Berita Terkini

Fahsar Tegaskan Penyaluran Pupuk Maksimal

Written By Bone Satu on Senin, 22 September 2014 | 04.55

Bupati Bone , Andi Fahsar M Padjalangi didampingi saat memberi sambutan didampingi Kepala Sekda dan Kepala DTPH.

WATAMPONE, BONE SATU - Bupati Bone, Dr. H. A. Fahsar Mahdin Padjalangi bersama sejumlah pejabat dan penyuluh dilingkup pertanian Kabupaten Bone, kembali menggelar rapat koordinasi penyaluran dan pelayanan pupuk menghadapi musim tanam Oktober - Maret.

Rapat yang berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Bone pada Senin, 22 September tersebut, membicarakan persiapan yang akan dilakukan untuk menyiapkan pupuk dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari para Kelompok tani dari para distributor.

Fahsar yang diampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Surya Darma, SE, M.Si selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bone menekankan agar semua instansi terkait dilingkup Pertanian bersama Penyuluh untuk proaktif dalam memaksimalkan pengawasan pendistribusian pupuk sesuai sasaran.

" Jangan hanya menunggu laporan di atas meja, semua harus bergerak aktif agar pupuk tersalur secara maksimal dan tepat sasaran",tegasnya.

Dia lalu mengingatkan agar kejadian kelangkaan pupuk akibat pengurangan kuota subsidi yang terjadi pada musim lalu tidak terulang kembali dengan adanya tambahan kuota pada musim mendatang.

" Sebelum menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani, distributor maupun pengecer pupuk senantiasa diharapkan berkoordinasi dengan Dinas terkait dan melibatkan penyuluh pertanian, karena merekalah yang menyusun RDKK bersama petani ", ujarnya.

Turut hadir Dalam acara tersebut seluruh SKPD lingkup pertanian Kabupaten Bone dan para Distributor.

Laporan : Adi
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Lurah Manurunge Pantau Kebersihan

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Pemerintah Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Andi Muh Hasbi, S.Sos kembali mengaktifkan program kerja bakti.

Kerja bakti ini dilaksanakan setiap hari Jum'at. Dimana setiap lingkungan serentak menggelar kegiatan yang sama dan dipantau oleh lurah setempat.

"Kita aktifkan kembali program kerja bakti. Dari usulan masyarakat, kerja bakti ini dilaksanakan secara serentak di setiap lingkungan, bukan lagi digabungkan satu lingkungan karena akan mengeluarkan lagi biaya ketika warga lingkungan yang satu bergabung ke lingkungan lain," ujarnya

Kerja bakti ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan juga persiapan penilaian Adipura. Sehingga persiapannya dilakukan lebih awal.

Dalam kerja bakti itu, masyarakat menggali dan membersihkan selokan-selokan, memungut sampah dan memotong rumput yang dianggap panjang.

Untuk memudahkan masyarakat dalam kerja bakti, pihak pemerintah pun membelikan mesin rumput. Dengan tujuan ketika ada rumput panjang bisa dipotong agar pemandangan lebih indah.

Laporan : Adi
Editor. : Arul
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Program Bantuan 100 Juta Tekrkesan Tidak Bertuan

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Sorotan elemen masyarakat yang mempertanyakan legitimasi penggunaan jasa Konsultan dalam program bantuan 100 juta untuk setiap desa dan kelurahan rupanya menjadi hal patut, karena sampai saat ini tidak ada instansi atau lembaga pemerintah daerah yang sebelumnya terlibat dalam program tersebut mampu memberi penjelasan letak Jasa Konsultan dalam mata anggaran program.

Parahnya lagi, ketika Bone Satu melakukan penelusuran, ternyata, masalahnya bukan hanya sebatas pada persoalan jasa konsultan, tapi secara keseluruhan dalam program ini yang seharusnya patut menjadi prioritas dengan perancanaan yang matang karena terkait langsung dengan Visi-Misi Bupati Bone, malah terkesan menjadi program gentayangan.

Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pernah terlibat sebelumnya, tiba - tiba saling tunjuk dan tidak tahu soal struktur pengalokasian anggaran dalam format program tersebut.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Bone yang awalnya disebut sebagai instansi pengelola program malah tidak bisa memberi jawaban ketika Bone Satu mempertanyakan beberapa item nomengkelatur belanja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan itu, termasuk belanja untuk jasa konsultan dan pengawasan.

" Kita tidak tahu soal anggaran, karena tidak ada dikelola di sini, inikan dana bantuan, jadi tanya sama keuangan",tampik Andi Arsyad Lantara, Kepala BPM Bone, beberapa waktu lalu.

Meskipun dia mengakui, bahwa peranan BPM Bone dalam program ini adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, namun anehnya kata dia, peranan itu hanya sebatas untuk mengecek apakah pekerjaan dilaksanakan atau tidak.

" Memang ada tim dibentuk di sini, tapi mereka hanya datang untuk melihat apa benar dikerjakan atau tidak, untuk lebih rinci kan ada PHO ",katanya.
Sementara ketika ditanya lebih lanjut keberadaan tim PHO, lagi-lagi dia tidak bisa menjawab.

Bahkan diakuinya, dana operasional yang dilakukan dalam tugas pengawasan tersebut tidak memiliki anggaran khusus, tapi justru berasal dari dana pribadi.

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Hasanuddin yang dikonfirmasi berkata sama yang juga mengaku tidak mengetahui secara rinci pengalokasian anggaran dalam program itu.

Selaku Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD), dia hanya mengetahui nilai total anggaran yang dialokasikan untuk tiap desa dan kelurahan.

" Kan ada Instansi yang mengatur pengalokasiannya, kita hanya mengetahui angka yang 100 juta itu",ungkapnya, Ju'mat, 19 September.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Bone, Andi Erwin Terwo yang lagi-lagi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.

" Bagaimana caranya kita bisa tahu di sini kalau pelaksananya di sana (maksudnya BPM, red)",katanya singkat, Jum'at 19 September.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bone, Irwansyah menyebutkan kesalahan ini berawal dari Petunjuk Tekhnis (Juknis) dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bone, yang mengatur pelaksanaan program tersebut, ternyata tidak memaparkan secara rinci tekhnis dan pola pelaksanaan anggaran dalam perencanaannya.

" Saya baca Juknisnya, di Perbup itu berpotensi merugikan keuangan negara. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, tapi model pencairan seperti dana bantuan langsung tanpa kontrol, karena tidak ada verifikasi dari instansi teknis mengenai infrastruktur yang mau dibangun, nah kalau seperti itu bagaimana Pemda mau mengawasi",terangnya dalam pesan singkat seluler, Sabtu 20 September.

Dia malah tidak percaya pernyataan Kepala BPM Bone yang mengatakan, tidak ada anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring, karena menurutnya, anggaran itu termuat dalam APBD 2014 yang disetujui oleh DPRD dengan nomengkelatur berupa Peningkatan Kapasitas Penerima Bantuan dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan.

" Kalau dikatakan tidak, lalu untuk apa itu dana sebesar Rp.335.150.000, dan kenapa jasa Konsultan harus dipotong melalui dana yang 100 juta itu, begitu juga Pemdes, dia harus tahu output dari kegiatan ini karena dia yang buat Perbupnya",ungkapnya.

Ironisnya menurut Irwansyah, program ini terkesan seperti program yang tidak bertuan karena tidak termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga kemunculannya dalam kegiatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sekedar diketahui, bahwa program ini merupakan perwujudan dari VIsi-Misi Bupati Bone yang dijanjikan pada saat kampanye dengan total anggaran, 3,72 Miliar sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Bone.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Bestek Konstruksi Bronjong Wisata Kuliner Dipertanyakan

Konstruksi Bronjong di Bibir Saluran Irigasi Primer Disinyalir tidak sesuai Peruntukannya

WATAMPONE, BONE SATU - Konstruksi Bronjong pada bagian bawah Pusat Wisata Kuliner di bibir saluran irigasi primer JL. Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat disinyalir tidak sesuai dengan kaidah Bestek.

Bronjong biasanya hanya dibutuhkan pada lokasi yang labil untuk menahan kondisi tanah dari longsor, seperti pada beberapa bagian sungai yang memiliki arus deras.

" Karena secara tekhnis bronjong itukan merupakan penahan beban dari tanah yang ada dibelankangnya untuk mencegah longsor, makanya di pasang pada lokasi yang labil seperti sungai yang arusnya sewaktu-waktu meluap. Tapi di wisata kuliner tidak ada arus deras, karena itu bukan sungai, tapi saluran irigasi, jadi otomatis airnya terkontrol oleh pintu-pintu air", jelas salah satu ahli konstruksi yang enggan disebut namanya beberapa waktu lalu.

Selain itu menurutnya, apabila Bronjong itu dipasang di sungai, maka letaknya harus berada pada dasar bantaran sungai, bahkan tertanam lebih rendah dari dasar sungai, " bukan justru ditanam di atas talud seperti yang terlihat pada bangunan itu, karena bronjongnya justru menjadi beban",terangnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Bone, Ahmad yang dikonfirmasi menampik kalau Bronjong hanya diperuntukkan bagi sungai, dimana menurutnya Bronjong bisa dipasang di mana saja yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan longsor, karena kondisi tanah yang labil.

" Tidak mutlak harus sungai, di gunungpun bisa, jika memang dikhawatirkan akan terjadi longsor, karena tanah yang tidak stabil", terangnya pada Bone Satu, Minggu 21 September.

Dia menjelaskan, bahwa keberadaan bangunan Bronjong pada Wisata Kuliner tersebut sudah sesuai kaidah Bestek dengan pertimbangan Tekhnis, bahwa tanah yang berada di belakang Bronjong tidak stabil, sehingga jika sewaktu-waktu bergerak, maka bronjong dapat menahan pergerakan itu tanpa mengalami keretakan jika dibandingkan dengan menggunakan talud.

" Kalau pakai talud, jika terjadi pergerakan otomatis akan retak, beda kalau bronjong, karena bronjong tidak diikat oleh campuran semen sehingga tidak kaku",paparnya.

Lebih jauh Ahmad yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pembangunan ini, menampik jika dikatakan pasangan bronjong berada diatas talud saluran irigasi, karena menurutnya bronjong tersebut berada di belakang ujung atas talud.

" Jadi tidak berada diatasnya, dia berada pas di belakang ujung atas talud yang di tanam",imbuhnya.

Sekedar diketahui bahwa, konstruksi Bronjong pada bangunan Wisata Kuliner dianggarkan pada APBD Pokok 2014 sebesar 1,415 Miliar Rupiah. Selain bangunan Bronjong, dalam paket pekerjaan itu juga terdapat konstruksi lain yakni pemasangan pipa dan talud.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Jalan Tanggul Bajoe Berpotensi Kacaukan Asset

Salah satu pekerja sedang menumpahkan campuran semen di atas susunan Batu pada talud Jalan Tanggul Bajoe

NOMENKELATUR ANGGARANNYA TIDAK SESUAI ATURAN KEUANGAN

WATAMPONE, BONE SATU - Sistem penganggaran Pembangunan jalan di tanggul Bajoe, Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur yang disatu paketkan dengan pemeliharaan jalan di Kecamatan Cenrana dan Lamuru disinyalir tidak mengikuti kaidah keuangan dalam penyusunan nomenkelatur anggaran.

Hal ini terjadi, karena pembangunan jalan merupakan pekerjaan penambahan volume jalan sehingga seharusnya bernomenkelatur belanja modal karena adanya tambahan asset, sementara yang tercatat dalam penganggaran, justru untuk pekerjaan rehabilitasi jalan yang secara otomatis bernomenkelatur belanja barang dan jasa.

" Kalau nomenkelaturnya belanja barang dan jasa, maka secara otomatis tidak bisa diinvetarisasi sebagai tambahan asset, tapi jika nomenkelaturnya belanja modal berarti ada tambahan asset yang bisa diinvetarisasi", tegas Andi Hasanuddin, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, dalam sambungan seluler, Minggu, 21 September.

Hal ini membuktikan bahwa dalam penganggaran item pekerjaan yang berbeda tersebut berpotensi mengacaukan system pengelolaan keuangan dan Asset ketika pekerjaan itu dinyatakan selesai.

Sekedar diketahui, bahwa Pembangunan Jalan di tanggul Bajoe yang rencananya akan menghubungkan dengan pasar Bajoe, di Lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur dianggarkan dalam APBD Pokok 2014. Sebesar 4 Miliar lebih dengan panjang jalan yang dirintis ditargetkan 175 Meter.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Sertifikat Digadai, Korban Laporkan Ke Polisi

Written By Bone Satu on Rabu, 17 September 2014 | 16.24

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - tindak pidana penipuan dikabupaten Bone kembali terjadi, kali ini dialami, Hj. Sunarsi (54), warga Pao yang juga ibu rumah tangga (IRT), Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare. Kabupaten Bone yang diduga dilakukan RL (37) warga Makassar.

Penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2014 yang lalu.
Tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara meminjam Sertifikat Tanah milik korban lalu dijaminkan kepada, HS dengan uang jaminan sebesar Rp.110.000.000, namun pelaku tidak mengembalikan sertifikat milik korban sesuai jangka yang disepakati. Akibatnya korban merasa ditipu lalu melaporkan hal itu kepihak Kepolisian.

Paur Kasubag Humas Polres Bone, Aiptu Zulaeni R Tampilang yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut yang kini dalam penanganan pihaknya. Dia juga mengakui kalau pelaku melarikan diri dan sampai saat ini belum ditemukan

" Kita masih lakukan pencarian, kalau korban selaku pelapor sudah dimintai datanya",ujarnya, Rabu 17 September.

Laporan : Arul
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditunda

WATAMPONE, BONE SATU - Rapat evaluasi program kegiatan anggaran yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 18 September 2014 (hari ini) terpaksa harus ditunda sampai tanggal waktu yang belum ditetapkan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Abubakar, penundaan tersebut dikarenakan adanya tambahan materi yang akan dibahas dalam rapat, yakni pemaparan program untuk tahun anggaran 2015 oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

" Jadi bukan karena ketidak siapan SKPD, tapi Karena selain pemaparan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun ini, juga para SKPD diberi tugas untuk memaparkan programnya pada tahun depan",ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa pelaksanaan anggaran yang akan dibahas pada saat rapat evalusi mendatang untuk program tahun 2014 meliputi pelaksanaan anggaran untuk triwulan kedua, yakni sampai pada bulan Juli 2014.(Bud)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN