INDEX

Bea Cukai Bone Sita Miras Di Novena

Written By Bone Satu on Kamis, 18 Desember 2014 | 16.10

Ilustrasi Miras

WATAMPONE, BONE SATU - Razia yang digelar oleh Petugas Bea Cukai Kabupaten Bone dengan mendatangi sejumlah hotel dan tempat hiburan malam pada Rabu 17 Desember pukul 22.00 wita menyita sejumlah Minuman Keras (Miras) dari berbagai merek . Salah satunya adalah hotel Novena yang terletak di JL. Ahmad Yani, Watampone. Sejumlah minuman keras impor pun berhasil disita oleh petugas, diantaranya miras merk Civas, Jack Daniels, dan Martine.

Kepala Kantor Bea Cukai Bone, Nasrul yang memimpin langsung razia tersebut, mengakui kalau operasi ini hanya sebatas pembinaan yang bertujuan untuk mengawasi dan membatasi penjualan miras sesuai dengan aturan pemerintah.

" Kan sudah ada Perda yang melarang penjualan miras, jadi yang kita lakukan hanya sekedar memberi batasan dan pembinaan" jelasnya.

Dia mengungkapkan, bahwa sebelum razia ini dilakukan, pihaknya sudah mengingatkan kepada pengelola hotel Novena untuk menghentikan peredaran Miras dihotel tersebut, namun kata dia, setelah dilakukan pengecekan ternyata tetap saja ada temuan.

Hendrik sebagai owner Hotel Novena yang dipanggil ke kantor Bea Cukai langsung memberi klarifikasi terkait razia miras di hotel miliknya. Ia berkelik kalau miras yang disita tersebut adalah pesanan pengunjung hotel

"kami tidak menjual miras disini, hanya biasa ada pengunjung yang minta disiapkan miras jenis tertentu, itupun kami beli dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah. Sebagai owner tentu saja saya tidak bisa selalu mengontrol siapa saja yang datang dan barang apa saja yang mereka bawa, tapi yang pasti setelah kejadian ini kami tidak akan menyediakan miras lagi sebelum ada ijin penjualan dari pemerintah" tutur Hendrik.

Sementara untuk menunggu izin penjualan miras, Hendrik mengaku tak berani berharap banyak "kemungkinan diizinkan sangat kecil, saya tahu itu, dan saya juga tidak berharap miras yang disita itu dikembalikan, biarlah mereka melakukan tugas sesuai prosedur" lanjutnya.

Ditempat berbeda, Andi Samsidar Ishak selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bone, mendukung penuh razia yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai tersebut, "itu bagus, setidaknya penjualan miras di tempat hiburan malam yang kini semakin marak akan berkurang dan saya malah berharap penjualan miras tidak ada lagi, kalaupun ada harus jelas batasannya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat" jelas Samsidar yang ditemui di ruangannya , Kamis 18 Desember.

Laporan : Eka
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Ditolak Tim Anggaran Justru Komisi I Minta Ditambah

Jemmy

WATAMPONE, BONE SATU - Tidak realistisnya tim anggaran eksekutif Pemkab Bone dalam penyusunan anggaran yang mengarah ke kepentingan publik kembali terbukti dengan adanya penolakan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Bone oleh Komisi I DPRD diawal pembahasan Rancangan APBD 2015.

Komisi I menilai anggaran sebesar 5,2 Miliar dalam RKA yang diajukan Damkar sangat tidak rasional mengingat minimnya fasilitas yang dimiliki saat ini yang justru berbanding terbalik dengan luas wilayah operasional dan banyaknya kebutuhan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat

Kepala kantor Damkar Bone, H. Jemmy mengakui sebelumnya telah mengusulkan anggaran sebesar 7,2 Miliar, namun tim anggaran eksekutif justru memangkas menjadi 5,2 Miliar Rupiah, tapi anehnya, nilai tersebut justru dianggap sangat tidak rasional oleh Komisi I DPRD Bone, dan meminta kepada Damkar untuk menambah anggaran yang justru diatas dari nilai usulan sebelumnya ke eksekutif, yakni sebesar 9,8 Miliar.

" Saya sangat berterima kasih kepada komisi I atas persetujuan ini, karena memang realitanya seperti itu, apalagi ini berkaitan langsung dengan pelayanan publik",ungkap Jemmy saat di temui di kediamannya, Kamis 18 Desember.

Kepada Bone Satu, Jemmy menjelaskan bahwa nilai RKA dari 5,2 Miliar Rupiah menjadi 9,8 Miliar Rupiah merupakan tambahan anggaran untuk pengadaan 7 unit kendaraan opersional dengan nilai 4,7 Miliar rupiah, dimana dalam RKA sebelumnya Damkar hanya mengajukan 1 unit kendaraan.

" Karena nilainya sangat minim, jadi kita hanya ajukan 1 unit mobil pemadam",ujarnya.

Adapun ke 7 unit mobil tersebut lanjutnya, terdiri dari 2 unit mobil penyemprot dengan nilai 3,1 Miliar Rupiah, 2 unit mobil Tangki senilai 800 Juta, 1 unit mobil Toyota karoseri untuk Dalmas senilai 360 Juta, 1 unit Toyota Kijang Inova untuk Ambulance senilai 340 Juta dan 1 unit mobil Pick Up pengangkut Peralatan senilai 124 Juta ,

" Angka ini kita peroleh berdasarkan nilai penawaran terendah dari dialer sehingga jika terjadi perubahan nantinya selisihnya tidak terlalu banyak",rincinya.

Selain itu Jemmy juga menyebutkan kebutuhan lain yang dianggap sangat penting, yakni pengadaan 5 unit tangki penampungan air berkapasitas 5000 liter disetiap Daerah Pemilihan (Dapil) dengan nilai masing-masing 125 juta, dan pembangunan Workshop senilai 165 Juta.

" Tangki itu bertujuan agar memudahkan kita mensuplei air jika terjadi kebakaran diwilayah tersebut sekalipun pada musim kemarau, sementara Workshop akan digunakan untuk memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan",jelasnya.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Menteri Kelautan Warning Bom Ikan

Written By Bone Satu on Rabu, 17 Desember 2014 | 20.37

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti didampingi Bupati Bone saat berkunjung di lokasi PPI Lonrae, Selasa 16 Desember

WATAMPONE, BONE SATU - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menyatakan, para pelaku ilegal Fishing agar mendapat tindakan tegas dari semua pihak, baik dari para penegak hukum, maupun pemerintah setempat. Hal itu ditegaskan Susi saat berkunjung ke lokasi Pusat Pembongkaran Ikan (PPI) Lonrae, Selasa 16 Desember.

Tidak terkecuali dengan masalah maraknya praktek Bom Ikan yang saat ini sudah membudaya di pantai pesisir Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dimana seolah sudah mengetahui keadaan itu, Susi kembali menegaskan tidak akan melakukan tolenransi dengan praktek ilegal tersebut.

" Kalau ada masyarakat yang mengetahui adanya pelaku Bom ikan segera laporkan ke penegak hukum, dan kalau tidak ditanggapi, lapor ke Bupati",tegasnya.

Kunjungan Susi kelokasi PPI Lonrae saat itu hanya berjalan singkat karena bukan merupakan agenda utama. Susi kemudian bertolak ke Kabupaten Sinjai yang memang merupakan agenda kunjungan.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Penyerapan Diknas Bone Belum Capai 50 Persen

Hasan

WATAMPONE, BONE SATU - Buruknya sistem managemen pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran setiap tahun. Dipenghujung tahun anggaran 2014 ini, Diknas Bone belum bisa menyerap sampai 50 persen dari total anggaran yang dikelola.

" Saat ini belum sampai 50 persen",ungkap Hasan, Kasubag Keuangan Diknas Bone saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pada posisi bulan Oktober lalu, penyerapan anggaran Diknas Bone hanya sebesar Rp. 25.689.918.923 atau 23,28 persen dari total 100 Miliar lebih Belanja Langsung yang dikelola. Sementara untuk Belanja tidak langsung dengan total Rp. 443 223 066 550 baru terserap Rp.
249 368 384 440, yang terdiri dari tambahan pendapatan Guru PNS non sertifikasi sebesar Rp. 243 251 158 998 dengan realisasi Rp. 115.404.293.281, Gaji sebesar Rp. 199.971.907.552 dengan realisasi Rp. 133.964.091.159

Parahnya, pihak keuangan Diknas Bone yang seharusnya menjadi pusat penginfutan data keuangan justru tidak bisa menyebut secara rinci keseluruhan dana yang dikelola. Sebut saja Dana Alokasi Khusus (DAK) ketika dipertanyakan nilainya, Hasan justru berdalih kalau dana tersebut dikelola masing-masing bidang dan tidak terinfut dalam pengelolaan unit kerjanya.

Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone, H. Najamuddin mengakui lemahnya pengelolaan keuangan Diknas Bone sangat berdampak buruk pada kinerja keuangan secara keseluruhan karena menurutnya hal itu secara otomatis memperlambat mobilisasi penyerapan APBD.

" Sebagian besar APBD adalah transfer dari pemerintah pusat dan itu bisa dilakukan apabila pengelolaan anggaran lancar, pertanggungjawaban masuk, kalau ini lambat otomatis transfer juga lambat",jelasnya beberapa waktu lalu.

Bahkan kata dia pihaknya sudah menyurati Diknas Bone terkait hal itu, namun sampai saat ini belum ada perubahan yang berarti,"Kita sudah surati, katanya (maksudnya, Kasubag Keuangan Diknas Bone) tidak bisa, padahal selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) tidak ada alasan tidak bisa",tegasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Komisi I Tolak RKA Damkar

Satgas Damkar Bone

WATAMPONE, BONE - Komisi I DPRD Bone bertegas menolak melanjutkan pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Bone karena menurut mereka pengalokasian anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA tersebut tidak menyentuh kepentingan masyarakat sampai dipelosok.

Hal itu ditegaskan oleh Saefullah Latif setelah mendengar pemaparan RKA oleh H. Jemmy, Kepala Kantor Damkar Bone dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bone, Selasa 16 Desember.

" Kalau RKA-nya seperti itu lebih baik tidak usah dilanjutkan, saya tidak ingin kita disoroti masyarakat karena anggaran itu tidak ada yang menyentuh kepentingan mereka",tegas Saefullah Latif, dalam rapat.

Menurut dia, selain nilai anggaran yang dimiliki Damkar sangat minim, juga pengalokasian anggaran dalam RKA dianggap tidak menyentuh langsung kepada masyarakat sampai di Kecamatan, padahal, sebagai salah satu lembaga ujung tombak pelayanan, Damkar Bone harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mengantisipasi setiap kejadian kebakaran.

" Kalau perlu semua pemangkasan anggaran dari setiap komisi kita plot masuk di sini, pelayanan Damkar harus sampai ditingkat Kecamatan",terangnya.

Sementara Kepala Damkar Bone, H. Jemmy mengakui minimnya anggaran yang dialokasikan diinstansinya saat ini sangat tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan yang mendesak,

" Jika melihat banyaknya kebutuhan saat ini seharusnya anggaran bertambah, tapi yang terjadi justru menurun, tahun lalu (2014, red) kita dapat 5,6 sekarang tinggal 5,2 padahal kebutuhan peralatan masih sangat minim",ujarnya.

Adapun kebutuhan saat ini yang sangat mendesak baginya adalah penambahan armada Mobil Damkar minimal 3 unit dan unit mobil operasional emergensy yang mengangkut petugas pemadam dan peralatan.

" Tidak jarang kita mendapat cacian dari masyarakat Karena minimnya sarana dan fasilitas, mobil Damkar yang bisa melakukan perjalanan jauh saat ini hanya 6 unit yang lainnya sudah tidak layak",paparnya.

Rapat yang berlangsung a lot tersebut akhirnya memutuskan agar pihak Damkar memperbaiki RKA untuk menambah anggaran dalam melengkapi kebutuhannya, termasuk penambahan fasilitas mobil Damkar dan sarana peralatan lainnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kejari Bone Tetapkan Tersangka Tanpa Audit Kerugian

Written By Bone Satu on Selasa, 09 Desember 2014 | 05.41

Kejari Bone, Nasir Hamzah memberi penjelasan di depan wartawan saat menggelar konfrensi Pers di Aula Kejari Bone, Selasa 9 Desember.

WATAMPONE, BONE SATU - Kasus Gerakan Nasional (Gernas) Kakao yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone sejak tahun 2009 lalu, rupanya masih menemui kebuntuan akibat pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta oleh penyidik Kejari Bone untuk mengaudit kerugian negara, tidak kunjung datang.

Anenhya, tanpa melalui hasil audit yang bisa membuktikan aktualitas kerugian negara melalui BPKP, ternyata pihak Kejari Bone sudah menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga terlibat dalam proyek bernilai 15 Miliar tersebut, padahal lokasi tanaman coklat yang mendapat perlakuan sambung samping oleh proyek sebagai obyek penyelidikan dari kasus ini terbilang berat, karena selain wilayahnya luas, juga tersebar dibeberapa tempat dengan medan berat sampai di Desa terpencil.

Hal ini sangat berbeda dengan penanganan Kasus BBI, dimana pihak Kejari Bone rela menunggu waktu bertahun-tahun untuk menetapkan tersangka demi menunggu pembuktian kerugian negara dari hasil audit BPKP.

Pihak Kejari Bone yang dikonfirmasi dalam konfrensi Pers melalui Kasi Intel, Zainuddin memberi alasan bahwa, meskipun kondisi wilayah obyek penyelidikan dari Kasus Gernas terbilang sulit, namun penentuan kerugian negara lebih mudah di tentukan karena hanya membandingkan persentase tanaman coklat yang tumbuh hasil sambung samping dari laporan pelaksana proyek dengan kondisi fakta di lapangan.

" Beda di BBI karena di situ bangunan, sulit kita deteksi kerugian tanpa ada audit, kalau gernas hanya di hitung saja yang tumbuh, lalu di cocokkan dengan laporan",jelasnya, Selasa 8 Desember.

Menurut dia, hasil investigasi yang dilakukan penyidik didapatkan persentase tanaman coklat yang tumbuh tidak sampai 10 persen di lapangan, sementara laporan pelaksana proyek 42 persen. Hal ini lanjutnya kalau dihitung berdasarkan selisih laporan, maka didapatkan kerugian negara berkisar 4 Miliar rupiah lebih.

Sementara, terkait keterlambatan tim audit BPKP menurutnya, karena adanya pergantian tim yang sudah dibentuk sebelumnya oleh BPKP untuk melakukan audi investigasi karena adanya pergantian pimpinan.

" Sudah ada tim sebelumnya ketika kita undang pertama, saat itu BPKP masih dipimpin Gandamana, tapi setelah Gandamana dimutasi, timnya juga diganti, ini yang bikin lama",jelasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Nasir Hamzah justru berpendapat, jika dalam waktu dekat pihak BPKP tidak datang, maka pihaknya akan mengambil inisiatif untuk segera melengkapi berkas penyidikan dan melimpahkan ke Pengadilan.

" Sebenanrnya, kalau memang kerugiannya bisa dihitung dengan jelas, kita bisa mengambil langkah sendiri, karena kasus ini sudah lama mengendap, kita juga tidak ingin terus mendapat sorotan dari masyarakat",tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa Gernas Kakao merupakan proram tahunan yang menggunakan anggaran dari Kementerian Perkebunan Republik Indonesia yang memiliki item kegiatan berupa peremajaan tanaman kakao melalui perlakuan sambung samping, pembibitan, dan pemeliharaan dengan pemberian bantuan pupuk dan insektisida.

Kasus Gernas Kakao yang ditangani Kejari Bone saat ini merupakan program tahun 2009 dengan anggaran berkisar 15 Miliar Rupiah. Kasus ini mulai bergulir di Kejari sejak tahun 2010 lalu, dan telah ditetap 5 tersangka sejak saat itu.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kejari Bone Sebut 8 Kasus Korupsi

Kejari Bone, Nasir Hamzah saat memberi komentar di depan demo IMM, di halaman Kantor Kejari Bone, Selasa 9 Desember

WATAMPONE, BONE SATU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone, Nasir Hamzah menegaskan, sejak setahun terakhir sedikitnya 8 kasus tindak pidana korupsi yang kini sudah bergulir di Pengadilan. Dari 8 kasus tersebut, 7 diantaranya merupakan produk murni dari Kejaksaan, sementara 1 kasus merupakan pelimpahan dari pihak Kepolisian.

Hal itu dilontarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone di depan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Bone saat menggelar demo anti korupsi di halaman kantor Kejari Bone, Selasa 9 Desember.

" Kita berharap agar penanganan kasus ini terus dikawal, karena Kejaksaan memang butuh pengawalan",ungkapnya, Selasa 9 Desember.

Dia lalu merinci, bahwa bahwa dari 8 kasus tersebut terdiri dari 5 kasus proyek Balai Benih Ikan (BBI) Amali, 1 kasus dalam simpan pinjam PNPM, 1 kasus dalam proyek pengadaan tas KPUD, dan 1 kasus dalam proyek irigasi bantuan Negara Arab Saudi yang merupakan pelimpahan dari Polda Sulselbar.

" Empat Kasus sudah putus dan tiga diantaranya masih dalam penuntutan, dan satunya lagi sudah ditahan tersangkanya, yakni kasus irigasi",sebutnya.

Sementara untuk kasus Gernas Kakao yang ditangani pihak Kejaksaan sejak tahun 2010 lalu menurutnya masih menunggu hasil audit BPKP. Diapun mengakui kalau kasus ini sudah lama mengendap akibat keterlambatan pihak BPKP dalam melakukan audit kerugian.

" Sudah beberapa kali kita minta, namun sampai saat ini belum juga turun, tapi saya upayakan agar kasus ini selesai secepatnya mengingat status tersangkanya sudah lama",jelasnya.

Demo yang berlangsung damai tersebut hanya berjalan singkat dan para mahasiswa kembali melanjutkan aksinya ke DPRD Bone setelah sebelumnya melakukan aksi demo di halaman Mapolres Bone.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Karena ADD, DAU Jalan Menurun

Written By Bone Satu on Minggu, 07 Desember 2014 | 23.04

Andi Fahsar M Padjalangi

WATAMPONE, BONE SATU - Dana Alokasi Umum (DAU) untuk rehabilitasi dan pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2015 rupanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, yakni dari 20 Miliar menjadi 17 Miliar.

Kendati demikian, jumlah keseluruhan dana untuk jenis kegiatan ini justru mengalami peningkatan karena ada tambahan pagu untuk jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dari 18 Miliar Rupiah menjadi 23 Miliar Rupiah, sehingga rencana belanja untuk pekerjaan jalan meningkat dari 38 Miliar tahun 2014 menjadi 40 Miliar untuk tahun 2015.

" Penurunan DAU mungkin karena banyak alokasi anggaran kegiatan lain yang harus dibiayai dan sifatnya lebih penting",ungkap Jibang, Kepala Bidan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan SDA Bone.

Sementara Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi mengakui kalau penurunan DAU untuk jalan tersebut terkait dengan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki sumber anggaran sama.

" Alokasinya lebih banyak ke ADD, setiap desa rata-rata diatas 300 juta",tuturnya pada Bone Satu, Senin 8 Desember.

Bahkan diakuinya, peningkatan ADD yang sangat signifikan tersebut juga membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mengurungkan pelaksanaan program bantuan 100 juta seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

" Anggaran untuk desa sudah banyak, masih banyak yang lebih prioritas",ujarnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Batu Permata Lokal Dilirik Pencinta Luar Daerah

Written By Bone Satu on Jumat, 05 Desember 2014 | 00.29

Rapat Panitia pameran Batu Permata Dikantor Koperasi Bone, Jum'at (5/12/14)

WATAMPONE, BONE SATU - Untuk kedua kalinya, Panitia penyelenggara pameran batu permata kembali menggelar rapat yang digelar di Aula Kantor Koperasi Kabupaten Bone Jum'at 5 Desember setelah sebelumnya rapat pertama yang digelar di Kator Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bone beberapa waktu lalu.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Bone, Andi Aswar yang juga selaku ketua panitia penyelenggara mengungkapkan, maraknya pencinta batu permata di Kabupaten Bone akhir-akhir ini seiring dengan munculnya berbagai jenis batu permata lokal sehingga menurutnya hal itu dapat mengundang pengusaha permata dari luar daerah, hal ini menurutnya sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

" Kita sudah dilirik pengusaha dari luar, Kemarin saya ditelepon orang dari Wajo, katanya kapan pamerannya, ini. Pertanda bahwa orang luar banyak yang berminat dengan batu permata kita",ungkapnya di depan rapat.

Sementara, Kepala Dispenda Bone, Andi Herman selaku koordinator mengungkapkan, keterlibatan pihak pemerintah dalam pengembangan industri batu permata termasuk pelaksanaan pameran yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Desember mendatang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi-misi Bupati Bone dalam penciptaan 5000 lapangan kerja.

" Di sini nanti kita arahkan agar ada wadah yang menfasilitasi para pengrajin agar tidak terputus pekerjaannya dan dapat menjadi bapak angkat bagi mereka untuk meningkatkan perekonomian daerah yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak",jelasnya.

Bahkan menurutnya, pemerintah akan memperjuangkan para pengrajin batu permata untuk mendapat bantuan, baik dari pemeritah daerah, provinsi maupun sampai ke pemerintah pusat.

" Ada rencana untuk membawa perwakilan pengrajin batu permata ke Martapura di Kalimantan, agar mereka bisa belajar secara profesional dalam membuat batu permata",

Dukungan juga mengalir dari Humas Pemkab Bone yang dihadiri oleh Plt Kabag Humas Drey Vebrianto yang meminta kepada panitia untuk melibatkan perusahaan yang ada di Kabupaten Bone agar ikut berpartisipasi meramaikan acara.

" Bisa nanti pihak panitia mendatangi perusahaan untuk memasang spanduk produk, atau apa saja yang jelas agar acara ini lebih semarak",ujanrnya.

Rapat yang digelar sekitar pukul 14.30 Wita tersebut mengagendakan pembagian tugas masing-masing panitia, diantaranya seksi perumus kriteria perlombaan, seksi pendaftaran, seksi pameran, seksi perlengkapan dan keamanan.

Selain itu juga ditetapkan waktu dan tempat pendaftaran, yakni pada tanggal 8 Desember dengan tempat pendaftaran yang terdiri dari Kantor Dispenda Bone JL. Wolter Monginsidi, Romansa Gemstone JL. Veteran, Kantor redaksi Bone Satu di JL. A.P. Pettarani dan Borneo Kreatif, JL. Kalimantan

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Mesin Cetak Rusak, Pelayanan SIM Terhenti

Written By Bone Satu on Kamis, 04 Desember 2014 | 20.18

Ilustrasi SIM

WATAMPONE, BONE SATU - Sejak pagi tadi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Bone terhenti lantaran peralatan komputer yang biasa digunakan untuk mencetak SIM mengalami kerusakan.

" Tadi pagi begitu komputernya dihidupkan tiba-tiba terdengar bunyi berisik dari dalam dan ternyata rusak",ungkap Hj. Andi Nurlaela, salah satu staf di unit pelayanan SIM Mapolres Bone, Jum'at 5 Desember.

Menurut dia, kerusakan mesin pencetak SIM dipicu oleh banyaknya pemohon yang melebihi kapasitas mesin. Apalagi akhir-akhir ini pihak Lantas Polres Bone tengah giatnya melakukan penertiban dijalan.

" Kapasitas sebenarnya untuk mesin di sini hanya sampai 100 perhari, tapi sejak beberapa hari terakhir selalu melebihi, bahkan kemarin ada 280 pemohon",akunya.

Akibatnya para pemohon merasa sangat resah, karena mereka harus menunggu sampai pelayanan kembali normal sementara dilain sisi setiap waktu mereka dibayang- bayangi operasi lalulintas di jalan yang sewaktu-waktu menjerat mereka karena melanggara akibat tidak memiliki SIM.

" Kita jadi takut keluar karena operasi gencar, tapi bagaimana lagi, mau ambil SIM tidak bisa",tutur Herman, salah satu pemohon yang ditemui, Jum'at 5 Desember.

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Bappeda Bone Persalahkan SKPD

Written By Bone Satu on Rabu, 03 Desember 2014 | 22.40

Andi Zainal

WATAMPONE, BONE SATU - Desakan para legislator yang meminta ekskutif untuk memaparkan pencapaian kinerja tahun anggaran 2014 rupanya bakal mengalami kebuntuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone selaku instansi koordinator dalam urusan ini terkesan enggan menggelar rapat evaluasi yang meminta para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memaparkan pencapaian kinerjanya. Ironisnya, Bapeda Bone justru balik menyalahkan para SKPD yang tidak menyetor Laporan.

" Kita sudah beberapa kali surati, tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyetor laporan, bahkan untuk bulan September masih ada yang belum",ungkap Andi Zaenal, Kepala Bidang Evaluasi Bappeda Bone, Rabu 3 Desember.

Menanggapi desakan DPRD tersebut, Zainal hanya berkata enteng dan mengatakan hal itu dapat dilakukan oleh masing-masing komisi DPRD Bone terhadap SKPD mitranya.

" Saya kira setiap komisi bisa saja meminta penjelasan kepada masing-masing SKPD mitranya, bisa dilakukan ditengah pembahasan atau diwaktu lainnya",ujarnya.

Sekedar diketahui bahwa sebelumnya anggota Komisi III DPRD Bone, Andi Nur Pakki tidak akan membahas Rancangan APBD 2015 jika pihak eksekutif tidak menunjukkan laporan pencapaian kinerja

Laporan : Budiman
Editor. : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Ganti Rugi Proyek Percetakan Sawah Sulit Terealisasi

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun dalam penganggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Bone terdapat potensi penerimaan sebesar 600 juta untuk pengembalian kerugian daerah dalam kasus proyek Percetakan Sawah, namun rupanya potensi penerimaan ini bakal sulit untuk direalisasikan.

Dalam sidang Majelis Pertimbangan - Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP- TGR) yang digelar Selasa 2 Desember lalu menjelaskan bahwa, RA yang dulu selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut yang seharusnya berkewajiban mengembalikan kerugian ini justru menunjuk pihak rekanan, sementara rekanan itu sendiri sudah meninggal dunia.

" Saya kira sulit, karena ahli warisnya yang dicari juga tidak ada di Bone, kita dengar informasi katanya di Makassar",ungkap Andi Amar Ma'ruf, Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Bone dalam telepon selular, Rabu 3 Desember.

Amar Ma'ruf selaku penuntut umum dalam sidang MP - TP-TGR yang digelar di ruang pertemuan DPKAD Bone tersebut mengakui bahwa baik RA maupun Rekanan dalam Proyek Percetakan Sawah tersebut keduanya sudah menjalani hukuman sebelumnya.

Sementara Sekretaris DPKAD H. Najamuddin yang juga selaku anggota MP-TP-TGR saat dikonfirmasi mengakui bahwa alasan RA yang menunjuk pihak rekanan untuk bertanggungjawab dalam mengembalikan kerugian tersebut didasari karena Pegawai Dinas Pertanian - Tanaman Pangan dan Holtikultura (DP-TPH) Bone ini sudah menjalani hukuman beserta denda 100 juta berdasarkan putusan Pengadilan.

" Kalaupun rekanannya yang harus mengembalikan ganti rugi, tapi tentu PPTK juga harus bertanggungjawab karena keterlibatannya dalam proyek itu, inilah yang kita akan konsultasikan, kalau ternyata putusan pengadilan itu benar, dan pengadilan mengatakan sudah tidak ada masalah lagi, maka utang itu akan diusulkan untuk dihapus",paparnya dalam sambungan selular Kamis 4 Desember.

Kata dia usulan penghapusan ganti rugi harus diajukan ke Bupati Bone terkait posisi RA selaku PPTK " aturannya seperti itu, kalau bendahara usulannya ke BPK",jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa Pengembalian ganti rugi Kasus Percetakan Sawah yang dimasukkan oleh DPKAD Bone sebagai salah satu item penerimaan dalam APBD Pokok 2014 sempat dipertanyakan oleh Komisi II saat pembahasan lalu.

Ahmad Sugianto selaku Ketua Komisi II saat itu memang sudah mengingatkan DPKAD mengenai kepastian penerimaan ini, karena menurutnya hal itu bisa berdampak pada devisit anggaran jika tidak terealisasi karena diperhadapkan dengan belanja, namun saat itu pihak DPKAD menyanggupi.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi

Powered by Telkomsel BlackBerry®

BPM Bone Tegaskan Rekomendasi 100 Juta Terbit Hari Ini

Ilustrasi uang

WATAMPONE, BONE SATU - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Bone, Andi Arsyad Lantara menegaskan, rekomendasi untuk pencairan dana tahap kedua bantuan 100 juta perdesa dan kelurahan segera akan diterbitkan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Bone hari ini.

" Pencairan tahap kedua untuk hari ini mungkin belum bisa terlaksana tapi rekomendasi untuk pencairan itu dipastikan selesai hari ini",
tegasnya tanpa memberi komentar lebih jauh, Kamis, 4 Desember.

Sementara Kabag Pemdes, Andi Erwin Terwo yang dikonfirmasi sebelumnya masih tetap bertahan tidak akan mengeluarkan rekomendasi dengan alasan pihaknya tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tersebut.

" Masa saya yang mau rekomendasikan, sementara pengawasan dan monitoring pekerjaan ada di situ (maksudnya, BPM Bone)",terangnya, saat ditemui Bone Satu, Rabu 3 Desember.

Sekedar diketahui bahwa pencairan tahap pertama sebesar 50 juta pada program bantuan 100 juta perdesa dan kelurahan sudah dicairkan sejak beberapa waktu lalu dan saat ini menunggu pencairan 50 juta lagi untuk tahap kedua.

Pencairan tahap kedua ini, hanya untuk desa, karena untuk Kelurahan sudah terealisasi sebelumnya karena anggarannya terpaut dengan anggaran Kecamatan.

Program bantuan 100 juta perdesa dan kelurahan yang merupakan visi-misi Bupati ini sejak awal perencanaan pelaksanaannya mengundang berbagai kontroversial. Hal ini diduga akibat sistem penganggarannya yang tidak proporsional. Sejumlah instansi yang terlibat di dalamnya tidak ada yang mengakui kalau program ini milik mereka.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®
 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN