Berita Terkini

Khalil Kembali Yakinkan Komisi III

Written By Bone Satu on Kamis, 24 Juli 2014 | 13.22

Pembahasan APBDP di Komisi III DPRD Bone, Rabu 23 Juli.

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) telah menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bone dari 2 Miliar menjadi 25 Juta rupiah, namun Khalil Shyhab selaku kepala Dinas kembali berupaya meyakinkan Komisi III DPRD Bone, kalau target PAD tersebut bisa terealisasi.

" Percuma saya "diimpor" kalau tidak mampu merealisasikan, saya yakin akan terealisasi tahun ini, karena suratnya tinggal ditanda-tangani Bupati dan segera akan kita kirimkan",tegas Khalil ditengah pembahasan APBD Perubahan, Rabu 23 Juli.

Mendengar pernyataan tersebut, Alfian T Anugerah, salah satu anggota Komisi III DPRD langsung memerintahkan TPAD, Andi Husnaeni, untuk memasukkan kembali target PAD tersebut.

" Tolong bu Nani dicatat kembali, kita akan tunggu hasilnya",ujar Alfian.

Dalam pembahasan yang berlangsung alot tersebut, Dinas ESDM juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar 1,2 Miliar, dimana dana tersebut selain akan digunakan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertambangan yang rencananya akan ditetapkan dalam waktu dekat juga akan digunakan untuk penerbitan perizinan pertambangan dan kegiatan lainnya.

Sekedar informasi, Dinas ESDM Bone pada APBD Pokok 2014 memiliki target PAD sebesar 2 Miliar Rupiah yang diharapkan dari sumbangan partisipasi pembangunan dari pengusaha tambang.

Karena target PAD tersebut tidak terealisasi sampai perubahan anggaran di godok, maka TPAD menurunkan target tersebut menjadi 25 juta dengan alasan dikhawatirkan akan berhadapan dengan belanja yang dapat memicu defisit anggaran ke depannya.

Memasuki triwulan kedua, Realisasi PAD Dinas ESDM hanya sebesar Rp. 9. 450. 000 atau 0,47 persen dari total PAD sebesar Rp. 2.001.000.000. itupun didapatkan dari item pendapatan pengganti biaya cetak peta, sementara target pendapatan dari permintaan Sumbangan pihak ketiga masih 0 persen.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Penyerapan APBD 2014 Dinilai Lamban

Illustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone mengakui penyerapan anggaran sampai memasuki triwulan kedua APBD 2014 terbilang lamban. Hal ini diungkapkan H. Najamuddin, Sekretaris DPKAD Bone pada Bone Satu di ruang kerjanya, Senin 21 Juli.

Kata Naja, dari 1,48 Trilliun nilai APBD 2014 ternyata sampai saat ini Pemkab. Bone hanya mampu menyerap anggaran sebesar 600 Miliar lebih Atau berkisar 40 persen, " idealnya, kalau kita berhitung dari triwulan kedua seharusnya sudah mencapai 50 persen",ujarnya.

Hal yang memicu lambatnya penyerapan anggaran tersebut menurutnya disebabkan oleh dua faktor yakni, keterlambatan pelakanaan kegiatan fisik dan pembayaran tunjangan sertifikasi guru, dimana keduanya memiliki mata anggaran yang besar.

Ironisnya, Kepala Bidang Evaluasi Bappeda Bone, Andi Saenal yang dikonfirmasi justru tidak bisa memberikan informasi lantaran data penyerapan APBD dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum diterima.

"" Baru itu data yang kita terima dari laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola, kalau APBD Bone sendiri belum bisa kita hitung untuk triwulan kedua karena datanya belum masuk",ungkap Andi Saenal di ruang kerjanya, Senin 21 Juli.

Dia hanya menyebutkan data penyerapan APBN murni yang justru lebih rendah dari penyerapan APBD, yakni hanya berkisar 21 persen lebih yang meliputi sejumlah kegiatan fisik sebesar Rp. 329.140.278.000 dari total anggaran sebesar Rp. 505.719.403.000.

Sementara untuk APBD provinsi, dari total yang dialokasikan sebesar Rp. 90.844.723.900 ternyata sampai saat ini Pemkab Bone menyerap sedikitpun alias 0 persen.

" Baru itu data yang kita terima dari laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola, kalau APBD Bone sendiri belum bisa kita hitung untuk triwulan kedua karena datanya belum masuk",kuncinya Andi Saenal di ruang kerjanya, Senin 21 Juli.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dewan Siap Bersaksi

Written By Bone Satu on Rabu, 23 Juli 2014 | 04.44

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Anggota Komisi I DPRD Bone, Saefullah Latif menegaskan, siap menjadi saksi kalau ada yang melaporkan ke penegak hukum, jika terdapat indikasi pembagian Mobil Dinas (Mobdin) tahun 2014 tidak sesuai dengan hasil persetujuan dengan pihak DPRD termasuk dalam peruntukannya.

"Kalau ada yang mau melapor, silahkan lapor, dan saya siap menjadi saksi, ini sudah tidak bisa lagi ditolelir kalau begini", tantang Saefullah dalam komunikasi seluler, Kamis 17 Juli.

Hal ini diungkapkan Saefullah berdasarkan adanya kecurigaan beberapa Mobdin pengadaan APBD 2014 berupa Toyota Kijang Inova Luxury yang sebelumnya diperuntukkan untuk pejabat eselon II sesui dengan kesepakatan dalam pembahasan di DPRD sebelumnya, ternyata malah diserahkan ke yang lain, diantaranya menjadi Mobil Operasional PKK. Belum lagi salah satunya yang ditolak oleh Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Bone.

" Semuanyakan terinci dalam RKA, Mobil itu untuk siapa, harusnya eksekutif menghargai itu, karena ini sudah disepakati dalam pembahasan, kenapa diajukan untuk dibahas kalau memang tidak mau diikuti",tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Hasanuddin menyebutkan bahwa dalam RKA tidak terinci peruntukan Mobdin tersebut kepada siapa yang akan diberikan.

" Yang dibahas itukan anggaran, jadi dalam RKA hanya menyebutkan besarnya anggaran dan jumlah Mobil yang akan dibeli",jelasnya.

Sementara untuk peruntukan dari Mobdin tersebut menurutnya merupakan kewenangan dari eksekutif dalam hal ini Bupati untuk mengalokasikan pembagian kendaraan yang tergolong mewah tersebut.

Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Bone, Budiono yang dikonfirmasi menyebutkan ke 14 Mobdin tersebut semuanya telah diserahkan, yakni 12 diserahkan ke pejabat eselon II dan 2 diantaranya diserahkan sebagai Mobil Operasional PKK dan Mobil Operasional Sekretariat Daerah. Sementara 1 unit mobil Toyota Hilux dobel Cabin digunakan sebagai Mobil Operasional Patwal.

" Kita hanya mengikuti sesuai petunjuk dari pimpinan yang disampaikan dalam bentuk berita acara penyerahan".ungkapnya.

Sekedar diketahui bahwa pengadaan Mobdin untuk para pejabat eselon II dilingkup Pemkab Bone menelan anggaran sebesar 4,7 Miliar yang dipostkan dalam mata anggaran Sekretariat Daerah pada APBD pokok 2014.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Terlambat, Ketua KPUD sindir Ketua Panwas Diawal Rekapitulasi

Written By Bone Satu on Kamis, 17 Juli 2014 | 07.03

Rekapitulasi perhitungan suara di Kantor KPUD Bone, Rabu 16 juli

WATAMPONE, BONE SATU - Rekapitulasi Perhitungan suara pilpres di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bone, JL. Wolter Monginsidi, Watampone yang dilaksanakan kemarin sedikit diwarnai sindiran yang berhembus dari Ketua KPUD Bone, Aksi Hamzah saat membuka acara.

Sindiran itu ditujukan kepada perwakilan Panwaslu Bone yang dihadiri langsung oleh Ketuanya, Asriati ditemani rekannya Ridwan Husaepa lantaran lantaran kedatangan keduanya terlambat sehingga acara yang dijadwalkan pada pukul 14.00 Wita terpaksa molor sampai beberapa menit dan baru dimulai ketika kedua orang dari panwaslu ini datang.

" Sebenarnya teman Panwas tidak terlambat, karena acara dimulai setelah mereka datang, yang dikatakan terlambat kalau acara sudah dimulai baru datang",kata Aksi Hamzah ditengah forum.

Mendengar sindiran tersebut kedua orang Panwas ini hanya terdiam sambil cengar-cengir malu. Untungnya, insiden kecil diawal acara ini tidak berlangsung lama karena Aksi Hamzah langsung melanjutkan pembicaraan ke topik masalah mengenai tekhnis perhitungan suara.

Selain itu, rekapitulasi perhitungan suara pilpres tersebut juga menghadirkan para PPK masing-masing Kecamatan, Panwaslu, dan saksi kedua pasangan Capres, yakni Andi Taufik , Ketua PKS Bone, sebagai saksi untuk pasangan Prabowo Hatta, sedangkan untuk pasangan Jokowi - JK, yakni ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kabupaten Bone, Bahtiar Malla.

Berikut hasil rekapitulasi suara dari 27 Kecamatan :

. Kecamatan Amali
Prabowo-Hatta :  1.517
Jokowi-JK :  10.926

2. Kecamatan Kajuara
Prabowo-Hatta : 4.609
Jokowi-JK : 12.523

3. Kecamatan Libureng
Prabowo-Hatta : 2.307
Jokowi-JK : 14.427

4. Kecamatan Tonra
Prabowo-Hatta : 1.034
Jokowi-JK : 5.924

5. Kecamatan Mare
Prabowo-Hatta : 2.586
Jokowi-JK : 10.283

6. Kecamatan Bengo
Prabowo-Hatta : 1.468
Jokowi-JK : 12.699

7. Kecamatan Cina
Prabowo-Hatta : 1.861
Jokowi-JK : 12.503

8. Kecamatan Tellusiattinnge
Prabowo-Hatta : 2.065
Jokowi-JK :  19.366

9. Kecamatan Lamuru
Prabowo-Hatta : 1.112
Jokowi-JK : 11.772

10. Kecamatan Ponre
Prabowo-Hatta : 803
Jokowi-JK : 6.627

11. Kecamatan Duaboccoe
Prabowo-Hatta : 2.011
Jokowi-JK : 14.928

12.  Kecamatan Barebbo
Prabowo-Hatta : 1.546
Jokowi-JK : 13.343

13. Kecamatan Tanete Riattang Timur
Prabowo-Hatta : 2.321
Jokowi-JK : 18.770

14. Kecamatan Tanete Riattang Barat
Prabowo-Hatta : 3.384
Jokowi-JK : 18.438

15. Kecamatan Awangpone
Prabowo-Hatta : 1.104
Jokowi-JK : 15.895

16. Kecamatan Salomekko
Prabowo-Hatta : 1.598
Jokowi-JK : 5.623

17. Kecamatan Bontocani
Prabowo-Hatta : 1.630
Jokowi-JK : 6.827

18. Kecamatan Patimpeng
Prabowo-Hatta : 1.568
Jokowi-JK : 6.522

19. Kecamatan Sibulue
Prabowo-Hatta : 1.776
Jokowi-JK : 15.784

20. Kecamatan Tellulimpoe
Prabowo-Hatta : 1.033
Jokowi-JK : 7.185

21. Kecamatan Palakka
Prabowo-Hatta : 1.891
Jokowi-JK : 10.641

22. Kecamatan Lappariaja
Prabowo-Hatta : 1.454
Jokowi-JK : 12.647

23. Kecamatan Tanete Riattang
Prabowo-Hatta : 4.234
Jokowi-JK : 21.627

24. Kecamatan Cenrana
Prabowo-Hatta : 939
Jokowi-JK : 12.692

25. Kecamatam Ajangale
Prabowo-Hatta : 1.722
Jokowi-JK : 13.045

26. Kecamatan Kahu
Prabowo-Hatta : 3.207
Jokowi-JK : 16.801

27. Kecamatan Ulaweng
Prabowo-Hatta : 2.733
Jokowi-JK : 11.948

Total Perolehan suara untuk masing pasangan :

Prabowo - Hatta Rajasa - 53. 813 atau 13,67 persen

Jokowi. Jusuf Kalla - 339.766 atau 86,33 persen.

Jumlah suara sah 386 114
Partisipasi pemilih 71 persen.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

APBD-P Bone Dapat 68 Miliar Tambahan Pendapatan

Written By Bone Satu on Rabu, 16 Juli 2014 | 19.00

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Sebanyak 68 Miliar Rupiah lebih rencana pendapatan daerah yang bakal menambah nilai APBD - Perubahan di Kabupaten Bone.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, Andi Fajaruddin di ruang kerjanya, Rabu 16 Juli.

Menurutnya, tambahan pendapatan tersebut meliputi 3 item penganggaran, yakni program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dalam bentuk dana kapitasi sebesar 24,7 Miliar Rupiah, Pendapatan lain - lain daerah yang sah berupa dana bagi hasil Pajak Rokok dari pemerintah Provinsi Sulsel sebesar 13 Miliar Rupiah lebih dan kenaikan tunjangan profesi guru sebesar 32 Miliar Rupiah.
" Ketiga item rencana pendapatan tersebut sudah ada yang terealisasi sebelumnya, seperti pajak rokok sebesar 900 juta",ungkapnya.

Lebih jauh dia jelaskan, bahwa untuk dana JKN merupakan program dari pemerintah pusat yang dikelola langsung oleh masing-masing Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) atau Puskesmas melalui transfer langsung.

" Itulah mekanisme dana kapitasi, kita hanya menunggu laporan pelaksanaan anggaran dari pengelolah masing-masing",ujarnya.

Sementara untuk item pendapatan dari pajak rokok menurutnya, jumlah dana yang akan diterima dari Provinsi Sulsel sesuai dengan Keputusan Gubernur sebelumnya yang selanjutnya menjadi patokan untuk mengalokasikannya dalam APBD - P sebagai tambahan pendapatan.

Sedangkan untuk tambahan pendapatan dari kenaikan tunjangan sertifikasi menggunakan acuan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

" Jumlah kenaikan Tunjangan itu ditetapkan dalam PMK, tapi itu terbit setelah penetapan APBD Pokok, jadi di Perubahan kita sesuaikan",kuncinya.

Sementara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Andi Darwis Massalinri yang dikonfirmasi mengatakan ketiga item rencana pendapatan tersebut tidak berpengaruh terhadap perubahan program yang akan dibahas dalam perubahan anggaran karena peruntukannya sudah teralokasi secara otomatis.

" Tetap akan ikut dalam pembahasan tapi tidak bisa dikreasikan karena peruntukannya sudah ada",ungkapnya dalam telepon seluler, Rabu 16 Juli.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dak Diknas Bone Tunggu APBDP

Ibrahim Yukkas

WATAMPONE BONE SATU - Sampai memasuki triwulan kedua perjalanan APBD 2014, ternyata Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone belum merealisasikan kegiatan yang menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Bidang Program Diknas Bone, Ibrahim Yukkas mengakui terpendingnya pelaksanaan DAK tersebut, lantaran terdapat perbedaan angka dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam APBD Pokok 2014 dengan angka pada Petunjuk Tekhnis (Juknis) tentang pelaksanaan DAK Diknas dari Kementerian Pendidikan, sehingga Diknas Bone terpaksa harus menunggu untuk penyesuaian saat penyusunan anggaran dalam APBD - Perubahan.

" Karena Juknisnya terbit belakangan sehingga kita harus tunggu di perubahan untuk penyesuan angka itu",jelasnya, Rabu 16 Juli.

Meskipun Ibrahim tidak bisa menyebutkan secara rinci selisih perbedaan angka tersebut, namun dia mengakui adanya penurunan jumlah berdasarkan turunnya alokasi anggaran untuk DAK Diknas tahun ini.

" Tahun lalu (2013, red.) Berkisar 40 Miliar, sedangkan tahun ini hanya berkisar 36 Miliar",ungkapnya.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan DAK tersebut menurutnya terdiri dari kegiatan non fisik berupa pengadaan buku dan alat peraga pembelajaran. Sementara untuk kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, dan rehabilitasi sekolah.

Ibrahim lalu meyakinkan kalau kendala seperti itu tidak akan membuat pelaksanaan kegiatan terlambat sesuai jadwal, karena menurutnya kegiatan dikelolah langsung oleh masing-masing kepala sekolah.

" Makanya saya yakin kegiatannya tidak akan terlambat karena fisiknya dikelolah oleh kepala sekolah kalau non fisik kan bisa langsung dibeli barangnya", imbuhnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kemenangan Jokowi- JK Dianggap Fenomena Baru Politik Di Bone

Written By Bone Satu on Selasa, 15 Juli 2014 | 03.27

Tim Pemenangan Jokowi - JK saat menggelar Konfrensi Pers di Sekretariat PDIP Bone Jl. Ahmad Yani Watampone, Senin 14 Juli

WATAMPONE, BONE SATU - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bone, Andi Mappamadeng Dewang menegaskan bahwa, kemenangan mutlak kubu pasangan Capres dan Cawapres nomor 2, Jokowi - JK di Kabupaten Bone merupakan fenomena baru yang membuktikan kalau kekuatan gerbong partai Golkar yang dikenal selama ini sebagai penguasa pada setiap perhelatan demokrasi di Bone, tidak berpengaruh oleh ' magnet ' kefiguran sosok kedua tokoh Jokowi-JK yang menjadi keinginan masyarakat Bone.

Meskipun Golkar dengan koalisinya yang mendukung pasangan nomor urut 1, Prabowo - Hatta, dimana dari Golkar sendiri dimotori oleh Andi Fahsar M Padjalangi yang notabene adalah Bupati Bone, namun faktanya harus mengakui kemenangan pasangan Jokowi - JK dengan perolehan suara 87 persen kendati hanya didukung oleh koalisi partai minoritas, yakni PDIP, PIS, Nasdem dan PKB.

" Memang ada fenomena baru yang dihasilkan dari Pilpres kali ini, rupanya keinginan rakyat Bone tidak bisa dibendung dengan intervensi politik dari pemerintah seperti yang terjadi pada setiap pesta demokrasi selama ini",terang Andi Mappamadeng Dewan, Ketua PDIP Bone dalam konfrensi pers, Senin, 24 Juli.

Bahkan kata dia, kemenangan ini menjadi bukti kalau filosofi masyarakat Bone yang kental dengan ketaatan terhadap keinginan pemimpin dengan istilah kuno ' Polo Papa Polo Panni' mulai tergerus oleh keinginan rakyat untuk menentukan pilihan sendiri.

" Ini patut menjadi pelajaran bagi kita semua, kalau pandangan masyarakat tentang politik mulai modern, jadi tolong ini ditulis baik-baik",ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua I DPD II Golkar Bone, Andi Akbar Yahya yang dikonfirmasi rupanya enggan mengakui kalau kekalahan itu sebagai bagian dari kekalahan Golkar, secara politikus dia justru berpendapat kalau kekalahan ini disebabkan karena kandidat yang didukung tidak berasal dari partai Golkar.

" Karena calon tidak berasal dari Golkar",keliknya dalam telepon seluler, Selasa 15 Juli.

Kendati demikian, Ketua DPRD Bone tetap mengakui kalau kemenangan Jokowi-JK tersebut disebabkan karena peran koalisi partai dalam pilpres tidak terlalu berpengaruh dalam memberikan kontribusi kepada kandidat usungan, tapi lebih condong pada kefiguran kandidat itu sendiri.

" Tidak bisa memang kita berpatokan pada Koalisi, karena masyarakat lebih melihat kefigurannya",kuncinya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN