Berita Terkini

Dewan Bone Dinilai Tidak Mampu Jalankan Fungsinya

Written By Bone Satu on Senin, 27 Oktober 2014 | 21.49

Andi Syamsul Alam

WATAMPONE, BONE SATU - Minimnya Kinerja para legislator Bone yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dihabiskan setiap tahunnya terus saja menuai sorotan dari berbagai pihak.

Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Lingkungan Hidup (LP2LH) Bone, Andi Syamsul Alam menilai DPRD Bone sebagai lembaga perwakilan yang mengembang amanat rakyat tidak mampu menjalankan fungsinya untuk kemaslahatan rakyat, tapi malah sebaliknya, menjadi beban bagi rakyat.

" Inikan jelas, dana yang setiap tahun dihabiskan oleh para anggota dewan adalah uang rakyat, tapi apa kontribusinya bagi rakyat kalau fungsinya tidak berjalan",tegasnya dalam pesan singkat selular, Selasa 28 Oktober.

Menurutnya, untuk mengukur kinerja para legislator tidak sulit, karena mereka memiliki tugas utama sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi pengawasan, fungsi anggaran atau budget dan fungsi legislasi.

" Ketiga fungsi ini merupakan barometer mengukur kinerja DPRD, sekarang fungsi itu tidak dijalankan, anggota dewan hanya sibuk mengurus kepentingannya sendiri",terangnya.

Dia lalu menguraikan alasannya berdasarkan ketiga fungsi itu, dimana DPRD tidak mampu memberi pengawasan dalam pelaksanaan berbagai proyek sehingga tidak jarang terlihat kualitas proyek yang sangat rendah akibat ulah dari para kontraktor nakal. Sebut saja beberapa proyek talud, drainase, dan irigasi yang belum terpakai sudah hancur.

Praktek jual beli proyek, dan kongkalikong yang terjadi dalam proses lelang yang berimbas pada munculnya pengusaha dari luar yang tidak diketahui reputasinya mendominasi pelaksanaan proyek di Bone yang membuat para pengusaha lokal 'gigit jari'.

" Dewan saat ini tidak jeli melihat gelagat mencurigakan, tidak peka terhadap keluhan pengusaha lokal, padahal belum tentu mekanisme berjalan sesuai ketentuan, jarang kita lihat legislator melakukan rapat kerja untuk memonitoring kinerja dugaan penyimpangan yang dilakukan eksekutif",ungkapnya.

Dia melanjutkan pada fungsi Budget, dimana DPRD seolah tersandera oleh ulahnya sendiri karena selalu mendapat jatah lebih dan menghianati regulasi. Seperti tahun ini, dewan mendapat jatah anggaran Belanja Langsung sebesar 21 Miliar Rupiah. Hal ini sangat berbeda dari target pagu yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hanya membatasi sampai 3 Miliar Rupiah.

" Bagaimana DPRD bisa menggiring konsistensi anggaran kepada eksekutif kalau mereka sendiri yang tidak konsisten, sudah beberapa tahun terakhir alokasi anggaran DPRD menghianati aturan perundang -undangan",tegasnya.

Terlebih dalam fungsi Legislasi. Dalam 2 tahun terakhir, DPRD Bone hanya menumpuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) diakhir tahun tanpa mampu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi acuan bagi eksekutif untuk menerapkan bebrbagai regulasi dalam pembangunan. Sebut saja tahun ini, dari 23 Prolegda, terdapat 7 rancangan Perda yang sejak lama sudah diajukan oleh eksekutif, namun sampai saat ini belum pernah dibahas.

Sekedar diketahui bahwa, pada tahun anggaran 2013 lalu DPRD Bone telah habiskan anggaran 18 Miliar Rupiah lebih dari 19 Miliar Rupiah lebih yang dialokasikan dan pada tahun ini DPRD telah menyerap anggaran berkisar 16 Miliar Rupiah lebih dari 21 Miliar Rupiah yang dialokasikan.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dewan Akui Belum Punya Jadwal Penerima Aspirasi

Anggota DPRD Saat Menerima Aspirasi Kantor DPRD Bone, selasa 28 Oktober

WATAMPONE, BONE SATU - Awalnya penyampaian aspirasi sempat tertunda lantaran para mahasiswa meminta untuk menghadirkan perwakilan setiap fraksi sementara yang hadir hanya 2 orang, yakni Rudianto Amunir dari Partai Nasdem dan ABD. Rahman dari PAN. Permintaan Mahasiswa itu direspon oleh anggota DPRD, Rudianto Amunir yang datang lebih dulu.

" Kita minta kepada Sektretariat agar bisa dihadirkan anggota DPRD yang ada digedung ini sekarang", katanya di depan mahasiswa, Selasa 28 Oktober.

Karena menunggu terlalu lama temannya yang lain
tidak datang, Rudi tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memanggil temannya dan bangkit dari tempat duduknya dan bergegas kebelakang",biar saya yang panggil sendiri",ujarnya

Tidak lama kemudian Rudi muncul dari belakang gedung aspirasi dan hanya berhasil membawa satu orang temannya, yakni Andi syamsidar Ishak dari Partai Gerinra.

" Saat ini merupakan Jadwal reses, jadi anggota yang tidak hadir sedang dilapangan bertemu dengan konstituen masing-masing di wilayah pemilihannya",ungkap Syamsidar setelah berada ditengah mahasiswa.

Perdebatanpun tidak terhindarkan karena para mahasiswa tetap mempertanyakan surat pemberitahuan mereka sebelum melakukan aksi, sementara dari pihak DPRD sendiri mengakui belum ada pembentukan jadwal penerima aspirasi.

" Yang jadi masalah juga, karena belum dibentuk jadwal penerima aspirasi, karena baru minggu lalu pembentukan alat kelengkapan",ungkap Rudi sekenanya.

Sebelumnya, Demo mahasiswa yang tergbung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone berlangsung depan Pemkab. Bone. Para mahasiswa mempertanyakan transfaransi anggaran dalam kegiatan di DPRD dan fungsi pengawasan dalam mengakkan supremasi hukum.

Laporan ; Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Golkar Dapat 2 Jatah Ketua Komisi DPRD Bone

Written By Bone Satu on Senin, 20 Oktober 2014 | 23.18

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Meskipun Komisi sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD Bone belum ditetapkan, namun sejumlah nama sudah mencuat yang bakal menjadi Ketua. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Bone, Andi Suedi saat ditemui, Selasa 21 Oktober.

" Kayaknya sudah diatur-atur semua jadi tinggal ditetapkan nantinya",bebernya.

Kata dia, posis ketua untuk dua Komisi di Dewan nantinya kembali menjadi jatah dari politikus partai Golkar, yakni Andi Amin Mangussara sebagai Ketua Komisi I dan Andi Ryiad Pandjalangi sebagai Ketua Komisi IV.

Sementara dua Komisi lainnya yakni Komisi II dan III masing-masing diketuai oleh Muh. Amir dari Partai Demokrat dan Andi Adriana dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

LP2LH Harap Ketua KNPI Baru Bukan Birokrat dan Politisi

Written By Bone Satu on Minggu, 19 Oktober 2014 | 05.43

Andi Syamsul Alam

WATAMPONE, BONE SATU - Ketua Lembaga Peduli Pendidian dan Lingkungan Hidup (LP2LH) " Mata Silompo'e Bone, Andi Syamsul Alam meminta agar Muscab Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bone yang akan digelar pada tanggal 25 Oktober mendatang berjalan dengan selektif dan obyektif dalam menentukan pilihan ketua yang baru.

" Sebagai salah satu organisasi kepemudaan di Bone, kita berharap agar KNPI bisa menjadi pelopor kebangkitan pemuda modern yang penuh dedikasi, makanya KNPI harus dipimpin oleh orang yang berkualitas dan steril dari berbagai kepentingan golongan",tekannya dalam pesan singkat, Minggu 19 Oktober.

Dia sangat perihatin melihat reputasi KNPI Bone selama ini yang dikenal hanya menang nama sebagai organisasi kepemudaan yang bertaraf nasional, tapi dari segi peran dan pengabdiannya dalam fungsi memajukan pemuda daerah sangat miskin.

" Justru celakanya organisasi ini lebih banyak muncul dan menjadi komoditas dipanggung politik, sementara karakter sebagai organisasi kepemudaan tidak pernah kita lihat dengan jelas",terangnya.

Olehnya itu diapun berharap agar ketua KNPI Bone kedepan tidak terikat dari unsur birokrat dan politisi," ini penting menjadi pertimbangan agar ketua yang terpilih dapat konsen dalam melakukan fungsi dan tugasnya",pungkasnya.

Laporan : Budiman
Editor : Turdi
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Atasi Masalah Pendidikan, Diknas Bone Dinilai Tidak Siap

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Persoalan pendidikan di Kabupaten Bone selalu menjadi hal yang menarik perhatian banyak kalangan. Pasalnya, majunya daerah dilihat dari generasi mudanya yang memiliki prestasi dari dunia pendidikan. Olehnya, itu pendidikan harus menjadi prioritas dalam peningkatan mutu dan sumberdaya generasi.

Menanggapi banyaknya persoalan terkait pendidikan di Kabupaten Bone mulai dari penyaluran dana pendidikan gratis yang selalu menyeberang, kekurang mampuan menyiasati keterlambatan Buku Kurikulum 2013, permintaan sumbangan, komersialisasi pendidikan, sampai pada kegiatan Dinas Pendidikan Nasional (Dinas) Bone yang dinilai bukan agenda pemerintah daerah, yakni membawa para Kepala Sekolah " jappa-jappa " di waktu sekolah dan lainnya, membuat pemerhati pendidikan, Razikin mulai angkat bicara.

Kepada BONE SATU, Razikin, menilai Diknas Kabupaten Bone tidak serius menyelesaikan banyaknya persoalan pendidikan di Bone.

" Banyak hal yang belum dikerjakan oleh Diknas Bone, regroufing, pemerataan guru PNS bidang study hingga ke Kecamatan, maraknya pungutan yang mengatas namakan komite sekolah, dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa Diknas Bone tidak siap,"ujarnya.

Dari banyaknya persoalan pendidikan tersebut, harusnya Diknas Bone berbenah dan melakukan evaluasi kepada bidang yang tidak mampu menyelesaikan tugas.

" Seperti beberapa rekomendasi dari DPRD periode 2009-2014 tidak diindahkan dan belum ada realisasi hingga saat ini,"pungkasnya.

Laporan : Adi
Editor : Budiman
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Audit BPK Temukan Manipulasi Laporan Sertifikasi

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pembayaran dana sertfikasi guru di daerah ini. Dalam audit ini, BPK menemukan sejumlah pelanggaran. Selain terdapat guru dan Kepala Sekolah yang cuti namun masih menerima tunjangan sertifikasi juga terdapat laporan yang dimanipulsi untuk menerima tunjangan sertifikasi.

Seperti diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Bone, Nursalam kepada BONE SATU yang mengakui, para guru yang memanipulasi data pengusulan dana sertifikasi terancam melakukan pengembalian dana. Namun demikian, pihaknya tetap menunggu instruksi selanjutnya dari BPK.

"Apakah nantinya guru diminta melakukan pengembalian atau tidak. Jika BPK memerintahkan pengembalian, maka guru harus siap-siap melakukan pengembalian dana,"tuturnya.

Diapun menegaskan bahwa dari temuan BPK tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan verifikasi terkait kinerja guru dan kepala sekolah yang menerima sertifikasi untuk mendapatkan data lebih detail, termasuk melakukan verifikasi laporan usulan sertifikasi yang dikirim ke Dinas yang dinilai tidak sesuai dengan kinerja.

Dia mencontohkan pada kepala sekolah yang memiliki wajib mengajar enam jam perminggu. Meskipun dalam laporannya yang masuk ke dinas tercatat telah memenuhi kewajibannya tersebut, namun nyatanya hal itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Kami akan melakukan evaluasi terkait kinerja guru maupun kepala sekolah. Maka dari itu jangan heran jika nantinya sertifikasi guru penyalurannya diperketat,"jelasnya.

Lanjut, Nursalam mengatakan audit pembayaran dana sertifikasi ini merupakan yang pertama dilakukan BPK sejak dana sertifikasi digulirkan 2006 silam.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone terdapat sedikitnya 26 guru yang mengajukan cuti sepanjang tahun 2013. Alasan cuti ini pun bermacam-macam. Mulai dari cuti bersalin hingga cuti dengan alasan penting alias umrah. Untuk cuti bersalin terdapat 15 guru, sedangkah cuti alasan penting (Umrah_red) sebanyak 11 guru.

Kabid Kesejahteraan BKDD Bone , Drs. Haris yang ditemui kemarin mengatakan PNS yang cuti tidak diberikan tunjangan.

" Seorang PNS yang diberikan cuti besar syaratnya adalah adalah 6 tahun tidak pernah cuti dan resikonya tidak menerima tunjangan jabatan selama cuti dan itu diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1976 sebagai petunjuk tekhnis untuk melaksanakan cuti,"ujarnya.

Menyinggung soal jumlah guru yang mengajukan cuti tahun 2014, Haris berkilah datanya belum direkap.

Laporan : Adi
Editor : Budiman


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Jelang Muscab KNPI Bone, Kandidat "Perang" Baliho

Written By Bone Satu on Sabtu, 18 Oktober 2014 | 18.17

Ilustrasi

WATAMPONE, BONE SATU - Jelang Musyawarah Kabupaten (Muskab) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bone yang dijadwalkan, Sabtu, 25 Oktober mendatang, bursa calon ketua kian memanas. Para kandidat pun mulai perang baliho. Mereka mulai pasang gambar untuk menarik simpati organisasi kepemudaan (OKP) didaerah ini.

Setidaknya dua kandidat yang cukup mencolok gambarnya terpasang dibeberapa titik strategis, diantaranya Tofan Suyatno dengan baliho berukuran sedang terpampang di perempatan JL. Besse Kajuara - JL. Ahmad Yani. Tak kalah dengan baliho berukuran raksasa milik Andi Zainal Wahyudi SE,M.SI yang juga merupakan Wakil Sekretaris DPD KNPI Bone terpajang di JL.Jenderal Sudirman.

Kandidat Balon Ketua KNPI Bone, Tofan Suyatno kepada BONE SATU, menegaskan kesiapannya maju sebagai calon ketua KNPI Bone periode 2014-2017 dan berjanji akan memberikan yang terbaik buat KNPI Bone, termasuk seluruh elemen pemuda yang ada di Kabupaten Bone.

"Saya prihatin dengan para pemuda kita, hari ini banyak sekali yang hanya menghabiskan masa produktif mereka dengan nongkrong dipinggir jalan .Hal itu nantinya menjadi tugas KNPI sebagai organisasi yang mewadahi semua pemuda, untuk melakukan pembinaan kepada mereka,"ujarnya.

Dia mengatakan, para pemuda seperti itu harus diberikan perhatian, dan kesempatan untuk menjadi produktif. Menurutnya KNPI Bone sangat memungkinkan untuk mampu memberdayakan para pemuda Bone dengan melakukan pelatihan kepada pemuda melalui pengembangan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian, besar kemungkinan para pemuda ini mampu memberikan konstribusi yang besar kepada daerah. Mereka bisa membuka usaha sendiri, yang selanjutnya bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemuda yang lain. Dengan demikian program pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bersinergi dengan program KNPI.

"Setelah dibimbing, KNPI bisa memfasilitasi melakukan permohonan bantuan dana atau pinjaman kepada bank untuk memulai suatu usaha. Setelah itu, kita tetap akan mengontrol mereka sampai mereka bisa mandiri dan berhasil," janjinya.

Laporan : Adi
Editor : Turdi.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

 
Support : Website | REDAKSI | Template
Copyright © 2011. Media Bone Satu - All Rights Reserved
Template Created by Website Published by Privacy Policy
LOGIN ADMIN