INDEX

Tim Narkoba Polda Sulselbar Bekuk Pengedar Narkoba Di Bone

Written By Bone Satu on Minggu, 26 Juli 2015 | 23.22

Pelaku narkoba Wr saat akan diberangkatkan ke Mapolda Sulselbar di Makassar, Minggu 26 Juli 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Satuan Unit 2 Subdit Narkoba Polda Sulselbar yang dipimpin oleh Kasubdit Narkoba, Kompol Wigino berhasil membekuk 3  pelaku narkoba jenis Sabu, di JL. Takwa, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten, Minggu malam 26 Juli, sekitar pukul 21.30 Wita.

Ketiga orang tersebut yakni Iw alias Ri bersama isterinya Wr dan seorang rekannya Ms, mereka adalah warga Bajoe yang ditangkap saat melakukan pesta sabu dan ketigapun langsung digelandang ke Mapolres Bone.
Dalam penangkapan ini, Polisi juga menemukan barang bukti 5 paket kecil sabu yang diperkirakan seberat 5 Gram.

Turunnya tim narkoba dari Polda Sulselbar ini berdasarkan informasi kalau di Bone terdapat bandar narkoba yang memasok barang dari Kendari Sultra.

" Kita dapat informasi kalau di sini terdapat pemasok dari Kendari, dan memang orang ini adalah pengedar"kata Wigino beberapa saat setelah penangkapan.

Dia mengakui kalau pihaknya sempat melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan dari Iw kalau dia memperoleh barang haram tersebut dari Iw alias Sr,  namun ketika tim tiba di kediamannya di JL. Bhayangkara, pelaku sudah lebih dulu kabur.

" Saya baru saja dari situ tapi sudah lari,"tutur Wigino.

Sementara Iw saat diinterogasi menyebutkan 4 oknum Polsi yang sering mengambil jatah kepada dirinya dalam bisnis narkoba, diatarannya AK, LM, JF, KM. Keempat oknum ini  disebutkan satu persatu Iw dengan jelas di depan tim saat diamankankan. 

Setelah diperiksa beberapa saat di ruangan penyidik unit Narkoba Polres Bone, tim unit narkoba dari Polda Sulselbar yang beranggotakan 5 orang orang ini langsung menggelandang ketiga pelaku tersebut ke mobil Toyota Avansa untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulselbar.

Laporan : Arul
‎Editor      : Budiman

Pengadaan Pompanisasi Di Cellu Diduga Gunakan Mesin Bekas

Inilah rangkaian komponen pompanisasi di Kelurahan Cellu yang dicurigai menggunakan mesin bekas

WATAMPONE, BONE SATU - Satu unit Mesin Pompa yang dibangun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Bone pada tahun 2014 lalu ternyata sampai saat ini hanya menjadi pajangan.

Mesin pompa yang berada di salah satu lokasi persawahan di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tersebut rupanya tidak bisa difungsikan lantaran kapasitas mesin pompanya dianggap boros oleh petani. Debit air yang mampu dihasilkan untuk mengairi areal persawahan sangat berbanding terbalik dengan besarnya bahan bakar Solar yang dihabiskan. 

Anehnya, meski pembangunan Pompanisasi ini menelan anggaran berkisar 200 juta lebih, namun sejumlah komponen yang digunakan terdiri dari peralatan yang berkualitas rendah dan dicurigai merupakan barang bekas. Seperti terlihat pada mesin induk yang bermerk Jiang Fa yang tidak dilengkapi dengan dinamo starter. Begitu juga pada dinamo pembangkit Listrik untuk menarik dinamo celup yang berada dalam pipa penyerapan terlihat seperti barang bekas.

" Mungkin mesin bekas dipakai, karena pada saat dipasang mesinnya, cetnya melengket, katanya dulu lengkap dengan starter, tapi ternyata hanya memakai pemutar manual yang sulit dihidupkan," aku Sundusing, seorang petani yang ditemui beberapa waktu lalu.
 
Sementara Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Bone, Angkasa yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut nampak heran dan langsung menghubungi sesorang di lokasi yang belakangan diketahui sebagai operator mesin Pompa tersebut.

" Kenapa mesin itu tidak digunakan, kita sudah kasi bantuan kenapa tidak dipakai,"kata Angkasa dalam percakapan telepon, Jum'at 24 Juli 2015.

‎Diapun mengakui mendapat informasi kalau Pompa tersebut mengalami masalah karena adanya kerusakan pada mesin induk dan berupaya untuk segera memperbaiki.

" Saya akan turun dilokasi dan kalau memang ada kerusakan mesin, kita akan panggil tukang servis,"ungkapnya.

Sedikitnya 180 Hektar hamparan sawah yang diharapkan mendapat air dari pompanisasi tersebut mulai mati akibat kekeringan karena kemarau. Sementara air irigasi yang diharapkan tidak mampu menjangkau lokasi itu.

Laporan   : Budiman
Editor        : Rico Mastam


Penantian Panjang Petani Dari Timur Tidak Berbalas

Written By Bone Satu on Sabtu, 25 Juli 2015 | 16.52

Para Petani Asal Kecamatan Tanete Riattang Timur Sedang Membenahi Saluran Irigasi. Meski Kegiatan Ini Rutin Dilakukan, Namun Tidak Banyak Berarti Lantaran Saluran Irigasi Mendangkal 

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak kurang dari 4000 petani yang berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sangat merindukan uluran tangan dari Pemerintah Daerah agar Saluran Irigasi Palakka yang mengalami pendangkalan bisa segera digali, namun penantian panjang mereka rupanya belum juga membuahkan hasil sampai hari ini. 

Untuk kesekian kalinya, para petani yang menggantungkan hidupnya pada saluran irigasi ini kembali harus menelan kekecewaan melihat padi mereka satu persatu menguning tanpa buah akibat kemarau yang datang lebih awal. Air dari saluran irigasi yang diharapkan tidak mampu mencukupi untuk mengairi lokasi persawahan mereka karena aliran airnya sangat lambat akibat pendangkalan.

" Setiap musim tanam selalu kita benahi, tapi kemampuan kita hanya sebatas membuka lumut dipermukaan, padahal yang menjadi penghambat aliran air adalah lumpurnya, itu yang tidak bisa kita buka,"ungkap Iwan salah satu petani asal Kelurahan Cellu, Minggu 25 Juli 2015. 

Iwan yang merupakan salah satu Ketua Kelompok Petani Pengguna Air (KPPA) mengakui bahwa, meskipun sebagian besar lokasi persawahan di daerahnya berada dalam Derah Irigasi Palakka, namun selama saluran irigasi mengalami pendangkalan, petani lebih banyak berharap pada air hujan.

‎" Sebenarnya air dari saluran irigasi itu cukup, tapi karena arusnya lambat akhirnya menjadi tidak efisien, sehingga pada awal musim hujan, dimana air sungai meluap tetap tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, para petani harus menunggu giliran dari hulu,"jelasnya.

Pendangkalan Saluran Irigasi Palakka yang mengairi areal persawahan seluas 4.665 Hektar terjadi sejak puluhan tahun terakhir. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian besar areal persawahan yang diairi dari saluran irigasi ini tidak pernah berproduksi secara maksimal, bahkan selalu mengalami gagal panen. Sistem pengaturannyapun menjadi kacau setiap tahun.

Pada perhelatan Pilkada lalu, saluran irigasi ini pernah menjadi komoditas politik dengan adanya inisiatif dari tim sukses salah satu kandidat " Tafa'dal" yang kini sudah menjadi Bupati untuk menggali saluran irigasi tersebut.

Saat itu, tim 88 dari  Tafa'dal yang dimotori Haji Amir Bandu melakukan penggalian pada beberapa titik di saluran irigasi. Aksi ini mendapat sambutan hangat dari para petani. Tak pelak, tidak kurang dari 90 persen dukungan mengalir dengan harapan yang sama, yakni agar kandidat setelah terpilih nantinya bisa melanjutkan penggalian.

" Kita salut karena tidak pernah ada pemerintahan sebelumnya yang memperhatikan persoalan ini, makanya semua petani mendukung,"ungkap H. Basir, Warga Kelurahan Cellu yang juga merupakan salah satu tim sukses Tafa'dal,

Hanya saja dia sayangkan karena setelah terpilih, harapan itu rupanya tidak berbalas. Tidak pernah lagi ada upaya untuk melanjutkan penggalian itu. Padahal menurut fikirnya justru saat ini lebih mudah karena Tafa'dal sekarang sudah menjadi puncak penentu kebijakan di Kabupaten Bone.

Laporan : Budiman
Editor      : Rico Mastam

Kapolres Bone Himbau Warga Tetap Antisipatif Jelang Idul Fitri

Written By Bone Satu on Senin, 13 Juli 2015 | 08.11

‎AKBP Juliar Kus Nugroho

WATAMPONE, BONE SATU - Menyambut hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Jum'at 17 Juli mendatang, Kapolres Bone, AKBP. Juliar Kus Nugroho menghimbau kepada seluruh  masyarakat Bone agar tetap partisipatif dalam mencegah dan mengantisipasi situasi keamanan daerah.

" Peran masyarakat dalam merespon positif setiap langkah antisipatif sangat dibutuhkan, mengingat jumlah Polisi sangat terbatas, perbandingannya antara 1 Polisi dengan 800 orang warga,"ungkap Juliar dalam wawancaran khusus melalui Radio lokal, Senin 13 Juli 2015.

Menurut Juliar, ada 2 hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dengan semakin meningkatnya aktivitas jelang Hari Raya Idul Fitri, pertama, tindakan yang bersifat  provokatif baik dari  terorisme maupun teror yang bersifat radikal seperti gerakan ISIS, kedua Kejahatan dan kejadian yang sering terjadi, seperti pencurian dan kebakaran.

" Itulah kita selalu himbau masyarakat agar selalu menjaga kewaspadaan dilingkungannya dan di rumahnya, misalnya mengingatkan agar rumah dikunci sebelum keluar, kompor dimatikan, itu hal kecil yang terkadang sering dilupakan,"ujarnya.

Sementara secara tekhnis dalam mengantisipasi intensitas kendaraan yang semakin meningkat lanjut Juliar, pihaknya kembali menggelar operasi ketupat dengan mengerahkan sedikitnya 160 personil dari pihak Kepolisian ditambah personil dari pihak TNI, Brimob, Pemkab Bone dan perkumpulan simpatisan dengan total sekitar 250 orang.

" Kalau operasi ketupat secara nasional mulai tanggal 10 sampai 27 mendatang, dan kita juga sudah mempersiapkan segalanya, termasuk dengan menyiapkan personil 160 orang, belum termasuk cadangan,"jelasnya.

Untuk mengantisipasi keluar masuknya kendaraan tambahnya pihak Polres Bone telah membuka 8 titik cek poin yang tersebar di beberapa daerah, diantaranya, Terminal Palakka, depan BTC, Jembatan Penyeberangan di Bajoe, Libureng, Sibulue dan Ajangale dan beberapa di daerah perbatasan.

" Tempat cek poin itu kita model agar kelihatan menarik, sehingga setiap pengendara tidak segan untuk bertanya jika ada masalah termasuk kita titip nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat,"paparnya.

Bahkan aksi Balapan Liar (Bali) yang kerap mewarnai keamanan dalam kota tidak luput dari perhatian mantan Kapolres Tana Toraja ini, dimana menurutnya peran serta tokoh masyarakat, para orang tua, dan sesepuh daerah dalam mengingatkan para generasi untuk menghentikan kegiatan itu sangat dibutuhkan.

" Kita kan sayangkan, masa pada hari kemenangan mereka harus berduka karena kecelakaan dari balapan liar, kasian kan ada yang lebaran di rumah sakit, apalagi kalau sampai meninggal dunia, "pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi



Jadi Temuan BPK, Rekening Penampungan Pajak Terpaksa Ditutup

Written By Bone Satu on Jumat, 10 Juli 2015 | 06.16

H. Najamuddin

WATAMPONE, BONE SATU - Pembukaan rekening penampungan untuk pemebayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone di Bank Sulsel tidak luput menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014.

Padahal pembukaan rekening penampungan tersebut merupakan saran dari Bank Sulsel sendiri kepada pihak Pemkab Bone untuk memudahkan pelayanan bagi para rekanan yang mencairkan dananya melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

" Rekening itu terpaksa kita tutup karena BPK tidak terima, katanya tidak ada aturannya,"ungkap H. Najamuddin, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Jum'at 10 Juli 2015.

Diapun kembali khawatir pelayanan untuk pencairan dana kepada para wajib pajak akan terhambat, karena waktu untuk pembayaran setiap hari melalu sistem online dari kantor pajak sangat terbatas, hanya sampai pukul 15.00 Wita sehingga apabila sudah melewati itu maka secara otomatis Bank Sulsel juga tidak bisa lagi melayani SP2D yang memiliki kewajiban pajak.

" Apalagi terkadang jaringan mengalami gangguan, ini akan lebih memeprlambat lagi,"tuturnya.

Naja juga merasa heran, karena hasil pemeriksaan BPK sebelum - sebelumnya tidak pernah mempersoalkan keberadaan rekening penampungan tersebut,"kita sudah beri alasan, kalau ini untuk memperlancar pelayanan, tapi katanya (BPK, red.) tidak ada aturannya, jadi kita terpaksa mengalah,"pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


Bawa Sabu, Warga Mare Ditangkap Polisi

Written By Bone Satu on Kamis, 09 Juli 2015 | 08.37

‎Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU -  Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Bone kembali menangkap seorang pemuda yang kedapatan membawa narkotika yang diduga jenis sabu, Kamis 9 Juli 2015, sekitar pukul 00.45 Wita.

Kasat Narkoba, Iptu Rudi mengatakan, pemuda yang diduga  pengedar narkotika tersebut diketahui berinisial FY (40). Dia merupakan warga Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,

"Pemuda tersebut ditangkap dini hari tadi di sebuah rumah di Jalan Hos Cokrominoto. Dari tangan pelaku Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba atau paket 300 yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana panjang warna biru sebelah kiri,"ujarnya saat dihubungi Kamis, 9 Juli malam.

Lanjut Rudi, selain mengamankan narkoba yang diduga sabu, pihaknya juga mengamankan barang bukti satu buah alat hisap sabu (Bonk). Dan saat ini pelaku dan barang buktinya sudah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut

Jika terbukti, pemuda tersebut terancam dijerat dengan UU No 35 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Laporan : Adi
Editor      : Budiman

BPK Temukan Sertifikat Tanah Tidak Jelas Batas

Ilustrasi patok batas tanah

‎WATAMPONE, BONE SATU - Pengadaan sertifikat 64 bidang tanah asset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dalam APBD 2014 ternyata tidak luput menjadi temuan BPK yang menilai pengadaan tersebut tidak sesuai peruntukannya. 

Hal ini terjadi, karena setelah melakukan survei langsung dimasing-masing lokasi, BPK tidak menemukan patok yang menjadi batas pada bidang tanah sesuai yang tercantum dalam setiap sertifikat.

Kepala Bagian Agraria Setda Bone, Andi Khaikal mengakui hal tersebut, namun menurutnya, itu merupakan kesalahan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat melakukan pengukuran yang tidak memberi patok jelas.

" Pada saat pemeriksaan BPK pihak BPN juga dilibatkan dan mereka mengakui itu, saat ini semuanya sudah jelas, pihak BPN juga sudah mengembalikan kekuarangan dari biaya patok tersebut, "ungkap Khaikal pada Bone Satu, Kamis 9 Juli 2015.

Adapun ke 64 bidang tanah yang disertifikatkan tersebut lanjutnya, terdiri dari tanah sekolah, Puskesmas, kantor desa, kantor camat dan fasilitas pemerintah daerah lainnya yang tersebar dibeberapa kecamatan.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi



Pimpinan SKPD Hanya Dapat Teguran Dari Temuan BPK

Andi Surya Darma

WATAMPONE, BONE SATU - Meski Temuan BPK dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bone tahun 2014 jelas merekomendasikan untuk pemberian sanksi terhadap beberapa pejabat pimpinan SKPD yang dinilai melakukan kelalaian dalam tanggungjawab, namun Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone, H. Andi Surya Darma justru mengatakan kalau sanksi yang akan dikenakan kepada mereka hanya sebatas pemberian teguran.

Hal itu ditegaskan Surya Darma karena menurutnya sejumlah kelalaian yang terjadi hanya bersifat pelanggaran administratif yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan.

" Paling hanya teguran agar apa yang telah dilakukan saat ini tidak terulang lagi pada waktu yang akan datang,"kata Surya di ruang kerjanya, Kamis 9 Juli 2015.

Lagipula lanjutnya, sejumlah kekurangan yang ditemukan oleh BPK sebagian besar telah ditindak lanjuti termasuk kesalahan dalam pengelolaan keuangan, pengembalian keterlambatan pekerjaan, persoalan sertifikasi asset dan beberapa temuan lainnya.

" Sebagian besar temuan saat ini sudah ditindak lanjuti, termasuk sidang MP -TGR (Majelis Pertimbangan - Tuntutan Ganti Rugi, red.) yang digelar secara berkala untuk mengembalikan kerugian negara,"jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa, pihak BPK perwakilan Sulsel yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Bone 2014 telah menemukan sedikitnya 21 kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan yang tersebar dibeberapa SKPD diantaranya, Dinas PU dan SDA, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pertanian, Dinas ESDM, Dinas KBKS, Bagian Pemdes dan Bagian Agraria Setda Bone.

Dengan adanya temuan dibeberapa SKPD tersebut, BPK kemudian menginstruksikan agar memberikan sanksi kepasa para pimpinan SKPD yang bersangkutan termasuk kepada sejumlah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi

Legislator PAN Sesalkan Tidak Kebagian Draf Temuan BPK

Written By Bone Satu on Rabu, 08 Juli 2015 | 12.58

WATAMPONE, BONE SATU - Anggota DPRD Bone, Andi Adriana menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone yang terkesan berupaya menutup-nutupi hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone 2014. 

Hal itu diungkapkan Adriana karena draf hasil pemeriksaan BPK yang mengungkap 21 temuan adanya indikasi pelanggaran yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tidak dibagi ke seluruh anggota DPRD, tapi justru hanya dibagi perfraksi, sehingga tidak semua anggota DPRD bisa melihat termasuk dirinya.

" Bagaimana kita bisa merinci temuan itu, kalau kita tidak kebagian drafnya, kenapa tidak dibagikan ke seluruh anggota DPRD, inikan tidak transfaran,"ungkap Adriana, saat ditemui, Rabu 8 Juli 2015.

Menurut Legislator dari PAN ini, pentingnya setiap anggota DPRD mengetahui lebih rinci temuan BPK tersebut, agar semuanya bisa memberi konstribusi dalam melahirkan keputusan, sehingga sikap yang akan ditempuh dalam menyikapi temuan itu dapat bersifat lebih efektif.

‎" Memang harus diakui kalau setiap keputusan DPRD itu bersifat collektive collegial, tapi dalam perjalanannya untuk mencapai itu, membutuhkan pendapat secara individual dari setiap anggota dewan. Apalagi tidak menutup kemungkinan terdapat hasil analisis dari anggota Dewan yang bisa didorong untuk direkomendasikan ke penegak hukum,"terangnya.

Dia memberi contoh pada beberapa temuan mengenai kekurangan Volume pekerjaan yang jelas merupakan kelalaian dari SKPD pelaksana, baik terkait dalam pengawasan pekerjaan, maupun terkait pencairan anggaran.

" Dalam persoalan inikan terdapat beberapa hal yang bisa mengindikasikan adanya pelanggaran hukum, bahkan BPK dalam rekomendasinya sudah meminta agar PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, red.) ditegur, inikan patut dianalisa lebih jauh, tapi kalau drafnya tidak ada sama kita, bagaiman bisa ditelaah,"paparnya.

Sekedar diketahui bahwa, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulsel terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2014 menemukan sedikitnya 21 pelanggaran yang terdiri dari, 12 temuan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan 9 temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi


Editorial : Ada Masalah Dalam Koordinasi Sistem Pemerintahan Di Bone

Written By Bone Satu on Minggu, 05 Juli 2015 | 04.04

Penulis : Budiman

Sistem koordinasi dalam Managemen pemerintahan di Kabupaten Bone rupanya mengalami masalah. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cenderung mempertahankan sistem dilingkup internal mereka sendiri-sendiri tanpa harus melihat sistem secara keseluruhan dalam roda pemerintahan.

Kelemahan koordinasi ini sangat berbahaya, karena dapat memicu munculnya persoalan - persoalan kecil yang apabila dibiarkan berlarut, maka akan berdampak besar dan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan.

Contoh kecil dalam fenomena ini dapat kita lihat pada alur perjalanan keabsahan APBDesa seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa setiap APBDesa dalam perjalanannya harus mendapat klarifikasi dari Tim Kabupaten, namun faktanya, hal ini tidak terlaksana.

Semua SKPD yang terlibat seolah tidak berjalan di atas jalur koordinasi, mulai dari Desa, Kecamatan, Bagian Pemdes, sampai pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menjadi muara perjalanan APBDesa.

Bagian Pemdes Setda Bone yang seharusnya menjadi sentral koordinasi menjadi tumpul akibat kewenangan untuk memberikan rekomendasi berpindah di Kecamatan. Pemdes tidak bisa lagi  berbuat banyak melihat APBdesa mengalir di DPKAD tanpa melalui klarifikasi Tim.

Sementara DPKAD sendiri hanya terpaku pada instrumen baku yang menjadi persyaratan sistem keuangan dalam mencairkan anggaran desa tanpa harus memperhatikan instrumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Contoh lain juga terjadi pada fenomena penataan asset Mobil Dinas (Mobdin) DPRD Bone. Lebih spesifiknya pada 3 Mobdin mantan wakil ketua DPRD yang meski dua diantaranya sudah sejak lama mendapat usulan Dum dari masing-masing pemakai, namun pihak sekretariat DPRD Bone belum juga mengusulkan secara kelembagaan permohonan tersebut ke Bupati seperti yang dipersyaratkan dalam mekanisme. Pihak DPKAD sendiri sebagai sentral koordinasi pengelolaan Asset mengetahui kelemahan itu, namun lagi-lagi tersandung dengan tidak adanya komunikasi kepihak Sekretariat DPRD Bone selaku Pengguna Barang, sehingga persoalan berlarut-larut tanpa ada kepastian.

Rentetan kesalahan dalam koordinasi patut menjadi pemikiran, jika kita menginginkan akuntabilitas pemerintahan Bone lebih baik ke depan.


Predikat WTP Bone Tersandung Ketidakpercayaan BPK

Written By Bone Satu on Sabtu, 04 Juli 2015 | 21.48

‎Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Terlepas dari persyaratan baku yang menjadi standar penilaian bagi Badan Pemeriksa keuangan (BPK) untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) suatu daerah, ternyata salah satu faktor yang turut menentukan penilaian itu adalah kepercayaan.

Pemerintah Daerah selayaknya mampu memberi keyakinan kepada BPK akan niat baiknya untuk meraih WTP dengan menunjukkan kesungguhan dalam menanggapi setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

Hal inilah selama ini yang menjadi kelemahan bagi  Kabupaten Bone, sehingga predikat tersebut masih tergantung dalam harapan. BPK tidak punya alasan untuk percaya dan yakin akan keseriusan para penentu kebijakan di Kabupaten Bone dalam mengakomodir keinginan BPK pada setiap hasil pemeriksaan.

" Ada suatu kelemahan kita di Bone yang membedakan kita dengan daerah lain, kalau daerah lain, pada saat BPK memeriksa, Kepala Dinasnya selalu mendampingi, kalau kita, rata-rata dipercayakan pada bawahan,"ungkap Baharuddin, Kepala Bidang Asset DPKAD Bone beberapa waktu lalu.

Kelemahan berikutnya, kata Bahar, kesanggupan untuk memperbaiki setiap saran yang direkomendasikan BPK hanya "panas tai ayam ", artinya, para kepala SKPD hanya sanggup di depan BPK, tapi begitu BPK pulang tidak ada lagi perhatian.

" Ini yang selalu terjadi dan terus berulang, sehingga mungkin kita tidak dipercaya sama mereka,"terangnya.

Hal ini dapat kita lihat pada persoalan Asset dipasar Palakka yang sejak tahun 2007 lalu terus saja menjadi batu sandungan setiap pemeriksaan BPK, padahal persoalannya sangat sederhana, BPK tidak meminta agar nilai Asset sebesar 42 Miliar Rupiah di pasar itu bisa direalisasikan, tapi hanya meminta kepastian pembayaran dari para user dalam bentuk perikatan yang bisa dipertanggungjawabkan.
  
Akibatnya, ketika BPK datang untuk mengevaluasi rekomendasinya selalu berujung kekecewaan, karena kurangnya upaya untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

Sebenarnya menurut Bahar, persoalan akuntabilitas pengelolaan Asset yang menjadi penyebab utama kenapa Bone tidak bisa mendapat WTP justru tidak jauh berbeda dengan beberapa Kabupaten lain di Sulsel, bahkan diakuinya ada beberapa Kabupaten yang lebih parah dari Bone.

" Maros itukan dulunya lebih parah dari kita, bahkan predikatnya disklaimer, tapi karena konsistensinya bagus, BPK percaya dan dia dapat WTP, ini yang patut jadi perhatian kita semua saat ini,"jelasnya.

Sementara, berdasarkan pengamatan media selama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone berada pada dua sisi yang sulit, dimana disatu sisi berupaya memperbaiki buruknya penataan Asset yang menumpuk akibat kelalaian yang terjadi selama bertahun-tahun, di sisi lain justru muncul berbagai persoalan baru akibat kesalahan penganggaran dalam pengadaan asset.

Sebut saja pada penganggaran Mobil Dinas (Mobdin) dibeberapa pejabat saat ini yang nyata-nyata sudah tidak sesuai ketentuan tapi tetap dianggarkan, sehingga semakin menambah daftar keburukan penataan asset.
   
Laporan : Budiman
Editor      : Turdi




Kadisnak Bone Diperiksa Tipidkor Terkait Pengadaan Sapi

Written By Bone Satu on Jumat, 03 Juli 2015 | 08.35

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meski Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Bone, Aris Handono terlihat serius menjawab pertanyaan penyidik di ruang penyidik Tipidkor Polres Bone, namun Kanit Tipidkor Polres Bone, Iptu Pahrum masih enggan memberi komentar terkait pemeriksaan.

" Tidak ada, dia ( maksudnya Aris Handono, red.) hanya datang silatuhrahmi, bicara - bicara saja, " kelit Pahrun saat dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak jauh dari ruang penyidik, Jum'at 3 Juli 2015.

Bahkan saat dipancing dengan pertanyaan bernada selidik mengenai posisi Aris Handono yang nota bene adalah seorang Kepala Dinas tidak dilayani oleh Kanit kalau kedatangannya sekitar pukul 11.00 wita ‎tersebut hanya untuk silatuhrahmi, Pahrun tetap beralasan dengan nada yang sama.

" Dia hanya datang bicara-bicara saja,"ujarnya berulang.

Kedatangan Aris Handono yang mengenakan baju batik di ruang penyidik Tipidkor Polres Bone saat itu baru sedikit jelas setelah wartawan mendapat informasi langsung dari Kapolres Bone, AKBP. Juliar Kus Nugroho yang mengaku kalau Aris Handono sedang diambil keterangannya terkait pengadaan sapi.

" Ow itu ya, sedang diambil keterangannya terkait pengadaan sapi, kalau tidak salah tahun 2013 ya, " beber Juliar di ruang kerjanya, namun terlihat masih belum paham detail pemeriksaan, Jum'at 3 Juli 2015.

Laporan    : Budiman
Editor         : Turdi


Berkas 3 Tersangka KPUD Bone Mandek Ditangan Penyidik Polres

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Pihak Tipidkor Polres Bone yang menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan tas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bone sejak tahun 2013 lalu sampai saat ini belum juga selesai.

Dari 4 nama yang sudah ditetapka. Tersangka sebelumnya, baru1 diantaranya yang sudah divonis Pengadilan, yakni Komisioner, Muhiyyin. Sementara 3 tersangka lainnya masih saja mandek ditangan penyidik, yakni 2 dari pihak KPUD Bone, Sekretaris, Alimin Arsyad dan Bendahara, Suci Rahma dan Agus dari pihak rekanan.

Kanit Tipidkor Polres Bone, Iptu Pahrum yang dikonfirmasi menegaskan kalau berkas ketiga tersangka tersebut sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone sejak bulan Mei lalu, namun pihak Kejari Bone mengembalikan berkas ketiganya dengan alasan menunggu keputusan tetap Muhiyyin yang saat ‎ ini menempuh jalur banding.

" Petunjuk Kejaksaan seperti itu, katanya berkas ketiga tersangka ini baru bisa dijalankan kalauyang satu itu ( maksudnya, Muhiyyin, red. ) sudah inkra, " kata Pahrum di ruang kerjanya, Jum'at 3 Juli 2015.

Laporan : Budiman
Editor      : Turdi

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN