INDEX

Rumah Sakit Wajib Tutupi Kekurangan Paket BPJS

Written By Bone Satu on Jumat, 06 Mei 2016 | 23.46

Andi Surya Darma

WATAMPONE, BONE SATU - Pembatasan biaya perawatan pasien melalui Pola Paket dalam sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata diantisipasi melalui penerapan Subsidi Silang. Artinya, sisa biaya paket yang tidak dihabiskan oleh satu pasien saat menjalani perawatan, baik melalui Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan (Faskes ) lainnya yang bekerjasama dengan BPJS akan digunakan untuk menutupi biaya pasien lain yang perawatannya melebihi biaya paket yang ditentukan.

" Makanya kita minta agar BPJS aktif mensosialisasikan ini, karena masyarakat hanya tahu BPJS, tapi tidak tahu aturan mainnya seperti apa,"ungkap H. Andi Surya Darma, Sekretaris Daerah (Sekda) Bone beberapa saat usai menggelar  rapat koordinasi dengan pihak BPJS di ruang kerjanya pada Rabu 4 Mei 2016.

Dia menjelaskan, biaya paket perawatan ditentukan berdasarkan hasil diagnosa dokter terhadap penyakit pasien, dimana setelah ada hasil diagnosa, maka BPJS menentukan biayanya berdasarkan tabel yang sudah ada, sehingga jika dalam perjalanannya ternyata pasien menjalani perawatan melebihi dari biaya paket yang ditentukan, maka pihak Rumah Sakit atau Faskes berkewajiban menutupi kekurangan tersebut.

" Jadi penjelasan dari BPJS seperti ini, tidak ada beban bagi pasien peserta BPJS untuk membayar kekurangan dari biaya paket, itu kewajiban Rumah Sakit atau Faskes lainnya. Karena ada keuntungan dari pasien lain yang menyisakan biaya paketnya. Sisa inilah yang digunakan untuk menutupi kekurangan itu. Inilah yang disebut Subsidi Silang,"tegas Surya di ruang kerjanya, Rabu 4 Mei 2015.

" Jadi, jika ada pasien yang diprediksi akan dirawat misalnya 10 hari sesuai hasil diagnosa, tapi dalam perjalanannya ternyata lebih dari 10 hari sehingga membutuhkan biaya tambahan paket, tapi sebaliknya ada juga pasien yang diprediksi akan dirawat 10 hari ternyata hanya 2 hari, sisanya inilah digunakan untuk menutupi kekurangan itu,"tambahnya.

Untuk itu, lanjut Surya, pihak Rumah Sakit atau Faskes dituntut agar bisa mengelola keuangan dari BPJS tersebut, agar tetap bisa memberi pelayanan maksimal, bukan dengan membujuk pasien agar bisa keluar secepatnya jika biaya paketnya sudah habis.

" Makanya rumah sakit diharapkan agar bisa memeneg persoalan ini dengan baik, jangan seperti yang kita dengar, ada pasien disuruh keluar karena uang paketnya habis, walaupun belum sembuh,"terangnya.

Sementara humas RSUD Tenriawaru Bone, Ramli yang dikonfirmasi mengakui pihaknya terkadang melakukan hal seperti yang disebutkan, yakni pasien dibujuk untuk keluar karena uang paketnya sudah habis dan disarankan untuk masuk kembali, namun menurutnya tindakan seperti ini dilakukan untuk mencegah RSU kolaps atau bangkrut.

" Ini upaya yang terkadang kita lakukan kalau memang biaya yang tersedia tidak ada, untuk mencegah agar Rumah Sakit tidak kolaps, tapi intinya kita tetap akan memberi pelayanan terbaik,"katanya, Rabu 4 Mei 2016.

Laporan : Budiman

Bupati Bone Perintahkan SKPD Kembalikan Mobdin Lama

Written By Bone Satu on Kamis, 05 Mei 2016 | 08.34

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun Mobil Dinas (Mobdin) baru sudah ditangan, namun sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone rupanya masih enggan mengembalikan Mobdin lama ke pihak Sekretariat Daerah selaku pengelola.

Padahal sebelumnya dalam suatu rapat, Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi sudah mengingatkan secara lisan agar Mobdin lama tersebut segera dikembalikan. Faktanya, peringatan itu tidak diindahkan. Sampai saat ini, belum ada satupun kepala SKPD yang dimaksud menyerahkan Mobdin lama ke pihak Pengelola. Akibatnya, para SKPD yang ' membandel' ini terpaksa disurati untuk segera mengembalikan Mobdin lama itu.

" Kita sudah surati berdasarkan perintah Bupati, diperintahkan agar segera mengembalikan Mobdin lama paling lambat 7 hari setelah surat diterima,"tegas Andi Surya Darma, Sekda Bone dalam telepon seluler, Kamis 5 Mei 2016.

Menurut Surya, tujuan dari pengembalian Mobdin lama ini, dimaksudkan agar pihak pengelola bisa mengatur kembali aspek pemanfaatannya, baik terkait mengecek kondisi fisik kendaraan maupun aspek pendayagunaannya kepihak yang lebih membutuhkan.

" Kalau sudah dikembalikan, kan kita bisa cek yang mana yang masih layak, yang mana tidak, apa masih bisa diperbaiki atau bagaimana. Selanjutnya bisa kita bagikan kepihak yang membutuhkan, dan memang aturannya seperti itu, agar aset bisa tertata dengan baik,"jelasnya.

Adapun SKPD yang sampai saat ini belum mengembalikan Mobdin lama meski sudah mendapat Mobdin Baru diantaranya, Dinas Pendidikan (Disdik), Badan KesbangPol dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan Dinas Peternakan.

Memang sejak 4 tahun terakhir, Pemkab Bone telah menganggarkan puluhan Miliar untuk pengadaan Mobdin, mulai dari pengadaan 27 Mobdin Camat pada tahun 2013, pengadaan 15 unit Mobdin Kepala SKPD tahun 2014, pengadaan 9 unit Mobdin unsur pimpinan DPRD tahun 2015 dan puluhan Mobdin operasional lainnya. Pengadaan Mobdin yang terbilang secara besar-besaran ini diharapkan dapat memacu kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Laporan : Budiman

Ini Resikonya Jika Pembelian Hp DPRD Bone Terealisasi

Written By Bone Satu on Selasa, 03 Mei 2016 | 06.14

Andi Kadir

WATAMPONE, BONE SATU - Kecenderungan para anggota DPRD Bone untuk tetap mempertahankan egonya merealisasikan proyek pengadaan Handphone (Hp) seperti dilansir di beberapa media, seolah tidak menyadari kalau hal itu memiliki potensi besar merugikan daerah. Bahkan bisa berimbas pada persoalan hukum.

Betapa tidak, warning dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai pengadaan ini tidak memenuhi azas kepatutan merupakan sinyal yang bisa menjadi batu sandungan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kalau WTP gagal, maka berarti Pemkab Bone tidak memiliki peluang untuk mendapat intensif atau bonus anggaran sebesar 40 M seperti yang diperoleh Kabupaten lain peraih WTP.

" Coba saja, betapa ruginya kalau hanya persoalan Hp, Bone tidak raih WTP. Kerugian ini belum termasuk dari anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk membenahi segala kendala yang menghalangi opini WTP. Semua akan menjadi sia-sia,"ungkap Andi Kadir, Ketua LSM Laskar Bone, Senin 3 Mei 2016.

Sementara terkait persoalan hukum, Andika, panggilan akrab mantan ketua PWI Bone ini menegaskan bahwa, pengadaan Hp tersebut tidak memiliki dasar penganggaran jika mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, dimana Hp sebagai barang konsumsi pribadi tidak bisa dianggarkan melalui anggaran negara.

" Hp itu bukan barang publik, jadi penganggarannya tidak diatur dalam Permen itu. Ini membuktikan adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang, karena secara otomatis Permen itu ketika dibuat tentu mengacu pada konsideran Undang-Undang, artinya konsekwensi hukumnya akan menjadi jelas dalam undang-undang itu,"terangnya.

Sebelumnya, BPK sudah mengingatkan pihak Sekretariat DPRD Bone selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) agar rencana pembelian Hp sebesar 810 juta untuk 45 anggota DPRD Bone dipending. BPK memberi pertimbangan kalau pembelian Hp ini tidak memenuhi azas kepatutan.

Laporan : Budiman

Penganggaran Hp Anggota DPRD Bone Jebak Pemkab Pada Posisi Dilematis

Written By Bone Satu on Rabu, 27 April 2016 | 18.00

Ilustrasi Hp

WATAMPONE, BONE SATU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengingatkan kalau rencana pembelian Handpone (Hp) para anggota DPRD Bone agar dipending dengan alasan, proyek pengadaan bernilai 810 juta tersebut dianggap tidak memenuhi azas kepatutan.

Peringatan BPK ini sekaligus membuktikan adanya ketidak wajaran penganggaran dalam format APBD 2016 yang secara tidak langsung selain berpotensi membuat pelaksanaan anggaran tidak efektif, efek lebih parah yang bisa ditimbulkan adalah gagalnya kembali Bone meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diungkapkan Ketua Aliansi LSM Bone (ALB), Alfian T Anugerah bahwa,  akibat yang ditimbulkan dari ketidak wajaran dalam penganggaran ini justru menjebak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dalam posisi dilematis. Pasalnya, dilanjutkan atau tidak, rencana pembelian Hp ini telah merugikan daerah.

" Sangat jelas kerugian yang ditimbulkan. Kenapa ? Kalau tidak jadi dibeli, berarti anggaran terpaksa mengendap dan harus menunggu diperubahan, inikan mubazir, karena tidak menutup kemungkinan banyak kebutuhan daerah yang lebih mendesak tapi tidak dianggarkan gara-gara adanya rencana pembelian Hp ini,"jelas Alfian, Rabu 27 April 2016.

Sebaliknya lanjut Alfian, efek lebih parah
kalau rencana pembelian Hp ini dilanjutkan, yakni berimbas pada opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah,  karena bisa saja gara - gara ini, daerah akan terancam gagal WTP, apalagi BPK sebelumnya sudah memberi peringatan.

" Kan sudah diingatkan, kalau tetap ngotot, konsekwensinya tentu berujung pada opini BPK. Coba bayangkan ruginya daerah kalau hanya gara-gara Hp ini Bone gagal lagi dapat WTP, artinya semua, upaya yang dilakukan selama ini menuju kearah itu akan sia-sia, ini sangat perlu dipertimbangkan,"paparnya.

Laporan : Budiman

Kegiatan Persiapan Penyaluran Dana Desa Bone Dinilai Rugikan Daerah

Andi Adriana

WATAMPONE, BONE SATU - Sudah memasuki 27 hari sejak Dana Desa untuk Kabupaten Bone ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah pada tanggal 30 Maret lalu, namun sampai hari ini belum ada sedikitpun dari dana itu yang tersalurkan ke Desa. Padahal berdasarkan ketentuan, seharusnya Dana Desa tersebut sudah tersalurkan paling lambat 7 hari setelah masuk dalam kas daerah.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Fajaruddin mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa desa yang mengajukan permintaan, tapi pihaknya terpaksa menolak, lantaran di dalam berkas usulan tidak disertakan dokumen APBDesa sesuai yang dipersyaratkan.

' Kita kembalikan karena tidak ada APBDesa, kan itu yang dipersyaratkan, selain rekomendasi dari Pemdes dan laporan realsiasi Dana Desa tahun lalu,"kata Fajar di ruang kerjanya, Rabu 27 April 2016.

Menurut Fajar, sebenarnya saat ini sudah ada sekitar 200 desa yang sudah merampungkan APBdesa dan sudah tersimpan di Pemdes, tapi pihak Pemdes tidak menyertakan dalam usulan rekomendasi dengan alasan APBDesa akan dijadikan arsip.

" Padahal justru kita yang butuhkan APBDesa tersebut, karena itu termasuk sebagai salah satu instrumen yang dipersyaratkan," terangnya.

Molornya  penyaluran Dana Desa dari jadwal yang ditentukan, menimbulkan reaksi dari anggota Komisi 1 DPRD Bone, Andi Adriana yang menilai semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam rangka menyambut Dana Desa tersebut tidak menunjukkan hasil sesuai harapan.

Pasalnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari sosialisasi, asistensi oleh tim, sampai pada pelatihan-pelatihan pembuatan APBDesa dalam upaya persiapan penyaluran Dana Desa menggunakan anggaran dari APBD, sehingga secara otomatis harus dipertanggungjawabkan hasilnya.

" Terlepas dari terlaksana atau tidaknya rangkaian kegiatan itu, ini sudah menguras anggaran daerah, karena hasilnya tidak ada, makanya kerugian ini harus dipertanggungjawabkan,"tegas Adriana pada Bone Satu, Rabu 27 April 2016.

Lanjut legislator PAN ini bahwa, setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBD memiliki ukuran kinerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, tidak terkecuali dari semua rangkaian persiapan penyaluran Dana Desa ini, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara terorganisir oleh setiap SKPD pelaksana, mulai dari Kepala instansi selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) selaku pimpinan kegiatan, sampai pada pihak - pihak terkait dalam kegiatan itu. Sehingga ketika tidak memberi hasil sesuai yang ditargetkan, maka hal itu telah merugikan keuangan daerah.

" Pihak-pihak inilah yang harus bertanggungjawab, Apa bedanya dengan proyek lain, misalnya pembangunan gedung kalau ternyata uangnya habis tapi gedungnya tidak ada, inikan patut dipertanyakan, dan tidak menutup kemungkinan mengarah pada tindakan korupsi,"terangnya.

Sementara Kabag Pemdes Setda Bone yang dikonfirmasi tidak berhasil.

Laporan : Budiman

Fahsar Sebut Integrasi BPJS 'Degaga Appongeng'

Written By Bone Satu on Senin, 25 April 2016 | 19.16

Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Banyaknya keluhan masyarakat akibat kelemahan dan kekurangan pada jaminan kesehatan pasca integrasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bila dibandingkan dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) rupanya mulai dirasakan Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi.

Fahsar dengan gamblang menyebut dalam istilah bahasa bugis kalau pelayanan kepesertaan BPJS saat ini 'degaga appongeng', istilah ini biasa digunakan oleh orang bugis ketika merasa kecewa terhadap sesuatu yang dianggap tidak sesuai harapan. Fahsar cerita, kalau kekecewaan ini dia ungkapkan kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla alias JK dalam suatu pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

" Saya ditanya sama pak JK, bagaimana BPJS, saya langsung bilang degaga appongeng,"kata Fahsar di depan beberapa wartawan, Senin 25 April 2016 kemarin.

Fahsar menilai, jaminan kesehatan dengan sistem Jamkesda seperti yang diterapkan sebelumnya jauh lebih mudah dan lebih terjamin bila dibandingkan dengan pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS, karena selain  persyaratan yang berbelit-belit, sistem pelayanan yang terbatas melalui pola paket, juga tidak mampu menjamin seluruh masyarakat.

" Saya kasi tau pak JK. Dulu,  kalau orang masuk rumah sakit, langsung dicek, apakah dia termasuk peserta Jamkesmas atau tidak, kalau tidak, cukup stor KTP dan KK, selesai persoalan, karena memang tercatat dikomputer, tapi sekarang, harus pakai kartulah, inilah, pokoknya berbelit-belit,"terangnya.

" Baru sekarang, kalau orang sudah 10 hari dirawat, terpaksa disuruh keluar, karena paketnya habis, masa orang belum sembuh disuruh keluar, inikan kasian, jaminan apa ini,"tambahnya.

Seperti dilansir sebelumnya bahwa, sejak muncul kebijakan nasional yang mewajibkan kepesertaan BPJS kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dengan menghapus kepesertaan Jamkesda ternyata menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat Bone.

Jumlah peserta Jamkesda sebanyak 387 ribu lebih ternyata tidak mampu seluruhnya diintegrasikan ke dalam kepesertaan BPJS untuk mendapat jaminan kesehatan. Hal ini terjadi karena anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk membayar premi seluruh peserta Jamkesda. Akibatnya hanya 50 persen dari mereka yang bisa diintegrasikan.

Hal ini membuktikan adanya kemunduran dalam memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat, dan terkhusus untuk Kabupaten Bone, justru berbanding terbalik dengan visi misi Bone Sehat. Masyarakat yang sebelumnya terjamin keseluruhan, sekarang malah hanya sebagian, meski menggunakan anggaran yang lebih besar bila dibandingkan dengan program Jamkesda yang pernah ada.

Laporan : Budiman

Juknis Tunjangan Sertifikasi Syaratkan Rasio Jumlah Siswa

Nursalam

WATAMPONE, BONE SATU - Terbitnya Petunjuk Tekhnis (Juknis) penyaluran Tunjangan Profesi atau Sertifikasi guru PNS tahun 2016 yang mempersyaratkan Rasio minimal 20 siswa untuk 1 orang guru, bukannya memudahkan para guru untuk menerima tunjangan sertifikasi, tapi malah mempersulit.

Betapa tidak, persyaratan Rasio jumlah siswa ini, tidak hanya melihat secara individual dari guru yang memenuhi kriteria, tapi malah menjadi syarat bagi setiap sekolah.

" Dulu kan persyaratannya hanya, guru yang memiliki jam mengajar 24 jam seminggu, memiliki sertifikat kependidikan dan SK, jadi hanya secara individual. Sekarang tidak, rasio itu mempersyaratkan sekolah dengan perbandingan 1 guru 20 siswa," ungkap Nursalam, Sekretaris Dinas Pendidikan Bone, Senin 25 April 2016.

Celakanya menurut Nursalam, jumlah guru yang dihitung dalam rasio setiap sekolah, bukan hanya yang berstatus PNS, tapi juga termasuk guru honorer yang terdaftar dalam Data Potensi Pendidikan (Dapodik) sekolah.

" Misalnya, jumlah guru 10 orang, maka jumlah siswanya, harus minimal 200 orang. Kalau tidak, maka semua guru di sekolah itu tidak akan terima tunjangan profesi, mau guru honorer atau PNS, yang penting tercatat dalam Dapodik,"jelasnya.

Akibat lebih parah dengan adanya persyaratan rasio jumlah siswa ini adalah potensi akan semakin menumpuknya sisa dana sertifikasi di Kabupaten Bone diakhir tahun. Untuk tahun lalu saja, tanpa adanya persyaratan baru tersebut, sisa tunjangan sertifikasi yang terakumulasi selama beberapa tahun mencapai 100 Miliar lebih. Hal ini terjadi karena serapan Tunjangan Sertifikasi oleh Disdik Bone tidak pernah menyerap memenuhi dari dana yang dialokasikan

" Itu bisa saja terjadi, dan kemungkinannya sangat besar,"aku Nursalam.

Laporan : Budiman

Pendataan Ulang Honor K2 Bone Bukan Untuk Terima Tunjangan Sertifikasi

Nursalam

WATAMPONE, BONE SATU - Munculnya persepsi yang menganggap pendataan ulang para guru honorer yang kini dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bone adalah untuk menerima tunjangan profesi atau Sertifikasi, justru dibantah oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bone.

Pendataan ulang ini ternyata hanya sebatas untuk melegalisir para guru honorer yang meminta agar mereka dibuatkan SK, itupun hanya bagi honorer Kategori 2 (K2) yang tidak lulus menjadi CPNS pada saat pengangkatan lalu.

" Jadi jangan salah sangka, pendataan ini sifatnya hanya untuk melegalkan, itupun karena adanya aspirasi dari mereka. Soal sertifikasi itu tidak ada hubungannya, itukan kewenangan pusat,"tegas Nursalam, Sekretaris Disdik Bone, Senin 25 April 2016.

Terus kenapa hanya honorer K2 ? Nursalam kembali menegaskan, pihak Disdik Bone hanya.                                             meyakini data dari honorer K2 dengan alasan, semua honorer tersebut telah diverifikasi statusnya pada saat penjaringan pengangkatan CPNS beberapa waktu lalu.

" Karena hanya data dari honor K2 ini yang dianggap valid dan terdaftar secara resmi sebagai tenaga honorer, bahkan data itu sudah terkirim dipusat, makanya hanya itu yang kita data,"ujarnya.

Nusrsalam sendiri malah mengakui kalau dirinya belum tahu secara jelas tujuan untuk melegalkan para honorer K2 tersebut.

" Saya juga tidak tahu mau diapakan, yang jelas hal ini hanya sebatas untuk melegalkan,"pungkasnya.

Laporan : Budiman

Fahsar Tekankan SKPD Tidak Pangkas Program Yang Sudah Lelang

H. Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Instruksi mendadak dari Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan RI bernomor 10/MK.07/2016 yang mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 10 persen, berimbas pada pemangkasan beberapa program kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.

Bupati Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi menegaskan kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola DAK ini agar menyaring kegiatan-kegiatan untuk semakin mempertajam skala prioritas agar bisa ditentukan kegiatan yang akan dipangkas.

" Kita akan seleksi, yang mana yang paling prioritas yang mana yang tidak, agar bisa diketahui yang mana akan dipangkas. Yang jelas pemotongan itu akan tersebar di masing-masing SKPD pengelola sebesar 10 persen, karena itu kebijakan dari Pemerintah Pusat, jadi itu harus,"tegas Fahsar, Senin 25 April 2016.

Selain itu, Fahsar yang baru saja memimpin rapat dengan para SKPD terkait juga menekankan agar tidak memangkas program kegiatan yang sudah memasuki tahap lelang.

" Karena kalau sudah memasuki tahap itu, otomatis kita sudah berurusan pihak lain, yaitu rekanan. Makanya tidak bisa lagi dipending,"pungkasnya.

Berdasarkan SE dari Kementerian Keuangan RI yang memerintahkan agar DAK Fisik untuk jatah Bone sebesar 259 Miliar dipotong 10 persen secara mandiri, artinya, secara kalkulatif DAK Fisik Bone akan terpotong sebesar 25,9 Miliar.

Dalam SE yang berlaku secara nasional ini juga menegaskan agar pemotongan secara mandiri segera dilaporkan ke Pemerintah Pusat paling lambat 28 April mendatang. Jika pihak Pemerintah Daerah tidak melaporkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka Pemerintah Pusat akan memotong sendiri DAK Fisik tersebut melalui pengurangan dana transfer.

Laporan : Budiman

Dak Fisik Bone Dikurangi 25,9 Miliar

Written By Bone Satu on Rabu, 20 April 2016 | 21.54

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Sedikitnya 10 persen atau 25,9 Miliar dari total 259 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Fisik yang menjadi jatah dana perimbangan 259 untuk APBD Kabupaten Bone akan dikurangi.

Pengurangan ini terkait dengan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan RI Nomor 10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan DAK fisik Secara Mandiri. SE ini diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone pada Rabu 20 April 2016 kemarin.

" Alasan pengurangan dalam SE itu karena asumsi pendapatan mengalami pengurangan dalam APBN Perubahan," ungkap Andi Fajaruddin, Kepala DPKAD Bone, Kamis 21 April 2016.

Dia menjelaskan,  asumsi pengurangan pendapatan yang mempengaruhi pengurangan DAK Fisik ini terjadi lantaran adanya pengurangan asumsi pendapatan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa, sehingga untuk menutupi kekurangan itu, maka Pemerintah Pusat memilih pengurangan DAK Fisik untuk setiap daerah.

" Dia (maksudnya, Pemerintah Pusat, red.) mau tutupi pengurangan DAU dan Dana Desa, alternatif yang dipilih seperti itu, jadi DAK Fisik yang jadi sasaran," ujarnya.

Hanya saja lanjutnya, pengurangan ini bakal menimbulkan kekahwatiran akan timbulnya polemik bagi pemerintah daerah, karena program DAK Fisik saat ini rata-rata sudah berjalan, sehingga menimbulkan masalah kalau tiba-tiba anggarannya di kurangi.

" Yang kita takutkan, kalau ada yang sudah tender atau proyeknya sudah berjalan tiba-tiba dananya tidak ada, ini pasti akan menimbulkan polemik,"terangnya.

Sementara Ketua DPRD Bone, Andi Akbar Yahya mengaku belum mengetahui secara jelas adanya Keputusan pengurangan DAK itu, tapi menurutnya hal ini perlu dikoordinasikan lebih jauh mengingat resiko yang bakal terjadi.

" Saya memang sudah dengar adanya pengurangan itu, tapi saya belum lihat suratnya. Tapi kalau ini memang terjadi, maka kita akan koordinasikan dulu, karena ini bisa berdampak besar,"jelasnya.

Laporan : Budiman

Jangan-Jangan Ada "Musuh" Pemerintah Disekitar Jalan Ini

Written By Bone Satu on Senin, 18 April 2016 | 20.25

Kondisi jalan " Lona Rilau" terlihat disepanjang jalan dipenuhi batu lepas dan kubangan yang menyulitkan kendaraan melintas.

WATAMPONE, BONE SATU - Akses jalan yang menghubungkan Kelurahan Cellu dengan Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang dikenal oleh masyarakat sekitar " kampung Lona Rilau " sudah puluhan tahun tidak pernah mendapat sentuhan dari Pemerintah Daerah. Kondisi jalan terlihat sangat memperihatinkan karena hanya dipenuhi batu lepas dengan kubangan disepanjang jalan.

Padahal, boleh dikata kalau jalan sepanjang kurang lebih 2 Kilometer ini termasuk akses dalam kota yang berjarak hanya 3 Kilometer dari pusat pemerintahan. Kondisi penduduknyapun terbilang sangat layak, karena dihuni oleh ratusan rumah.

Mungkin  karena heran bercampur dongkol, Amir, salah satu warga yang ditemui dilokasi lalu berseloroh dengan mengatakan, " saya juga tidak tau, jangan-jangan ada musuh pemerintah yang tinggal disekitar jalan ini,"ujarnya.

Amir yang dengan spontan melontarkan perkataan tersebut tidak habis fikir, karena setiap kandidat yang masuk kampanye di kampungnya, baik calon anggota DPRD maupun calon Bupati semuanya berjanji akan memperbaiki jalan tersebut kalau mereka terpilih, tapi sampai saat ini sudah beberapa perhelatan politik tidak ada satupun yang mampu realisasikan.

" Periode Bupati saja sudah 3 orang, kalau anggota DPRD saya sudah tidak hapal sudah berapa yang berhasil dan kita dukung, tapi tidak ada satupun yang bisa tepati janjinya,"bebernya.

Sementara Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU dan SDA Bone, H. Jibang, ST justru mengaku kalau pihaknya telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut pada tahun ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Hanya saja kata dia, usulan itu ditolak oleh pihak Kementerian PU Cipta Karya karena dianggap penduduknya kurang.

" Mereka (maksudnya pihak Kementerian, red.) melihat melalui GPRS katanya tidak layak karena hanya dihuni oleh beberapa rumah,"ungkap Jibang saat ditemui di Kantor Dinas PU dan SDA Bone, Selasa 19 April 2016.

Kata Jibang, untuk proyek rehabilitasi jalan tahun ini pihaknya hanya mengandalkan Dana yang bersumber dari DAK karena Instansinya tidak kebagian Dana Alokasi Umum (DAU).

" Mungkin karena DAK kita sudah banyak akhirnya kita tidak kebagian DAU, sementara peruntukan untuk DAK itu sendiri ditentukan oleh pusat,"pungkasnya.

Laporan : Budiman

Pemkab Bone Dapat Penghargaan Tindak Lanjut Terbaik

Kepala Irda Bone, Andi Amar Ma'ruf memperlihatkan piagam penghargaan tindak lanjut terbaik, diruang kerjan, Senin 18 April 2015.

WATAMPONE, BONE SATU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone tahun ini mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah yang memiliki respon tindak lanjut terbaik. Penghargaan ini didapatkan dari Inpektorat Daerah (Irda) Provinsi Sulsel atas keberhasilan Pemkab Bone menindak lanjuti setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

" Di Sulsel hanya 4 Kabupaten yang mendapat penghargaan ini, termasuk Bone salah satunya,"ungkap Andi Amar Ma'ruf, Kepala Irda Bone di ruang kerjanya, Senin 18 April 2016.

Menurut dia, penghargaan ini diperoleh atas keseriusan Pemkab Bone yang tidak pernah melampaui ketentuan jangka waktu 6 bulan dalam menindak lanjuti setiap hasil pemeriksaan Irda Provinsi, baik dalam bentuk kesalahan administrasi maupun pengembalian kerugian yang menjadi temuan.

" Penghargaan ini meliputi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dalam kurung waktu 2013 sampai 2015,"sebutnya.

Laporan : Budiman

Aset Disdik Bone Menyusut 324 Miliar

Written By Bone Satu on Minggu, 17 April 2016 | 02.57

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Sedikitnya 324 Miliar nilai aset Dinas Pendidikan (Disdik) Bone mengalami penyusutan dari total 814 Miliar sebelumnya, menjadi 490 Miliar. Nilai penyusutan ini merupakan akumulasi dari seluruh nilai aset sampai tahun 2015.

" Penyusutan ini terdiri dari hasil pengurangan nilai yang persentase setiap tahun terhitung dari tahun perolehan,"ungkap Nursalam, Sekretaris Disdik Bone melalui telepon seluler, Minggu 17 April 2016.

Meski dia tidak bisa merinci nilai penyusutan dari setiap jenis aset, namun menurutnya, pengurangan nilai ini merupakan hasil perhitungan dari nilai penyusutan dan penghapusan aset, diantaranya gedung, peralatan sekolah, kendaraan dinas dan beberapa aset milik sekolah.

" Memang jumlah penyusutannya banyak, karena selain baru kali ini kita lakukan penyusutan, juga aset Disdik memang besar sehingga perhitungannya agak lama,"jelasnya.

Laporan : Budiman

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN