INDEX

NUSP2 Bone Alokasikan Anggaran 12,1 Miliar

Written By Bone Satu on Jumat, 02 September 2016 | 17.53

Perbaikan Jembatan Titian Pemukiman di Kelurahan Lonrae Ini Merupakan Salah Satu Sasaran NUSP 2 Yang Kini Menunggu Realisasi Anggaran

WATAMPONE, BONE SATU -
Program pembangunan infrastruktur pemukiman berbasis pemberdayaan,  Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) untuk tahun anggaran 2016 di Kabupaten Bone sampai saat ini belum terlaksana. Dana APBN sebagai sumber anggaran program ini ternyata belum terealisasi lantaran belum mendapat persetujuan dari Asia Development Bank (ADB).

" Persyaratan pencairan harus ada bukti tidak keberatan dari ADB mengenai dokumen usulan yang kita ajukan di Kementerian PU, ini yang kita tunggu," ungkap Ahmad, Sekretaris Distarkim Bone, Jum'at 2 September 2016.

Menurut Ahmad, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program NUSP2 tahun ini sebesar 12,1 Miliar Rupiah yang meliputi pembangunan infrastruktur pada 2 obyek sasaran yaitu, kawasan pemukiman kumuh sebesar 6 Miliar Rupiah dan Lingkungan Kumuh sebesar 5 Miliar Rupiah, sementara sisanya merupakan dana shering yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone sebesar 1,1 Miliar atau 10 persen dari dana APBN.

" Dana dari pusat ini langsung ditransfer melalui rekening BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat, red.) selaku pelaksana kegiatan,"ujarnya.

Ahmad lalu merinci bahwa, untuk obyek Kawasan Kumuh meliputi 2 Kelurahan, Kelurahan Lonrae dan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, sementara untuk obyek Lingkungan Kumuh meliputi Kelurahan Bajoe dengan nilai anggaran 1,5 Miliar Rupiah, Kelurahan Lonrae, 1,5 Miliar Rupiah, Kelurahan Toro, 1 Miliar Rupiah dan Kelurahan Panyula, 1 Miliar Rupiah.

" Saya perkirakan kalau semua berjalan lancar, minggu depan dananya akan cair," sebutnya.

Laporan : Budiman

Ini Susunan Dan Tipologi Perangkat Daerah Pemkab Bone Dalam Ranperda

WATAMPONE, BONE SATU - Format susunan organisasi Perangkat Daerah yang baru pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) KemenPan-RB dari hasil pembobotan tipologi Kabupaten Bone menelorkan 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari, 2 Sekretariat, yakni Sekretariat Daerah dan DPRD, Inspektorat Daerah, 31 Dinas, 5 Badan dan Kecamatan. Format ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang kini berproses ditangan para anggota DPRD Bone untuk ditetapkan menjadi Perda.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bone, Andi Amran yang dikonfirmasi mengatakan, dari 40 SKPD yang tertuang dalam Ranperda tersebut terdapat 3 diantaranya belum ditetapkan pembobotannya dalam SK KemenPan-RB, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perindustrian. Namun menurutnya hal itu tidak menjadi masalah karena sudah tertuang dalam berita acara sehingga tidak akan menghalangi proses.

" Memang kemarin yang kita terima masih ada 3 yang belum ada SK tapi tetap tertuang dalam berita acara, jadi saya kira tidak ada masalah,"ujarnya dalam telepon seluler, Jum'at 2 September 2016.

Adapun Format Organisasi dan tipologi Perangkat Daerah Kabupaten yang akan diberlakukan mulai tahun 2017 mendatang yakni ;

a. Sekretariat Daerah (tipe A)
b. Sekretariat DPRD (tipe A)
c. Inspektorat Daerah (tipe A)

d. Dinas daerah yang terdiri dari ;

1. Dinas Pendidikan (tipe A)
2. Dinas Kesehatan (tipe A)
3. Dinas PU dan Penataan                Ruang (tipe A)
4. Dinas Pengelola Sumber Daya Air (tipe A)
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (tipe B)
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (tipe B)
7. Satuan Pol PP (tipe A)
8. Dinas Sosial (tipe A)
9. Dinas Tenaga Kerja (tipe A)
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tipe A)
11. Dinas Pangan (tipe A)
12. Dinas Pertanahan (tipe B)
13. Dinas Lingkungan Hidup (tipe A)
14. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tipe A)
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (tipe A)
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tipe A)
17. Dinas Perhubungan (tipe B)
18. Dinas Komunikasi dan Informatika (tipe A)
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (tipe B)
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (tipe A)
21. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (tipe A)
22. Dinas Persandian (tipe B)
23. Dinas Kebudayaan (tipe A)
24. Dinas Perpustakaan (tipe A)
25. Dinas Kearsipan (tipe A)
26. Dinas Kelautan dan Perikanan (tipe A)
27. Dinas Pariwisata (tipe A)
28. Dinas Pertanian (tipe A)
29. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (tipe A)
30. Dinas Perdagangan (tipe A)
31. Dinas Perindustrian (tipe A)

e. Badan Daerah terdiri dari ;

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (tipe A)
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (tipe A)
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (tipe A)
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (tipe A)
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (tipe B)

f. Kecamatan semuanya tipe A

Sumber ; Ranperda Perangkat Daerah Kabupaten Bone

Penulis : Budiman

Perda Ternak Bone Tidak Menyasar Aspek Vital Petani

Written By Bone Satu on Kamis, 01 September 2016 | 04.57

Ternak Berkeliaran Di Jalan, Bahayakan Pengendara

WATAMPONE, BONE SATU - Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Ternak yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone beberapa waktu lalu ternyata tidak menyasar secara spesifik pada salah satu aspek vital untuk kepentingan petani. Perda ini hanya mengatur penertiban ternak pada fasilitas umum termasuk jalan dan fasilitas hiburan.

Padahal aspek vital hambatan terkait kepentingan petani terhadap ternak yang berkeliaran pasca musim panen merupakan masalah tersendiri yang setiap tahun selalu menjadi keluhan para petani disejumlah wilayah pelosok Kabupaten Bone. Para petani tidak bebas menanam tanaman palawija diantara musim tanam lantaran adanya kebiasan melepaskan ternak sapi yang dikenal dengan istilah 'Allampareng' pada setiap pasca musim panen.

" Sebenarnya baik pemilik tanaman maupun pemilik ternak adalah semuanya dari  petani sendiri, tapi untuk penertiban ternak dibutuhkan kepastian pemerintah supaya ada dasar yang bisa menjadi alasan kalau ada diantara mereka yang masih melepas ternak," ungkap Suleman, salah satu petani asal Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kamis 1 September 2016.

Menurut Suleman, waktu berkisar 2 bulan lebih sebelum memasuki musim tanam pada bulan September mendatang sangat memungkinkan bagi para petani untuk menanam palawija seperti beberapa jenis sayuran, semangka dan kacang-kacangan umtuk menambah penghasilan, sehingga pentingnya penegasan untuk tidak melepas ternak sangat dibutuhkan.

" Selama 2 bulan lebih itukan kesempatan kita untuk menambah hasil, karena kalau hanya mengandalkan hasil dari 2 musim tanam sangat tidak cukup, apalagi kalau seperti saya yang hanya petani pembajak, hasil yang saya dapat harus dibagi lagi sama pemilik sawah, " ujarnya.

Lagipula menurutnya, kebiasaan melepas ternak sapi pasca musim panen agar sapi-sapi bisa kawin sudah tidak bisa lagi dijadikan alasan, karena bagi dia, masalah ini sudah bisa diantisipasi dengan adanya inseminasi atau kawin suntik tanpa perlu melepas ternak. Disamping itu, para peternak sapi sudah bebas menanam makanan ternak berupa rumput gajah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong.

" Banyak lahan kosong, itukan bisa dimanfaatkan untuk menanami rumput gajah, biar dipematang sawah bisa, tapi kalau ternak dilepas, ini tidak bisa dilakukan, jadi sapi-sapi kita terpaksa makan jerami kering kalau musim tanam tiba,"tuturnya.

Anehnya, pihak Dinas Peternakan (Disnak) Bone selaku instansi pemrakarsa Perda ini melalui Kepala Dinasnya, Haris Handono yang dikonfirmasi cukup menyadari permasalahan ini, hanya saja dia mengaku tidak terlalu paham tentang prosedur regulasi yang bisa mengatur persoalan tersebut. Dia malah mengatakan kalau hal itu merupakan urusan Bagian Hukum Setda Bone.

" Memang seharusnya begitu, kalau memang ternak mau dipelihara dengan baik harus dikandangkan, tapi soal aturannya saya tidak terlalu paham, tanya saja sama Bagian Hukum, mungkin nanti masalah ini akan diperjelas dalam Peraturan Bupati ( Perbup, red.),"tuturnya lewat telepon seluler, Kamis 1 Agustus 2016.

Sedikit berbeda yang diungkapkan anggota DPRD Bone, Saefullah Latif yang justru berpendapat, jika Perda ini juga mengatur penekanan pada hewan ternak sampai dipelosok daerah persawahan, maka menurutnya dapat menghambat perkembangan populasi ternak sapi. Terlebih kata dia, alasan utama Perda ini dibuat berdasarkan keluhan masyarakat kepada hewan- hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan fasilitas umum yang pada umumnya berada di wilayah perkotaan.

" Karena kalau ini diberlakukan secara menyeluruh, dikhawatirkan malah akan mempengaruhi populasi ternak, ini yang menjadi pertimbangan. Makanya yang perlu ditekankan adalah ternak yang berkeliaran di jalan dan fasilitas umum karena itu berbahaya,"jelasnya lewat telepon seluler, Kamis 1 September 2016.

Meski begitu, Saefullah tetap berharap agar Perda ini dapat berlaku efektif kepada setiap aspek kehidupan masyarakat, karena menurutnya bisa saja penerapannya akan diatur lebih jauh dalam Perbup bahkan kalau dianggap perlu akan dilakukan revisi.

" Semua masih bisa diantisipasi, kita lihat dulu, kalau memamg ternyata masih ada kekurangan maka akan kita lengkapi, apakah terinci dalam bentuk Perbup atau sekali direvisi, biarlah saat ini dijalankan dulu prosesnya pasca penetapan, termasuk sosialisasinya,"pungkasnya.

Laporan : Budiman

Ini Penjelasan Pihak Disperindag Bone, Soal Sorotan Proyek IKM Lappo Ase

Written By Bone Satu on Rabu, 31 Agustus 2016 | 02.28

Ilustrasi Pandai Besi

WATAMPONE, BONE SATU - Maraknya pemberitaan yang menyorot pelaksanaan Proyek Revitalisasi Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Logam di Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone akhirnya mendapat penjelasan rinci dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku Instansi pelaksana.

Melalui Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Bone, Muksin yang dikonfirmasi memberi penjelasan mengenai 2 hal yang dipersoalkan selama ini, yakni baik terkait pemindahan lokasi proyek maupun terkait rincian anggaran yang dialokasikan.

Memang Muksin selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengakui kalau lokasi proyek yang sebelumnya disepakati rencananya akan dibangun di Dusun Abbolangnge dengan pertimbangan, di Dusun ini lebih banyak warga pandai besi selaku calon penerima manfaat, namun dalam perjalanannya timbul masalah, lahan yang disiapkan di Dusun itu terkendala soal alas hak, sehingga proyek terpaksa dipindahkan di Dusun Bilae pada lahan yang memiliki alas hak lengkap berupa sertifikat, namun lahan itu letaknya masih dalam Desa yang sama, yakni Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Hal ini menurut Muksin terpaksa dilakukan, karena Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber pendanaan proyek tersebut mempersyaratkan alas hak dari lahan yang akan ditempati proyek berupa sertifikat kepemilikan.

" Kalau alas haknya tidak bersertifikat maka dana tidak akan dicairkan, karena Juknisnya menuntut seperti itu, makanya kita cari lokasi lainnya," ungkap Muksin saat ditemui Bone Satu, Selasa 30 Agustus 2016.

Dia menceritakan, pemindahan lokasi proyek ini ternyata ikut memaksa pihaknya untuk melakukan perubahan dari daftar nama warga calon penerima manfaat yang sudah terdata sebelumnya, karena adanya penolakan dari beberapa nama yang menolak pemindahan lokasi proyek tersebut.

" Dari pada proyeknya terkendala gara-gara persoalan ini, terpaksa kita carikan penggantinya yang bersedia, apalagi pertimbangannya kan tetap para calon penerima manfaat itu rencananya akan kita beri pelatihan, karena ada beberapa peralatan di situ membutuhkan keahlian khusus untuk dioperasikan," ujarnya.

Sementara terkait soal etika penganggaran dalam APBD lebih jauh dijelaskan Muksin bahwa, pada nomenklatur kegiatan ini yang tercantum dalam APBD tidak menyebutkan secara rinci nama Dusun yang menjadi titik lokasi, melainkan hanya menyebut nama Desa, sehingga menurutnya tidak ada kesalahan dalam peruntukan jika dipindahkan dalam Dusun berbeda.

" Perlu di pahami bahwa azas manfaat dari proyek ini bukan hanya semata pada pandai besi, tapi lebih dari itu, merupakan sentra pengolahan logam kecil, termasuk bubuk, pengelasan dan berbagai kerajinan logam lainnya, makanya bisa saja nantinya akan berkembang menjadi industri yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak pengrajin besi yang bekerja di situ, bahkan dari desa lain,"jelasnya.

Dia malah optimis kalau kelak sentra pengolahan logam ini dapat berkembang menjadi kantor Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Disperindag Bone.

Saya berfikir seperti itu, karena potensinya sangat besar, tinggal dikelola dengan baik dan diupayakan untuk berkembang, saya yakin kita bisa mendapat kepercayaan untuk minta bantuan lagi ke pemerintah pusat jika masih ada kekurangannya,"harapnya.

Soal dana proyek diakui Muksin kalau pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2016 untuk proyek ini pada awalnya sebesar Rp. 3.151.910.000, namun karena adanya pemotongan DAK yang berlaku secara nasional setelah penetapan APBD, membuat anggarannya terpotong sebesar Rp. 890.780.000 sehingga pagu yang tersisa menjadi Rp. 2.261.130.000 dan pagu ini tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah direvisi pasca pemotongan.

" Pagu dalam DPA itulah terinci semua item belanja kegiatan yang terkait proyek itu yang terbagi dalam beberapa RUP (Rencana Umum Pengadaan, red.) semua ada di Keuangan (maksudnya DPKAD Bone, red) bisa dicek di sana, karena kita sudah lakukan penyesuian setelah adanya pemotongan DAK,"terangnya.

Dia lalu merinci beberapa item belanja yang dimaksud, yakni Pembangunan Gedung senilai Rp. 1.642.034.000 yang kini dalam tahap pengerjaan CV. Amal selaku pemenang tender, Pengadaan Mobiler senilai 74 juta, Pengadaan peralatan untuk isinya gedung, seperti mesin bubuk, mesin las dan peralatan lainnya sebesar Rp. 300.000.000 yang saat ini masih penyusunan RUP untuk diajukan di pelelangan.

" Jadi masih ada yang belum ditender, itu yang 300 juta karena rencananya nanti selesai gedung, mungkin diperubahan anggaran. Yang lainnya, saya sudah lupa rincian keseluruhannya, termasuk anggaran untuk pengadaan lainnya, seperti pengadaan listrik dan sumur bor dan beberapa fasilitas lainnya, tapi kalau mau lebih jelas bisa di cek di Keuangan," sebutnya.

Terkait soal sorotan pihak DPRD yang akan memanggil pihaknya untuk memberi penjelasan, Muksin malah mengaku senang, karena menurutnya hal ini dapat menghindari kesalahan persepsi yang berlarut dan menjadi polemik sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan Pemerintah Pusat dan masyarakat pada umumnya.

" Saya siap jika teman dewan mau memanggil kita, supaya semua bisa jelas, termasuk harga lahan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah di luar DAK,"pungkasnya.

Laporan : Budiman

Tumpukan Material Jembatan, Halangi Lalu Lintas Perahu Nelayan Pantai Bajo

Nampak sisa material proyek menumpuk di bawah kolom jembatan sehingga menjadi penghalang bagi perahu nelayan untuk melintas

WATAMPONE, BONE SATU - Sejumlah nelayan pesisir pantai Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone mengeluhkan keberadaan  tumpukan sisa material proyek yang menggunung di bawah jembatan pada rintisan jalan dipesisir pantai itu yang dikerjakan setahun silam.

Pasalnya, akibat keberadaan tumpukan material tersebut, perahu mereka terhalang untuk melintasi jalur itu dan terpaksa harus memutar pada jalur darurat yang berada di ujung jalan rintisan, itupun harus menunggu sampai air laut berada pada ketinggian puncak pasang.

" Ini menghambat, karena jalur yang biasa dilewati sebelumnya kan selalu di situ, tapi setelah jalan itu dibangun kita kesulitan lagi untuk melewatinya, harus memutar dan tunggu pasang, sementara pasang itukan tidak bisa diatur,"ujar Syamsul, salah satu nelayan yang ditemui di lokasi, Rabu 31 Agustus 2016.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Bone, Rudianto Amunir yang mengaku banyak menerima pengaduan dari para nelayan terkait masalah ini dan menurutnya hal itu sudah dia sampaikan kepihak Dinas PU dan SDA Bone selaku instansi tekhnis pelaksana, namun sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan.

" Dalam rapat beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan ke pihak PU, bahkan saya tanya, apa dana pemeliharaannya sudah dicairkan, katanya sudah, loh kok tidak dikerjakan sampai sekarang,"tutur Rudianto yang juga merupakan warga Bajoe.

Bahkan diakui Rudianto kalau dirinya pernah mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak penegak hukum, jika Dinas PU tidak segera memerintahkan PT. Ridwan Jaya Lestari selaku kontraktor pelaksana untuk segera mengangkat material yang menghambat tersebut.

" Saya katakan ke mereka, jika tidak segera mengangkat material itu, maka saya pribadi akan laporkan dan kita akan bertemu di pintu itu (maksudnya penegak hukum, red.), karena ini jelas-jelas merugikan nelayan,"tegasnya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU dan SDA Bone, H. Jibang ST. yang dikonfirmasi mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepihak kontraktor dan menurutnya dalam waktu dekat akan segera ditindaki, namun dia belum bisa menyebutkan jadwal tetapnya.

" Jadi caranya nanti, material itu akan diangkat dengan menggunakan perahu kecil, saya sudah sampaikan hal ini ke pihak rekanan dan katanya sanggup dalam waktu dekat,"ujarnya dalam telepon seluler, Rabu 31 Agusutus 2016.

Menurut Jibang, tumpukan material berupa batu dan pasir di bawah kolom jembatan itu terjadi diluar kesengajaan, karena merupakan sisa material yang terbuang sedikit-sedikit selama dalam pengerjaan. Apalagi saat itu kata dia, material yang menumpuk tersebut tertutup oleh lumpur sehingga tidak kelihatan.

" Nanti setelah selesai,setelah lumpur yang menutupi  terbawa arus laut, materialnya baru kelihatan, sementara alat berat tidak bisa lagi turun ke situ, makanya kita akan pakai warga di situ untuk menggali secara manual, tapi semua biaya tetap masih tanggungjawab kontraktor," pungkasnya.

Laporan : Budiman

Tamsil Guru Di Bone Dikurangi 3 Miliar

Written By Bone Satu on Minggu, 28 Agustus 2016 | 05.31

Andi Hasanuddin

WATAMPONE, BONE SATU - Meski Kabupaten Bone luput dari jeratan penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.70/2016, namun rupanya Pemerintah Pusat tetap menyasar jenis anggaran lain, yakni Tambahan Penghasilan  (Tamsil) Guru sebesar 3 Miliar lebih.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Hasanuddin, penundaan dana transfer ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan RI  sebagai akibat tidak terserapnya dana Tamsil guru tahun 2015 lalu yang mengendap dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Bone diakhir tahun.

" Karena tahun lalu tidak terserap, ada tersisa sekitar 2,9 Miliar, sehingga anggaran tahun ini ditunda, kita akan gunakan sisa itu jika ada permintaan dari Dinasnya,"ungkapnya Minggu 28 Agustus 2016.

Kata dia, jumlah penundaan atau pengurangan tersebut relatif sama dengan nilai Silpa tahun lalu, yakni berkisar 3 Miliar dari 4 Miliar lebih yang dialokasikan tahun ini.

" Pertimbangannya memang kan dilihat dari Silpa tahun sebelumnya, mungkin hal ini merupakan bagian dari rasionalisasi APBN yang dilakukan pusat, " ujarnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bone, Nursalam yang dikonfirmasi belum mengetahui secara resmi adanya pengurangan Tamsil tersebut, namun bagi dia hal ini wajar saja, mengingat para guru penerima Tamsil setiap tahun kian berkurang seiring bertambahnya guru penerima Tunjangan Sertifikasi.

" Kan penerima TP itu hanya guru yang tidak terima sertifikasi, jadi memang wajar kalau jumlahnya semakin berkurang setiap tahun," katanya lewat telepon seluler Minggu 27 Agustus 2016.

Laporan : Budiman

Belum Ada Perda RDTR, Para Investor Bingung Cari Lokasi Usaha Di Bone

Written By Bone Satu on Selasa, 16 Agustus 2016 | 21.06

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Menjelang berlakunya perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2017 mendatang, rupanya para pengusaha dan investor dari luar mulai melirik prospek usaha di Kabupaten Bone, baik mereka yang berasal dari luar Kabupaten maupun dari mancanegara. Beberapa pengusaha ini mulai berupaya mencari lahan untuk membuka usaha, diantaranya untuk  kepentingan industri maupun untuk lokasi pembangunan gudang.

Ironisnya, peluang ini justru terkendala akibat belum adanya detail zona yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone secara resmi mengenai lokasi pergudangan dan industri seperti yang dimaksudkan, sehingga mengakibatkan para pengusaha ini bingung dan beberapa diantaranya bahkan mengundurkan diri.

" Kita bingung, jangan sampai orang sudah beli lalu tidak diizinkan lagi untuk membangun, inikan merugikan, " Ungkap Erwin, salah satu utusan perusahaan properti, Selasa 16 Agustus 2016.

Erwin mengakui saat ini sudah ada 5 lokasi lahan yang dia dapatkan dan tersebar di Kecamatan Tanete Riattang Timur, diantaranya, Kelurahan Cellu, Panyula dan Toro, namun sampai sejauh ini belum ada kejelasan, apakah lahan yang dia dapatkan dari masyarakat masuk tersebut termasuk dalam zona pergudangan atau tidak, sehingga dia tidak berani menyampaikan ke pihak perusahaannya.

" Itu susahnya, kita mau tanya, dimana karena tidak ada kepastian, karena belum ada kepastian hukum dari pemerintah," ujarnya.

Selain itu lanjutnya, kendala utama yang dialami, karena sebagian besar lahan milik masyarakat tidak memiliki alas hak berupa sertifikat kepemilikan lahan seperti yang sipersyaratkan perusahaan, tapi hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

" Itulah masalahnya karena perusahaan rata-rata memiliki standar persyaratan seperti itu, soal harga, itu soal kedua. Banyak lahan yang letaknya strategis tapi tidak bersertifikat, sayang sekali," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DisTarkim) Bone, Ahmad yang dikonfirmasi mengakui, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang diterbitkan oleh Pemkab Bone terkait detail zona untuk lahan pergudangan dan industri. Hal ini menurutnya, karena regulasi resmi yang mengatur zona tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih sebatas wacana.

" Memang sudah ada rancangannya, tapi itu dilakukan secara bertahap, yang sudah selesai saat ini baru RDTR untuk perkotaan, masih banyak rancangan lainnya yang masih dalam tahap pengkajian,"jelas Ahmad  melalui telepon seluler beberapa waktu lalu.

Ironisnya, Rancangan Perda tentang RDTR yang sudah diprakarsai oleh Distarkim Bone sejak tahun 2015 lalu  kata dia, sampai saat ini belum diajukan ke pihal DPRD Bone sehingga tidak masuk dalam daftar Program Pembentulan Peraturan Daerah (PPPD) sehingga proses penetapannya masih sulit dipastikan.

Idealnya tambah Ahmad, untuk melakukan penataan detaik zona misalnya bagi industri dan pergudangan, bukan hanya dibutuhkan regulasi semata, tapi lebih dari itu, Pemkab Bone seharusnya mempersiapkan secara dini lokasi yang dimaksud, agar para pengusaha dan investor bisa dengan mudah mendapatkan lahan dengan segala fasilitas yang sibutuhkan.

" Iyya, seharusnya ada lahan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah, kemudian fasilitasnya memadai, mulai dari infrastruktur, sarana air bersih sampai pada kapasitas kemampuan listrik, agar ketika ada pengusaha yang cari langsung ditunjuk saja," pungkasnya.

Laporan : Budiman

Era Fahsar, Petani Bone Diguyur Bantuan

Written By Bone Satu on Kamis, 11 Agustus 2016 | 04.14

Beberapa Moment Penyerahan Bantuan Alsintan Oleh Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada sektor pertanian di bawah kepemimpinan H. Andi Fahsar Padjalangi rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini terbukti dengan guyuran bantuan untuk petani yang mengalir deras diera kepemimpinannya sepanjang 3 tahun terakhir sejak pelantikannya sebagai Bupati Bone pada tanggal 18 April 2013 silam.

Seperti pada bantuan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Sedikitnya 1015 unit Traktor Roda 2 (TR 2) sudah tersalurkan kepada petani sejak 3 tahun terakhir, begitu juga pada jenis Traktor Roda 4 (TR 4) sebanyak 22 unit, Pompa Air (PA) sebanyak 538 unit dan Rice Transplanter atau alat mesin tanam padi sebanyak 77 unit. Sementara pada jenis Alsintan untuk peralatan panen juga turut mengalir, seperti pada alat panen terbaru berupa Combine atau Pemotong padi ukuran besar sebanyak 10 unit, Combine ukuran sedang 40 unit dan Combine ukuran kecil 25 unit.

Untuk Alsintan kategori peralatan panen sederhana tidak kalah banyaknya, mulai dari Power Threser atau perontok multiguna (bisa padi bisa jagung) sebanyak 325 unit, Power Threser padi 8 unit, Corn Sheller atau pemipil jagung 133 unit, Corn Combine atau alat panen jagung 2 unit dan alat angkut berupa motor 3 roda sebanyak 6 unit. Semua bantuan yang turun sejak tahun 2013 lalu berasal dari 3 sumber anggaran, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone sendiri.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Bone, Sunardi Nurdin mengakui,  meski bantuan yang tersalur selama ini belum memenuhi kebutuhan seluruh kelompok tani yang berjumlah 5189 kelompok, namun menurutnya, penyebaran bantuan tersebut merata disetiap wilayah yang diprioritaskan, sehingga setiap program yang dicanangkan dapat terlaksana sesuai kebutuhan petani.

" Iyya karena tidak semua kelompok membutuhkan bantuan, kita melihat sesuai usulan dan skala prioritas demi kelancaran program, contoh saja pada Traktor 2 roda yang saat ini sudah 12 ribu unit tersebar dipetani, baik melalui bantuan maupun dari swadaya petani sendiri, jadi saya kira kebutuhan sudah memadai,"kata Sunardi di ruang kerjanya, Kamis 10 Agustus 2015.

Memang harus diakui lanjutnya, kalau bantuan yang turun selama ini sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulsel, namun menurutnya hal itu tidak terlepas dari upaya Bupati Bone beserta jajarannya dalam menjaga komitmen pada setiap program yang dicanangkan, baik terkait dengan kebijakan berskala nasional, maupun kebijakan berskala regional, sehingga semua semua permintaan menyangkut kebutuhan petani bisa terealisasi.

" Contohnya bisa dilihat pada komitmen kita dalam pencapaian target program Swasembada Pangan tahun lalu, dalam waktu singkat kita berhasil merubah pola fikir petani dari hambur langsung menjadi tanam pindah, hasilnya, produksi padi meningkat sesuai target, itu berkat komitmen bupati dengan melibatkan semua elemen,"tandasnya.

Laporan : Budiman

Era Fahsar, Petani Bone Diguyur Bantuan

Beberapa Moment Penyerahan Bantuan Alsintan Oleh Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada sektor pertanian di bawah kepemimpinan H. Andi Fahsar Padjalangi rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini terbukti dengan guyuran bantuan untuk petani yang mengalir deras diera kepemimpinannya sepanjang 3 tahun terakhir sejak pelantikannya sebagai Bupati Bone pada tanggal 18 April 2013 silam.

Seperti pada bantuan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Sedikitnya 1015 unit Traktor Roda 2 (TR 2) sudah tersalurkan kepada petani sejak 3 tahun terakhir, begitu juga pada jenis Traktor Roda 4 (TR 4) sebanyak 22 unit, Pompa Air (PA) sebanyak 538 unit dan Rice Transplanter atau alat mesin tanam padi sebanyak 77 unit. Sementara pada jenis Alsintan untuk peralatan panen juga turut mengalir, seperti pada alat panen terbaru berupa Combine atau Pemotong padi ukuran besar sebanyak 10 unit, Combine ukuran sedang 40 unit dan Combine ukuran kecil 25 unit.

Untuk Alsintan kategori peralatan panen sederhana tidak kalah banyaknya, mulai dari Power Threser atau perontok multiguna (bisa padi bisa jagung) sebanyak 325 unit, Power Threser padi 8 unit, Corn Sheller atau pemipil jagung 133 unit, Corn Combine atau alat panen jagung 2 unit dan alat angkut berupa motor 3 roda sebanyak 6 unit. Semua bantuan yang turun sejak tahun 2013 lalu berasal dari 3 sumber anggaran, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone sendiri.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Bone, Sunardi Nurdin mengakui,  meski bantuan yang tersalur selama ini belum memenuhi kebutuhan seluruh kelompok tani yang berjumlah 5189 kelompok, namun menurutnya, penyebaran bantuan tersebut merata disetiap wilayah yang diprioritaskan, sehingga setiap program yang dicanangkan dapat terlaksana sesuai kebutuhan petani.

" Iyya karena tidak semua kelompok membutuhkan bantuan, kita melihat sesuai usulan dan skala prioritas demi kelancaran program, contoh saja pada Traktor 2 roda yang saat ini sudah 12 ribu unit tersebar dipetani, baik melalui bantuan maupun dari swadaya petani sendiri, jadi saya kira kebutuhan sudah memadai,"kata Sunardi di ruang kerjanya, Kamis 10 Agustus 2015.

Memang harus diakui lanjutnya, kalau bantuan yang turun selama ini sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulsel, namun menurutnya hal itu tidak terlepas dari upaya Bupati Bone beserta jajarannya dalam menjaga komitmen pada setiap program yang dicanangkan, baik terkait dengan kebijakan berskala nasional, maupun kebijakan berskala regional, sehingga semua semua permintaan menyangkut kebutuhan petani bisa terealisasi.

" Contohnya bisa dilihat pada komitmen kita dalam pencapaian target program Swasembada Pangan tahun lalu, dalam waktu singkat kita berhasil merubah pola fikir petani dari hambur langsung menjadi tanam pindah, hasilnya, produksi padi meningkat sesuai target, itu berkat komitmen bupati dengan melibatkan semua elemen,"tandasnya.

Laporan : Budiman

Besok Fahsar Terima Penghargaan Sebagai Bupati Inovatif

Written By Bone Satu on Rabu, 10 Agustus 2016 | 06.55

Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi (Kanan) Bersama Kadis Pertanian, Sunardi Nurdin (Kiri) saat menghadiri salah satu panen raya

WATAMPONE, BONE SATU - Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi bakal meraih penghargaan sebagai salah satu Bupati Inovatif. Penghargaan bertaraf nasional ini akan diterima Fahsar dalam sebuah acara di Hotel InterContinental, Jl. Resor Dago Pakar Raya, Bandung, Kamis 11 Agustus 2016.

" Itu sesuai undangan yang kita terima dan saya akan dampingi Bupati, " ungkap Sunardi Nurdin, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bone, di ruang kerjanya, Rabu 10 Agustus 2016.

Menurutnya, penghargaan di bidang Pertanian ini diperoleh berdasarkan penilaian versi Koran Seputar Indonesia (Sindo) kepada seluruh Bupati dan Walikota se Indonesia, dimana Fahsar sebagai salah Bupati Inovatif atas keberhasilannya merubah pola fikir petani padi di Kabupaten Bone yang dulunya sebagian besar melakukan pola tanam hambur langsung, kini kembali ke pola tanam pindah dan Tabela sejak 2 tahun terakhir.

" Sebenarnya banyak bidang yang jadi obyek penilaian, kebetulan di Bone dinilai Bupatinya berhasil di Bidang ini. Memang sangat inovatif, karena 80 persen petani awalnya hambur langsung, ternyata hanya dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, kini tersisa 2,5 persen," jelasnya.

Secara tekhnis Sunardi menjelaskan, pentingnya upaya merubah pola fikir petani memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program "Swasembada Pangan" yang dicanangkan Pemerintah, karena pola tanam pindah memberi dampak lebih positif dalam peningkatan produksi, baik secara kwantitas maupun kualitas.

" Tanam pindah biayanya lebih murah, pemakaian bibit dan pupuk lebih sedikit dibanding hambur langsung, begitu juga produksinya, lebih banyak dan lebih berkualitas, " ujarnya.

Sunardi lalu merinci perbandingan pola tanam pindah dengan hambur langsung, dimana menurutnya, pemakaian bibit jika tanam pindah hanya berkisar 25 Kilogram perhektar, sedangkan hambur langsung bisa mencapai 60 sampai 70 kilogram perhektar. Sementara untuk pemakaian pupuk menurutnya lebih hemat dengan pola tanam pindah yang hanya berkisar 4 sampai 5 Zak perhektar, sedangkan hambur langsung bisa mencapai 7-8 Zak perhektar.

" Pemeliharaannya juga lebih mudah jika tanam pindah, karena jarak tanaman teratur jadi lebih mudah disiangi,"pungkasnya.

Laporan : Budiman

Heran, Ada Orang Tua Di Bone Dapat Kartu Indonesia Pintar

Written By Bone Satu on Kamis, 04 Agustus 2016 | 18.53

Ilustrasi KIP

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak validnya data kependudukan kembali terbukti pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Pemerintah Pusat di Kabupaten Bone. Kartu yang seharusnya diperuntukkan kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan biaya sekolah justru didapatkan oleh orang yang tidak berhak.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Sejumlah KIP yang terdistribusi di Kelurahan itu tidak sesuai peruntukannya, karena selain terdapat beberapa KIP yang memiliki nama ganda, juga terdapat KIP berisi nama orang yang sudah menikah dan bukan siswa. Bahkan yang lebih mengherankan, terdapat orang tua yang sudah berumur 50 tahun, tapi juga masih dapat KIP.

" Ini namanya Hasanuddin, setahu saya orangnya sudah tua, umurnya sekarang berkisar 50 tahunan, masa ada juga kartunya," kata Rahmawati, salah satu staf kelurahan sambil menunjukkan kartu yang dimaksud, Kamis 4 Agustus 2016.

Rahmawati memperkirakan,  data yang digunakan Pemerintah Pusat untuk penerbitan KIP tersebut masih menggunakan data tahun 2004 karena seingatnya sejak tahun itu tidak ada lagi pendataan berikutnya. Kalaupun ada, lanjutnya, pihak Pemerintah Pusat cenderung masih menggunakan data lama.

" Karena biar ada data perubahan yang diusulkan, tapi data itu tidak pernah digunakan, termasuk Raskin juga begitu," akunya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bone, Nur Salam yang dikonfirmasi mengatakan, data yang digunakan Pemerintah Pusat untuk penerbitan KIP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun ini menggunakan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan, sedangkan sebelumnya, bersumber dari Data Potensi Pendidikan (Dapodik) masing sekolah yang diteruskan ke pihak Disdik Kabupaten lalu dilaporkan ke Pusat.

" Memang berbeda dengan pendataan sebelumnya, tapi saya kira kalau memang data itu valid justru lebih bagus kalau memang datanya bersumber dari desa atau kelurahan, karena langsung dari bawah," katanya lewat telepon seluler, Kamis 4 Agustus 2016.

Meski begitu, Nur Salam tetap menjamin kalau semua kesalahan tidak akan berlanjut pada penerimaan beasiswa, karena KIP yang terbit saat ini akan diverifikasi dengan Dapodik sekolah, sehingga jika terjadi kesalahan akan segera diketahui.

" KIP itu akan dientri dengan Dapodik jadi bisa diketahui layak tidaknya, sedangkan bagi yang merasa berhak tapi tidal mendapat KIP bisa mengajukan permohonan susulan, ada formulirnya di kantor," jelasnya.

Laporan : Budiman

Salah Nama, Proyek Drainase Dan Gedung DPRD Bone Kacaukan Akuntabilitas Aset

Written By Bone Satu on Sabtu, 30 Juli 2016 | 23.07

Proyek Ini Seharusnya Hanya Direhab, Tapi Nama Kegiatannya Dibangun (kiri). Sementara Sebaliknya (kanan) seharusnya Pembangunan Jembatan, Tapi Nama Kegiatannya Malah Direhab.

WATAMPONE, BONE SATU - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan supremasi terbaik yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone ternyata tidak serta merta bisa menjadi barometer kalau para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memahami semua acuan yang menjadi indikator bagi BPK dalam memberi opini.

Hal ini terbukti dari masih banyaknya kesalahan nomenklatur jenis kegiatan yang pengerjaannya tidak sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam papan proyek. Perbedaan ini pada akhirnya berimbas pada kekacauan akuntabilitas pencatatan aset karena secara otomatis memiliki kesalahan dalam memilih jenis penganggaran.

Seperti terlihat dari beberapa proyek fisik yang memiliki nama kegiatan di papan proyek berupa pembangunan konstruksi, tapi fakta di lapangan, pengerjaannya hanya berupa rehabilitasi. Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa proyek yang memiliki nama kegiatan di papan proyek berupa Rehabilitasi, tapi fakta di lapangan ternyata kegiatannya berupa pembangunan konstruksi.

Sebut saja pada proyek drainase di Jl. S. Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang. Proyek dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bone ini memiliki nama kegiatan yang tercantum dalam papan proyek berupa " Pembangunan Saluran Drainase ", tapi dalam pengerjaannya ternyata faktanya hanya merehabilitasi saluran yang sudah rusak. Kontraktor pelaksana, CV. R. Tiga Pratama hanya memperbaiki batu pondasi yang terlepas dari talud drainase tanpa ada pondasi awal layaknya sebuah proyek pembangunan drainase.

Sementara sebaliknya terlihat pada Proyek Pembangunan Jembatan Gedung yang menghubungkan 3 gedung utama Kantor DPRD Bone, yakni Gedung Sekretariat, Gedung Komisi dan Gedung Paripurna. Proyek bernilai 898,1 Juta justru memiliki nama kegiatan di papan proyek berupa " Rehabilitasi Gedung DPRD Bone". Padahal faktanya, Kontraltor pelaksana, CV. Dwi Karya bukannya merehab bangunan yang sudah ada, tapi malah membuat jembatan baru.

" Sebenarnya hal seperti inilah yang membuat nilai aset menumpuk dalam neraca selama ini, padahal fakta di lapangan, nilai aset tidak berubah dari nilai perolehan, karena sifatnya hanya direhab, maka seharusnya nilai tidak berubah, tapi karena nomengklaturnya pembangunan, maka tentu ada tambahan dalam pencatatan, begitu juga sebaliknya," ungkap H. Najamuddin, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Jum'at 29 Juli 2016.

Laporan : Budiman

Pengelolaan DPM Perusda Bone Diduga Tidak Administratif

Written By Bone Satu on Kamis, 28 Juli 2016 | 01.47

Kantor Perusda Bone

WATAMPONE, BONE SATU - Sedikitnya 390 Juta Rupiah dana Perusahaan Daerah (Perusda) Bone diduga tidak dikelola secara administratif sesuai sistem diinternal perusahaan itu. Padahal dana ini bersumber dari Dana Penyertaan Modal (DPM) yang dititipkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone pada tahun 2015 lalu.

Dugaan ini diperkuat dari pengakuan Direktur Keuangan Perusda Bone, Andi Rahmawati yang tidak mengetahui secara administratif pengelolaan dana tersebut, mulai alur pemanfaatannya sampai alur keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana itu.

" Uangnya kita tahu, dijadikan investasi di PT. Pertamina, tapi tidak ada bukti administrasi yang kita pegang, kita hanya diberitahu pak direktur (maksudnya Direktur Utama),"Ungkap Rahmawati di ruang kerjanya, Kamis 17 Juli 2016.

Menurutnya, memang yang dia ketahui bahwa selama ini Perusda Bone membuka usaha bisnis solar yang bekerjasama dengan PT. Khatulistiwa Raya Energi, salah satu perusahaan mitra PT. Pertamina, tapi lagi-lagi hal itu hanya sebatas informasi dari Dirutnya, dia tidak pernah melihat secara administrasi ikatan kerjasama itu.

" Karena tidak pernah kita lihat MoU itu seperti apa. Kita tahu ada fee yang diperoleh Perusda dalam setiap penjualan solar, itupun hanya imformasi lisan, seperti untuk bulan Januari dan Februari ada pemasukan 11 juta, tapi kita tidak tahu rincian pemasukan itu, " jelasnya.

Dia menambahkan bahwa DPM yang diperoleh Perusda Bone tahun 2015 lalu sebesar 500 juta. Selain 390 juta tersebut,  60 juta diantaranya digunakan untuk membayar akuntan publik hasil audit independen, 50 juta lainnya digunakan untuk menambah modal usaha travel.

Laporan : Budiman

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN