INDEX

Revitalisasi Taman Bunga Bone Rencana Manfaatkan CSR

Written By Bone Satu on Kamis, 02 Juli 2015 | 05.24

Pesona Lapmer terus saja memikat warga yang datang dari segala penjuru untuk menikmati kawasan tersebut, Kamis 2 Juli 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Dengan selesainya tahap II proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka (Lapmer) tahun ini, pihak Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bone selaku instansi pelaksana bermaksud melanjutkan proyek tersebut ketahap III tahun depan.

Hal itu diungkapkan Kepala Distarkim Bone, Syafruddin Usman saat ditemui di Kantornya, Kamis 2 Juli 2015.

" Dari awal kan perencanaannya meliputi beberapa tahapan dengan total anggaran berkisar 30 Miliar, jadi untuk selanjutnya akan kita programkan tahap III, mudah-mudahan bisa terlaksana tahun depan,"ungkapnya.

Menurut dia, untuk proyek tahap III meliputi penataan untuk revitalisasi lokasi Taman Bunga yang diperkirakan akan menelan anggaran berkisar 10 Miliar Rupiah.

" Di lokasi ini nantinya kita akan bangun kolam air mancur dan beberapa item lainnya termasuk talang penampungan air hujan sesuai gambar pada master plan yang dulu sudah disayembarakan,"jelasnya.

Sementara, Sekretaris Distarkim Bone, Ahmad menyebutkan kalau anggaran yang akan untuk revitalisasi Taman Bunga nantinya tidak lagi membebani APBD tapi pihaknya akan mencoba berupaya memanfaatkan potensi dari para pengusaha atau pihak ketiga melalui sumbangan partisipasi pembangunan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). 

" Kita sudah mengirim surat permintaan sumbangan ke beberapa perusahaan dan saat ini masih menunggu balasan,"kata Ahmad, Kamis 2 Juli 2015.

Hanya saja lanjutnya, pihaknya sampai saat ini masih belum bisa menentukan jenis sumbangan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone nantinya, apakah berbentuk uang tunai atau berupa investasi bangunan.

" Kita belum tahu, apakah tunai atau ada perusahaan yang mau membangunkan kita tergantung dari CSR, ini masih tanda tanya,"pungkasnya.

Sekedar diketahui kalau Proyek Revitalisasi tahap I dan II yang berlokasi di Lapmer telah menelan anggaran hampir mencapai 10 Miliar Rupiah yang terdiri dari tahap I sebesar 5,9 Miliar pada tahun 2014 lalu dan Tahap II berkisar 3,5 Miliar Rupiah yang baru saja rampun‎g.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi

Polisi Bekuk Tukang Bengkel Pelaku Narkoba

Anggi, pelaku narkoba saat menjalani pemeriksaan diruang penyidik narkoba Polres Bone, ‎Kamis 2 Juli 2015

WATAMPONE, BONE SATU - Unit 3 Satuan Narkoba Polres Bone kembali membekuk pelaku, Anggi bin Sahruni (31), warga JL. Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Rabu 1 Juli 2015, sekitar pukul 21.00 Wita.

Pelaku yang berprofesi sebagai tukang bengkel ini saat dibekuk di rumahnya ditemukan barang bukti 1 paket kecil sabu yang masih berada di sakunya.

" Kita dapat informasi dari masyarakat, dan saat ditangkap, ternyata memang benar, barang itu (Sabu, red.) masih ada di badannya,"ungkap Iptu Rudi, Kasat Narkoba Polres Bone, Kamis 2 Juli 2015.

Rudi menceritakan, saat ditangkap, pelaku mengaku kalau barang itu dia beli dari temannya, RN seharga 300 ribu yang beralamat sama. Polisipun saat itu bergegas menuju rumah RN,  namun tidak berhasil, RN sudah tidak berada ditempat.

" Kita lakukan pengembangan tapi tidak berhasil, RN sudah tidak ada,"tuturnya.

Saat ini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Bone sambil menunggu proses hukumnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


Anggaran Desa Sudah Cair, Juknis Pelaksanaannya Belum Terbit

Written By Bone Satu on Rabu, 01 Juli 2015 | 09.14

‎Andi Haidar

WATAMPONE, BONE SATU - Meski beberapa jenis anggaran desa di Kabupaten Bone sudah mulai dicairkan ke dalam APBDesa sejak beberapa pekan terakhir, namun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang menjadi pedoman bagi desa untuk melaksanakan anggaran tersebut belum juga selesai sampai saat ini. Juknis yang dimaksud adalah Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa. 

Hal ini secara otomatis dapat menghambat bagi setiap Desa untuk melaksanakan anggaran tersebut, seperti diungkapkan Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Bone, Andi Erni saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 30 Juni kemarin.

" Kita masih harus mengkaji rancangan yang sudah ada, karena Perbub ini membutuhkan materi  dari beberapa aturan yang sudah ada,"kata Erni sambil memperlihatkan rancangan Perbup yang dimaksud.

Menurut dia, yang membingungkan pihaknya saat ini, karena rancangan Perbup yang sudah ada hanya berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perka LKPP) dan belum mengintegrasikan aturan dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

‎Padahal lanjutnya, dalam Permendagri tersebut justru mengatur lebih lengkap mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Desa bila dibandingkan Perka LKPP.

" Makanya kita berencana duduk bersama dengan semua pihak terkait dalam hal ini untuk membicarakan kembali mengenai rancangan Perbup ini, apakah kita akan mengacu ke salah satu atau mengawinkan kedua aturan ini,"jelasnya.

Sementara Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Setda Bone, Andi Haidar yang dikonfirmasi hanya menanggapi dingin dengan mengatakan kalau memang hal itu yang diinginkan oleh tim penyelaras, maka seharusnya dilaksanakan segera mengingat waktunya sudah semakin mendesak.

" Kalau memang akan dibicarakan kembali sebaiknya segera dilakukan,"ujarnya, Rabu 1 Juli 2015.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi



Ketua DPRD Bone Hanya Pinjam Pakai Kijang Innova

Alfian T Anugerah

‎WATAMPONE, BONE SATU - Menanggapi sorotan publik terhadap dirinya mengenai penguasaan Mobil Dinas (Mobdin) yang dinilai melebihi ketentuan dalam regulasi, Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya mengatakan hal itu terjadi karena kebijakan pihak Sekretariat DPRD Bone yang menyesuaikan kapasitas kerjanya saat ini.

" Mungkin menurut pertimbangan Sekretariat kapasitas kerja saat ini dibutuhkan seperti itu, dan saya kira kalau memang sudah sesuai dengan kapasitas kerja tidak ada masalah,"ungkap Andi Akbar dalam telepon seluler, Selasa 30 Juni kemarin.

Lagipula menurut dia, Mobil Toyota Kijang Innova yang saat ini dibawah penguasannya hanya berstatus pinjam pakai dari Sekretariat DPRD selain Toyota Fortuner yang lebih dulu dikuasainya.

" Mobil Fortuner itu kan sudah ada sebelum saya masuk di sini (maksudnya di DPRD Bone, red.) dan itu sebagai Mobil Dinas Jabatan. Kalau yang Innova itu hanya sifatnya pinjam pakai dari Sekretariat,"jelasnya.

Bahkan lanjutnya, penguasaan Mobdin yang melebihi dari ketentuan tidak menjadi masalah, sepanjang penggunaannya sudah sesuai dengan kapasitas pekerjaan. Dia justru menganggap persoalan ini hanya masalah kecil bila dibandingkan dengan masalah asset di Pasar Palakka.

‎" Kalau kita mau mengacu pada hasil pemeriksaan BPK baru-baru ini, justru persoalan Asset di Pasar Palakka yang harus mendapat perhatian khusus, karena di situ ada nilai yang besar, ini yang harus secepatnya mendapat kejelasan,"tegasnya.

Sementara Ketua LSM Merdeka, Alfian T Anugerah justru berpendapat lain. Bagi dia, status pinjam pakai Mobdin kepada Ketua DPRD sangat tidak masuk akal mengingat, Ketua DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Asset.

" Ketua DPRD itukan bagian dari Pemerintah Daerah selaku pemilik barang, jadi bagaimana caranya bisa dipinjamkan kepada pemilik, inikan tidak masuk diakal,"tuturnya.

Menurut Alfian, yang dikatakan  status pinjam pakai terhadap Asset Daerah hanya kepada pihak yang tidak punya kaitan kedinasan dengan pemerintah daerah, seperti KPUD, atau lembaga lain tapi memiliki tugas yang terkait dengan kepentingan pemerintah daerah.

" Kalau seperti KPUD itu memang wajar, karena lembaga ini tidak punya tugas yang terkait kedinasan pemerintah,"ujarnya.

Diberitakan sebelumnya kalau Ketua DPRD Bone telah menguasai 2 Mobdin yang dinilai melanggar ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Daerah yang hanya membatasi 1 Mobdin untuk Ketua DPRD Kabupaten dengan spesifikasi Sedan atau Minibus berkapasitas 2200 CC.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi




Tim Klarifikasi APBDesa Bone Tidak Berfungsi

‎Ilustrasi 

WATAMPONE, BONE SATU - Tim Klarifikasi Kabupaten yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bone sejak beberapa waktu lalu, ternyata sampai saat ini tidak bisa menjalankan fungsinya secara efektif untuk mengklarifikasi APBDesa. 

Pasalnya, para Kepala Desa yang sudah menetapkan APBDesanya justru tidak mengajukan ke Tim Kabupaten untuk diklarifikasi sebagai salah satu tahapan proses yang dipersyaratkan untuk keabsahan APBDesa tersebut, tapi mereka langsung mengajukan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) untuk permintaan dana.

" Saya juga tidak tahu, karena mereka (maksudnya para Kepala Desa, red.) langsung di Keuangan (DPKAD red.),jadi apa yang bisa tim  klarifikasi lakukan kalau kepala Desa tidak mengajukan ke situ, padahal sebelumnya kan sudah di sosialisikan,"ungkap Andi Haidar, Kabag Pemdes Setda Bone, Rabu 1 Juli 2015.

Dia menjelaskan bahwa proses keabsahan APBDesa berdasarkan Permendagri 111 Tahun 2014, sebelum APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) terlebih dahulu dievaluasi oleh tim Kecamatan, dan setelah ditetapkan menjadi Perdes, kemudian diklarifikasi oleh tim Kabupaten.

" Memang dalam Permendagri itu mengiyakan tidak adanya rekomendasi hasil klarifikasi, jika lewat 30 hari setelah diajukan ke tim kabupaten, itu kalau diajukan, tapi kalau tidak diajukan, kan lain ceritanya,"jelasnya.

‎Bahkan menurut dia, hal ini sudah dibahas dalam rapat di ruang Sekretaris Kabupaten (Sekab) Bone beberapa waktu lalu dengan melibatkan semua pihak yang tergabung dalam Tim Kabupaten, diantaranya dari Asisten 1, Inspektorat Daerah, Bappeda, DPKAD dan dari Pemdes sendiri.

" Saat itu saya yang pimpin rapat karena kebetulan pak Sekda selaku ketua tim tidak ada, dan kita bicarakan persoalan ini,"tuturnya.

Sementara pihak DPKAD Bone justru menganggap, kalau APBDesa yang selama ini diajukan oleh para Kepala Desa ke DPKAD Bone, sudah memenuhi beberapa instrumen sebagai persyaratan untuk pencairan anggaran desa sesuai mekanisme keuangan, yakni dengan adanya Rekomendasi dari Camat masing-masing dan hasil evaluasi dari Tim Kecamatan.

" Yang kita proses adalah semua yang memenuhi instrumen yang dipersyaratkan keuangan, yaitu ada APB Desa, ada rekomendasi dari camat dan SK hasil evaluasi kecamatan, jadi kalau persyaratan ini sudah ada, tidak ada lagi alasan untuk tidak dicairkan,"jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi



Kadis PU Dan SDA Bone Tantang Dewan Buka-Bukaan

Written By Bone Satu on Selasa, 30 Juni 2015 | 04.35

‎Ilustrasi 

WATAMPONE, BONE SATU - Meski tidak disebutkan secara rinci mengenai hasil temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk pelaksanaan anggaran Dinas PU dan SDA tahun 2014, namun Pihak DPRD Bone menilai instansi ini sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat kesalahan lebih banyak dalam pelaksanaan program kegiatannya.

Seperti diungkapkan anggota DPRD dari Partai Golkar, Andi Idris Rahman, dimana dia menyebutkan kalau bukti adanya kesalahan pada Dinas PU dan SDA Bone yang dianggap berat yakni selain adanya temuan kekurangan volume pada beberapa proyek, juga banyaknya denda keterlambatan pekerjaan yang belum terbayarkan oleh pihak ketiga.

" Salah satu instansi yang berat adalah Dinas PU, temuannya lebih banyak ke situ, yakni kekurangan volume dan denda keterlambatan,"ungkap Idris Rahman, beberapa saat setelah rapat kerja di Badan Anggran (Banggar) yang membahas tentang temuan BPK tersebut, Senin 29 Juni 2015.

Kepala Dinas PU dan SDA Bone, Sudirman saat dimintai tanggapannya mengenai penilaian Dewan tersebut langsung bereaksi keras yang menurutnya, denda keterlambatan merupakan hal wajar dalam pelaksanaan anggaran. Hanya saja kata dia, belum rampungnya pembayaran sampai saat ini, karena masih tersebar dibeberapa rekanan.

‎" Memang ada denda, tapi tidak bisa kita langsung bisa merampungkan karena ada proses, lagi pula nilainya bervariasi dan kecil-kecil tersebar di rekanan,"jelasnya.

Dia malah berbalik menantang pihak Dewan untuk buka-bukaan mengenai jatah dana aspirasi yang menjadi ajang bisnis para anggota DPRD Bone untuk mendapat keuntungan dengan melakukan transaksi proyek ke pihak rekanan.

" Kalau mereka mau saling bongkar saya siap, memangnya saya tidak tahu kesalahannya semua,"terang Sudirman, Senin 29 Juni 2015.

Dia malah menyebutkan kalau hampir semua anggota DPRD Bone memanfaatkan dana aspirasi tersebut untuk mendulang keuntungan dengan menjual proyek kepada para rekanan.

" Perlu diketahui hanya 4 anggota DPRD yang tidak punya dana aspirasi, istri saya (maksudnya, Jusniati, red. ), Mintayu, Ketua (Andi Akbar Yahya) dan Andi Sulam. Bahkan ada yang menjual proyek sampai 20 persen,"sebutnya.

Sebelumnya diketahui kalau Dana Aspirasi setiap anggota DPRD Bone dalam APBD 2015 diintegrasikan ke dalam mata anggaran Dinas PU dan SDA Bone dengan nilai 500 juta untuk setiap orang.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi



Kerjasama BPP Kupang,BP4K Bone Latih Penyuluh Peternakan

Written By Bone Satu on Senin, 29 Juni 2015 | 13.46

Andi Arsal

WATAMPONE, BONE SATU - Setelah Sukses menggalang kerjasama dengan Balai Pelatihan 'Batang Kaluku'Kementerian Pertanian RI, kini Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) Bone kembali menjalin kerjasama dengan Balai Pelatihan Peternakan Kupang untuk terus berupaya meningkatkan kualitas para penyuluhnya.

Wujud kerjasama ini dilakukan oleh pihak BP4K Bone saat menfasilitasi pelaksanaan pelatihan para penyuluh peternakan dan Penyuluh Tanaman Pangan oleh Balai tersebut yang dibuka Senin pagi, 29 Juni di Dusun Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo.

" Ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia, red.) para penyuluh khususnya penyuluh peternakan dan tanaman pangan,"tutur Andi Arsal, Kepala BP4K Bone, Senin 29 Juni 2015.

Dalam sambutannya, Arsal menegaskan bahwa pelaksanaan pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh para penyuluh mengingat Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di Sulsel yang memiliki potensi populasi ternak yang besar dan tersebar diseluruh Kecamatan.

" Dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar para penyuluh memiliki bekal pengetahuan tekhnis yang lebih baik untuk dapat memberi pembinaan kepada para petani dan peternak dilapangan nantinya,"jelasnya.

Diapun memberi apresiasi kepada pihak Balai Pelatihan penyuluh Kupang atas kesediaannya untuk mengalokasikan kegiatannya dalam memberi pelatihan bagi para penyuluh di Kabupaten Bone,"karena selama ini Balai ini hanya melakukan kegiatan di luar Provinsi, itulah kita bersyukur karena mereka berkesempatan masuk di Bone,"ujar Arsal.

Kegiatan pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 7 hari kemudian dilanjutkan dengan memberi pelatihan kepada para petani dan peternak secara langsung.

" Perlu diketahui bahwa kegiatan ini menggunakan anggaran dari Balai sendiri, kita di sini hanya menfasilitasi,"pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


Fahsar Instruksikan Kenaikan Gaji dan Gaji 13 Segera Dibayarkan

‎Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 dan 38 tahun 2015 tentang Kenaikan Gaji dan Pembayaran Gaji Bulan ke 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Bupati Bone, H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menginstruksikan pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone untuk segera melakukan pembayaran gaji tersebut.

Hal itu ditegaskan Fahsar dengan pertimbangan untuk meringankan beban PNS dalam menghadapi Tahun ajaran baru dan Bulan Suci Ramadhan sampai Hari Raya Idul Fitri yang secara otomatis kondisi ini membutuhkan biaya ekstra.

" Saya mengharapkan agar pembayaran kenaikan gaji dan pembayaran gaji ke 13 rampung paling lambat minggu kedua bulan Juli,"tegas Fahsar.

Menanggapi hal itu, Kepala DPKAD Bone, Andi Fajaruddin mengatakan pihaknya saat ini sudah mempersiapkan keuangan daerah menghadapi  kebijakan percepatan pembayaran tersebut. 

" Saat ini kita sudah persiapkan semuanya dan dalam waktu singkat setiap item pembayaran akan segera direalisasikan,"tutur Fajaruddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 29 Juni 2015.

Dia lalu menjelaskan bahwa, berdasarkan PP 30 tahun 2015, kenaikan Gaji PNS sebesar 6 persen dan itu terhitung sejak bulan Januari, dimana kenaikan ini akan dibayarkan bersamaan pada saat penerimaan gaji PNS untuk bulan Juli, sementara untuk kekurangan (rafel) akan dibayarkan mulai pada minggu kedua bulan Juli.

" Jadi untuk gaji bulan Juli nanti kita sudah siapkan 50 Miliar include dengan kenaikan 6 persen dan itu akan kita bayarkan pada tanggal 2 - 3 mendatang, sementara untuk kekurangannya kita sudah siapkan 15 Miliar dan diupayakan minggu kedua bulan Juli, jadi sekitar tanggal 9, yang jelas kita rampungkan sebelum lebaran,"terangnya.

‎Dia melanjutkan, untuk pembayaran Gaji bulan ke 13 sesuai ketentuan dalam PP 38 Tahun 2015 nilainya sebesar pada gaji bulan Juni setelah dikurangi tunjangan beras. Dan untuk pembayaran ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 46 Miliar Rupiah dan akan dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli atau setelah pembayaran Gaji.

" Jadi gaji 13 ini rencananya akan kita bayar tanggal 4 - 5 bulan Juli, "pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


Akan Dites Kejiwaannya, Anggota DPRD Bone Ini Berang

‎Ilustrasi Kantor DPRD Bone

WATAMPONE, BONE SATU - Dugaan penghinaan yang dilakukan oleh dua anggota DPRD Kabupaten Bone, Saipullah Latief Manyala dan Hj. Adriani Alimuddin Page berupa kata 'gila' dalam percakapan group BBM terhadap teman seprofesinya, Andi Adriana, bakal berbuntut panjang.

Belum menemui titik kejelasan mengenai laporannya terhadap kasus ini di Polres Bone, Adriana yang juga anggota Komisi 1 DPRD Bone ini terus mendesak pihak Kepolisian agar bertindak tegas dengan melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tersebut.

Ditemui diruangannya, Senin 29 Juni 2015, Kanit Resum Polres Bone, Ipda Syamsu Alam mengatakan kalau pihaknya telah melayangkan undangan klarifikasi terhadap Saipullah dan Adriani, namun sampai detik ini kata dia, belum juga dipenuhi.

" Sudah dua kali kami panggil, tapi memang tidak wajib dihadiri karena baru sebatas klarifikasi. Kami akan lakukan gelar perkara terlebih dahulu dan kalau memang ada indikasi pidananya, ya kita akan lakukan pemanggilan secara resmi" jelas Syamsu Alam.

‎Kendati demikian, setelah dua kali mangkir dari panggilan polisi, Saipullah Latief yang dikonfirmasi mengatakan kalau dirinya siap dipanggil oleh pihak Kepolisian. Hanya saja lanjutnya, dengan syarat Adriana selaku pelapor mampu memberikan bukti akurat adanya pelanggaran IT yang  membuktikan kalau penghinaan itu ditujukan kepadanya selaku pelapor di depan polisi.

" Bukannya saya tidak mau datang, saya siap kooperatif kalau ada bukti IT yang jelas, ini kan pelanggaran IT karena saya ucapkan itu di BBM, tapi yang saya bilangi gila kan perbuatannya, bukan orangnya" bantah Saipullah.

Saipullah malah mencoba mengalihkan persoalan dengan balik mempertanyakan kinerja pihak Kepolisian, dimana menurutnya, banyak kasus lain yang lebih besar namun tak bisa diselesaikan oleh Polisi, termasuk sebutnya, kasus tambang ilegal.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Andi Asdar, yang dikonfirmasi justru berpendapat lain yang menurut dia, untuk kepentingan penyelidikan dalam kasus ini dibutuhkan tes kejiwaan dari pelapor yang menganggap dirinya dikatakan gila. Hal ini dikatakan Asdar untuk membuktikan tudingan gila tersebut benar atau salah.

‎" Mau diperiksa dulu kejiwaannya ini pelapor (Adriana, red.) jangan sampai dia gila betulan, berarti yang melapor ini tidak salah kalau menyebut dia gila" ujarnya.

Celakanya, mengetahui hal itu, Adriana langsung berang. Dia sangat tersinggung dan tidak terima kalau kejiwaanya akan diperiksa dalam penyelidikan. Diapun berbalik akan melaporkan perkataan Kasat Reskrim.

" Saya tidak terima kalau Kasat suruh saya periksa kejiwaan, saya kan bukan orang gila. Silahkan dia bilang begitu dan saya akan laporkan dia juga nanti," terangnya.

Adriana lalu bertegas akan melaporkan Kasat Reskrim ke Propam Polda Sulsel terkait ucapannya yang dianggap tidak pantas itu.

"Saya akan lapor di Propam Polda itu, tidak pantas seorang Kasat bilang begitu, apalagi saya anggota dewan. Saya akan berangkat ke Makassar dan Jumat nanti akan buat laporan di Polda" lanjutnya.

Sekedar diketahui bahwa persoalan ini berawal ketika munculnya percakapan dalam group BBM dari para anggota DPRD Bone saat mengomentari sikap Adriana yang turut hadir memberikan keterangan ke pihak Kejati Sulsel ketika salah satu LSM melaporkan dugaan mark up anggaran kegiatan Bela Negara oleh Badan KesbangPol Bone beberapa waktu lalu.

Saipullah Latif yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui adanya perkataan 'gila' dalam percakapan BBM tersebut, karena menurutnya, sikap Adriana sebagai anggota DPRD dalam melakukan tindakan diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Menurut Saipullah, selaku anggota DPRD dalam menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh instansi harus melalui proses di meja Komisi dalam bentuk Rapat Kerja dengan memanggil instansi yang dianggap bermasalah, dan jika dalam rapat kerja tersebut ditemukan adanya keganjalan, maka akan dilaporkan kepimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti, bukan melalui jalan pintas dengan langsung menyampaikan ke penegak hukum tanpa melalui proses yang dimaksud. Inilah alasan Saipullah sehingga mengatakan 'gila' terhadap apa yang dilakukan Adriana selaku anggo‎ta DPRD dalam melakukan tindakan diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Menurut Saipullah, selaku anggota DPRD dalam menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh instansi harus melalui proses di meja Komisi dalam bentuk Rapat Kerja dengan memanggil instansi yang dianggap bermasalah, dan jika dalam rapat kerja tersebut ditemukan adanya keganjalan, maka akan dilaporkan kepimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti, bukan melalui jalan pintas dengan langsung menyampaikan ke penegak hukum tanpa melalui proses yang dimaksud. Inilah alasan Saipullah sehingga mengatakan 'gila' terhadap apa yang dilakukan Adriana selaku anggota DPRD.

Laporan : Eka
Editor      : Budiman






Eks TNI Bersenjata Rakitan Dibekuk Resmob Polres Bone

Written By Bone Satu on Sabtu, 27 Juni 2015 | 13.41

‎Pelaku bersenjata rakitan, Ramli saat dibekuk di Jl. Majang, Sabtu 26 Juni 2015.

WATAMPONE, BONE SATU -Seorang eks anggota TNI Linud 700 Makassar, Ramli bin Tahir (35), diamankan oleh Unit 1 Resmob
Polres Bone dibawah  pimpinan Aiptu Bustang setelah melakukan pengancaman terhadap Salama bin Baco (35), warga Desa Sangangpalie, Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Rabu 13 Mei lalu.

Setelah sempat buron, pelaku akhirnya ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat di jalan Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pada Sabtu 26 Juni.

Kanit Resmob, Aiptu Bustang, mengatakan kalau awalnya pada Sabtu lalu sekitar pukul 20.00 wita, dia dihubungi oleh informannya yang mengatakan kalau pelaku
terlihat berada di sekitar jalan Mesjid, namun saat bergerak kesana pelaku sudah tidak terlihat.

"Saya ikuti jejaknya dan sempat berputar-putar dalam kota sampai akhirnya ada info lagi kalau pelaku berada di jalan Majang. Begitu melihat pelaku, saya dan anggota langsung meringkusnya" tutur Bustang.

Bustang menambahkan bahwa ketika ditangkap pelaku saat itu
mengenakan topeng juga helm agar tak dikenali. Dari bagasi motor pelaku ditemukan sebuah senpi rakitan serta wig yang diduga dia gunakan mengancam korban.

Pelaku yang tak bisa berkutik lagi hanya bisa pasrah saat dibawa oleh anggota resmob menuju rumahnya di Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

Di rumah pelaku, polisi menemukan dua butir peluru yang diamankan untuk jadi barang bukti. Pelaku mengakui kalau dirinya telah mengancam korban karena telah menggarap sawah miliknya.

"Itu sawah yang dia kerja (korban, red) milik saya, makanya saya larang kerja tapi dia tidak mau dengar" ungkap pelaku.

Pelaku juga mengaku sempat menembakkan senpi rakitan miliknya, namun hanya tembakan ke udara untuk menakut-nakuti korban.

Dari pengakuan pelaku juga diketahui kalau dia adalah eks anggota TNI Linud 700 Makassar yang dipecat tahun 2003 lalu akibat kasus pengrusakan yang dia lakukan di Kabupaten Jeneponto.

Namun, polisi juga mendapatkan informasi berbeda dari masyarakat sekitar ‎rumahnya kalau pelaku
dipecat karena kasus penipuan dan ada dugaan kalau pelaku juga pernah terlibat dalam kasus pencurian mesin beberapa waktu lalu.

Penataan Asset Mobdin DPRD Bone Tidak Dukung Niat WTP

Written By Bone Satu on Jumat, 26 Juni 2015 | 01.13

‎Illustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Buruknya penataan Asset berupa Mobil Dinas (Mobdin) oleh DPRD Bone sangat berbanding terbalik dengan niat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk meraih predikat Wajar Tanpa Penegecualian (WTP) dari BPK.

Keburukan ini terbukti bukan hanya penguasaan Mobdin oleh Ketua DPRD Bone yang melebihi ketentuan, tapi juga masih terdapatnya beberapa Mobdin yang dikelola Sekretariat DPRD sampai saat ini belum diketahui jelas keberadaannya sebagai Asset daerah. Sebut saja pada 3 Mobdin merk Toyota Kijang Innova yang sebelumnya di kuasai oleh para wakil ketua DPRD Bone pada periode lalu yang sampai saat ini belum dikembalikan.

Ketiga Mobdin tersebut, yakni DD 7 W yang dikuasai oleh Andi Irwandi Natsir saat menjabat Wakil Ketua I DPRD Bone dan kini sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel, DD 11 W oleh H. Kahar yang meski saat ini masih menjabat anggota DPRD Bone, namun sudah mendapat Mobdin baru dan DD 10 W oleh Andi Asia Pananrangi yang saat ini sudah bukan lagi anggota DPRD Bone.

" Kalau yang dipegang Andi Irwandi dan H. Kahar sudah ada permohonan DUM-nya, kalau Asia Pananrangi statusnya pinjam pakai karena saat itu belum bisa di DUM, masih berumur 4 tahun,"jelas Andi Roslan, Sekretaris DPRD Bone, Kamis 25 Juni 2015.

Celakanya menurut Roslan, pihak Sekretariat DPRD tidak bisa memberi ketegasan kepada ketiga orang ini karena mereka selalu mengatasnamakan pimpinan DPRD ketika mobil tersebut dipertanyakan keberadaannya.

‎" Itu susahnya karena mereka selalu mengatasnamakan Bos, jadi kita juga tidak berani tegasi,"terangnya.

Sementara Kepala Bidang Asset Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Baharuddin  mengakui adanya permohonan DUM dari Andi Irwandi Natzir dan H. Kahar, namun menurutnya proses secara aturan belum berjalan karena pihak Sekretariat DPRD belum mengajukan permohonan DUM tersebut secara kelebagaan kepada Bupati.

" Prosesnya seperti itu, jadi pihak Sekretariat yang mengajukan ke Buapti dan nanti kita terima laporannya ke sini,"ujarnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


Penguasaan 2 Mobdin Ketua DPRD Bone Dinilai Imbas Konspiratif

Written By Bone Satu on Kamis, 25 Juni 2015 | 05.54

‎Andi Hidayat Pananrangi

WATAMPONE, BONE SATU - Koreksi Fraksi Partai Golkar DPRD Bone pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2014 yang menilai penataan Asset tidak sesuai ketentuan dan tidak memadai, ibarat pepatah ' Semut Mati Di Seberang Lautan Kelihatan, Gajah Mati Di Pelupuk Mata Tidak Kelihatan'.

Betapa tidak, Fraksi pohon Beringin inijustru terkesan sangat tidak menyadari kalau Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya yang nota bene adalah pentolan Partai Golkar, saat ini telah melakukan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan Asset dengan menguasai 2 Mobil Dinas (Mobdin).

Padahal menurut Ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, memberi batasan kalau Ketua DPRD Kabupaten hanya bisa menguasai 1 Mobdin. Itupun hanya mengatur untuk 2 tipe Mobil, yakni Model Sedan atau Minibus dengan kapasitas maksimal 2200 CC.

Sementara salah satu Mobdin yang saat ini dikuasai oleh Ketua DPRD Bone selain Toyota Kijang Innova yang baru saja diadakan, juga terdapat  mobil Toyota Fortuner yang merupakan mobil bermodel Jeef, dimana untuk Mobdin Jenis ini hanya diperuntukkan bagi Bupati atau Wakil Bupati.

Pemerhati Masyarakat, Andi Hidayat Pananrangi menilai hal tersebut merupakan salah satu contoh yang membuktikan tumpulnya fungsi pengawasan DPRD Bone saat ini, yang tidak mampu mengimplementasikan arah kebijakan APBD untuk kepentingan masyarakat.

Dia justru berpendapat, bahwa pelanggaran ketentuan seperti ini merupakan imbas dari adanya interaksi pengawasan yang bersifat konspiratif antara pihak Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pihak DPRD.

"Pemerintah Daerah dan DPRD saling memanfaatkan. DPRD tidak melakukan pengawasan terhadap implementasi APBD agar Pemerintah Daerah bisa seenaknya menjalankan keinginannya tanpa harus memenuhi keinginan masyarakat secara prioritas, dan sebaliknya, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhi permintaan DPRD untuk mengamankan LKPJ,"terangnya dalam pesan singkat seluler, Kamis 15 Juni 2015.

Bahkan lanjut Hidayat, perilaku konspiratif yang selama ini berjalan antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD telah mengisolasi pengawasan independen lainnya baik oleh media maupun LSM.

" Pemerintah Daerah hanya memperhitungkan pengawasan yang dimiliki DPRD dan tidak mempedulikan pengawasan yang lain, apakah itu media massa maupun LSM dan itu terbukti selama ini tidak ada yang memberikan efek untuk merubah perilaku yang dimainkan eksekutif dan legislatif,"pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor     : Turdi‎


Ketua DPRD Bone Kuasai 2 Mobdin

Written By Bone Satu on Rabu, 24 Juni 2015 | 23.32

‎Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) DPRD Bone dalam APBD 2015 yang menyisihkan satu (1) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Luxuri untuk ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya secara otomatis menambah daftar penguasaan Mobdin untuk ketua menjadi 2 unit dari sebelumnya yang hanya menguasai 1 unit Mobdin, yakni Toyota Fortuner.

Hal ini juga secara otomatis melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang hanya membatasi 1 unit kendaraan dinas opersional atau kendaraan dinas jabatan bagi ketua DPRD Kabupaten.

Sekretaris DPRD Bone, Andi Roslan yang dikonfirmasi awalnya justru membenarkan kalau ketua DPRD Kabupaten dapat menguasai 2 Mobdin,  namun ketika dimintai tanggapan tentang regulasi yang berlaku, dia hanya bisa berkelik kalau hal itu disesuaikan dengan wilayah kerja.

"Saya kira hampir semua kabupaten begitu, mungkin tergantung dari wilayah kerjanya, seperti di Bone, saya kira masih wajar,"tutur Roslan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 25 Juni 2015.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN