleh 9 pengecer, yakni, untuk Kecamatan Bontocani, yaitu Makmur, Usaha Sama Enre, Usaha Mandiri, UD. Reski Amalia Nusantara, Kecamatan Tellu Limpoe, yaitu UD. Gaya Barutani, Usaha Rahmat, Kecamatan Ponre, yaitu, Harisa Tani, UD. Rahmat, Anugerah.

Sementara, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Najamuddin yang dikonfirmasi menyayangkan hal tersebut dan menurutnya sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

" Kinerja anggaran terlihat dari penyerapan, jadi kalau penyerapan terhambat akibat kegiatan yang tidak terprogram dengan baik, maka hal itu sangat mempengaruhi kinerja anggaran",jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle saat dikonfirmasi, hanya saja menurutnya program itu sudah terlanjur dianggarkan sehingga tidak bisa dirubah lagi.

" Kita hanya berharap agar dana dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan tolong dipantau agar tidak dihabiskan percuma",tegasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Biaya Cetak Senilai 47 Juta Setda Bone Dipertanyakan

Written By Bone Satu on Senin, 18 Agustus 2014 | 22.02

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Perseteruan yang terjadi antara Kasubag Perlengkapan, dengan Kabag Keuangan, Sekretariat Daerah (Setda) Bone yang santer menjadi pergunjingan akhir-akhir ini ternyata dipicu oleh persoalan pengelolaan keuangan dilingkup Setda Bone.

Awalnya, Andi Rabbi, Kasubag Perlengkapan Setda Bone menolak menandatangani kuitansi senilai 47 juta untuk belanja cetak yang diajukan kepadanya dari Budiono, Kabag Keuangan Setda Bone, karena dia merasa tidak pernah membelanjakan uang tersebut. Rabbi lalu mempertanyakan hal itu ke Sekretaris Daerah (Sekda) Bone. Kendati dia mengakui kalau kegiatan untuk belanja cetak merupakan kewenangannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).

" Saya tanya, kalau kita disuruh begitu apa kita mau, dia (Maksudnya, Sekda, red) bilang tidak, bagi saya uang 47 juta itu nilainya banyak, makanya saya juga tidak mau",tutur Andi Rabbi melalui telepon seluler, Jum'at 15 Agustus.

Diceritakan Rabbi, setelah menyampaikan masalah tersebut ke Sekda, diapun menganggap permasalahan sudah selesai, tapi ternyata belakangan dia ketahui kalau Budiono kembali membuat dokumen pertanggungjawaban dan bukan dia yang bertandatangan selaku PPTK. Merasa kewenangannya diambil, diapun kembali melaporkan ke Sekda.

" Saya tidak persoalkan kalau kewenangan saya diambil, tapi saya juga harus diberitahukan, saya tanya Sekda kenapa kita ganti saya, dia bilang karena kamu tidak pernah beritahu saya, saya bilang, beberapa kali saya telepon tapi tidak pernah diangkat",bebernya.

Sementara, Budiono saat dikonfirmasi hanya menanggapi dingin dan mengatakan bahwa masalah terjadi karena adanya kesalahpahaman, namun dia tidak mau menjelaskan secara rinci kesalahpahaman tersebut.

" Ini hanya salah paham",tuturnya dalam pesan singkat seluler, Senin 18 Agustus.

Dia menambahkan, bahwa yang menentukan jabatan selaku PPTK dalam setiap kegiatan adalah Sekda.

" Itu merupakan kewenangan dari Sekda",katanya singkat.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Swakelola Dinas PU dan SDA Bone Serap 2 Miliar Pemeliharaan Jalan

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU -Sedikitnya 2 Miliar Rupiah anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dari total 3 Miliar lebih yang sudah dialokasikan tahun ini telah diserap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Suber Daya Air (PU dan SDA) Bone. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas PU dan SDA Bone, Sudirman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 18 Agustus.

Dana pemeliharaan tersebut merupakan dana yang dikelola sendiri (swakelola) oleh Dinas PU dan SDA Bone yang meliputi beberapa item pekerjaan diantaranya, penambalan lubang jalan, pembuatan talud jalan dan perbaikan jembatan.

" Saat ini kita sudah kerjakan disekitar 40 lokasi dan masih terus berjalan sampai saat ini",tutur Sudirman, Kepala Dinas PU dan SDA Bone di ruang kerjanya, Senin 18 Agustus.

Dia menyebutkan bahwa, ke 40 lokasi yang sudah diperbaiki tersebut meliputi beberapa ruas jalan, baik yang berada dalam kota maupun dliuar kota, diantaranya, JL. S. Limboto, pembanguna talud di jalan Abu Dg. Pasolong dan beberapa tempat lainnya. Sementara di luar kota meliputi, poros jalan menuju Kecamatan Sibulue, Lapeccang, Ponre-Ponre, Bontocani dan beberapa lokasi lainnya.

" Ada yang kita kerjakan berdasarkan survei sendiri, ada juga yang berdasarkan usulan dari masyarakat",ujarnya.

Bahkan menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka nomor telepon layanan kepada masyarakat semacam nomor pengaduan jika ada yang membutuhkan perbaikan jalan.

" Ini untuk memudahkan, jadi Kalau ada yang butuh jalannya diperbaiki, bisa hubungi kami, tinggal kita lihat yang mana lebih diutamakan sesuai kemampuan anggaran yang ada",kuncinya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Camat Ulaweng Dituding Potong Dana Bantuan Desa

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Kepala Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone H. Zainal Abidin dituding meminta potongan dana sebesar 2,5 juta rupiah yang berasal dari dana bantuan 100 juta kepada Para Kepala Desa di wilayahnya. Hal itu diungkapkan oleh mantan Camat Ulaweng, H. Andi Massalesse pada wartawan saat ditemui di kantor Pemda Bone, Senin 18 Agustus.

" Alasannya untuk anggaran kecamatan, makanya saya juga heran, apa ada seperti itu", bebernya.

Andi Massalesse mengakui kalau informasi adanya permintaan potongan dana tersebut didapatkan dari laporan beberapa kepala desa kepadanya termasuk dari isterinya sendiri yang juga seorang Kepala desa, yakni desa Cani Sidenreng. Bahkan diakui, diantara 14 desa di Kecamatan itu, sudah ada yang menyetor dananya.

" Ya kalau Kelurahan Cinnong itu sudah diambil uangnya, termasuk isteri saya juga dimintai",ungkapnya.

Camat Ulaweng, H. Zainal Abidin yang dikonfirmasi menanmpik adanya permintaan tersebut. Kendati demikian dia tetap mengakui adanya permitaan dana kepada para Kepala desa, namun akan digunakan untuk pembayaran jasa konsultan dari program bantuan tersebut, yakni sebesar 5 juta untuk setiap desa.

" Memang ada permintaan, tapi bukan untuk kepentingan Kecamatan, itu jasa konsultan dan kita terkadang dimantai bantuan dari konsultan itu untuk menagih, termasuk Desa Cani Sidenreng, karena memang belum membayar",jelas H. Zainal Abidin, Senin 18 Agustus.

Sementara, salah satu Kepala Desa di Kecamatan Ulaweng, yang dikonfirmasi, Andi Mappakaya, Kepala Desa Tadampalie mengungkapkan hal serupa yang menampik adanya permintaan dana tersebut.

" Tidak ada seperti itu, masa saya sendiri kepala desa tidak tahu kalau memang ada seperti itu",ujarnya dalam telepon seluler, Senin 18 Agustus.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Aneh, Kelompok Tani Tidak Bisa Merinci Dana SLPTT

Written By Bone Satu on Minggu, 17 Agustus 2014 | 07.33

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Anggota kelompok tani 'Mario Marennu', Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Rasyid mempertanyakan bantuan yang diberikan kepadanya berupa 1 bungkus pupuk hayati bermerk Bio Fertil dari Ketua Kelompoknya,

Pasalnya, berdasarkan informasi yang dia terima dari Ketuanya, Hamsin, pupuk tersebut merupakan bantuan untuk tanaman padi, sementara padinya sudah tidak membutuhkan lagi pemupukan, karena sudah menguning.

" Saya dikasi pada bulan Juni lalu, saat itu padi saya sudah menguning, saya tanya sama ketua, mau diapa ini, dia bilang kalau tidak bisa dipakai tahun ini pakai saja tahun depan", ungkap Rasyid pada Bone Satu, Minggu, 17 Agustus.

Hamsin sebagai ketua kelompok tani ketika dikonfirmasi mengakui kalau pupuk organik tersebut merupakan bantuan untuk program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang masuk klasifikasi Pengembangan dengan nilai bantuan yang dia terima sebesar Rp. 19.650.000.

" Baru-baru ini kita terima, dan memang sudah terlambat",ujarnya.

Adapun bantuan tersebut, menurutnya dibelanjakan untuk beberapa jenis kebutuhan petani, yakni, pupuk organik Bio Fertil 100 kantong atau 25 Dos dengan harga Rp. 75.000/kantong, Pestisida merk Damin 50 Botol atau 3 Dos lebih dengan harga Rp. 70.000 / Botol, pupuk an organik Supertani 75 Bungkus atau 3 karung dengan harga Rp. 25.000 / Bungkus dan Bibit Hibrida dengan varitas Sembada sebanyak. 375 Kilogram dengan harga Rp. 5000 / Kilogram.

" Semua barang itu disiapkan oleh petugas pertanian, kita hanya membayar setelah dananya cair ", ungkap Hamsin.

Hal ini kalau dikalkulasikan, maka jumlah dana yang dibelanjakan oleh kelompok tersebut sebesar Rp. 14.750.000 dan terdapat selisih sebesar Rp. 4.900.000. Anehnya, Hamsin tidak bisa menyebutkan secara rinci jumlah dana yang disetor kepetugas pertanian yang dimaksud, dia malah menjawab pertanyaan wartawan dengan kata-kata yang arogan.

" Kenapa dintanyakan, apa kau mau ambil uangnya",katanya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Besarnya BL Setda Bone Bisa Terseret Kemasalah Hukum

Written By Bone Satu on Sabtu, 16 Agustus 2014 | 19.37

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun besarnya alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) untuk Sekretariat Daerah (Setda) Bone dalam APBD Pokok 2014 sudah mendapat kritikan dari berbagai pihak, karena dianggap melebihi patokan dari pagu indikatif target kinerja seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun rupanya lembaga Sekretariat Pemerintah ini seolah tidak bergeming. Justru dalam APBD Perubahan, Setda Bone semakin menambah pembengkakan anggaran dengan kembali menambah BL sebesar 4 Miliar Rupiah.

" Kalau tidak salah sekitar empat Miliar, angka pastinya ada sama tim anggaran ",ungkap Budiono, Kepala Bagian Keuangan Setda Bone, Kamis 14 Agustus.

Celakanya, Budiono tidak bisa menjelaskan secara rinci peruntukan dari tambahan anggaran ini, dia hanya mengatakan kalau tambahan itu merupakan pergeseran dari kegiatan lain dan kembali menjadi tambahan biaya operasional sekretariat.

"Hanya pergesaran saja, dan digunakan untuk biaya operasional",akunya.

Terkait masalah ini, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Irwansyah yang dikonfirmasi, bukan hanya membenarkan kalau hal tersebut sangat menyulitkan bagi Pemkab Bone ke depan untuk mempersentasekan pencapaian kinerja, tapi justru menurutnya dapat menyeret persoalan tersebut ke masalah hukum.

" Ini sangat beresiko, jangan sampai akan bermasalah nanti bagi Pemkab dari aspek hukum",tegas Irwansyah pada Bone Satu, Minggu 16 Agustus.

Kata dia, alokasi belanja aparatur seperti biaya operasional di Setda yang jauh melampaui target, pasti akan berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk program lainnya, seperti anggaran untuk kepentingan publik.

" Jelas, karena apabila terdapat alokasi anggaran diluar pagu yang telah ditetapkan dalam RPJMD berarti ada anggaran lain yang berkurang dan tidak menutup kemungkinan anggaran itu untuk kepentingan rakyat",terangnya.

Dia menjelaskan, bahwa APBD merupakan penjabaran dalam tahapan pencapaian visi-misi yang tertuang dalam RPJMD, sesuai ketentuan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga ketika pengalokasian anggaran dalam APBD tidak sesuai dengan pagu indikatif yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, maka muaranya ada pada hasil Evaluasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 dimana secara otomatis, pencapaian target dalam visi-misi Bupati yang sudah dijanjikan kepada rakyat akan sulit terwujudkan.

" Misalnya saja, terdapat anggaran yang mestinya untuk rakyat yang dijanjikan dalam RPJMD tapi dialihkan ke belanja aparatur seperti BBM (Bahan Bakar Minyak, red), SPPD, mobil dinas, pakaian dinas, makan minum, itu bisa dikategorikan menyalahgunakan wewenang yg diberikan oleh rakyat",jelasnya.

Akibatnya, lanjut Irwansyah, kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, bisa berakibat tidak terwujudnya akuntabilitas pengalokasian sumberdaya dan penganggaran publik, yang akhirnya berimbas pada pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

" Inilah yang sangat kita khawatirkan, makanya kita berharap supaya hal ini menjadi perhatian serius Pemda agar ke depan bisa lebih cermat lagi dalam menyusun kebijakan dan pendanaannya",imbuhnya.

Sekedar diketahui bahwa, alokasi anggaran BL untuk Setda Bone pada APBD Pokok 2014 sebesar 30 Miliar rupiah. Angka ini menjadi sorotan dan kritikan dari berbagai pihak karena dinilai bertentangan dengan pagu indikatif pencapaian kinerja untuk tahun 2014 dalam RPJMD yang hanya menargetkan alokasi anggaran untuk Setda Bone sebesar 3,7 Miliar lebih.

Kritikan ini cukup beralasan, karena kesalahan dalam pengalokasian anggaran yang tidak mengikuti RPJMD dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap pencapaian target kinerja Pemerintah daerah pada akhir tahun yang harus diukur secara kuantitatif.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Penetapan APBD Perubahan Dinilai Sangat Prematur

Written By Bone Satu on Rabu, 13 Agustus 2014 | 22.25

Andi Zainal

WATAMPONE, BONE SATU - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menetapkan APBD Perubahan sebelum penetapan Perubahan APBN dan APBD Provinsi dinilai sangat prematur, karena dapat menghambat singkronisasi kebijakan berjenjang yang tidak menutup kemungkinan akan merugikan Pemkab. Bone.

" Itu bukanlah langkah strategis yg dilakukan Bupati dan DPRD karena menutup peluang kemungkinan adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ke Bone, setelah adanya penetapan Perubahan APBN dan APBD Provinsi ",ungkap Andi Hidayat Pananrangi, Pemerhati Masyarakat, Kamis 14 Agustus.

Hal ini menurut Hidayat cukup beralasan, karena anggaran untuk Kabupaten Bone setiap tahunnya sangat tergantung oleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, jadi lanjutnya, apabila Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan lebih awal, maka dapat berimbas pada tambahan beban APBD yang seharusnya menjadi tanggungan dari APBN atau APBD Provinsi.

Dia memberi contoh pada biaya blangko yang dialokasikan untuk pengratisan retribusi pengurusan status Kependudukan oleh Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Bone yang harus membebani APBD Perubahan, padahal seharusnya biaya ini menjadi tanggungan APBN.

" Inilah resikonya, seharusnya penetapan APBDP kabupaten itu secara berjenjang dari atas, karena kalau mendahului, berarti Pemda Bone harus menanggung kebijakan dari pusat", terangnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Andi Zainal yang dikonfirmasi mengakui kelemahan tersebut, hanya saja menurutnya, dilain sisi terdapat anggaran pembangunan fisik yang membutuhkan APBD Perubahan segera ditetapkan, karena pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama.

" Sebaiknya memang harus berjenjang seperti itu, tapi persoalannya sangat dilematis karena ada beberapa kegiatan anggaran yang dikejar waktu",ujarnya pada Bone Satu, Kamis, 14 Agustus.

Dia memberi contoh pada sejumlah kegiatan pembangunan sekolah dan perpustakaan yang menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone yang sampai saat ini belum terlaksana, karena harus menunggu Petunjuk Tekhnis (Juknis) setelah penetapan APBD Pokok, sehingga baru bisa dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan.

" Kegiatan inikan membutuhkan waktu, karena mulai dari proses tender sampai pembangunannya sangat lama, jadi kalau Perubahan ditetapkan seperti biasanya, bisa-bisa kita didesak waktu",pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN