INDEX

Soal Staf Ahli Malas, Bupati Diminta Bertegas

Written By Bone Satu on Minggu, 24 Mei 2015 | 16.50

‎WATAMPONE, BONE SATU - Tidak adanya upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah (Setda) Bone dalam menindak Andi Sadli, Staf Ahli Bupati yang tidak pernah berkantor selama beberapa bulan mengundang sorotan dari elemen masyarakat yang menilai hal itu merupakan kelemahan dari pejabat berwenang yang telah melakukan pembiaran.

Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Lingkungan Hidup (LP2LH) Bone, Andi Syamsul Alam mendesak Bupati Bone selaku pejabat pembina kepegawaian untuk segera merekomendasikan agar pejabat malas ini ditindaki sesuai aturan yang berlaku.

" Terlepas dari ada tidaknya aturan yang mengharuskan adanya laporan dari Sekda, yang jelas pejabat ini telah melakukan pelanggaran, Bupati harus tegas, karena kapan tidak ada ketegasan, berarti itu pembiaran,"terangnya.

Terlebih menurutnya, Andi Sadli adalah seorang pejabat eselon II yang seharusnya menjadi panutan bagi Pegawai lainnya, bukan malah memberi contoh buruk yang justru dapat menimbulkan kecemburuan dilingkup pemerintahan itu sendiri.

" Kalau ini dibiarkan berlarut tidak ada upaya, tentu yang lain bisa saja berbuat serupa dengan alasan sedangkan pejabat bisa berbuat seperti itu, kalau sudah begini, sangat berbahaya jadinya,"ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya, Inspeksi Mendadak (Sidak) mengenai kedisiplinan para pegawai selama ini yang rajin dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dijajarannya akan menjadi hambar jika pada akhirnya tidak berani menindak pejabat yang malas.

" Orang kan bisa berpendapat kalau Sidak itu hanya semacam gertak sambal saja. Tidak ada konsekwensi di dalamnya. Inikan kesannya tebang pilih, "terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD) Bone, Andi Islamuddin sudah menegaskan, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai melaksanakan tugas selama 46 hari, maka bisa dipecat dengan tidak hormat. (Baca : http://www.bonesatu.com/2015/05/kepada-bupati-habibie-mengaku-keturunan.html?m=1‎).

Sementa, Andi Sadli yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bone, sejak dimutasi 4 Bulan lalu menjadi Staf Ahli Bupati tidak pernah lagi ‎terlihat berkantor, namun sampai saat ini jangankan adanya sanksi, teguranpun tidak pernah dilakukan oleh Pihak berwenang dilingkup Pemkab Bone.

Laporan : Budiman
Editor      : Rico Mastam



Pedagang Pasar Palakka Sesalkan Campur Tangan Wakil Bupati

Written By Bone Satu on Sabtu, 23 Mei 2015 | 05.08

‎Suasana Pertemuan antara pihak Dispenda Bone dengan para Pedagang Pasar Palakka di Mesjid Pasar Palakka, Sabtu 23 Mei 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Keterlibatan kembali Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle dalam penyelesaian persoalan asset daerah di Pasar Palakka bukannya mendapat respon positif dari para pedagang, justru sebaliknya, hal itu dianggap semakin menambah lembaran kekecewaan mereka terhadap orang nomor 2 di Kabupaten Bone ini.

Kekecewaan ini terungkap ditengah pertemuan mendadak antara para pedagang pasar Palakka dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone yang diwakili Kepala Bidang Pasar, Andi Faharuddin beberapa saat setelah pedagang pasar Palakka memasang spanduk penolakan perjanjian, Sabtu, 23 Mei 2015.

Dalam pertemuan yang digelar di Mesjid Kompleks pasar Palakka tersebut berlangsung seru. Di depan Faharuddin, para pedagang tidak segan -segan menyampaikan kekecewaannya kepada Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle yang mereka anggap telah mengingkari janji. 

Pasalnya, menurut mereka, pada saat kampanye Pilkada lalu, dimana Ambo Dalle sebagai Calon Wakil Bupati waktu itu pernah berjanji tidak akan menuntut pembayaran sisa harga dari tempat penjualan kepada para pedagang sebelum pasar itu ramai, namun bukannya mengupayakan hal itu setelah berhasil terpilih jadi Wakil Bupati, tapi malah mengupayakan agar para pedagang memenuhi kewajiban untuk membayar sisa harga dari tempat yang mereka beli.

" Yang kita tunggu, bagaimana upaya pak Wakil untuk meramaikan pasar ini, karena itu janjinya dulu, kenapa yang dia upayakan justru pembayarannya, "tegas H. Basri, salah satu pedagang dalam pertemuan.

H. Basri malah menyesalkan campur tangan Wakil Bupati dalam persoalan ini, karena menurutnya, terkait persoalan pasar adalah merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone selaku instansi tekhnis.

" Kita juga heran, kenapa persoalan ini ditangani Wakil Bupati, Saya kira kan ada Dispenda,"tuturnya.

Dia lalu menyatakan bahwa pada hari Rabu 27 Mei mendatang, pihaknya akan mendatangi DPRD Bone dan Pemkab Bone untuk menyampaikan persoalan ini secara langsung.

" Yang jelas kita ingin berbicara dengan orang yang benar-benar bisa dipegang kata-katanya, tapi kalau pak Wakil lebih baik kita pergi,"tegasnya.

Sementara, Faharuddin yang mendengar pernyataan tersebut belum bisa memberi penjelasan lengkap mengenai prosedur dari perikatan yang akan dibuat, karena menurutnya hal itu akan diketahui nantinya pada hari Senin mendatang setelah kantor pelayanan administrasi perikatan di buka.

" Saya juga belum tahu, perikatannya seperti apa, tapi kita akan tahu nanti setelah pelayanan di buka. Di situ juga nanti ada Bagian Hukum yang bisa memberi penjelasan,"ujarnya.

Laporan   : Budiman
Editor       : Rico Mastam




Pedagang Pasar Palakka Tolak Kesepakatan

Written By Bone Satu on Jumat, 22 Mei 2015 | 23.20

‎Spanduk Penolakan yang dipasang Di atas badan Jalan Kpmpleks Pakar Palakka

WATAMPONE, BONE SATU - Hanya berselang sehari setelah digelarnya rapat untuk membuat kesepakatan antara pihak pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dengan para user pedagang di Pasar Palakka, ternyata sejumlah pedagang kembali menolak hasil kesepakatan tersebut.

Penolakan ini ditandai dengan adanya aksi pemasangan spanduk yang bertuliskan " Warga Pasar Sentral Palakka menolak melakukan pembayaran dan perjanjian dengan pemerintah sebelum tuntutan kami dipenuhi". Spanduk tersebut dibentang di atas badan jalan masuk lokasi perbelanjaan.

Salah satu pedagang yang berada didekat tempat pemasangan spanduk tersebut mengakui kalau kalau spanduk itu dipasang oleh seluruh pedagang di pasar Palakka.

" Semua pedagang di sini yang pasang,"katanya tanpa mau menyebutkan identitasnya, Sabtu 23 Mei 2013.

Sekedar diketahui bahwa rapat yang digelar oleh pihak Pemkab Bone kemarin di ruangan Wakil Bupati dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran dari pihak pedagang selaku User yang membeli tempat penjualan di Pasar Palakka. 

Sejumlah User pembeli Ruko yang diundang dalam rapat itu menyetujui adanya rencana pemerintah daerah untuk membuat perikatan resmi mengenai pembayaran sisa harga yang belum dibayar oleh para user atau pedagang.

Laporan : Budiman
Editor   : Rico Mastam


Petani Di Palakka Hambur Langsung

Inilah Hamparan Ratusan Hektar Sawah Yang Sudah Ditanami Dengan Hambur lLangsung di Desa Tengnga - Tengnga‎, Jum'at 22 Mei 2015

WATAMPONE, BONE SATU - Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone sudah mengharamkan pola tanam hambur langsung dalam mewujudkan program Swasembada Pangan, namun rupanya hal ini tidak sepenuhnya diiyakan oleh Petani. 

Seperti yang terlihat di beberapa hamparan sawah alias " Lompo " di dua Desa, yakni Desa Tana Tengnga dan Desa Corawali,
Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.  Ratusan hektar sawah tersebut ditanami dengan hambur langsung oleh para petani.

Khusus di Desa Tanah Tengnga,
terdapat ratusan hektar sawah
yang berada dalam satu hamparan dengan umur padi yang sudah dihambur langsung rata - rata sudah berumur berumur 1 Bulan, bahkan sudah ada dipupuk pertama.

Jufri, salah satu petani yang ditemui beralasan kalau dia dan petani lainnya melakukan hambur langsung karena menganggap waktu sudah terlambat jika harus melakukan pola tanam pindah atau Atabela. Dia khawatir keburu waktu sampai musim hujan berakhir.

" Sawah di sini kan tadah hujan, tidak ada irigasinya, jadi kalau menunggu untuk ditanami, pasti terlambat, "ujarnya, Jum'at 22 Mei 2015.

Laporan : Budiman
Editor   : Rico Mastam

Pemkab Bone Buat Kesepakatan Dengan User Pasar Palakka

Written By Bone Satu on Kamis, 21 Mei 2015 | 01.02

‎Suasana Rapat di ruang pertemuan Wakil Bupati Bone, sejumlah user dan intansi terkait dihadirkan untuk membahas kesepakatan pembayaran asset di pasar sentral Palakka, Kamis 21 Mei 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Kebuntuan persoalan Asset Pasar sentral Palakka rupanya bakal mulai mendapat jalan penyelesaian dengan digelarnya rapat yang menghadirkan semua pihak terkait, baik dari para User sendiri, maupun dari instansi pemerintah, Kamis 21 Mei 2015.

Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle yang memimpin rapat tersebut mengatakan kalau rapat seperti ini akan dilakukan secara bertahap sesuai jenis asset yang ada di pasar tersebut dan setiap rapat diharap menghasilkan kesepakatan sebagai perikatan resmi yang nantinya dapat menjadi acuan untuk penerimaan Daerah.

" Yang kita undang dalam rapat ini khusus dari pembeli Ruko saja dulu, nanti pada rapat selanjutnya kita undang lagi user lainnya,"tutur Ambo Dalle beberapa saat usai rapat.

Dia lalu menyebutkan beberapa kesepakatan, diantaranya, kesepakatan waktu angsuran, besaran nilai angsuran, termasuk semua biaya surat-surat sebagai bukti kepemilikan akan ditanggung oleh pihak Pemkab. 

" Kesepakatan ini nantinya akan dibuat dalam bentuk perjanjian resmi, termasuk bagi para user yang merasa berat dalam membayar nilai angsuran yang ditetapkan nantinya bisa bekerja sama dengan Bank,"jelasnya

Sementara Sekretaris Dispenda Bone, Andi Alimuddin mengatakan dengan adanya kesepakatan ini, pihaknya akan menindak lanjuti dengan membuka kantor pelayanan di kompleks pasar tersebut untuk melayani proses administrasi sesuai kesepakatan.

" Insya Allah hari Senin nanti kita akan buka kantornya, agar para User bisa datang ke situ supaya administrasinya bisa jalan,"ujarnya, Kamis 21 Mei 2015.

Dia melanjutkan, kesepakatan Waktu angsuran bagi para User pembeli Ruko diberi batasan sampai 10 tahun dengan uang muka minimal 30 persen dari total harga.

" Itulah sebabnya kita beri peluang User untuk bekerjasama dengan Bank, karena apabila kesepakatan tersebut dianggap memberatkan nantinya, baik nilai angsuran, maupun uang muka, maka bisa ditalangi oleh Bank,"paparnya.


Alimuddin menambahkan bahwa, dari 60 User untuk Ruko, yang hadir dalam rapat hanya 47, karena menurutnya, selain ada yang tidak memenuhi undangan juga terdapat user yang belum diketahui jelas alamat lengkapnya sehingga belum diundang.

" Jadi yang tidak datang hari ini, akan dibuatkan rapat khusus, karena kita belum tahun alamat jelasnya sekarang,"ujarnya.

Pihak Dinas Pengelola keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone melalu Kepala Bidang Asset, Baharuddin menyebutkan nilai dari 60 Ruko tersebut sebesar 21 Miliar Rupiah, yang sudah terbayar saat ini dari uang muka sebesar 4,6 Miliar Rupiah.

" Yang penting sudah ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian resmi, berarti sudah ada dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD sebagai potensi pendapatan,"jelasnya.

Salah satu User yang ditemui, H. Mamma mengaku sangat antusias dengan adanya kesepakatan ini, karena menurutnya hal ini dapat memberi kepastian mengenai status kepemilikan Ruko yang dia beli.

" Selama ini tidak ada alas hak, saya sendiri yang sudah bertahun menempati Ruko itu tidak punya pegangan kalau saya yang beli, karena yang saya pegang hanya kwitansi pembayaran uang muka dari Bank,"ujarnya.

Sekedar diketahui bahwa pasar Palakka yang mulai difungsikan sejak tahun 2009 lalu ‎menyisakan tumpukan asset senilai kurang lebih 42 Miliar Rupiah akibat para pedagang selaku user yang dipimdahkan dari pasar lama tidak membayar angsuran, mereka hanya membayar uang muka.

Hal ini terjadi karena pihak Pemkab yang bersikukuh memindahkan para pedagang sementara kondisi pasar sepi, terlebih dengan tidak adanya perikatan resmi yang bisa mengikat para user untuk membayar angsuran.

Laporan : Budiman
Editor.    : Rico Mastam


Soal Asset Pasar Palakka, BPK Tunggu Kebijakan Bupati

Written By Bone Satu on Rabu, 20 Mei 2015 | 22.24

Andi Alimuddin

WATAMPONE, BONE SATU - Menindak lanjuti hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang persoalan Asset Pasar Sentral Palakka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menggelar rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle dengan mempertemukan pihak terkait, Kamis 21 Mei 2015.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone, Andi Alimuddin mengatakan konsultasi yang dilakukan dengan BPK ini membahas tentang langkah yang akan ditempuh pihaknya dalam menyelesaikan persoalan dengan para user yang belum melunasi harga sejumlah tempat penjualan di pasar tersebut, diantaranya ruko dan toko yang mereka kuasai saat ini.
 
" Kita sudah sampaikan ke BPK mengenai langkah yang akan ditempuh untuk menuntaskan persoalan asset di pasar itu, dan BPK meminta agar hal itu dikonsultasikan dengan Bupati, katanya, kita setuju-setuju saja tergantung dari kebijakan Bupati anda,"kata Andi Alimuddin, Sekretaris Dispenda Bone menirukan ucapan BPK, Kamis 21 Mei 2015.

Dia mengatakan, hal yang dikonsultasikan kepada BPK diataranya, langkah yang akan ditempuh jika ada user yang ingin mengembalikan atau  memindahtangankan toko atau ruko yang telah mereka kuasai namun belum lunas.

" Kita kasi tahu BPK, kalau ada user yang mengembalikan tempatnya (Ruko atau Toko, red.), kita bisa ambil dan uang mukanya dikembalikan. Begitu juga kalau ada yang mau alihkan kepihak lain dan menyambung angsurannya harus dilaporkan dan atas nama pemilik baru, itu yang kita konsultasikan,"jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa nilai asset pasar Palakka yang sampai saat ini belum terbayarkan dari para user sebesar 42 Miliar lebih. Sementara perikatan resmi mengenai kesiapan para user untuk melunasi asset tersebut sementara diupayakan Pemkab Bone.

Laporan : Budiman 
Editor   : Rico Mastam



Saefullah Nilai Ketua Komisinya Lemah

Ilustrasi

‎WATAMPONE, BONE SATU - Keprihatinan Dewan akan kejanggalan beberapa penanganan kasus Narkoba di Kabupaten Bone masih terus menjadi perhatian. Hal itu terbukti melalui pernyataan Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Andi Amin Mangussara untuk segera memanggil pihak Kepolisian dalam waktu dekat.

" Rencananya memang hari ini, tapi karena banyaknya agenda terpaksa kita tunda, tapi dalam waktu dekat akan kita panggil, kita selesaikan dulu agenda yang sudah lama,"ungkap Amin beberapa saat setelah memimpin rapat kerja di Komisi 1, Rabu 20 Mei 2014.

Hal serupa diungkapkan oleh Sefullah Latif, salah satu anggota dari Komisi 1 yang mengatakan pihaknya menerima saja jika ada rencana seperti itu, hanya saja, dia terkesan mewanti-wanti kalau rencana itu tidak jadi lantaran ketua Komisi dinilainya lemah.

" Kalau saya pasti sudah saya panggil, dan kalau memang ditemukan keganjalan yang sulit diselesaikan, kita akan rekomendasikan ke atasannya untuk ditindak lanjuti,"tegasnya.

Sebelumnya Komisi 1 sudah berencana untuk memanggil pihak Kepolisian terkait kejanggalan dalam kasus penanganan dua terduga pelaku yang ditangkap beberapa waktu lalu, yakni Yaya dan Tri.
(Baca : http://www.bonesatu.com/2015/05/dewan-perihatin-penanganan-kasus.html?m=1)

Keputusan kontroversial pihak Kepolisian yang tiba-tiba melepaskan kembali pelaku menimbulkan kontroversi yang ramai diberitakan media. Pasalnya, kedua pelaku ini pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa sabu, namun hanya karena pengakuan keduanya kalau barang haram tersebut bukan miliknya sehingga Polisi menganggap tidak cukup bukti dan melepas mereka.
(Baca : http://www.bonesatu.com/2015/05/ditemukan-di-kamar-pribadinya-penyidik.html?m=1).

Laporan :‎ Budiman
Editor      : Rico Mastam



Komisi 2 DPRD Bone Tolak Rencana Kenaikan Tarif Air Minum

Dirut PDAM Bone Saat Memberi Penjelasan Di Komisi 2 DPRD Bone Dalam Rapat Evaluasi, Rabu 20 Mei 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Bermaksud mendapat apresiasi agar rencana kenaikan tarif air minum bisa mendapat persetujuan Dewan, ternyata niat tersebut malah bertepuk sebelah tangan dengan alasan prestasi sudah bagus. Hal itu dialami Direktur Utama (Dirut) PDAM Bone, Andi Sopyan Galigo dalam rapat evaluasi di depan Komisi 2 DPRD Bone, Rabu 20 Mei 2015.

Saat mendapat giliran, Sopyan mengungkapkan keberhasilannya mengumpulkan dana sebesar 600 juta rupiah hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan sejak dirinya diangkat menjadi Dirut di perusahaan pelayanan air minum itu.

" Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, PDAM Bone hanya mampu mengumpulkan dana di kas sebesar 900 juta selama 5 tahun, tapi saat ini, hanya berkisar 2 bulan saja  kita bisa kumpulkan dana sebesar 600 juta, "tutur Sopyan di depan Komisi 2 DPRD Bone, Rabu 20 Mei 2015.

Diapun menjelaskan kalau dana itu terkumpul karena upayanya memangkas beberapa item belanja yang dianggap tidak efektif, diantaranya biaya bahan bakar yang terpangkas sampai 40 persen dan penagihan tunggakan selain bersumber dari pendapatan rutin berupa, pembayaran langganan dan pembayaran sambungan baru.

‎" Makanya untuk lebih meningkatkan pendapatan, agar hutang lama sebesar 3,2 Miliar bisa terbayarkan, kita harap agar ada kenaikan tarif, karena selama ini harga jual air kita sangat rendah. Harga dasar sesuai audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) sebesar 4.842 Rupiah permeter kubik, sementara harga air kita saat ini hanya 4.128, jadi ada selisih sekitar 700, makanya kita kesulitan untuk mendapat keuntungan karena biaya produksi yang tinggi,"jelas Sopyan.

Pihak Komisi 2 dalam mendengar permintaan tersebut malah berfikiran lain. Mereka menilai, keberhasilan pihak PDAM Bone mengumpulkan dana sebesar 600 juta dalam waktu singkat justru merupakan salah satu bukti adanya potensi pendapatan besar yang bisa dikembangkan dengan melakukan pembenahan secara internal, bukan dengan solusi menaikkan tarif yang justru dapat membebani masyarakat.

" Kalau kita simak tadi penjelasan Direktur, saya kira ada potensi besar untuk mendongkrak pendapatan di PDAM. Jadi saat ini tidak perlu ada kenaikan tarif dulu, yang diperlukan sekarang benahimi dulu, nanti kita lihat, kalau memang kenaikan itu dianggap perlu baru kita bicarakan kembali,"jelas Irwandi Efendi, salah sa  
rupiah ihak Komisi 2 DPRD  
Sekedar diketahui kalau hutang PDAM Bone sebesar 3,2 Miliar berasal dari pinjaman Pemerintah Pusat sejak tahun 1993. Karena tidak terbayar selama bertahun-tahun membuat bunga membengkak sampai mencapai 10 Miliar ditahun 2010. Untungnya saat itu, pemerintah pusat mengampuni suku bunga, sehingga hutang tersebut kembali ke posisi Pokok sebesar 3,2 ditahun. 

Laporan : Budiman
Editor   : Rico Mastam



Pemilik Warkop Prostitusi Akui Pelanggannya Oknum Polisi dan Satpol PP

Ilustrasi

‎DUA BOCCOE, BONE SATU - Setelah merazia tempat - tempat prostitusi berkedok salon pada Selasa siang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kabupaten Bone melanjutkan operasi pada malam hari dengan mengerahkan pasukan Dalmas. 

Sebuah warung remang-remang yang terletak di Kelurahan Unynyi, Kecamatan Dua Boccoe menjadi sasaran operasi. Sayangnya, warung tersebut telah sepi dan hanya terlihat gelas kosong berbau alkohol yang masih tergeletak di meja, Selasa 19 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wita. 

Pemilik warung, Haji Inda, mengaku kalau warungnya memang digunakan sebagai tempat karaoke serta menyediakan minuman keras. Padahal sesuai namanya yang terpajang di atas pintu masuk " Warkop 58 " tempat tersebut otomatis hanya berizin Warung Kopi.

" Rencana baru saya mau bikin warkop, tapi sebelumnya disini tempat karaoke juga minum bir,"akunya.

Dia juga mengaku kalau minuman keras yang selama ini dijual di Warkop miliknya berasal dari salah seorang pekerja Tempat Hiburan Malam (THM) "Tropicana ", dan pelanggan yang datang kebanyakan dari luar kecamatan untuk menikmati minuman beralkohol serta wanita panggilan (ladys) yang didatangkan dari kota Bone.

 " Memang ada ladys yang kerja disini tapi untuk temani saja karaoke, kalau sudah tutup langsung pulang ke Bone," lanjutnya.

Pengakuan lebih mencengangkan berasal dari Umi yang tak lain isteri Haji Indah. Dia mengatakan, kalau beberapa pelanggan yang biasa datang adalah oknum petugas Polisi dan Satpol PP, "sering ada anggota yang masuk disini, ada Polisi sama Pamong Praja, tapi biasanya duduk minum air putih saja,"katanya berkilah.

Keberadaan warkop ini sebenarnya sudah dikeluhkan warga sekitar sejak lama. Bahkan, warga sudah bertindak keras dengan memberi peringatan kepada Haji Inda agar segera menutup warkop tersebut, bahkan keluhan masyarakat tersebut sudah dilaporkan ke Pemerintah setempat.

" Sudah lama sebenarnya warga mau tutup ini tempat, karena yang sering ke sini biasanya sudah beristri, kalau sudah mabuk kadang main  di dalam sama ladys, kadang juga bikin onar" ungkap, Andi Arifin Lurah Unynyi.

Sejak empat hari lalu, Arifin mengatakan tak ada lagi ladys yang datang karena warga mengancam akan menutup paksa tempat prostitusi berkedok Warung Kopi tersebut. Bahkan Arifin juga mengaku sebelumnya sudah melayangkan surat ke Pihak berwenang di Pemkab Bone agar mencabut izin dan menutup warkop milik Haji Inda karena tak sesuai lagi dengan ijin yang diberikan.

" Ijinnya kan tempat karaoke, tapi jual minuman keras terus ada juga ladys yang bisa dibayar untuk temani pelanggannya" bebernya.

Dari hasil penggerebekan, Satpol PP yang dipimpin langsung Kasat Pol PP, Muh. Zaenal, menemukan dan menyita ratusan botol bekas minuman keras yang tersimpan rapi didepan warkop serta ditutup terpal. 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Linmas Pol PP, Andi Amiruddin, mengatakan kalau pihaknya akan menindak lanjuti penggerebekan ini dengan memeriksa kembali ijin yang diberikan apakah sudah sesuai atau justru menyalahi peruntukannya.

" Kalau melihat hasil penggerebekan sudah jelas kalau ini menyalahi aturan, karena ijinnya rumah bernyanyi tapi ternyata juga menjual minuman keras, " tegasnya.

Dugaan adanya oknum Pamong praja yang mendapat jatah dari tempat prostitusi ini sangat disesalkan oleh Andi Amiruddin. Menurutnya, ulah oknum nakal ini hanya akan mencemari nama baik pemerintah serta bisa membuat masyarakat memandang sebelah mata karena tidak adanya ketegasan Pamong Praja yang seyogyanya adalah tameng pemerintah untuk menegakkan segala aturan dan kebijakan yang ada. 

Selain itu, dia berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai tempat-tempat prostitusi salon juga rumah bernyanyi, "kalau perdanya jelas barulah kita bisa bertindak, tapi harus tegas aturannya agar bisa meninggalkan efek jera bagi pelaku, " pungkasnya.

Laporan : Eka
Editor      : Budiman


Direktur PDAM Bone Ancam Cabut Meteran Para Penunggak

Andi Sopyan Galigo

WATAMPONE, BONE SATU - Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone, Andi Sopyan Galigo mengancam agar para pelanggan air minum yang menunggak untuk segera melunasi tagihan dalam waktu singkat, karena pihaknya tidak segan-segan memutus sambungan atau mencabut meteran langganan.

" Kita kasi waktu, paling cepat 1 minggu dan paling lambat 2 minggu, jika para penunggak tidak segera membayar tunggakannya akan kita cabut,"tegas Sopyan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 20 Mei 2015.

Bukan hanya itu, peringatan Sopyan tidak hanya terbatas ditujukan pada pelanggang umum, tapi juga termasuk kepada Kantor -  kantor, pojabat dan fasilitas umum, karena menurutnya hal itu yang mengakibatkan PDAM selalu merugi setiap tahunnya.

" Tidak terkecuali, semua harus disamakan, karena kita sudah kasi semua peringatan, jadi kalau tidak diindahkan, ya terpaksa kita cabut,"tegasnya kembali.

Sementara Kepala Bagian Keuangan PDAM Bone, Iskandar yang dikonfirmasi mengakui, nilai tunggakan dari para langganan sampai saat ini mencapai angka Miliaran Rupiah, hanya saja menurutnya, terdapat diantara para pelanggan tersebut yang sudah diputuskan sambungannya.

‎" Kurang lebih 1 Miliar, tapi termasuk yang sudah dicabut karena sudah tidak mampu membayar, untuk lebih jelas, ada datanya di Bagian langganan, "ungkapnya, Rabu 20 Mei 2015.

Berdasarkan data yang diperlihatkan dari Bagian Langganan ditemukan ratusan daftar tagihan yang sudah menunggak selama bertahun - tahun, diantaranya, Kantor Dinas PU dan SDA Bone dengan tunggakan sebesar 87 Juta Lebih sejak tahun 2010, Pasar Bajoe, 9 Juta Rupiah sejak tahun lalu, Perumahan Perwira Polisi di Kompleks Asrama Polisi JL. Wajo yang terdiri dari, Kasat Samapta Polres Bone sebesar Rp. 4.477.600 sejak bulan Juli 2010, Kabag Bina Mitra, Rp. 15.280.000 sejak bulan Januari 2010 dan H. Idris Mallulu, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Bone dengan nilai tunggakan sebesar 21 Juta Rupiah.

" Sebenarnya kalau berdasarkan aturan, hanya 3 bulan batas waktu menunggak sudah bisa dicabut, tapi mereka memiliki alasan macam-macam, jadi tetap kita beri toleransi,"ungkap Andi Besse Daca, Kepala Bagian Langganan PDAM Bone, Rabu 20 Mei 2015.

Kepala Dinas PU dan SDA Bone, Sudirman saat dikonfirmasi mengakui adanya tunggakan tersebut, namun pihaknya tidak bisa serta - merta untuk membayar, karena menurutnya tidak pernah ada penyampaian tagihan sehingga tidak dianggarkan dalam APBD lalu.

" Kita tidak pernah ditagih, tapi kalau memang itu merupakan tanggungjawab Kami, ya ajukan persuratan agar kita punya dasar untuk menganggarkan,"jelasnya dalam telepon seluler, Rabu 20 Mei 2015.

Lagipula menurutnya, pihaknya saat ini sudah membuat sumur bor sendiri lantaran air yang dibutuhkan dari sambungan PDAM tidak pernah mengalir sampai di Kantornya.

" Kalau mau dicabut, silahkan saja, kita juga sudah punya sumur bor dan airnya bagus untuk mencukupi kebutuhan kantor, kalau air dari PDAM dulu tidak pernah mengalir,"terangnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Dispenda Bone, Andi Alimuddin yang juga rela kalau sambungan langganan PDAM ke pasar Bajoe dicabut, karena menurutnya pembayaran tagihan tersebut merupakan tanggungjawab dari pemakai masing-masing di pasar itu.

" Sebenarnya secara aturan, Dispenda tidak punya kewajiban untuk membayar langganan air. Kita hanya menyiapkan fasilitasnya saja tapi untuk pembayaran selanjutnya tanggungjawab masing-masing pemakai,"jelasnya, Rabu 20 Mei 2015.

Kendati demikian, Alimuddin mengakui kalau pihaknya siap membayar tunggakan tersebut tapi dengan catatan harus menunggu perubahan anggaran, karena tidak dianggarkan dalam APBD Pokok lalu.

" Bagaimana mau dianggarkan di APBD lalu sementara tagihan itu belakangan kita ketahui, kalau ternyata kita yang bertanggungjawab. Semestinya pembayaran tagihan air kewajiban dari pemakai, sebab kalau kita lagi yang dibebankan itu merugikan daerah, penghasilan dari pasar itu jadi tidak sebanding dengan biayanya,"jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor   : Rico Mastam

Razia Salon, Satpol PP Bone Temukan Kondom Bekas

Written By Bone Satu on Selasa, 19 Mei 2015 | 04.30

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU  - Badan Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone kembali merazia sejumlah salon, Selasa 19 Mei 2015. 

Razia ini dilakukan terkait adanya informasi kalau salon - salon yang kini marak di Kabupaten Bone juga dijadikan tempat esek-esek alias prostitusi, Selasa (19/5).

Alhasil ternyata informasi benar, Dari operasi yang dilakukan, petugas Satpol menangkap dua wanita muda yang sedang melayani palanggannya di dalam kamar pijat, Jl Kesehatan, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Celakanya, kedua wanita ini, Ia (17) dan ER (25) terpaksa digelandang ke Markas Satpol PP Pemkab Bone, JL. Jend Ahmad Yani lantaran keduanya tidak mampu memperlihatkan kartu identitas alias KTP. Selain. Kedua wanita itu, pihak Satpol PP juga mengamankan Rd (33) dan Jd (32), kedua lelaki yang mereka layani.

" Diamankan karena tidak memiliki KTP," kata Muh Zainal, Kepala Badan Satpol PP Bone, Selasa 19
Mei 2015.

Sementara razia ditempat lainnya, lanjut Zainal, anggotanya juga menemukan kondom bekas pakai didalam kamar Salon Dirga, Jl Langsat, Kelurahan Macege, Kecamatan Taneteriattang Barat.

" Ada kondom bekas tapi pemiliknya sudah tidak ditempat, kita hanya mengamankan pemilik Salon " ungkapnya.

Sedikitnya 11 salon yang diduga menjadi tempat esek-esek dalam kota Watampone dirazia oleh Satpol PP hari ini. Diantaranya, selain Salon terletak di JL. Kesehatan Bajoe dan JL. Salak, juga Salon disepanjang JL. Durian, JL. Hos Cokroaminoto dan Jl Makmur. 

Laporan : Budiman
Editor   : Turdi

Diknas Bone Dituding Rugikan Kepsek

Andi Syamsu Alam

WATAMPONE, BONE SATU - Banyaknya Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Bone yang menjadi korban karena tidak bisa menerima Tunjangan Sertifikasi mengundang reaksi dari elemen masyarakat yang menilai kesalahan ini menjadi tanggungjawab pihak Diknas Bone yang cenderung melakukan Pembiaran terhadap Kepsek yang sudah tidak bersyarat.

Padahal aturan dari Pemerintah pusat yang membatasi maksimal 8 tahun atau 2 priode untuk Kepsek sudah berlaku secara efektif sejak tahun 2010, yakni dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PermenDiknas) Nomor 28 Tahun 2010. Seperti diungkapkan Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Lingkungan Hidup (LP2LH) Bone, Andi Syamsu Alam, Selasa 19 Mei 2015.

" Seharusnya Diknas Bone sedini mungkin melakukan penyegaran atau pergantian kepada para Kepsek penerima sertifikasi yang sudah 8 tahun, karna ini sudah merugikan mereka. Kesejahteraan tenaga pendidik harus di perhatikan. Jangan hanya diberi tanggungjawab tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan lantaran terlalu lama jadi Kepsek,"jelasnya dalam pesan singkat.

Hanya saja, yang menjadi pertanyaan saat ini bagi Andi Syamsul, terkait bagaimana konsistensi dari para Kepsek untuk menerima aturan itu, karena tidak menutup kemungkinan masih banyaknya Kepsek yang walaupun tidak terima tunjangan sertifikasi, tapi tetap masih ingin menjabat sebagai Kepsek.

" Ini juga patut menjadi pertanyaan nantinya, jangan sampai masih ada Kepsek yang tetap ingin menjabat walaupun tidak terima sertifikasi,"singgungnya.

Sebelumnya, Diknas Bone melalui Sekretarisnya, Nur Salam mengakui kalau pihaknya saat ini tengah melakukan upaya untuk mengganti para Kepsek yang sudah tidak bersyarat, namun masih terkendala dari segi kapasitas individual mengingat posisi Kepsek harus melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat) Khusus.

Laporan : Budiman
Editor   : Turdi

Diknas Bone Belum Minta Dana Sertifikasi Triwulan I

Written By Bone Satu on Senin, 18 Mei 2015 | 20.16

H. Najamuddin

‎WATAMPONE, BONE SATU - Lambatnya serapan anggaran Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone masih terus saja berlarut - larut dari tahun ke tahun. Seperti yang terjadi pada tunjangan sertifikasi guru  untuk triwulan pertama yang sampai saat ini belum terbayar. Dana yang seharusnya sudah bisa dinikmati para guru sejak bulan Maret lalu, ternyata memasuki bulan kedua triwulan kedua belum juga teralisasi.

" Sejauh ini belum ada permintaan, padahal dananya sudah siap, saya juga belum tahu kenapa terlambat,"ungkap H. Najamuddin, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD), Selasa 19 Mei 2015.

Hal senada diakui Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone, Andi Hasanuddin yang menurutnya dana untuk triwulan pertama sudah masuk ke Kas Daerah sebesar 88 Miliar sejak bulan Maret lalu, namun sampai saat ini pihak Diknas Bone belum meminta.

" Saya juga dengar seperti itu, untuk tahun ini, dana Sertifikasi disiapkan dalam APBD sebesar 290 Miliar lebih, dan dana untuk triwulan pertama sebesar 88 Miliar sudah siap di Kas Daerah, tinggal menunggu pencairan,"jelasnya dalam telepon seluler, Selasa 18 Mei 2015.

Anenhya, Sekretaris Diknas Bone, Andi Nur Salam saat dikonfirmasi malah terkesan bingung karena menurutnya semua persiapan administrasi permintaan sudah disiapkan.

" Saya juga belum tahu itu, saya kira sudah siap semua karena sudah diamprah semua setiap bidang, kenapa belum diminta,"katanya heran, Selasa 18 Mei 2015.

Laporan : Budiman
Editor   : Turdi

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN