Berita Terkini

Golkar Dapat 2 Jatah Ketua Komisi DPRD Bone

Written By Bone Satu on Senin, 20 Oktober 2014 | 23.18

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun Komisi sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD Bone belum ditetapkan, namun sejumlah nama sudah mencuat yang bakal menjadi Ketua. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Bone, Andi Suedi saat ditemui, Selasa 21 Oktober.

" Kayaknya sudah diatur-atur semua jadi tinggal ditetapkan nantinya",bebernya.

Kata dia, posis ketua untuk dua Komisi di Dewan nantinya kembali menjadi jatah dari politikus partai Golkar, yakni Andi Amin Mangussara sebagai Ketua Komisi I dan Andi Ryiad Pandjalangi sebagai Ketua Komisi IV.

Sementara dua Komisi lainnya yakni Komisi II dan III masing-masing diketuai oleh Muh. Amir dari Partai Demokrat dan Andi Adriana dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

LP2LH Harap Ketua KNPI Baru Bukan Birokrat dan Politisi

Written By Bone Satu on Minggu, 19 Oktober 2014 | 05.43

Andi Syamsul Alam

WATAMPONE, BONE SATU - Ketua Lembaga Peduli Pendidian dan Lingkungan Hidup (LP2LH) " Mata Silompo'e Bone, Andi Syamsul Alam meminta agar Muscab Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bone yang akan digelar pada tanggal 25 Oktober mendatang berjalan dengan selektif dan obyektif dalam menentukan pilihan ketua yang baru.

" Sebagai salah satu organisasi kepemudaan di Bone, kita berharap agar KNPI bisa menjadi pelopor kebangkitan pemuda modern yang penuh dedikasi, makanya KNPI harus dipimpin oleh orang yang berkualitas dan steril dari berbagai kepentingan golongan",tekannya dalam pesan singkat, Minggu 19 Oktober.

Dia sangat perihatin melihat reputasi KNPI Bone selama ini yang dikenal hanya menang nama sebagai organisasi kepemudaan yang bertaraf nasional, tapi dari segi peran dan pengabdiannya dalam fungsi memajukan pemuda daerah sangat miskin.

" Justru celakanya organisasi ini lebih banyak muncul dan menjadi komoditas dipanggung politik, sementara karakter sebagai organisasi kepemudaan tidak pernah kita lihat dengan jelas",terangnya.

Olehnya itu diapun berharap agar ketua KNPI Bone kedepan tidak terikat dari unsur birokrat dan politisi," ini penting menjadi pertimbangan agar ketua yang terpilih dapat konsen dalam melakukan fungsi dan tugasnya",pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Atasi Masalah Pendidikan, Diknas Bone Dinilai Tidak Siap

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Persoalan pendidikan di Kabupaten Bone selalu menjadi hal yang menarik perhatian banyak kalangan. Pasalnya, majunya daerah dilihat dari generasi mudanya yang memiliki prestasi dari dunia pendidikan. Olehnya, itu pendidikan harus menjadi prioritas dalam peningkatan mutu dan sumberdaya generasi.

Menanggapi banyaknya persoalan terkait pendidikan di Kabupaten Bone mulai dari penyaluran dana pendidikan gratis yang selalu menyeberang, kekurang mampuan menyiasati keterlambatan Buku Kurikulum 2013, permintaan sumbangan, komersialisasi pendidikan, sampai pada kegiatan Dinas Pendidikan Nasional (Dinas) Bone yang dinilai bukan agenda pemerintah daerah, yakni membawa para Kepala Sekolah " jappa-jappa " di waktu sekolah dan lainnya, membuat pemerhati pendidikan, Razikin mulai angkat bicara.

Kepada BONE SATU, Razikin, menilai Diknas Kabupaten Bone tidak serius menyelesaikan banyaknya persoalan pendidikan di Bone.

" Banyak hal yang belum dikerjakan oleh Diknas Bone, regroufing, pemerataan guru PNS bidang study hingga ke Kecamatan, maraknya pungutan yang mengatas namakan komite sekolah, dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa Diknas Bone tidak siap,"ujarnya.

Dari banyaknya persoalan pendidikan tersebut, harusnya Diknas Bone berbenah dan melakukan evaluasi kepada bidang yang tidak mampu menyelesaikan tugas.

" Seperti beberapa rekomendasi dari DPRD periode 2009-2014 tidak diindahkan dan belum ada realisasi hingga saat ini,"pungkasnya.

Laporan : Adi
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Audit BPK Temukan Manipulasi Laporan Sertifikasi

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pembayaran dana sertfikasi guru di daerah ini. Dalam audit ini, BPK menemukan sejumlah pelanggaran. Selain terdapat guru dan Kepala Sekolah yang cuti namun masih menerima tunjangan sertifikasi juga terdapat laporan yang dimanipulsi untuk menerima tunjangan sertifikasi.

Seperti diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Bone, Nursalam kepada BONE SATU yang mengakui, para guru yang memanipulasi data pengusulan dana sertifikasi terancam melakukan pengembalian dana. Namun demikian, pihaknya tetap menunggu instruksi selanjutnya dari BPK.

"Apakah nantinya guru diminta melakukan pengembalian atau tidak. Jika BPK memerintahkan pengembalian, maka guru harus siap-siap melakukan pengembalian dana,"tuturnya.

Diapun menegaskan bahwa dari temuan BPK tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan verifikasi terkait kinerja guru dan kepala sekolah yang menerima sertifikasi untuk mendapatkan data lebih detail, termasuk melakukan verifikasi laporan usulan sertifikasi yang dikirim ke Dinas yang dinilai tidak sesuai dengan kinerja.

Dia mencontohkan pada kepala sekolah yang memiliki wajib mengajar enam jam perminggu. Meskipun dalam laporannya yang masuk ke dinas tercatat telah memenuhi kewajibannya tersebut, namun nyatanya hal itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Kami akan melakukan evaluasi terkait kinerja guru maupun kepala sekolah. Maka dari itu jangan heran jika nantinya sertifikasi guru penyalurannya diperketat,"jelasnya.

Lanjut, Nursalam mengatakan audit pembayaran dana sertifikasi ini merupakan yang pertama dilakukan BPK sejak dana sertifikasi digulirkan 2006 silam.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone terdapat sedikitnya 26 guru yang mengajukan cuti sepanjang tahun 2013. Alasan cuti ini pun bermacam-macam. Mulai dari cuti bersalin hingga cuti dengan alasan penting alias umrah. Untuk cuti bersalin terdapat 15 guru, sedangkah cuti alasan penting (Umrah_red) sebanyak 11 guru.

Kabid Kesejahteraan BKDD Bone , Drs. Haris yang ditemui kemarin mengatakan PNS yang cuti tidak diberikan tunjangan.

" Seorang PNS yang diberikan cuti besar syaratnya adalah adalah 6 tahun tidak pernah cuti dan resikonya tidak menerima tunjangan jabatan selama cuti dan itu diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1976 sebagai petunjuk tekhnis untuk melaksanakan cuti,"ujarnya.

Menyinggung soal jumlah guru yang mengajukan cuti tahun 2014, Haris berkilah datanya belum direkap.

Laporan : Adi
Editor : Budiman


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Jelang Muscab KNPI Bone, Kandidat "Perang" Baliho

Written By Bone Satu on Sabtu, 18 Oktober 2014 | 18.17

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Jelang Musyawarah Kabupaten (Muskab) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bone yang dijadwalkan, Sabtu, 25 Oktober mendatang, bursa calon ketua kian memanas. Para kandidat pun mulai perang baliho. Mereka mulai pasang gambar untuk menarik simpati organisasi kepemudaan (OKP) didaerah ini.

Setidaknya dua kandidat yang cukup mencolok gambarnya terpasang dibeberapa titik strategis, diantaranya Tofan Suyatno dengan baliho berukuran sedang terpampang di perempatan JL. Besse Kajuara - JL. Ahmad Yani. Tak kalah dengan baliho berukuran raksasa milik Andi Zainal Wahyudi SE,M.SI yang juga merupakan Wakil Sekretaris DPD KNPI Bone terpajang di JL.Jenderal Sudirman.

Kandidat Balon Ketua KNPI Bone, Tofan Suyatno kepada BONE SATU, menegaskan kesiapannya maju sebagai calon ketua KNPI Bone periode 2014-2017 dan berjanji akan memberikan yang terbaik buat KNPI Bone, termasuk seluruh elemen pemuda yang ada di Kabupaten Bone.

"Saya prihatin dengan para pemuda kita, hari ini banyak sekali yang hanya menghabiskan masa produktif mereka dengan nongkrong dipinggir jalan .Hal itu nantinya menjadi tugas KNPI sebagai organisasi yang mewadahi semua pemuda, untuk melakukan pembinaan kepada mereka,"ujarnya.

Dia mengatakan, para pemuda seperti itu harus diberikan perhatian, dan kesempatan untuk menjadi produktif. Menurutnya KNPI Bone sangat memungkinkan untuk mampu memberdayakan para pemuda Bone dengan melakukan pelatihan kepada pemuda melalui pengembangan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian, besar kemungkinan para pemuda ini mampu memberikan konstribusi yang besar kepada daerah. Mereka bisa membuka usaha sendiri, yang selanjutnya bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemuda yang lain. Dengan demikian program pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bersinergi dengan program KNPI.

"Setelah dibimbing, KNPI bisa memfasilitasi melakukan permohonan bantuan dana atau pinjaman kepada bank untuk memulai suatu usaha. Setelah itu, kita tetap akan mengontrol mereka sampai mereka bisa mandiri dan berhasil," janjinya.

Laporan : Adi
Editor : Turdi.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kepsek Dinilai Ronrong Wibawa Bupati

Andi Syamsul Alam

TERKAIT STUDI BANDING KE BALI

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak adanya Izin resmi dari Bupati Bone selaku pejabat pembina kepegawaian kepada para Kepala Sekolah yang berangkat ke Pulau Bali beberapa waktu lalu terus menuai sorotan dari elemen masyarakat yang menganggap hal tersebut selain merupakan pelanggaran kedisiplinan pegawai juga sebagai bentuk tindakan yang meronrong kewibawaan pemerintah daerah.

Seperti diungkapkan oleh Aktifis Lembaga Peduli Pendidikan dan Lingkungan Hidup ( LP2LH) Mata Silompo'e Bone, Andi Syamsul Alam dalam pesan singkat selular, Jum'at 17 Oktober.

" Bupati harus tegas dan tidak boleh tebang pilih dalam memimpin Bone",tegasnya.

Diapun mengakui kalau pihaknya telah bersurat
Ke Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi dan meminta untuk segera memerintahkan Inspektorat Daerah (IRDA) Bone agar menindak lanjuti hal tersebut sesuai aturan yang berlaku.

" Kami sudah bersurat ke bapak bupati Bone terkait hal ini. Harapan kami dan seluruh masyarakat Bone pastinya agar bapak bupati Bone disposisi surat ke IRDA untuk segera bertindak sesuai dengan aturan",terangnya.

Dia juga mendesak pihak Diknas Bone untuk memperjelas alasan dilakukannya kunjungan tersebut yang dikabarkan untuk kegiatan studi banding.

" Diknas harus menunjukkan implementasi dari studi banding itu, apa urgensinya dan apa yang didapatkan, karena ini sangat tidak logis, ,kultur dan kebudayaan yang berbeda serta aturan daerahnya yang berbeda. Apa yang mereka akan terapkan",terangnya.

Hal senada diungkapkan Pemerhati Masyarakat Bone, Andi Hidayat Pananrangi yang meminta Pemerintah Kabupaten Bone untuk memberi sanksi tegas bagi para Kepsek yang menurutnya merupakan pelecehan kepada Bupati.

" Kalau memang kenyataannya para kepsek tersebut pergi melakukan studi banding ke Bali tanpa ada ijin bupati sebagai pihak yang berwenang memberikan atau mengeluarkan ijin itu pelecehan buat bupati, dan bupati harus tegas memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku",jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa, Diknas Bone telah memberangkatkan ratusan Kepsek dari tingkat SD dan SMP ke pulau Bali beberapa waktu lalu. Keberangkatan mereka dengan alasan studi banding tidak mendapatkan izin resmi dari Bupati Bone sesuai pernyataan Kepala BKDD Bone sebelumnya di media ini.

Akibatnya, hal tersebut menuai kontroversi dari berbagai pihak yang mempertanyakan legaliatas perjalanan dinas mereka. Selain itu, keberangkatan mereka selama beberapa hari menyangsikan keabsahan aturan sertifikasi yang mewajibkan mereka untuk memenuhi jam mengajar selama 24 dalam seminggu untuk mendapatkan tunjangan.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Baruga Penikahan Di Tengah Jalan Dikeluhkan

Written By Bone Satu on Jumat, 17 Oktober 2014 | 03.55

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Seolah tidak menghiraukan kepentingan pengguna jalan, baruga pesta pernikahan seenakanya saja dipasang. Ironisnya, pemandangan seperti ini tidak hanya dijumpai di luar wilayah perkotaan, tapi justru marak dilakukan ditengah perkotaan yang padat lalulintas. Akibatnya, membuat aktifitas pengguna jalan terhambat dan tidak jarang menimbulkan kemacetan karena para pengendara terpaksa harus memadati satu jalur jalan alternatif.

Padahal jalan sebagai salah satu fasilitas publik seharusnya tidak boleh ditutup secara total untuk kepentingan pribadi atau keluarga dari penyelenggaraan pernikahan.

Para pengendara yang merasa terganggupun berang dan melontarkan emosi, bukan hanya kepada penyelenggaraan pesta, melainkan juga kepada instansi berwenang yang mengeluarkan izin.

Seperti yang dikatakan seorang pengendara kendaraan roda dua, Arman saat berada dekat baruga yang sedang dipasang di Jl Gunung Kinibalu, Watampone, Kabupaten Bone Kamis, 16 Oktober kemarin. Dia menganggap keberadaan baruga yang dipasang ditengah jalan tersebut merupakan 'biang penyakit' yang sangat merugikan para pengguna jalan.

" Seharusnya kalau memang mau pasang baruga tidak boleh ditutupi semua. Harus ada yang bisa dilewati kendaraan. Tapi itu semua ruas jalan ditutup sehingga kita tidak bisa lewati,"ujarnya kesal.

Menurutnya, pihak berwenang seharusnya tidak boleh membiarkan pemasangan baruga seenaknya saja sehingga menutupi seluruh badan jalan, " karena sangat menganggu kelangcaran lalu lintas,"ungkapnya.

Meskipun waktunya hanya dua malam atau tiga malam. Tapi jika itu dibiarkan tentu jalanan akan tertutup dimana-mana. "Karena tidak sedikit orang menikah dalam satu bulan,"pungkasnya.

Laporan : Adi
Editor. : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®
 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN