Berita Terkini

Samsun Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara Ir. Efendi

Written By Bone Satu on Minggu, 20 April 2014 | 07.06

Pembacaan Rekapitulasi Hasil Pemilu Oleh Masing PPK Di Kantor KPUD Bone, Minggu (20/4/14).

WATAMPONE, BONE SATU - Caleg DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bone dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 8, Samsun M menemukan adanya indikasi penggelembungan pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang membuat perolehan suara untuk dirinya lebih rendah dari Ir. Efendi, Caleg nomor urut 5 dari rekan separtainya.

Hal ini menurut Samsun terjadi pada data perolehan suara didua TPS Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yakni TPS 4 dan TPS 8, dimana kedua TPS tersebut terdapat perbedaan data perolehan suara dari Ir. Efendi antara formulir C1 dengan data pada formulir D1.

Kata dia, jumlah suara yang diperoleh Ir. Efendi pada TPS 4 berdasarkan data dari formulir C1 hanya 4 suara, sedangkan yang tercatat dalam formulir D1 dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebanyak 27 suara. Begitu juga pada TPS 8 dimana tercatat hanya 2 suara, sementara di formulir D1 tercatat 12 suara.

Hal inilah yang membuat Samsun mencurigai adanya upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menggelembungkan suara sehingga jumlah perolehan suara dari Ir. Efendi melampaui perolehan suaranya.

" Inikan jelas penggelembungan, karena perbedaanya sangat jauh",ungkapnya pada wartawan, Minggu (20/4/14).

Bahkan menurutnya kecurigaan adanya penggelembungan suara itu diperkuat dengan pengakuan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS 4, Afitsam yang mengatakan perolehan suara tertinggi dari seluruh Caleg di TPS tersebut diraih oleh Caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB), Andi Kadaria sebesar 64 suara, menyusul diurutan kedua Alfian T Anugerah (Caleg Golkar) berkisar 30 an suara dan Muh. Amin (Caleg PPP) berkisar 20 an suara.

"Herannya, waktu kita datangi ketua KPPS (Afitsam .red)untuk kroscek dengan data temuan kita caleg yang lainnya rata-rata dibawah 10 suara, kenapa tiba-tiba ada yang suaranya 27 selain yang ketiga orang itu",paparnya.

Kecurigaan Samsun lagi-lagi diperkuat dengan fakta bahwa data C1 dari saksi yang berugas di TPS tersebut sampai saat ini belum disampaikan ke Partai selaku media centre penginputan yang memang menjadi tugas dari Ir. Efendi untuk merekrut saksi di wilayah TPS tersebut.

" Sebelumnya Partai telah membagi tugas bagi setiap Calegnya untuk merekrut saksi di basisnya masing-masing, tapi kenapa belum disetor sampai sekarang, jelas inikan mencurigakan",tambahnya.

Hal inilah yang membuat Samsun M melaporkan dugaan penggelembungan suara tersebut ke pihak Panitia Pengawas Pemilu Bone, karena menurutnya sangat merugikan pihaknya.

" Saya juga tembuskan ke Polres Bone, dan menyampaikan langsung temuan ini ke Ketua Partai",terangnya.

Dari data yang dihimpun sementara, perolehan suara tertinggi untuk.Caleg PKS Dapil 1 diraih oleh Ir, Efendi sebanyak 1.323 suara yang berselisih 7 dengan perolehan suara dari Samsun M sebanyak 1. 316 suara.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Lurah Bajoe Dituding Lakukan Kejahatan Politik Bersistem

Written By Bone Satu on Jumat, 21 Maret 2014 | 00.29

WATAMPONE, BONE SATU - Ulah Lurah Bajoe, Hj. Faidah yang mempolitisasi pendistribusian Beras Miskin (Raskin) dengan membagikan kartu nama salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk setiap penerimaan Beras Miskin kepada warga yang tidak mampu seperti dilansir beberapa media sebelumnya, terus mendapat kritikan dari sejumlah elemen masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Dani Ramdani, salah satu aktifis mahasiswa yang menilai tindakan Hj. Faidah tersebut selain melanggar aturan Pemilu, juga merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam posisinya selaku koordinator penyaluran Raskin di daerahnya.

" Kami meminta kepada Panwas untuk berani bersikap sesuai aturan untuk menggugurkan Caleg yang bersangkutan dan memproses lurah Bajoe sesuai Undang-undang, kalau tidak bisa berbuat silahkan mundur dari Panwas",tegasnya dalam pesan singkat seluler, Kamis (20/3/14).

Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Hj. Faidah bekerjasama dengan salah satu Caleg merupakan kejahatan politik yang bersistem yang sangat merusak tatanan demokrasi, sehingga perlu mendapat tindakan tegas dari semua pihak yang berkompetensi.
" Rumah Pemuda Bangsa (RPB) dan HMI STIH akan melakukan pendudukan kepada Panwas minggu depan ketika tidak melakukan tindakan yang tegas, Jangan takut untuk Berbuat karena kita ingin semua menciptakn Pemilu yang berkualitas",terangnya.

Sementara pemerhati masyarakat, Andi Hidayat Pananrangi menilai apa yang dilakukan oknum Lurah tersebut merupakan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kepegawaian, dimana menurutnya tidak dibenarkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam persoalan politik.

" Tindakan Lurah Bajoe tersebut sudah secara jelas melibatkan diri secara langsung untuk memenangkan caleg Golkar dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Lurah, jelas hal itu merupakan pelanggaran",ujarnya, Jum'at (21/3/14).

Hal berbeda diungkapkan oleh Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang Timur, Andi Amir, yang tidak mengetahui adanya temuan barang bukti oleh Panwas, dimana menurutnya keributan yang terjadi saat penyaluran raskin di Bajoe justru dipicu oleh sikap beberapa orang dari partai lain yang mendatangi kantor kelurahan dan menfoto tumpukan raskin yang akan didistribuasikan.

" Mereka ditegur, lurah menanyakan alasan mereka memfoto beras, karena mereka bukan wartawan",ujar Andi Amir di ruang kerjanya Jum'at (21/3/14).

Diapun menampik kalau, keterlibatan Lurah Bajoe secara langsung dalam pendistribusian Raskin saat ini karena para kepala lingkungan yang selama ini diberi tugas justru tidak berdasarkan data yang sebenarnya.

" Selama ini banyak yang terima raskin tidak berdasarkan data, sehingga Lurah mengambil inisiatif untuk menangani langsung",keliknya.

Diapun menyesalkan pihak Panwas yang tidak menyampaikan persoalan tersebut kepihak Kecamatan, karena menurutnya secara struktural pihak Kecamatan berhak mengetahui jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kelurahan.

" Saya juga heran, kenapa panwas tidak menyampaikan jika ada kejadian seperti itu, inikan terkait dengan pemerintahan di wilayah kita",tambahnya.

Laporan. : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tim Penyidik Kejari Bone Sita Dokumen Gernas Kakao

Written By Bone Satu on Senin, 17 Maret 2014 | 02.59

Tim Penyidik Kejari Saat Melakukan Penyitaan Diruang Administrasi DisHutbun Bone, Senin (17/3/14).

WATAMPONE, BONE SATU - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone mendatangi kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Bone untuk menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao yang dilaksanakan pada tahun 2009-2010.

Dalam ruangan administrasi Dishutbun Bone, nampak tim yang terdiri dari Kasi Intel Kejari Bone, Sainuddin, Kasi Pidsus, Muh. Tasbih beserta 3 personil lainnya tengah memeriksa sedikitnya 20 bundel besar dokumen proyek Gernas dan sesekali bertanya kepada H. Andi Muhlis yang juga bertindak selaku Pimpinan proyek tersebut.

Kepada wartawan, Muhlis nampak menyesalkan sikap Kejari yang menganggap terlalu dini mengindikasikan adanya kerugian dalam proyek Gernas sampai membuat dirinya menjadi tersangka, karena menurutnya semua pelaksanaan proyek sampai pada pencairan dana sudah sesuai dengan mekanisme dalam Petunjuk Tekhnis (Juknis).

"Hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan red) saja tidak ada kerugian, jadi ini terlalu dini jika dianggap ada pelanggaran",jelasnya dengan nada seolah tertekan, Senin (17/3/14).

Dia menjelaskan, bahwa Proyek Gernas merupakan program pemerintah pusat untuk Kabupaten Bone dengan anggaran bersumber dari APBN sebesar 10 Miliar, namun pagu anggaran setelah ditenderkan tersisa sebesar 9,9 Miliar Rupiah.

Sementara item pekerjaan dalam proyek tersebut meliputi intensifikasi (bantuan pupuk dan racun beserta peralatan semprot), rehabilitasi (sambung samping) seluas 2000 Hektar, dan peremajaan tanaman kakao seluas 1000 hektar.

" Yang mereka (maksudnya pihak Kejaksaan) anggap bermasalah adalah pada item rehabilitasi atau sambung samping, padahal dana yang kami cairkan sudah sesuai dengan jumlah tanaman yang tumbuh",paparnya.

Menurut Muhlis, jumlah anggaran yang dicairkan untuk proyek tersebut hanya sebesar 4 Miliar lebih dari total 9,9 Miliar anggaran, karena setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya berkisar 45 persen tanaman yang bisa tumbuh. Sementara sisa anggaran di "bintang" alias ditunda pencairannya sampai tahun berikutnya yakni pada tahun 2010.

"Juknisnya seperti itu, jadi setelah volume pekerjaan diukur dan dibayarkan, maka selanjutnya untuk mencairkan anggaran yang tersisa harus diaudit dulu, dan itu sudah dilakukan oleh BPKP dan hasilnya meningkat 83 persen jadi kita bayarkan lagi tambahannya ",jelasnya.

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Kasi Pidsus kejari Bone, Muh. Tasbih yang menganggap indikasi pelanggaran dalam proyek Gernas tersebut terletak pada tahapan pencairan dana dimana menurutnya lebih besar anggaran yang dicairkan daripada volume pekerjaan.

" Pada tahapan pencairan dana terdapat indikasi lebih besar yang keluar dibanding dengan kondisi dilapangan", unkapnya, Senin (17/3/14).

Kata dia, penyitaan dokumen yang dilakukan oleh pihaknya merupakan pemeriksaan tahap akhir untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Ini pemeriksaan tahap akhir, jadi agenda kita kesini dalam upaya penyitaan semua berkas terkait masalah tersebut", tambahnya.

Kasus Gernas Kakao yang ditangani pihak Kejari Bone sejak tahun 2011 lalu telah menyeret 5 nama tersangka, yakni, Kasi Pengolahan dan Pemasaran DisHutbun Bone yang bertindak selaku Pimpinan Proyek, Andi Muhlis, Mantan Bendahara Dsihutbun Bone, Yuliana Hamid, 3 tersangka lainnya berasal dari Petugas Tekhnis lapangan.

Laporan. ; Budiman
Editor. : Turdi


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Aneh, Bukti Kepemilikan Lahan Pasar Bajoe Masih Ditangan Amir Bandu

Written By Bone Satu on Kamis, 13 Maret 2014 | 18.34

Bekas Puskesmas Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur yang ditukar guling dengan lahan pasar Bajoe belum bersertifikat

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun pasar sentral baru Bajoe rencananya hari ini, Jum'at tanggal 14 Maret 2014 akan diresmikan dan diserahkan oleh Menteri Perdagangan (Memperindag) Republik indonesia, seperti dilansir media lokal beberapa waktu lalu, namun semua dokumen tentang keberadaan pasar yang dibangun pada tahun 2009.lalu masih simpang- siur.

Sampai saat ini belum pernah ada informasi yang menyebutkan adanya pengajuan dokumen oleh pemerintah daerah terkait pengadaan pasar yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 12 Miliar tersebut untuk mendapatkan predikat sebagai asset pemerintah daerah.

Hal ini terbukti berdasarkan pengakuan dari Kabag Agraria Setda Bone, Andi Khaikal bahwa sampai saat ini status lahan pembangunan pasar Bajoe yang sebelumnya di "tukar guling" atau diruislak dengan lahan bekas Puskesmas Bajoe masih berupa akta jual beli, bahkan semua bukti kepemilikan masih berada ditangan masing-masing pihak alias belum ada penukaran bukti kepemilikan, baik penyedia lahan, dalam hal ini H. Amir Bandu salah seorang pengusaha asal kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, maupun pemerintah daerah selaku pemilik lahan bekas Puskesmas Bajoe.

" Semuanya masih dalam bentuk akta jual beli, menurut informasi jumlahnya 4 buah, katanya menghindari pajak, dan itu masih berada ditangan H. Amir ",ungkapnya, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (13/3/14).

Informasi terakhir yang dilansir media ini menyebutkan pemerintah daerah belum bisa memasukkan pasar tersebut dalam daftar inventaris sebagai asset daerah, karena berkas pengajuan tentang dokumen ruislak atau tukar guling beserta berkas pendukung lainnya seperti bukti kepemilikan yang dipersyaratkan untuk permintaan penyerahan dari pemerintah pusat belum pernah diajukan oleh pemerintah daerah, para pejabat dan lembaga terkait cenderung saling tunjuk saat dokumen itu dipertanyakan.

Anehnya, tiba-tiba beredar informasi kalau salah satu agenda kedatangan Menperindag adalah untuk menyerahkan pasar tersebut ke pemerintah daerah, terlebih lagi akan meresmikan pasar tersebut, yang sebelumnya telah diresmikan oleh Gubernur Sulsel secara simbolis tahun 2013 lalu.

Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD), H. Najamuddin saat dikonfirmasi hanya mengira-mengira kalau penyerahan yang akan dilakukan oleh Menperindag hari ini hanya sebatas penyerahan bangunan pasar, sementara terkait dengan simpangsiurnya bukti kepemilikan lahan menurutnya adalah urusan antara pemerintah daerah dengan H. Amir Bandu.

"Mungkin dia (maksudnya Menperindag) akan menyerahkan bangunannya, soal lahannya itukan urusan pemerintah daerah, karena pemerintah pusat hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunannya",ungkap. Najamuddin di ruang kerjanya, Kamis (13/3/14).

Laporan. : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kurang Sehat, Tersangka PPK BBI Amali Batal Ditahan, Kejari Bone Hanya Menahan Kontraktor

Written By Bone Satu on Rabu, 12 Maret 2014 | 04.04

Tersangka AMR beberapa kali tidak sadarkan diri dan mengigau pada saat akan dioeriksa di kantor Kejari Bone, Rabu (12/3/14)

WATAMPONE, BONE SATU - Niat kejaksaan Negeri (Kejari) Bone untuk menahan AMR, tersangka Kasus dugaan tindak pidana korupsi, proyek Balai Benih Ikan (BBI) Amali, terpaksa harus ditunda lantaran kondisi kesehatan tersangka tiba-tiba memburuk.

Saat akan diperiksa oleh Kasi Pidsus Kejari Bone, Muh. Tasbih, tersangka yang datang sekitar pukul 1.30 wita berapa kali tidak sadarkan diri dan terus mengucap kata menghiba.

" Tuhan, tolong saya kasian",iba tersangka berulang-ulang dengan lirih, Rabu (12/3/14).

Kejari Bone, Natsir yang juga hadir di ruangan tersebut, setelah mendengar keterangan Dokter yang sengaja dipanggil untuk memeriksa keadaan tersangka lalu mengintruksikan kepada kasi Pidsus untuk menghentikan pemeriksaan dan menyuruh tersangka untuk kembali kerumah.

"Pulangkan saja kerumahnya, janganmi dulu ditahan, biarmi sementara statusnya tahanan rumah", kata Natsir.

Tak lama kemudian, tersangka dipapah keluar ruangan dan segera dipulangkan kerumahnya.

Sementara tersangka lainnya, yakni direktur CV. Bintang Lima, AGS, sebagai salah satu rekanan pelaksana proyek BBI tersebut tetap menjalani penahanan dan pada saat itu juga di bawah ke Lembaga pemsyarakatan (Lapas) Bone dengan mengendarai mobil tahanan.

Selanjutnya, Kejari Bone menjelaskan bahwa meskipun tersangka AMR yang juga mantan Kepala Budidaya Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Bone ini tidak ditahan, namun pihaknya akan tetap meminta hasil pemeriksaan resmi dari pihak medis mengenai kondisi kesehatan tersangka sebagai dasar untuk menunda penahanan.

" Prosedurnya seperti itu, jadi kita akan minta keterangan resmi mengenai hasil rekam medis dari pihak kedokteran yang menerangkan kondisinya memang tidak layak untuk menjalani penahan",terangnya beberapa saat pada wartawan.

Diapun memaparkan bahwa, selain AMre dan AGS sebagai tersangka dalam kasus ini, juga terdapat tersangka lainnya yakni NA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu menjabat sebagai Kepala DKP Bone. Sementara pihak Konsultan proyek menurutnya masih sebatas sebagai saksi

"Kita sudah periksa, namun sementara masih diambil keterangannya sebagai saksi",tambahnya.

Meskioun demikian, Natsir berjanji akan segera menuntaskan kasus tersebut yang dinilai selama ini terlalu lama mengendap di Kejari Bone

Lebih jauh dia jelaskan, proyek BBI di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang dibangun pada tahun 2007 lalu dengan anggaran berkisar 2 Miliar lebih merupakan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Meskipun diakuinya sudah sesuai Petunjuk Tekhnis (Juknis) namun pembagian paket pekerjaan dalam proyek tersebut menjadi 21 paket justru mengakibatkan 6 perusahaan yang tidak mencapai volume pekerjaan sehingga merugikan negara sebesar 560 juta berdasarkan hasil audit BPKP beberapa tahun lalu.

" Proyek ini menyeberang sampai tahun 2008 dan setelah kita dalami ternyata terdapat 6 perusahaan yang tidak mencapai volume pekerjaan",ungkap Natsir, namun dia tidak menyebutkan ke 6 perusahaan tersebut.

Penulis. : Budiman
Esditor. : turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dinas ESDM Bone Menunggu Revisi Perda RTRW

Written By Bone Satu on Selasa, 11 Maret 2014 | 07.30

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun sudah menjadi bengkalai yang tidak diselesaikan sejak tahun 2013 lalu, namun lagi-lagi paripurna penetapan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menentukan pemetaan beberapa wilayah pertambangan di Kabupaten Bone terpaksa molor dari jadwal.

Padahal disisi lain, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bone sangat membutuhkan Revisi Perda tersebut untuk segera ditetapkan karena merupakan dasar pelaksanaan program dalam upaya eksploitasi pertambangan.

"Sebenarnya revisi Perda ini sangat mendesak karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa dasar dari revisi Perda itu",ungkap Jamaluddin, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Bone, Senin (10/3/14).

Dia menjelaskan, Revisi Perda tersebut merupakan dasar bagi Dinas ESDM Bone untuk mengajukan kepemerintah pusat tentang beberapa wilayah di Kabupaten Bone yang bakal dijadikan sebagai lokasi pertambangan, dan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, maka selanjutnya Dinas ESDM Bone akan melelang lokasi tersebut kepada para pengusaha tambang yang berniat melakukan eksploitasi.

" Tahapannya seperti itu, jadi sebelum semuanya dilakukan kita harus menuggu selesainya Revisi Perda itu",tambahnya.

Sementara, Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bone yang membahas revisi Perda tersebut, Andi Darwis Massalinri justru menyalahkan pihak eksekutif dalam hal ini Dinas ESDM Bone, karena menurutnya Rancangan Perda tentang Revisi tersebut telah selesai dibahas dan tinggal dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sulsel.

"Kita malah tidak tahu, hasil konsultasinya bagaimana, seandainya sudah selesai dari kemarin tentu sudah diparipurnakan, tapi sampai saat ini saya juga belum mendapat informasi dari mereka (maksudnya Dinas ESDM Bone, red)",tuturnya dalam telepon seluler, Senin (10/3/11).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Bone, M. Akbar yang menurutnya agenda paripurna DPRD Bone untuk penetapa Revisi Perda dan beberapa Ranperda lainnya sudah dijadwalkan pada hari Senin tanggal 10 Maret kemarin, namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak eksekutif, termasuk salah satunya dari Dinas ESDM Bone.

"Sampai saat ini kita masih menunggu, kalau semuanya sudah siap, tinggal kita layangkan undangan kepada anggota DPRD untuk Paripurna", ungkapnya, Senin (10/3/14).

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Kabupaten Bone Turun 60 Persen Akibat Pemilu 2014

Written By Bone Satu on Rabu, 19 Februari 2014 | 00.36

Kondisi Sepanjang Jalan Durian, Jalan Salak dan Jalan Majang yang rusak Parah akibat bekas galian pipa proyek SPAM ternyata tahun ini akan diperbaiki Pemkab Bone tanpa meminta pertanggungjawaban Kontraktornya

WATAMPONE, BONE SATU - Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2013 lalu, ternyata alokasi anggaran tahun ini untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone rupanya mengalami penurunan cukup signifikan yang diperkirakan mencapai 60 persen.

Betapa tidak, pada tahun 2013 lalu, pemerintah daerah masih mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai angka 90 Miliar rupiah. Namun pada tahun ini pemerintah daerah hanya bisa menyisihkan anggaran sebesar 38 Miliar dari total 1,4 Triliun dalam APBD 2014, dimana anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 18 Miliar Rupiah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 20 Miliar Rupiah.

Kepala Bidang Bina Program Dinas PU dan SDA Bone, Jibang mengakui penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh pengaruh Perhelatan politk menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden mendatang.

" Iya, saya kira penurunan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun ini, setidaknya tentu akan banyak anggaran terkuras untuk itu", ungkap Jibang, melalui telepon seluler , Selasa (18/2/14).

Dia menilai, alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan pada tahun ini, sangat jauh dari kebutuhan, jika berdasarkan volume jalan di Kabupaten Bone secara keseluruhan yang mencapai 2400 Km, apalagi menurutnya kondisi jalan tersebut sebagian besar sudah mengalami kerusakan.

" Sebenarnya, kalau kita mau berdasarkan kebutuhan saat ini, maka alokasi anggaran baru bisa layak jika sebesar 200 miliar pertahun, "terangnya.

Jibang lalu menyebutkan sejumlah ruas jalan yang akan diperbaiki dengan anggaran tersebut, yakni untuk di dalam kota hanya pada sepanjang jalur di Jalan Durian ke arah selatan sampai di jalan Majang, pembangunan jalan yang menghubungkan tanggul pelabuhan dengan pasar baru Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan selanjutnya hanya menutupi lobang-lobang jalan yang dianggap membahayakan lalulintas. Sedangkan untuk di luar kota menurutnya, meliputi beberapa ruas jalan di 12 Kecamatan, yakni Kecamatan Amali, Awangpone, Barebbo, Tellu Siattinge, Kajuara, Lamuru, Patimpeng, Libureng, Ajangale, Ulaweng, Palakka dan Sibulue.

Sementara, Sekretaris Dinas Pengelolah Keuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, H. Najamuddin saat dikonfirmasi membantah kalau penurunan alokasi anggaran itu disebabkan oleh faktor politik menghadapi pemilu, karena menurutnya baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden tidak membebani pemerintah daerah dalam alokasi anggaran di APBD. Namun menurutnya penurunan itu disebabkan oleh kurangnya dana dari APBN yang biasanya dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan pembangunan jalan di daerah.

" Kalau secara langsung, itu tidak berpengaruh, karena dana pemilu berasal dari APBN sedangkan dalam APBD tentu bergantung dari kebijakan daerah, tapi secara tidak langsung bisa saja jika anggaran dari APBN untuk infrastruktur berkurang untuk tahun ini",jelas Najamuddin di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2014).

Penulis. : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN