INDEX

Berkasus, Petani Bone Tidak Bisa Nikmati Gernas Kakao Lagi

Written By Bone Satu on Jumat, 30 Januari 2015 | 02.59

Inilah hasil Gernas Kakao Tahun 2009 Di Desa Manciri, Kecamatan Amali (foto : Sipakatau Online)

WATAMPONE, BONE SATU - Program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao yang diluncurkan oleh Pemerintah pusat sejak tahun 2009 lalu rupanya tidak bisa lagi dinikmati para petani kakao atau coklat di Kabupaten Bone.
Hal ini terjadi lantaran program ini telah berkasus yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Negeri Bone.

" Bagaimana bisa berlanjut kalau berkasus, tentu pemerintah pusat tidak mau lagi memberi bantuan seperti itu",ungkap Andi Muhlis, mantan Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bone, saat ditemui di Kantor Bupati Bone, Kamis 29 Januari 2015.

Padahal menurut Mukhlis yang juga pernah menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dari program tersebut mengakui kalau para petani kakao di Kabupaten sangat terbantu dengan adanya program itu, karena selain mampu memberi solusi penanggulangan penyakit kakao yang selama ini merupakan faktor utama kegagalan petani juga memberi pengetahuan lebih banyak terhadap para petani mengenai cara berkebun kakao secara intensif.(Baca : http://sipakataubone.blogspot.com/2011/02/hasil-program-gernas-kakao-di-desa.html?m=1)

" Itulah sayangnya, karena dianggap berkasus akhirnya pusat tidak mau lagi membantu petani kakaoi kita di Bone",jelasnya.

Sekedar di Ketahui bahwa Kasus dugaan tindak pidana korupsi Gernas Kakao di Kabupaten Bone telah menyeret beberapa tersangka selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan kelanjutannya.

Pihak Kejaksaan Negeri Bone yang menangani kasus tersebut sejak tahun 2009 lalu sampai saat ini belum bisa membuktikan secara hukum adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Padahal setiap pergantian Kajari selalu mengatakan kasus ini menjadi agenda utama.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Minimnya Biaya Pilkades, Kesalahan Tim Anggaran Eksekutif

Written By Bone Satu on Kamis, 29 Januari 2015 | 17.46

Ilustrasi Pilkades

WATAMPONE, BONE SATU - Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam APBD 2015 Kabupaten Bone lalu ternyata disebabkan oleh kesalahan pihak eksekutif dalam menafsirkan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Desa.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Andi Amin Mangunsara menceritakan, kesalahan dalam penganggaran itu bersumber dari tim anggaran yang menolak usulan Bagian Pemdes Setda Bone saat meminta biaya Pilkades sebesar 1,7 Miliar Rupiah diawal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) lalu, namun dipangkas oleh tim anggaran menjadi berkisar 200 juta saja.

" Sampai di Komisi kita tanya kenapa anggarannya kurang, kata Bagian Pemdes, " mau bagaimana, saya hanya dikasi segitu ", padahal itu hari kita sudah tahu kalau jumlah Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan harus menggelar Pilkades 155 desa, inikan pasti tidak cukup,"ungkapnya melalui telepon selular, Kamis 29 Januari 2015..

Amin Mangunsara yang saat ini berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Deputi Perundang - Undangan DPR RI terkait persoalan tersebut melanjutkan, karena tidak adanya anggaran yang bisa di geser, maka Komisi I berharap anggaran itu akan ditambah pada saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar), tapi lagi-lagi di Banggar, tim anggaran eksekutif berdalih kalau kekurangan biaya Pilkades bisa ditutupi dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Banggarpun akhirnya mengalah pada saat itu.

" Ternyata setelah kita koordinasi ke Deputi Perundang - Undangan Sekretariat DPR RI baru kita tahu kalau kesalahan bersumber dari tim anggaran eksekutif, karena ADD tidak bisa digunakan untuk biaya Pilkades", jelasnya.

Sekedar Diketahui bahwa dalam APBD 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone hanya mengalokasikan biaya Pilkades berkisar 250 juta, sementara Desa yang akan menggelar Pilkades serentak terus bertambah. Saat ini jumlah Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya sebanyak 181 Desa.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

ADD Dipastikan Tidak Bisa Biayai Pilkades Normal

Ilustrasi Pilkades

WATAMPONE, BONE SATU - Polemik perbedaan penafsiran tentang sumber anggaran untuk biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akhirnya mendapat kepastian setelah Komisi I DPRD Bone melakukan koordinasi ke Deputi Perundang - Undangan Sekretariat DPR RI di Jakarta, Kamis 29 Januari 2015.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Andi Amin Mangunsara saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya telah mendapat kepastian kalau Alokasi Dana Desa (ADD) tidak bisa digunakan atau disheringkan dengan APBD untuk membiaya Pilkades dalam kondisi normal.

" Jadi apapun modelnya, ADD tidak bisa membiayai Pilkades, itu kepastian yang diperoleh, kan selama ini menjadi polemik sehingga biaya Pilkades yang dialokasikan dalam APBD 2015 minim, karena tim anggaran eksekutif berpendapat bisa disheringkan dengan ADD, itu tidak bisa",terangnya dalam sambungan selular, Kamis 29 Januari 2015.

Menurut dia, dengan adanya kepastian tersebut, maka semua biaya menyangkut Pilkades harus ditanggung oleh APBD," pokoknya mulai dari pembentukan panitia sampai pelantikan ditanggung oleh APBD, karena kapan ada dana lainnya yang digunakan maka itu melanggar",tegasnya.

Itulah juga yang menurutnya menjadi alasan bagi Komisi I sehingga menggandeng tim penyelaras dari Bagian Hukum dalam Kunker tersebut, karena terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pilkades yang saat ini dikaji oleh tim penyelaras.

" Memang sengaja kita undang karena urusan itu, sehingga tidak menimbulkan lagi nanti perbedaan persepsi kalau sudah masuk dipembahasan",jelasnya.

Lagislator dari Partai Golkar ini melanjutkan, bahwa pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk memberi penjelasan dan sekaligus meminta kepastian kesiapan untuk mengadakan Pilkades.

" Jadi setelah pulang nanti, kita akan panggil pihak eksekutif terkait untuk menanyakan kesiapan mereka dalam melakukan Pilkkades, kalau perlu kita minta eksekutif untuk segera memparsialkan anggaran untuk Pilkades,"tuturnya.

Sementara Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bone, Andi Idris Rahman mengakui juga akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulsel terkait Ranperda tersebut, hanya saja kata dia pihaknya harus menunggu dulu sampai Ranperda tersebut diajukan oleh eksekutif.

" Kita tunggu dulu, nanti setelah kita evaluasi, kalau memang dianggap ada kekurangan atau kekeliruan baru kita akan berkoordinasi,"katanya dalam telepon selular, Kamis 29 Januari 2015.

Dia hanya menyayangkan tidak adanya biaya bagi Baleg untuk melakukan perjalanan tugas keluar provinsi selama masa sidang pertama, sehingga jika ada masalah yang ditemukan terpaksa hanya bisa dikoordinasikan ketingkat provinsi.

" Meski begitu, saya dan teman-teman di Baleg tetap bertekad akan berupaya maksimal menyelesaikan semua Ranperda tentang desa pada bulan Pebruari mendatang,"tegasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Pemkab Bone Bakal Lahirkan 3 Perdes

Firman Batari

WATAMPONE, BONE SATU - Menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru saja diberlakukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone bakal lahirkan 3 Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa.

" Rancangannya sudah selesai, saat ini memasuki tahap harmonisasi oleh tim penyelaras," ungkap Firman Batari, salah satu tim perumus, Kamis 29 Januari 2015.

Ketiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peraturan Desa (Perdes) tersebut, lanjutnya, terdiri dari Ranperda tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tPilkades, Ranperda Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ranperda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa.

" Ranperda inilah nantinya akan diajukan ke dewan untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan",ujarnya.

Dia mengakui, bahwa saat ini pihak Komisi I DPRD Bone selaku mitra dari Bagian Pemdes Setda Bone tengah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Deputi Perundang-undangan Sekretariat DPR RI untuk mengadakan konsultasi terkait ketiga Ranperda tersebut.

" Mereka (maksudnya, Komisi I DPRD Bone, red) berangkat bersama tim penyelaras untuk berkoordinasi lebih jauh terkait dengan mekanisme yang ada dalam ketiga ranperda sebelum masuk di pembahasan," ujarnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mantan Kepala Bappeda Bone Raih Gelar Doktor

WATAMPONE, BONE SATU - Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, H. Irwansyah, S.Ip. M.Si akhirnya berhasil meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada Rabu 28 Januari 2015.

Gelar tersebut di peroleh Irwansyah yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,85 setelah berhasil mempertahankan disertasi di depan tim penguji dengan judul " Model Organisasi Pembelajar Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan " melalui studi kasus pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar dan Pare-Pare.

Pengujian Disertasi S3 yang digelar di Aula Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah Lantai III Gedung Fisif Unhas tersebut dilakukan oleh 8 tim penguji yang terdiri dari tim penguji eksternal yang dipimpin oleh Dekan Fisip Unhas Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si yang beranggotakan Pembantu Rektor I IPDN Jawa Barat, Prof. Dr. H. Wirman Syafri, MSi, Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, Dr. H. Thahir Haning, M.Si dan Dr. H. Baharuddin. M.Si. Sedangkan yg bertindak selaku Tim promotor terdiri dari Prof. Dr. H. Suratman Nur MSi, Dr. M. Alwi M.Si dan Dr. H. Akmal Ibrahim M. Si.

Kepada wartawan, Irwansyah mengungkapkan rasa lega dan kesyukurannya karena berhasil meraih prestasi sesuai yang ia targetkan, " Perasaan lega dan sekaligus bersyukur karena mampu mencapai target dan resolusi pribadi di tahun 2015 dengan gelar akademik tertinggi",ujarnya beberapa saat usai ujian.

Diapun berharap agar ilmu yang dia capai sampai saat ini bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban sekaligus berupaya terus memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh.

" Saya juga berharap agar apa yang saya raih hari ini dapat menginspirasi putra-putri saya, keluarga, serta sahabat yang lain untuk senatiasa berupya meningkatkan kualitas pendidikannya, karena pendidikan sesungguhnya adalah proses sepanjang hayat",tuturnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Disperindag Bone Larang Penjualan Apel Amerika

Written By Bone Satu on Rabu, 28 Januari 2015 | 23.07

Disperindag Bone Saat Melakukan Sidak disejumlah pedagang Apel, Kamis 29 Januari 2015

WATAMPONE, BONE SATU -Mencuatnya pemberitaan mengenai apel yang mrngandung bakteri dan telah memakan korban, langsung ditindak lanjuti oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bone dengan melakukan sidak dibeberapa minimarket dan pedagang kaki lima, Kamis 29 Januari 2015 siang.

Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disperindag Bone, Mulyati Kadir, yang turun dalam sidak tersebut mengatakan kalau sidak ini bertujuan untuk mengecek dan mengawasi penjualan apel merk Granny Smith dan Gala yang diimpor dari Kanada, USA. Kedua jenis apel ini diduga mengandung bakteri listeria monocytogreis, yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan pusing dan mual.

" Kami sebatas mengecek dan menghimbau pedagang agar tidak menjual apel impor merk Granny smith dan Gala, untuk selanjutnya adalah tugas badan POM menarik kedua jenis apel tersebut dari pasaran, sambil menunggu hasil penelitian mengenai kandungan bakteri dalam apel tersebut, " jelas Mulyati.

Sidak awal yang dilakukan di Swalayan Surya Indah yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, tak menemukan apel impor bermerk Granny Smith dan Gala, justru apel tersebut banyak dijual oleh pedagang kaki lima sepanjang jalan Besse Kajuara, Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang.

Salah seorang pedagang buah, Hj. Joha, mengaku tidak tahu tentang apel berbakteri tersebut. "Saya sudah lama jual apel, kalau dilarang jual saya pasti rugi karena
harganya mahal dan dibayar kes" keluh Hj. Joha.
Apel jenis Granny Smith yang berwarna hijau biasanya dijual seharga Rp. 40 ribu/kg, sedangkan harga perdos mencapai Rp. 545 ribu/dos. Mulyati menegaskan kalau untuk saat ini belum ada penarikan apel impor Amerika dari pasaran

" Kemungkinan besok kami turun lagi bersama badan POM, dan jika masih ada yang jual apel jenis ini akan segera ditarik dari pasaran, dan tentunya bagi yang tetap nekad menjual apel impor akan dikenai sanksi karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, kalau mereka konsumsi bisa berakibat fatal" tegas Muliyati lalu meminta para pedagang untuk menyimpan sementara apel-apel tersebut untuk dikembalikan ke distributornya.

Laporan : Eka
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Sembunyikan Pelaku, Kasat Narkoba Mengaku khilaf

Ilustrasi Sabu

WATAMPONE, BONE SATU - Setelah hampir seminggu penangkapan lima pelaku narkoba yang terkesan dirahasiakan dari media, akhirnya, Kasat Narkoba, Iptu Rudi angkat bicara, Kamis 29 Januari 2015 sekitar pukul 10.12 wita,
Rudi menggelar jumpa pers diruangannya didampingi Andi Mansur, penyidik satuan narkoba Polres Bone.

Dalam keterangannya, Rudi mengaku khilaf pada media "saya sudah baca berita di media yang mengatakan kalau kami sembunyikan lima pelaku dan lepas bandar narkoba. Saya khilaf dan ini hanya kesalahpahaman karena saya sibuk dan belum sempat jelaskan kenapa Batti di lepas" jelas Rudi.

Terkait dilepasnya Bahtiar alias Batti yang sebelumnya diduga bandar sabu, Rudi berkelit kalau sebenarnya Batti tidak pernah ditangkap, hanya diamankan, " kami tidak pernah menangkap Batti, dia diamankan karena anggota curiga Baim dapat barang dari Batti, tapi karena tidak terbukti, ya Batti dilepas" lanjut Rudi.

Ia menambahkan kalau saat diamankan, tidak ada barang bukti yang ditemukan dirumah Batti, hanya ada paket kosong, " memang ada paket kosong, tapi tidak bisa dibuktikan kalau itu paket sabu" jelasnya lagi.

Berbagai kejanggalan yang terjadi dibantah dengan penjelasan sederhana oleh Rudi dengan mengatakan kalau itu semua hanya kesalahpahaman antara pihaknya dengan awak media. Dia hanya menegaskan kalau jika nanti ada bukti yang mengarah pada Batti, pihaknya akan langsung melakukan penangkapan

" Bisa dibilang, selama ini sudah banyak pelaku yang ditangkap,
kedepannya kami akan berusaha agar bandar sabu di Bone bisa ditangkap semua walau itu butuh waktu karena untuk menangkap pelaku tidak semudah itu" tambah Rudi, seolah melupakan pernyataannya soal penahanan Batti dengan alasan kecurigaan anggota satuan narkoba.

Padahal sebelumnya jelas pernyataan dari Kanit Reskrim Polsek Tellu Siattingnge, Aiptu Darwis yang ikut langsung saat penggerbekan itu, bahwa pada saat Batti ditangkap, didapatkan barang bukti berupa plastik bening bekas tempat sabu yang sudah dipakai oleh Batti. Bahkan dia mengaku kalau penangkapan Batti dilakukan atas informasi dari Baim mengaku kalau sabu yang diamankan Polisi saat itu adalah barang dari Batti (Baca, http://www.bonesatu.com/2015/01/tidak-cukup-bukti-terduga-bandar.html?m=1)

Laporan : Eka
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Polres Wajo Bekuk Pelaku Sabu

Ilustrasi

WAJO, BONE SATU - Satuan Res Narkoba Polres Wajo berhasil menangkap seorang pelaku narkotika jenis sabu Rab 28 Januari 2015, sekitar pukul 23.00 Wita.

Tersangka AL (40), warga Ujung Kassi, Desa Managae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo kedapatan membawa sabu sebanyak 2 paket di halaman rumahnya. Polisi kemudian mengiring pelaku ke Mapolres Wajo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut

Informasi yang diperoleh saat melakukan pengembangan di kediamannya pelaku sempat melarikan diri, berungtung Petugas langsung dengan cepat menangkap kembali pelaku.

Dihadapan penyidik AL mengakui bahwa sabu yang ditemukan disaku celananya adalah miliknya.

"Saya baru pertama kali memegang barang itu, tadi malam saya dapat (sabu, red.)," ungkapnya.

Laporan : Arul
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tersandung Narkoba Dua Kali, Oknum Polisi Ini Terancam Dipecat

Bripka Waris Wigiharto Saat Menjalani Persidangan Kode Etik, Rabu 28 Januari 2015

WATAMPONE, BONE SATU - Kembali tersangkut kasus narkotika, kali ini Bripka Waris Wigiharto (35) hanya bisa pasrah saat menjalani sidang kode etik di Aula Polres Bone, Rabu 28 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 wita.

Meskipun Bripka Waris yang saat ini menjabat sebagai Brigadir Sium Bag Sumda Polres Bone terbukti telah melanggar pasal 127 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, namun pihak Pengadilan Negeri Watampone hanya menjatuhkan vonis selama 5 bulan dan telah selesai menjalani hukuman.

Sidang kode etik Bripka Waris diketuai oleh Wakapolres Bone, Kompol Ismail Husain dan Kabag Sumda Kompol Andi Sommang sebagai Wakil Ketua sidang.

Sesuai keterangan saksi, saat penggerebekan, Bripka Waris tengah berada dirumah rekannya yakni Wimbo dan Koko yang terletak di Jalan KH. Ramli, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang dan sedang berbaring diruang tamu.

Penggerebekan tersebut dilakukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Kanit Buser Narkoba, Aiptu Toto dan menemukan barang bukti berupa bong atau alat isap sabu dan pyrex dengan sisa sabu didalamnya.

Sebelumnya, Bripka Waris juga pernah tersangkut kasus yang sama namun tidak diproses secara hukum karena tidak ada barang bukti yang ditemukan, namun hasil tes urine terbukti positive dan hanya menjalani sidang disiplin selama 21 hari.

" Jika terbukti melanggar pasal 11 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1, maka Bripka Waris terancam diberhentikan secara tidak terhormat dari anggota kepolisian,"terang Kasi Propam, Iptu Abdul Rahman yang bertindak selaku penuntut dalam persidangan tersebut.

Kompol Fatahuddin yang bertindak sebagai pendamping meminta waktu selama seminggu untuk mengajukan eksepsi atau pembelaan secara tertulis, sesuai pasal 51 ayat 4, tentang sidang komisi kode etik yang memiliki waktu hingga 30 hari sebelum pengambilan keputusan.

Laporan : Eka
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Juknis Dianggap Keliru, Tim Penyelaras Bungkam

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Munculnya sorotan yang menyangsikan legitimasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 3 tahun 2014 sebagai Petunjuk Tekhnis (Juknis) Pelaksanaan Program Bantuan 100 juta Perdesa belum terbantahkan sampai saat ini. (Baca : http://www.bonesatu.com/2015/01/program-bantuan-100-juta-tidak-terapkan.html?m=1)

Pihak-pihak yang terlibat dalam Tim Penyelaras yang mengkaji Perbup tersebut sebelum ditetapkan justru berpendapat berbeda bahkan ada yang memilih bungkam saat dikonformasi.

Sorotan ini muncul akibat dalam Perbup tersebut tidak merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya. Padahal item kegiatan dalam kegiatannya merupakan pekerjaan fisik sebagai program dari APBD 2014.

Bagian hukum Setda Bone yang dimintai tanggapannya tidak bisa memberi jawaban terkait kekeliruan tersebut. Kasubag Perundang -Undangan Setda Bone, Andi Erni saat dimintai pandangan hanya senyum tanpa mampu berbicara apa-apa, namun dari mimik mukanya seolah mengisyaratkan kalau dia memahami betul adanya kekeliruan tersebut.

Sementara Ketua Tim Penyelaras dalam hal ini Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Bone, Andi Amar Ma'ruf yang dikonfirmasi tidak berkomentar banyak, dia hanya membenarkan pernyataan dari pihak keuangan bahwa program tersebut menggunakan mekanisme swakelola.

Hal berbeda yang diungkapkan Ramli, salah satu anggota tim Penyelaras yang juga menjabat sebagai Kasubag Humas RSU Tenriawaru Bone mengatakan kalau program tersebut merupakan proyek pemberdayaan yang dikelola oleh setiap desa dengan melibatkan masyarakat.

" Ini pemberdayaan yang dikelola oleh desa dengan melibatkan masyarakat,"jelasnya.

Anehnya tidak ada satupun dari tim penyelaras yang mampu menyebutkan organisasi dari kegiatan ini seperti yang diatur dalam Perpres 70 mengenai keberadaan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kuota Pupuk Terancam Tidak Cukup

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Kuota pupuk sebanyak 66.103 ton yang direkomendasikan Pemprov Sulsel untuk tahun 2015 bagi Kabupaten Bone dikahwatirkan tidak mencukupi kebutuhan petani. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Bone, Ir. Baharuddin saat dikonfirmasi melalui telepon selular, Rabu 28 Januari 2015.

" Kenapa sedikit sekali, untuk tahun lalu saja realisasinya 72 ribu ton masih saja belum cukup,"ungkapnya.

Apalagi menurut dia, kuota tersebut bukan hanya akan digunakan pada sektor pertanian, tapi juga menjadi kuota bagi kebutuhan disektor Kehutanan dan Perikanan.

" Jumlah pupuk yang dibutuhkan itukan bukan hanya untuk petani, tapi juga untuk disektor kehutanan dan perikanan, jadi kalau jumlahnya hanya seperti itu masih jauh dari cukup",jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Program Pupuk Murah Cenderung Stagnan

Written By Bone Satu on Selasa, 27 Januari 2015 | 23.02

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak maksimalnya pelaksanaan Program Pupuk Murah dan Mudah pada tahun 2014 lalu rupanya bakal stagnan di tahun ini. Pasalnya, selain minimnya dana yang dialokasikan untuk program yang merupakan Visi - Misi Pemerintah daerah ini, juga dianggap sangat dilematis karena hanya terfokus di wilayah tertentu.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Bone seolah terbelenggu oleh ketakutan ributnya desa yang pernah diberi bantuan sebelumnya, sehingga tidak bisa mengalihkan bantuan ke kecamatan lain dari kecamatan yang sudah diberi bantuan, yakni Kecamatan Tellu Limpoe, Ponre dan Bonto Cani.

" Kita sudah usulkan 4 Miliar Rupiah, untuk menambah jumlah Kecamatan penerima, tapi yang disetujui hanya 2 Miliar Rupiah, sementara kalau kita alihkan ke Kecamatan lain, pasti akan ribut,"ungkap Darman, Kasubid Pupuk DPTPH Bone, Selasa 27 Januari 2015.

Kata Darman, DPTPH Bone awalnya mengusulkan anggaran sebesar 4 Miliar Rupiah untuk program tersebut dengan maksud agar semua Kecamatan bisa kebagian kendati tidak mencakup seluruh desa, " kita mau agar semua kecamatan dapat bagian misalnya 1 atau 2 desa, tapi selain dananya kurang, kita juga takut jangan sampai desa yang sudah dibantu jadi ribut kalau tidak dibantu lagi",terangnya.

Sekedar diketahui bahwa, program pupuk murah, mudah dan merata yang diluncurkan Pemkab Bone pada tahun 2014 dilaksanakan dalam bentuk memberi bantuan biaya angkutan pupuk di desa terpencil dengan anlokasi anggaran dalam APBD Pokok 2014 sebesar 2 Miliar Rupiah.

Ironisnya, anggaran tersebut hanya terserap sebesar 300 juta sampai memasuki perubahan anggaran sehingga dananya dipangkas menjadi 1,5 Miliar Rupiah. Untuk tahun ini, Pemkab Bone kembal mengalokasikan anggaran sebesar 2 Miliar untuk program tersebut.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tahun Ini Bone Usulkan Kuota Pupuk 66.103 Ton

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Seolah tidak mau terulang dari pengalaman kelangkaan pupuk yang terjadi pada tahun 2014 lalu akibat rendahnya jatah kuota yang diusulkan. Untuk tahun 2015, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mengusulkan kuota kebutuhan yang meningkat cukup signifikan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH), untuk tahun 2015, Pemkab Bone mengusulkan kuota pupuk sebesar 66.103 ton. Angka ini sangat berbeda pada tahun 2014 lalu, dimana Pemkab hanya mengusulkan kuota sebesar 45.000 ton.

" Ini baru rencana karena SK (Surat Keputusan, red) belum ditandatangani Bupati, tapi angka ini kita peroleh berdasarkan perhitungan kebutuhan tahun 2015,"ungkap Darman, Kasubid Pupuk DPTPH Bone saat ditemui diruang kerjanya, Selasa 28 Januari 2015.

Adapun rincian dari 66.103 ton yang diusulkan tersebut terdiri dari pupuk Urea sebanyak 28.321 ton, SP-36 - 7.450 ton, ZA - 8.200 ton, NPK - 20.100 ton dan pupuk Organik sebanyak 2.032 ton.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®
 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN